INKONSISTENSI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PENEGAKAN HUKUM DI DESA TONDEI KECAMATAN MOTOLING BARAT

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau peran kepolisian dan komitmennya dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab POLRI dan untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum oleh kepolisian di desa Tondei serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi inkonsistensi dalam penerapannya. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penegakan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan telah diatur secara tegas dan sistematis dalam berbagai regulasi nasional. Tugas pokok Kepolisian RI sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 2. Penerapan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penegakan hukum di Desa Tondei, Kecamatan Motoling Barat, belum berjalan sebagaimana mestinya. Penelitian ini menemukan adanya ketimpangan antara pengaturan normatif dengan realitas di lapangan. Dalam tiga kasus kematian yang terjadi di Desa Tondei tersebut, pihak kepolisian setempat tidak menunjukkan tindakan penyelidikan atau penyidikan yang layak sebagaimana diamanatkan dalam hukum positif. Ketidakjelasan penanganan, minimnya transparansi, dan absennya proses hukum lebih lanjut menandakan adanya inkonsistensi dan kelalaian institusional. Hal ini bukan saja mencederai prinsip keadilan dan kepastian hukum, tetapi juga menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

Kata Kunci : inkonsistensi, Kepolisian, penegakan hukum, desa tondei