PENERAPAN HUKUM HAK DAN KEWAJIBAN PEKERJA PEREMPUAN DILIHAT DARI PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN KABUPATEN MINAHASA UTARA

Authors

  • Winda Angelli Pantouw
  • Josephus J. Pinori
  • Edwin Neil Tinangon

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan hukum ketenagakerjaan terkait hak-hak pekerja wanita di Kabupaten Minahasa Utara, serta mengidentifikasi kesesuaian antara regulasi dan praktik di lapangan dan untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian suatu perkara Perusahaan industrial terhadap para pekerja wanita di Kabupaten Minahasa Utara berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dan UU CiptaKerja. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 telah memberikan dasar hukum yang cukup kuat dalam melindungi hak dan kewajiban pekerja perempuan, namun, implementasi undang-undang tersebut di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pengawasan dari pihak pemerintah, minimnya fasilitas pendukung di tempat kerja, serta tingginya angka pekerja perempuan di sektor informal yang belum terjangkau perlindungan hukum secara maksimal. 2. Dapat disimpulkan bahwa meskipun kerangka hukum penyelesaian perselisihan hubungan industrial telah ada, implementasinya belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan dan kerentanan spesifik pekerja perempuan di Kabupaten Minahasa Utara.

 

Kata Kunci : hak, kewajiban, pekerja perempuan, Minahasa Utara

Downloads

Published

2025-07-31