PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PERUNDUNGAN DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN KEDOKTERAN
Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi korban perundungan di lingkungan pendidikan kedokteran di Indonesia dengan menggunakan metode yuridis normatif. Fenomena perundungan di institusi pendidikan kedokteran masih sering terjadi, dipengaruhi oleh struktur hierarkis dan lemahnya mekanisme pelaporan. Perlindungan hukum bagi korban mengacu pada berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Perlindungan Saksi dan Korban, UU Kesehatan, KUHP, serta Undang-Undang ITE. Perlindungan diberikan secara preventif melalui edukasi, sosialisasi, dan pembentukan kebijakan antiperundungan, serta secara represif melalui penerapan sanksi administratif dan pidana terhadap pelaku. Namun, implementasi perlindungan ini dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama dalam hal pelaporan dan penegakan sanksi. Studi ini merekomendasikan penguatan regulasi, mekanisme pelaporan yang aman dan efektif, serta kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, dan organisasi profesi untuk menciptakan lingkungan pendidikan kedokteran yang aman dan inklusif bagi seluruh peserta didik Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perundungan, Pendidikan Kedokteran
TINJAUAN HUKUM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PERKARA DEMOSI PADA KASUS PT. DEWATA SEMINYAK DITINJAU DARI PUTUSAN NOMOR 03/PDT.SUS-PHI/2016/PN DPS
Tindak pidana pembunuhan yang dikaitkan dengan alasan pembenar berupa pembelaan terpaksa (noodweer) berdasarkan studi kasus dalam Putusan Nomor: 93/Pid.B/2024/PN MND. Kasus ini berawal dari tindakan terdakwa Noval P. Nur alias Opal yang melakukan pembunuhan terhadap korban Indra Matheos alias Bemo dengan dalih bahwa tindakan tersebut dilakukan sebagai upaya mempertahankan diri dari serangan yang melanggar hukum dan membahayakan, baik terhadap dirinya maupun ibunya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pidana Indonesia mengenai tindak pidana pembunuhan dan ketentuan pembelaan terpaksa, serta meninjau pertimbangan hakim dalam mengadili perkara tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam KUHP, pembelaan terpaksa diatur dalam Pasal 49 sebagai salah satu alasan penghapus pidana. Namun, dalam praktiknya, majelis hakim memutus bahwa unsur pembelaan terpaksa tidak terpenuhi karena dianggap tidak proporsional terhadap ancaman yang dihadapi, sehingga terdakwa tetap dijatuhi pidana penjara selama tiga tahun enam bulan atas dasar Pasal 338 KUHP. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun pembelaan terpaksa diakui dalam sistem hukum pidana, penerapannya memerlukan pembuktian yang ketat, terutama dalam hal urgensi dan proporsionalitas tindakan. Oleh karena itu, penting untuk memperjelas standar hukum dan memberikan sosialisasi yang memadai kepada masyarakat terkait batasan dan hak pembelaan diri dalam hukum pidana Indonesia.. Kata Kunci :Pembunuhan, Noodweer, Pembelaan Terpaksa, Alasan Pembenar, Hukum Pidana, Putusan Pengadilan.
TANGGUNG JAWAB PRODUSEN TERHADAP KERUGIAN AKIBAT BARANG CACAT DAN BERBAHAYA YANG DIALAMI OLEH KONSUMEN
Penelitian ini bertujuan untuk Mengkaji perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia diterapkan dan untuk mengkaji tanggung jawab produsen terhadap barang yang cacat dan berbahaya yang mengakibatkan kerugian kepada konsumen. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia telah memiliki dasar yang kuat melalui UUPK dan berbagai peraturan pendukung. Namun, efektivitasnya masih terhambat oleh rendahnya kesadaran hukum, lemahnya pengawasan, dan kompleksitas proses penyelesaian sengketa. Dibutuhkan upaya kolaboratif antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan konsumsi yang lebih adil dan aman. 2. Tanggung jawab produsen terhadap produk cacat dan berbahaya merupakan pilar penting dalam perlindungan konsumen. Regulasi seperti UUPK dan KUHPerdata memberikan landasan hukum yang kuat untuk memastikan produsen bertanggung jawab atas produknya. Konsumen memiliki hak untuk menuntut ganti rugi dan perlindungan hukum, sementara produsen wajib memastikan produknya aman dan sesuai standar sebelum dipasarkan. Kata Kunci : barang, cacat, berbahaya, konsumen
AKIBAT HUKUM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN PIHAK TIDAK CAKAP HUKUM: ANALISIS PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peraturan hukum bagi orang yang tidak cakap dalam melakukan perikatan atau perjanjian dan untuk menjelaskan Implikasi hukum apabila melakukan transaksi jual beli dengan pihak yang tidak cakap hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Kesimpulan dari pembahasan mengenai peraturan hukum bagi orang yang tidak cakap dalam melakukan perikatan atau perjanjian adalah bahwa kecakapan hukum merupakan syarat mutlak dalam pembentukan perjanjian yang sah menurut Pasal 1320 dan Pasal 1330 KUHPerdata. Orang yang belum dewasa, berada di bawah pengampuan, atau memiliki gangguan jiwa digolongkan sebagai pihak yang tidak cakap hukum, sehingga setiap perikatan atau perjanjian yang mereka lakukan tanpa persetujuan wali dapat dibatalkan atau dianggap tidak sah. 2. Kesimpulan dari pembahasan mengenai implikasi hukum transaksi jual beli dengan pihak yang tidak cakap hukum adalah bahwa perjanjian yang dilakukan oleh anak di bawah umur tanpa persetujuan wali atau orang tua tidak memenuhi syarat kecakapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal 1330 KUHPerdata, sehingga perikatan tersebut dapat dibatalkan atau dianggap tidak sah secara hukum. Ketidakcakapan ini bertujuan melindungi anak ataupun pihak – pihak yang melakukan perikatan dan perjanjian dari akibat hukum yang merugikan akibat tindakan yang dilakukan tanpa pertimbangan matang dan kewenangan hukum yang cukup. Kata Kunci : transaksi, jual beli, pihak tidak cakap hukum
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH GURU DI SMA NEGERI 1 MOTOLING KABUPATEN MINAHASA SELATAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 10/PID.SUS/2022/PN AMR)
Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengkaji pengaturan tindak pidana pencabulan dan untuk mengkaji secara yuridis penerapan hukum terhadap putusan Hakim dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Amr. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan tindak pidana pencabulan yang dilakukan seorang guru terhadap anak didiknya secara tegas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, maupun Undang-Undang Perlindungan Anak beserta perubahannya. Bagi pelaku berprofesi sebagai guru dengan status Pegawai Negeri Sipil, pengaturannya selain terdapat pada beberapa peraturan perundang-undangan di atas, juga ada Undang-Undang tentang Guru dan Dosen. 2. Penerapan hukum terhadap putusan Hakim dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Amr, yaitu Pencabulan guru terhadap anak didiknya dikenakan Pasal 82 ayat (2) juncto Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Guru yang melakukan tindak pidana tersebut, dikenakan sanksi berupa pemberhentian tidak hormat sebagaimana Pasal 77 ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Kata Kunci : pencabulan, guru, murid, SMA 1 Motoling
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM KESELAMATAN KERJA TERHADAP TENAGA KERJA DITINJAU DARI FAKTOR ERGONOMI PT. SARI WARNA ASLI
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum keselamatan tenaga kerja dan untuk mengetahui implementasi perlindungan keselamatan kerja ditinjau dari faktor ergonomi PT. Sari Warna Asli. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dan empiris, dengan kesimpulan yaitu: 1. Berdasarkan hasil analisis penulis, secara umum PT. Sari Warna Asli mengimplementasi kebijakan Keselamatan dan Kesehatan kerja sebagai upaya perlindungan terhadap tenaga kerja untuk mengurangi kecelakaan melalui Undang- Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja. Adapun sedikit penerapan yang belum optimal dibeberapa divisi faktor contohnya Ergonomi dalam Permenaker No 5 Tahun 2018. Kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 pasal 7 ayat (2). 2. PT. Sari Warna Asli telah menerapkan kebijakan tentang perlindungan keselamatan tenaga kerja meliputi APD yang ada, fasilitas kesehatan, pelatihan dan lain-lain. Namun di sisi lain, ada aspek ergonomi yang belum terlalu di perhatikan dengan alasan adanya alat bantu. Kata Kunci : K3, faktor ergonomi, PT. Sari Warna Asli
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGANIAYAANDALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAHTANGGA
Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan yang seringkali tersembunyi di balik norma sosial. Penelitianini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan penegakan hukum terhadap tindak pidanapenganiayaan dalam lingkup rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan analisis bahan hukumprimer dan sekunder, serta studi kasus putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwaUU PKDRT telah mengatur secara komprehensif jenis-jenis kekerasan (fisik, psikis, seksual, penelantaran), subjek pelaku dan korban, serta sanksi pidana. Namun, penerapandi lapangan masih menghadapi hambatan berupa minimnya laporan korban, tekanansosial, stigma, dan keterbatasan fasilitas perlindungan. Kasus Putusan PNManadoNomor 137/Pid.Sus/2022/PN Mnd membuktikan bahwa UU PKDRT dapat diterapkansecara efektif bila didukung bukti dan keberanian korban. Diperlukan sosialisasi hukum, pelatihan aparat, serta penambahan fasilitas perlindungan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan perlindungan korban. Kata Kunci: Kekerasan dalam rumah tangga, penganiayaan, UUPKDRT, penegakan hukum
HUBUNGAN KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA LIHUNU KECAMATAN LIKUPANG TIMUR
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kewenangan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya di Desa Lihunu, Kecamatan Likupang Timur. Dalam konteks otonomi desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan perubahan-perubahannya, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan secara mandiri berdasarkan hak asal usul dan kearifan lokal. Kepala Desa berperan sebagai eksekutif yang memimpin jalannya pemerintahan desa, sementara BPD memiliki fungsi legislasi, pengawasan, serta penyalur aspirasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, studi literatur, dan studi kasus di Desa Lihunu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara formal hubungan antara Kepala Desa dan BPD bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan kendala seperti kurangnya pemahaman anggota BPD terkait tugas pengawasan, keterbatasan dalam mengakses laporan keuangan desa, serta lemahnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa yang menyebabkan potensi penyalahgunaan kewenangan oleh Kepala Desa. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas dan pemahaman kelembagaan baik pada Kepala Desa maupun BPD untuk mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Kata Kunci : Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Kewenangan, Pemerintahan Desa, Otonomi Desa.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH IBU KANDUNG
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aturan hukum yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh ibu kandungnya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memberikan landasan hukum penting dalam melindungi anak dari kekerasan yang terjadi di lingkungan rumah tangga. Undang-Undang ini mengatur bahwa: Anak termasuk subjek hukum yang dilindungi dari segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran. Kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga merupakan tindak pidana, dan pelaku dapat dikenakan sanksi pidana yang tegas. 2. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 5 menyebutkan bahwa: setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: kekerasan fisik; kekerasan psikis; kekerasan seksual; atau penelantaran rumah tangga. Sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1), Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Kata Kunci : kekerasan, anak, ibu kandung
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI DITINJAU DARI PASAL 55 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh gambaran mengenai faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi, serta peran pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan BBM bersubsidi dan untuk mengetahui landasan hukum dalam penanggulangan terjadinya kejahatan penyalahgunaan bahan bakar minyak subsidi serta sanksi yang berlaku terhadap masyarakat yang melakukan penyalahgunaan BBM bersubsidi Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Bahwa untuk menanggulangi penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi telah dilakukan pemerintah dalam bentuk pengambilan kebijakan dalam arti bagaimana pemerintah mengusahakan atau membuat suatu perundangundangan menjadi lebih baik. Sebagai wujud peran pemerintah adalah menggunakan kebijakan hukum pidana atau jalur penanggulangan dengan menggunakan upaya penal dan non penal. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur nonpenal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan meliputi penyululuhan dan edukasi hukum, melakukan pengawasan serta memantau distribusi pembelian BBM bersubsidi. 2. Pelaku tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi dapat diberlakukan sanksi pidana dalam peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Kata Kunci : penyalahgunaan, BBM bersubsidi
PERBANDINGAN HUKUM MENGENAI PENGATURAN PERJANJIAN PINJAM NAMA (NOMINEE AGREEMENT) SAHAM ANTARA INDONESIA DENGAN SWISS
Dalam era modern, meningkatnya kebutuhan ekonomi mendorong individu untuk mencari sumber pendapatan tambahan, salah satunya melalui investasi. Investasi saham menjadi pilihan populer karena menawarkan keuntungan dalam bentuk capital gain dan dividen. Namun, dalam praktiknya, muncul tantangan hukum, terutama terkait penggunaan nominee agreement saham, yakni perjanjian di mana kepemilikan saham secara formal dicatat atas nama pihak lain, sementara kendali dan manfaat tetap dimiliki oleh pihak sebenarnya (beneficial owner). Di Indonesia, pengaturan nominee agreement saham masih belum diatur secara eksplisit, berbeda dengan negara seperti Swiss yang telah memberikan batasan hukum yang lebih rinci dalam Swiss Code of Obligations. Meskipun dapat memberikan manfaat dalam hal privasi dan kemudahan akses terhadap sektor usaha tertentu, skema nominee juga berpotensi disalahgunakan untuk tujuan ilegal seperti penghindaran pajak atau pencucian uang, sebagaimana terlihat dalam kasus Panama Papers. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman akademisi, praktisi hukum, dan investor terhadap dinamika hukum nominee agreement dalam konteks investasi saham lintas yurisdiksi. Kata Kunci : Beneficial Owner, Investasi Saham, Perjanjian Pemegang Saham, Nominee Agreement
PENYELESAIAN SENGKETA HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH MENURUT HUKUM PERDATA DI INDONESIA
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaturan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa menyewa rumah menurut hukum perdata Indonesia dan untuk mengidentifikasi mekanisme penyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian sewa menyewa rumah sesuai hukum perdata Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Perjanjian sewa menyewa rumah di Indonesia diatur dalam KUH Perdata, khususnya Pasal 1548, serta peraturan lain seperti UUPA dan peraturan daerah. Pemilik rumah berkewajiban menyerahkan rumah dalam kondisi layak, sementara penyewa harus membayar sewa tepat waktu dan menjaga properti. Perjanjian ini dapat dibuat secara lisan atau tertulis, namun bentuk tertulis (terutama yang dibuat di hadapan notaris) lebih disarankan karena memberikan kepastian hukum yang lebih kuat. 2. Dalam perjanjian sewa menyewa rumah, sengketa dapat timbul akibat berbagai faktor, seperti wanprestasi, perbedaan penafsiran kontrak, atau perubahan kondisi yang tidak terduga. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, hukum positif di Indonesia telah menyediakan berbagai mekanisme penyelesaian sengketa, mulai dari negosiasi kekeluargaan, mediasi, arbitrase, hingga jalur litigasi di pengadilan. Kata Kunci : sengketa, sewa menyewa, rumah
KEKERASAN SEKSUAL OLEH PELAKU PERKOSAAN YANG MENYEBABKAN KORBAN MENGALAMI KERUSAKAN FUNGSI REPRODUKSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022
Kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak serius terhadap korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Salah satu bentuk kekerasan seksual yang paling ekstrem adalah pemerkosaan, yang tidak hanya meninggalkan trauma mendalam, tetapi juga dapat menyebabkan kerusakan pada fungsi reproduksi korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab hukum pelaku pemerkosaan yang menyebabkan kerusakan fungsi reproduksi pada korban, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa UU No. 12 Tahun 2022 telah memberikan pengakuan yang lebih komprehensif terhadap hak-hak korban, termasuk pengakuan atas kerusakan fisik seperti gangguan atau hilangnya fungsi reproduksi. Pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa ganti kerugian, rehabilitasi medis dan psikologis bagi korban, serta pemberatan hukuman berdasarkan dampak yang ditimbulkan. Dengan adanya pengaturan ini, diharapkan keadilan dapat ditegakkan secara maksimal dan korban mendapatkan pemulihan yang layak. Kata kunci: Kekerasan seksual, pemerkosaan, fungsi reproduksi, Undang-Undang No. 12 Tahun 2022, hak korban.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP NON COMPETITION CLAUSE DALAM KONTRAK KERJA
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya upaya penyelesaian hukum (Law Legal Remedies) akan klausul non-kompetisi dalam perjanjian kontrak kerja serta untuk menemukan penyelesaian yang tepat agar pengekangan tenaga kerja tidak kian terjadi dan mengkaji mengenai bagaimana kedudukan pengaturan terhadap penggunaan akan klausul non-kompetisi dalam kotrak kerja jika dilihat dari sistem hukum di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Penerapan sebuah klausul non kompetisi dalam kontrak kerja, merupakan perjanjian yang memiliki sifat mengekang akan sebuah hak kemerdekaan dari pada seorang pekerja, walaupun secara eksplisit tidak diatur dalam hukum Indonesia, perjanjian yang terus mengikat pada siapa saja yang telah menandatanganinya sekalipun hubungan antara perusahaan sudah tidak ada lagi, dinilai sebagai pengekangan hak dari pada pihak perusahaan kepada para mantan pekerjanya. 2. Penyelesaian hukum pada penerapan klausul non kompetisi untuk kontrak kerja telah memunculkan rasa bimbang bagi para calon pekerja, take it or leave it menggambarkan bagaimana posisi sebenarnya dari pada seorang calon pekerja dan saat mana telah ditandatangani hal tersebut menimbulkan pengekangan secara tidak langsung bagi para pekerja pada sebuah perusahaan. Pekerja dapat mengusahakan akan hak yang sudah sepatutnya menjadi miliknya dengan beberapa upaya penyelesaian berupa upaya non litigasi, litigasi ataupun upaya musyawarah internal dalam klausul kontrak kerja mereka. Kata Kunci : non-competition clause, kontrak kerja
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMASUNGAN ORANG YANG MENDERITA GANGGUAN JIWA MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA
Pemasungan terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) merupakan praktik yang masih terjadi di berbagai wilayah Indonesia, meskipun bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan ketentuan hukum positif yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis praktik pemasungan ODGJ dalam perspektif hukum positif di Indonesia, serta menelaah perlindungan hukum bagi ODGJ berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemasungan ODGJ bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta peraturan lainnya yang menjamin perlindungan dan pemenuhan hak ODGJ. Praktik ini juga mencerminkan lemahnya implementasi hukum serta minimnya fasilitas pelayanan kesehatan jiwa yang memadai. Oleh karena itu, perlu penguatan sistem hukum, peningkatan sosialisasi, serta pengawasan dari aparat penegak hukum dan pemerintah daerah untuk mencegah pemasungan dan memastikan hak-hak ODGJ terpenuhi. Kata kunci: Pemasungan, Gangguan Jiwa, Hukum Positif, Hak Asasi Manusia, Perlindungan Hukum.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENAMBANGAN BATU ILEGAL DI KABUPATEN TORAJA UTARA
Penelitian ini mengkaji penegakan hukum terhadap aktivitas penambangan batu ilegal di Kabupaten Toraja Utara yang kian marak dan menimbulkan dampak lingkungan, sosial, dan hukum yang serius. Penambangan ilegal yang dimaksud adalah kegiatan ekstraksi batuan seperti andesit tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan tanpa izin lingkungan, yang bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan kegiatan penambangan batu di Kabupaten Toraja Utara serta bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelaku penambangan batu ilegal. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah mengatur secara jelas, implementasinya masih lemah di tingkat lokal. Sebagian besar aktivitas penambangan batu di Toraja Utara dilakukan tanpa izin resmi, khususnya di luar zona pertambangan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toraja Utara. Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan instansi terkait masih terbatas, baik dari segi koordinasi, sumber daya manusia, maupun pengawasan di lapangan. Selain itu, faktor sosial-ekonomi masyarakat setempat turut menjadi hambatan utama, di mana banyak warga menggantungkan hidup dari penambangan batu ilegal. Diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, penguatan regulasi teknis di lapangan, serta pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan edukatif agar upaya penegakan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan solutif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pertambangan dan lingkungan, serta menjadi referensi dalam pembentukan kebijakan penegakan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan. Kata Kunci:Penegakan Hukum, Penambangan Ilegal, IUP, Lingkungan, Toraja Utara.
PENERAPAN ASAS TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK DI DESA TAROLANG BERDASARKAN UNDANGUNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana pengaturan peraturan perundangundangan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam mendukung pencapaian tujuan- tujuan Good governance di Desa Tarolang, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe tersebut dan bagaimana aspek partisipasi publik dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Tarolang, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, mencerminkan penerapan asas Good governance berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan menggunakan metode penelitian normatif empiris, dapat ditarik kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan tata pemerintahan yang baik (good governance) di desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015, menyatakan bahwa desa diberi wewenang tidak hanya sebagai objek pembangunan tetapi juga sebagai subjek dari pembangunan. Pada masa reformasi 1998, diterbitkan tiga undang-undang yang mengubah sistem dalam pemerintahan di Indonesia yakni: Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999. 2. Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang bersifat transparan terhadap rakyatnya. Dan dalam Penerapan Pelaksanaan Tata Pemerintahan Yang Baik (good governance) di Desa Tarolang terlihat masi kurang efektif pelayanannya, karena terdapat beberapa dari perangkat desa lebih mementingkan kepentingan pribadi dibandinggkan kepentingan rakyat setempat. Kata Kunci: Asas Pemerintahan Yang Baik, dan Desa Tarolang
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK CIPTA DALAM GAME DI INDONESIA DILIHAT DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih jelas tentang pengaturan perlindungan Hak Cipta terhadap Game di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan untuk mengetahui seperti apa implementasi perlindungan Hak Cipta Game di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hak cipta di Indonesia. UU ini menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, terutama dalam menghadapi tantangan di era digital. UU Hak Cipta 2014 bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap karya-karya kreatif, baik yang bersifat tradisional maupun modern, serta mengakomodasi perkembangan teknologi informasi. 2. Pendekatan hukum yang responsif, adaptif, dan fleksibel dibutuhkan dalam perkembangan cepat, dengan melakukan berbagai perubahan rangkaian peraturan untuk menyediakan perlindungan yang lebih optimal terhadap kekayaan intelektual di masa kini. Kata Kunci : game, hak cipta, UU Hak Cipta
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI EKONOMI OLEH WALI PANTI ASUHAN Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1155/Pid.Sus/ 2023/PT.Mdn
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan serta penerapan perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh wali panti asuhan, dengan studi kasus Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1155/Pid.Sus/2023/PT.Mdn. Anak sebagai bagian dari kelompok rentan memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara layak, bebas dari segala bentuk eksploitasi, sebagaimana diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan pelanggaran terhadap hak-hak tersebut, termasuk dalam kasus eksploitasi anak oleh pengelola panti asuhan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Ketenagakerjaan, serta konvensi ILO yang telah diratifikasi, namun implementasinya masih menghadapi tantangan, termasuk lemahnya pengawasan dan ketidakjelasan sanksi terhadap eksploitasi ekonomi anak dalam ruang digital. Putusan Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini menjatuhkan pidana penjara dan denda terhadap pelaku, namun belum secara maksimal merepresentasikan keadilan restoratif dan perlindungan menyeluruh bagi anak korban. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, pengawasan yang lebih ketat, serta sinergi antar lembaga untuk menjamin perlindungan hukum yang efektif bagi anak dari segala bentuk eksploitasi. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Eksploitasi Ekonomi, Panti Asuhan, Putusan Pengadilan.
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP PENCEMARAN LAUT DI KAWASAN BOULEVARD ON BUSINESS (BOB) KOTA MANADO
Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum mengenai perlindungan lingkungan hidup di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran laut di Kawasan Boulevard on Business (BoB) Kota Manado. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Di tingkat nasional, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta berbagai peraturan turunan lainnya yang mengatur perlindungan wilayah laut dan pesisir. Perlindungan hukum lingkungan laut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga menuntut partisipasi aktif dari masyarakat, pelaku industri, serta komunitas internasional. Edukasi, pengawasan, serta sanksi yang tegas terhadap pelanggaran harus terus diperkuat. 2. Upaya penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran laut di kawasan BoB telah dilakukan oleh pemerintah daerah dan instansi terkait, namun masih belum optimal. Meskipun terdapat payung hukum seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan teknologi juga menjadi kendala utama dalam implementasi hukum di lapangan. Banyak kasus pencemaran yang tidak tercatat atau tidak ditindaklanjuti secara hukum karena kurangnya bukti atau ketidaksiapan aparat dalam menindak pelaku. Kata Kunci : pencemaran laut, kawasan BoB
PERDAGANGAN ORANG MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN PEMIDANAANNYA
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan terhadap perdagangan orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan untuk mengetahui bagaimana implementasi pemidanaan terhadap perdangangan orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan terhadap perdagangan orang menurut UndangUndang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur tentang definisi perdagangan orang merupakan segala bentuk atau serangkaian tindakan perekrutan, pemindahan, penampungan, penerimaan, tindak kekerasan, penganiayaan dan segala tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah diatur dalam undangundang, unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang mengidentifikasi dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang, ancaman pidana bagi pelaku bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku TPPO dan melindungi korban dari kejahatan tersebut, perlindungan terhadap korban, dan peran masyarakat dalam pemberantasan TPPO. 2. Implementasi pemidanaan terhadap perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melibatkan penegakan hukum melalui berbagai instrument dengan Upaya yang berkelanjutan dan terpadu, termasuk sanksi pidana memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memberikan perlindungan hukum bagi warga negara. Kata Kunci : tindak pidana perdagangan orang
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PEREKRUTAN MAHASISWA UNTUK PROGRAM MAGANG DI LUAR NEGERI
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum di Indonesia yang mengatur pencegahan tindak pidana perdagangan orang, khususnya dalam konteks perekrutan mahasiswa untuk program magang di luar negeri dan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi praktik perekrutan mahasiswa dalam program magang ke luar negeri yang berpotensi mengarah pada tindak pidana perdagangan orang. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Dalam konteks pendidikan tinggi, Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi juga memuat ketentuan mengenai program magang sebagai bagian dari kurikulum pendidikan yang harus diawasi pelaksanaannya. Semua perangkat hukum tersebut menunjukkan bahwa negara telah berupaya memberikan perlindungan hukum kepada warga negara, termasuk mahasiswa, agar tidak menjadi korban eksploitasi dalam skema program kerja atau magang di luar negeri. 2. Praktik perekrutan mahasiswa untuk mengikuti program magang di luar negeri, apabila tidak diawasi secara ketat dan tidak dilakukan sesuai dengan prinsip transparansi serta akuntabilitas, berpotensi besar menjadi celah bagi terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Mahasiswa merupakan kelompok yang tergolong rentan, karena pada umumnya para mahasiswa masih berda dalam masa transisi menuju dunia kerja dan memiliki pengetahuan serta pengalaman yang terbatas dalam menilai keabsahan suatu program internasional. Ketidaktauhan terhadap legalitas agen perekrutan, ketergantungan pada pihak ketiga, serta dorongan untuk memperoleh pengalaman internasional yang menjanjikan membuat mahasiswa menjadi target yang mudah bagi oknum tidak bertanggung jawab. Kata Kunci : TPPO, mahasiswa, magang, luar negeri
TINDAK PIDANA MENOLAK MENERIMA RUPIAH UNTUK PEMBAYARAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana menolak menerima rupiah untuk pembayaran menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan bagaimana penerapan tindak pidana menolak menerima rupiah untuk pembayaran menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan tindak pidana dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yaitu sebagai delik pelanggaran (overtreding) yang unsur-unsurnya: Setiap orang (unsur subjek tindak pidana); Dilarang menolak untuk menerima (unsur perbuatan); Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya (unsur objek), di mana Rupiah berarti Rupiah kertas dan Rupiah logam; Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (unsur tempat tindak pidana); Kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah (unsur pengecualian tindak pidana); dan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 (unsur penunjukan norma). 2. Pemidanaan menurut Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang bersifat kumulatif (menjumlahkan) yaitu pidana kurungan dijatuhkan bersama-sama dengan pidana denda, karena penggunaan kata “dan” antara pidana kurungan dan pidana denda. Kata kunci: Tindak Pidana, Menolak Menerima Rupiah, Pembayaran, Mata Uang.
ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS PENGUASAAN TANAH BUKAN HAK MILIK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 246/PDT.G/2023/PN MND)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum yang berlaku mengenai perbuatan melawan hukum terkait penguasaan tanah bukan hak milik, termasuk norma-norma dan ketentuan yang mengatur hal tersebut dalam sistem hukum di Indonesia dan Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari penguasaan tanah bukan hak milik berdasarkan Putusan Nomor 246/Pdt.G/2023/PN Mnd, termasuk konsekuensi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria mengatur mengenai pengaturan kepemilikan tanah yang sesuai hukum, yang kemudian apabila seseorang menguasai tanah tanpa prosedural yang sesuai dengan ketentuan undang-undang maka dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Selanjutnya, Penguasaan tanah bukan hak milik merupakan suatu perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan melakukan perbuatan tersebut, seseorang akan diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul akibat tindakan tersebut. 2. Akibat hukum atas penguasaan tanah bukan hak milik berdasarkan putusan nomor 246/Pdt.G/2023/PN Mnd, menegaskan bahwa penguasaan tanah tanpa hak milik yang sah merupakan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdata, dengan konsekuensi yaitu, pengembalian tanah kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah yang dibuktikan dengan SHM No. 110/Batu Kota/2004 seluas 549 m2 atas nama Penggugat dan AJB No. 600/2009. Kata Kunci : perbuatan melawan hukum, penguasaan tanah bukan hak milik
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SOURCE CODE PROGRAMMER ELEKTRONIK DALAM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap source code program elektronik dan untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap tindakan pengambilan tanpa izin terhadap source code programmer elektronik. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Source code merupakan elemen fundamental dari program komputer yang secara tegas diakui dan dilindungi oleh kerangka hukum Indonesia, khususnya melalui Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Regulasi ini, terutama dalam Pasal 1 angka 9 dan Pasal 40 angka (1) huruf s, secara eksplisit mengkategorikan program komputer, termasuk source code di dalamnya, sebagai ciptaan yang berhak mendapatkan perlindungan hukum. 2. Upaya Perlindungan Hukum apabila terjadi tindakan pengambilan tanpa izin terhadap Source Code Programmer Elektronik, dapat disimpulkan beberapa point yaitu Source code programmer elektronik dilindungi sebagai karya cipta di bawah UU No. 28 Tahun 2014, yang berarti setiap penggunaan atau distribusi tanpa izin merupakan pelanggaran hak cipta yang merugikan dan menghambat inovasi. Upaya perlindungan mencakup tindakan preventif seperti edukasi dan pendaftaran karya ke DJKI, serta tindakan represif berupa gugatan perdata untuk ganti rugi atau pelaporan pidana terhadap pelanggar. Kata Kunci : Hak Cipta, Source Code
ANALISIS YURIDIS LARANGAN PENIMBUNAN SOLAR SESUAI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 191 TAHUN 2014 TENTANG PENYEDIAAN PENDISTRIBUSIAN DAN HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK
Penimbunan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, khususnya jenis solar, merupakan tindak pelanggaran hukum yang berdampak pada kelangkaan energi serta merugikan masyarakat luas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai larangan penimbunan solar dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 serta implementasi penegakan hukumnya. Pada kenyataannya, penimbunan solar masih sering terjadi dan seperti tidak adanya efek jera bagi para pelaku penimbun solar karena ada backingan atau backup dari pihak-pihak tertentu sehingga mereka merasa aman dan tidak takut dengan hukum sehingga mereka bisa bebas dalam melakukan penimbunan solar dan menjualnya dengan harga yang lebih mahal dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari biasanya, efek dari penimbunan solar juga berdampak pada kehidupan kita sehari hari seperti terjadinya kelangkaan minyak dan terjadinya kemacetan akibat antrian di SPBU yang di penuhi oleh para pelaku penimbun solar. Dimanfaatkan BBM tersebut oleh segelintir orang untuk mendapatkan keuntungan dengan cara melakukan praktek penimbunan untuk dijual dengan nilai relatif harga industri yang cukup rendah dengan sasaran penjualan Industri atau pelaku usaha rekanan. Konsekuensi dari fenomena ini tak jarang berdampak pada langkanya BBM bersubsidi ditengah-tengah masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penimbunan solar termasuk dalam pelanggaran pidana yang dapat dikenai sanksi berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Meskipun regulasi telah tersedia, implementasinya di lapangan masih menemui berbagai kendala, terutama dalam hal pengawasan dan penindakan. Kata kunci: Penimbunan Solar, Perpres 191/2014, BBM Bersubsidi, Hukum Pidana
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007: ANALISIS KASUS PERDAGANGAN ANAK DI INDONESIA
Perdagangan orang (human trafficking) merupakan kejahatan transnasional yang melanggar hak asasi manusia secara fundamental dan telah menjadi masalah serius di Indonesia, khususnya terhadap kelompok rentan seperti anak-anak. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan terdapat 1.224 kasus perdagangan anak pada periode 2020-2022, dengan modus utama eksploitasi seksual dan pekerja anak, yang bertentangan dengan jaminan konstitusional dalam UUD NRI 1945. Meskipun praktik ini telah ada sejak masa kerajaan melalui sistem perbudakan, dewasa ini modusnya semakin terorganisir dan tersembunyi, melibatkan perekrutan, pemindahan, dan eksploitasi korban untuk berbagai kepentingan, termasuk pekerja rumah tangga dan pekerja seks komersial. Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen hukum nasional dan internasional, antara lain Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Protokol Palermo 2000, guna memperkuat upaya perlindungan dan penegakan hukum terhadap pelaku serta pemulihan korban. Namun, tantangan masih dihadapi dalam implementasi hukum dan penanganan kasus, sebagaimana tercermin pada kasus-kasus perdagangan anak di Batam yang berhasil diungkap oleh kepolisian pada tahun 2023. Studi ini menganalisis efektivitas regulasi dan penegakan hukum terkait tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, dengan fokus pada kasus perdagangan anak di Indonesia, serta menawarkan rekomendasi untuk penguatan perlindungan dan pencegahan kejahatan ini di masa mendatang Kata Kunci : Perdagangan Orang, Kejahatan Transnasional, Anak, Regulasi, Hak Asasi Manusia, Regulasi.
TINDAK PIDANA ANCAMAN KEKERASAN ATAU MENAKUT NAKUTI DENGAN MENGIRIM INFORMASI/DOKUMEN ELEKTRONIK MENURUT PASAL 45B UNDANG UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (PUTUSAN PN BANGKO No. 175/PID.SUS/2024/PN BKO)
Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat membawa dampak positif sekaligus negatif terhadap kehidupan masyarakat. Salah satu dampak negatif yang paling meresahkan adalah meningkatnya kejahatan seksual terhadap anak di ruang siber. Anak sebagai kelompok yang rentan memerlukan perlindungan hukum khusus karena ketidakmampuan mereka dalam membela diri secara fisik maupun mental. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan dan implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual di ruang siber. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta konvensi internasional seperti Konvensi Hak Anak, masih terdapat tantangan dalam implementasinya. Rendahnya literasi digital, lemahnya pengawasan terhadap platform daring, dan kurangnya koordinasi antarpenegak hukum menjadi hambatan dalam memberikan perlindungan yang efektif. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya yang lebih terpadu antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, serta kerja sama internasional untuk menciptakan ruang siber yang aman bagi anak. Perkembangan pesat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk munculnya tantangan dan permasalahan hukum baru di ranah digital. Salah satu respons negara terhadap fenomena ini adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) beserta perubahan-perubahannya, yang mengatur aspek hukum administrasi, perdata, dan pidana terkait pemanfaatan TIK. Studi ini menyoroti ketentuan pidana khusus dalam Pasal 45B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas UU ITE, yang mengatur sanksi pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti secara langsung kepada korban. Melalui analisis terhadap kasus nyata yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Bangko, penelitian ini mengidentifikasi masih terjadinya tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45B meskipun telah ada pengaturan yuridis. Hal ini menunjukkan urgensi evaluasi terhadap efektivitas rumusan tindak pidana dan pemidanaan dalam Pasal 45B UU ITE, guna memperkuat perlindungan hukum di era digital serta mencegah penyalahgunaan teknologi informasi yang merugikan Masyarakat Kata Kunci : Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Hukum digital, Undang-Undang ITE, Perlindungan hukum digital, Penyalahgunaan teknologi informasi
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004
Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fenomena sosial yang telah lama terjadi dan masih menjadi masalah serius di Indonesia, khususnya yang menimpa anak-anak sebagai kelompok rentan yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan kasih sayang dari keluarga. Rumah tangga sebagai unit terkecil masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai lingkungan utama pembentukan karakter dan perkembangan anak. Namun, konflik internal, stres, dan dinamika negatif dalam keluarga seringkali memicu terjadinya kekerasan yang berdampak luas, baik secara fisik maupun psikologis. Meskipun telah ada regulasi seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kasus KDRT di Indonesia tetap tinggi dan cenderung meningkat setiap tahunnya. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat lebih dari 3.000 pengaduan kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2022, dengan kekerasan seksual dan fisik sebagai bentuk yang paling dominan. Selain itu, kekerasan psikis dan penelantaran juga menjadi masalah signifikan yang mengancam tumbuh kembang anak. Dampak kekerasan tidak hanya berupa luka fisik, tetapi juga trauma psikologis yang mendalam serta gangguan perkembangan sosial yang dapat menghambat masa depan anak. KDRT juga sering disebut sebagai "hidden crime" karena pelaku dan korban cenderung merahasiakan kejadian tersebut dari publik. Upaya penanggulangan melalui penerapan hukum dan sosialisasi telah dilakukan, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan agar perlindungan terhadap korban, khususnya anak, dapat lebih optimal. Studi ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab, dampak, serta upaya perlindungan hukum terhadap korban KDRT, dengan penekanan pada pentingnya peran keluarga dalam menciptakan lingkungan yang aman, harmonis, dan mendukung perkembangan fisik, mental, dan sosial anak secara menyeluruh. Perlindungan anak sebagai amanah konstitusional dan tanggung jawab moral keluarga menjadi kunci dalam upaya mencegah dan mengatasi KDRT demi terciptanya generasi penerus bangsa yang sehat dan berdaya saing. Kata Kunci : kekerasan dalam rumah tangga, anak, trauma psikologis, tanggung jawab moral keluarga, perlindungan hukum
TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN BERDASARKAN HUKUM ADAT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 DI DESA PALELON, KECAMATAN MODOINDING, KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang diterapkan menrut hukum adat di Desa Palelon dan Untuk mengevaluasi pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Palelon dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang nomor 2 tahun 1960. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Sistem perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Palelon yang dikenal dengan istilah “tumoyo” merupakan praktik hukum adat yang telah berlangsung turun-temurun. Perjanjian dilakukan secara lisan, tanpa saksi atau dokumen tertulis, dan didasarkan pada asas kepercayaan, gotong royong, serta hubungan sosial yang erat antar pihak. 2. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa Palelon pada dasarnya merupakan bentuk perpaduan antara hukum adat dan prinsip hukum perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Meskipun tidak tertulis, perjanjian tersebut telah memenuhi unsur sahnya perjanjian, yaitu kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang halal. Kata Kunci : perjanjian bagi hasil, tanah pertanian, Desa Palelon
ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN TABUNGAN DI DESA PANGIAN
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan tabungan masyarakat di Desa Pangian serta penegakan hukum terhadap pelaku berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUHP. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama terjadinya penggelapan adalah kepercayaan masyarakat terhadap pelaku yang mengelola tabungan secara informal tanpa perjanjian tertulis. Dalam praktiknya, pelaku tidak mengembalikan dana tabungan dan menggunakan untuk kepentingan pribadi. Penegakan hukum dilakukan dengan proses peradilan pidana sesuai ketentuan KUHP, di mana pelaku dapat dijerat Pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman pidana penjara maksimal empat tahun. Kesimpulannya, penggelapan tabungan terjadi akibat lemahnya pengawasan dan tidak adanya perlindungan hukum yang memadai, sehingga diperlukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan penerapan hukum yang tegas untuk mencegah kasus serupa. Kata kunci: Analisis Yuridis, Penggelapan, Tabungan, Pasal 372 KUHP.
TINJAUAN YURIDIS PERAN NOTARIS DALAM MENCEGAH TERJADINYA PENJUALAN TANAH HARTA WARISAN TANPA SEPENGETAHUAN AHLI WARIS
Penjualan tanah warisan tanpa sepengetahuan seluruh ahli waris merupakan permasalahan hukum yang sering memicu konflik keluarga dan pelanggaran hak waris. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kewenangan dan peran notaris dalam mencegah praktik jual beli tanah warisan yang tidak sah secara hukum. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan studi kepustakaan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Jabatan Notaris, dan berbagai peraturan agraria. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik dan berkewajiban memastikan adanya persetujuan seluruh ahli waris dalam transaksi jual beli tanah warisan. Notaris juga berperan sebagai penjaga kepastian hukum dengan memverifikasi dokumen seperti Surat Keterangan Waris dan akta kematian pewaris. Apabila notaris lalai menjalankan kewajibannya, maka dapat menimbulkan akibat hukum dan potensi sanksi. Dengan demikian, peran aktif dan profesionalitas notaris sangat penting dalam mencegah penjualan tanah warisan yang melanggar hukum dan merugikan pihak-pihak yang berhak. Kata Kunci : Notaris, Tanah Warisan, Ahli Waris
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU JUDI SABUNG AYAM DI KABUPATEN MINAHASA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1974 TENTANG PENERTIBAN PERJUDIAN
Perjudian sabung ayam masih banyak ditemukan di Kabupaten Minahasa meskipun telah dilarang melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Studi ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum materiil dan penerapan hukum formil terhadap pelaku judi sabung ayam serta menilai efektivitas penegakannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan didukung dengan data sekunder dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara hukum yang berlaku dengan implementasinya di lapangan, yang disebabkan oleh faktor budaya lokal, keterbatasan aparat, serta minimnya penegakan hukum. Diperlukan pendekatan hukum yang lebih integratif antara aturan formal dan kearifan lokal agar penegakan hukum dapat berjalan efektif. Mengingat bahwa perjudian dilarang dan dapat dikenakan hukuman, masih banyak orang yang melakukannya. Hal ini disebabkan oleh adanya kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap individu, sementara tidak semua orang mampu memenuhi kebutuhan tersebut karena berbagai alasan. Beberapa orang mungkin tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan yang cukup untuk mencapainya, sementara yang lain mungkin memiliki pekerjaan, namun penghasilannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok. Dalam situasi seperti ini, perjudian sering kali dianggap sebagai alternatif yang terpaksa diambil untuk menambah penghasilan, meskipun mereka sadar atas risiko yang ada. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Judi Sabung Ayam, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, Minahasa.
TINJAUAN YURIDIS MEKANISME PENGAWASAN TERHADAP TIKTOK DAN AKIBATNYA BAGI KONTEN KREATOR
Penelitian ini membahas mekanisme pengawasan terhadap platform TikTok dari perspektif hukum serta dampaknya terhadap hak dan kebebasan konten kreator di Indonesia. TikTok menggunakan sistem moderasi berbasis algoritma dan tim manusia, namun sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kreator akibat penghapusan konten tanpa kejelasan. Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk menganalisis peraturan perundang-undangan seperti UU ITE dan Permenkominfo No. 5 Tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan perlunya regulasi yang lebih transparan dan perlindungan hukum yang seimbang antara kepentingan publik dan hak kreator. Kata Kunci : TikTok, Pengawasan Hukum, Konten Kreator
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI PANTI SOSIAL DISABILITAS NETRA GMIM BARTEMEUS MANADO
Hak atas pendidikan merupakan hak fundamental yang harus dijamin oleh negara bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi, termasuk penyandang disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas netra di Panti Sosial GMIM Bartemeus Manado, serta kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak pendidikannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak pendidikan bagi penyandang disabilitas sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak serta instrumen internasional seperti Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat berbagai kendala, antara lain kurangnya informasi yang didapatkan masyarakat mengenai pendidikan khusus disabilitas netra, kurangnya pemahaman/pandangan masyarakat bahwa penyandang disabilitas netra juga memiliki hak yang sama seperti orang normal pada umumnya, kurangnya pendanaan untuk memenuhi hak atas pendidikan disabilitas tuna netra, ketidakampuan dari penyandang disabilitas tuna netra itu sendiri serta kurangnya koordinasi antara masyarakat dan pemerintah dalam hal pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas tuna netra.. Diperlukan upaya terpadu dari pemerintah, pengelola panti, dan masyarakat untuk menjamin hak pendidikan bagi penyandang disabilitas netra secara optimal. Kata Kunci: Perlidungan Hukum, Hak Pendidikan, Penyandang Disabilitas
MEKANISME TUNTUTAN GANTI RUGI DALAM PERKARA PRAPERADILAN MENURUT HUKUM ACARA PIDANA
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme tuntutan ganti rugi dalam perkara praperadilan menurut hukum acara pidana dan untuk mengetahui proses pembayaran ganti kerugian dalam perkara praperadilan. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Upaya ganti rugi merupakan bagian tidak terpisahkan dalam lembaga praperadilan ketika memeriksa apakah seseorang itu telah melalui prores awal penangkapan dan penahanan oleh aparat penyidik secara sah menurut Undang-Undang atau suatu penahanan dan atau penangkapan yang mengandung cacat hukum. Suatu penangkapan dan penahanan yang cacat atau tidak sah oleh aparat penyidik mengakibatkan seseorang tersangka dapat menuntut ganti rugi dan rehabilitasi. 2. Proses untuk mendapatkan hak ganti rugi terhadap korban yang mendapati tindakan sewenang-wenang dari aparatur negara atau korban peradilan sesat diawali dengan mengajukan permohonan ganti kerugian ke Pengadilan Negeri yang memutus perkara tersebut, di periksa oleh Hakim, selanjutnya ada putusan hakim yang menetapkan dikabulkan atau tidaknya suatu tuntutan ganti kerugian. Jika di kabulkan maka hakim menyerahkan kepada Menteri Keuangan sebagai instansi yang berwenang dan berdasarkan aturannya mengenai pembayaran ganti kerugian dilakukan paling lama 14 hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan ganti kerugian diterima oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Kata Kunci : ganti rugi, pra peradilan
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) PERUSAHAAN TAMBANG DALAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengturan hukum mengenai CSR dalam peraturan pemerintah yang berlaku di Indonesia dan untuk mengetahui apa saja kewajiban yuridis perusahaan tambang dalam pelaksanaan CSR, khususnya dalam peningkatan Infrastruktur. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan mengenai kewajiban CSR di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) mewajibkan perusahaan yang bergerak di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kewajiban ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta perubahannya dalam UU No. 3 Tahun 2020. 2. Studi kasus yang ada menunjukkan bahwa CSR dapat memberikan kontribusi signifikan, terutama di wilayah terpencil yang belum sepenuhnya terjangkau oleh program pemerintah. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan CSR sangat bergantung pada perencanaan yang partisipatif dan pelibatan masyarakat lokal. Terdapat keterkaitan erat antara program CSR, regulasi hukum, dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Kata Kunci : perusahaan tambang, CSR
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) DI KOTA TOMOHON DALAM HAL PELAYANAN KESEHATAN OLEH PEMERINTAH
Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) merupakan kelompok rentan yang memiliki hak atas pelayanan kesehatan yang layak sebagaimana dijamin oleh Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Orang dengan gangguan jiwa merupakan salah satu contoh disadventage group, yang kerap mendapatkan perlakuan tidak adil dalam setiap aspek kehidupannya, tak terkecuali mengenai pelayanan publik. Salah satu pelayanan publik yang sulit diakses oleh orang dengan gangguan jiwa adalah pelayanan kesehatan. Pemenuhan akan hak-haknya sebagai manusia sering dianggap sebelah mata oleh kebanyakan masyarakat, serta muncul dan melekatnya stigma negarif pada diri ODGJ (orang dengan gangguan jiwa) membuat ODGJ kian terpinggirkan. Di Kota Tomohon, meskipun jumlah ODGJ telah terdata oleh Dinas Kesehatan, masih banyak dari mereka yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan secara memadai. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap ODGJ dalam pelayanan kesehatan serta mengevaluasi pemenuhan hak dan kewajiban mereka oleh pemerintah daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi ODGJ telah dijamin secara normatif, namun implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan seperti stigma sosial, keterbatasan tenaga medis, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Pemerintah Kota Tomohon perlu menguatkan regulasi lokal, fasilitas, serta program berbasis masyarakat untuk menjamin hak-hak ODGJ dapat terpenuhi secara adil dan merata. Kata Kunci: Perlindungan hukum, ODGJ, pelayanan kesehatan, hak asasi manusia, Kota Tomohon
TINJAUAN HUKUM TERHADAP LARANGAN KEPEMILIKAN TANAH PERTANIAN ABSENTEE
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum kepemilikan tanah pertanian di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum larangan kepemilikan tanah pertanian absentee. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan hukum kepemilikan tanah pertanian di Indonesia diatur dalam UUPA dimana dinyatakan status kepemilikan tanah pertanian yang bersertifikat adalah sah menurut UUPA. Di sisi lain, larangan kepemilikan tanah pertanian absentee diatur dalam Pasal 10 UUPA serta Peraturan Menteri ATR/BPN No. 18 Tahun 2016 yang menjadi acuan pembentukan Program Landerform. 2. Penerapan hukum larangan kepemilikan tanah pertanian absentee masih belum terimplementasikan dengan baik, khususnya di Kabupaten Minahasa Utara. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan jumlah kepemilikan tanah absentee yang meningkat disebabkan beberapa faktor, seperti Faktor Masyarakat, Budaya, Hukum dan Aparat Penegak Hukum. Meskipun beberapa upaya salah satunya pemblokiran hak tanggungan terhadap kepemilikan tanah absentee dilakukan oleh BPN Minahasa Utara, akan tetapi aspek yuridis dari aturan Peraturan Menteri ATR/BPN masih dianggap lemah. Kata Kunci : larangan kepemilikan tanah pertanian absentee
KAJIAN HUKUM PELAYANAN KEPARIWISATAAN TERHADAP DESTINASI WISATA WATU PINAWETENGAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF NOMOR 1 TAHUN 2023
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana pengaturan pelayanan keparawisataan berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2023 dan penerapannya. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu: 1. Dalam pembahasan telah diuraikan bagaimana pengaturan peraturan perundangan untuk pelayanan kepariwisataan yakni sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2023 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan dana pelayanan kepariwisataan adalah dana yang dialokasikan untuk mendukung peningkatan pariwisata daerah, kesejahteraan, dan produktifitas masyarakat lokal, serta perluasan kesempatan kerja di bidang pariwisata. Juga pelayanan dilakukan melalui pengalokasian dana nonfisik dengan kegiatan meliputi: 1. Peningkata kapasitas tata kelola dan kualitas pelayanan keselamatan, keamanan, dan kesehatan di destinasi pariwisata; 2. Peningkatan kapasitas masyarakat pariwisata dan pelaku usaha pariwisata; dan 3. Dukungan operasional nonrutin fasilitas pariwisata untuk pusat informasi pariwisata. 2. Penerapan Peraturan perundang-undangan ini pada dasarnya menghendaki adanya peran aktif pemerintah mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah, karena pemerintah memiliki peran penting dalam pembuatan kebijakan, pendanaan, dan sistem kontrol dalam pelaksanaan pelayanan destinasi wisata. Namun dalam impelementasinya pemerintah membutuhkan koordinasi antara pemerintah disetiap tingkatan. Selain itu dalam implementasinya di destinasi wisata Watu Pinawetengan dibutuhkan sinergitas atau kerjasama, dimana bukan hanya peran pemerintah, namun juga kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha destinasi wisata, wisatawan dan masyarakat setempat. Kata Kunci: Pelayanan Kepariwisataan, Watu Pinawetengan, dan Dana Alokasi Khusus.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DUMPING LIMBAH INDUSTRI PERUSAHAAN KE MEDIA LINGKUNGAN HIDUP TANPA IZIN
Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap dumping limbah industri perusahaan ke media lingkungan hidup tanpa izin dan untuk mengetahui akibat hukum dumping limbah industri perusahaan ke media lingkungan hidup tanpa izin. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi instrumen hukum utama dalam ruang lingkup lingkungan hidup, Undang-Undang ini tidak hanya mengatur aspek teknis pengelolaan lingkungan, tetapi memperkuat aspek penegakan hukum melalui sistem sanksi bertingkat yang mencakup administratif, perdata, dan pidana. Dalam konteks pencegahan, UndangUndang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menginstitusionalisasi berbagai instrumen seperti AMDAL, UKL-UPL, dan baku mutu lingkungan sebagai mekanisme pengendalian dampak kegiatan usaha. 2. Akibat hukum terhadap tindakan pembuangan dumping dapat dilakukan dengan cara menerapkan sanksi administratif, perdata, dan pidana. Langkah awal penegakan hukum ini diawali dengan sanksi administratif, sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mencakup berbagai bentuk tindakan seperti pemberian teguran tertulis, pembebanan denda administratif, penundaan sementara berlaku suatu izin, hingga pencabutan izin secara permanen. Kata Kunci : dumping, tanpa izin
TINDAK PIDANA MEMPEKERJAKAN AWAK KAPAL TANPA MEMENUHI PERSYARATAN KUALIFIKASI DAN KOMPETENSI SEBAGAI TINDAK PIDANA PELAYARAN MENURUT PASAL 310 JUNCTO PASAL 135 UNDANG-UNDANG PELAYARAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan rumusan tindak pidana dalam Pasal 310 juncto Pasal 135 Undang-Undang tentang Pelayaran; dan untuk mengetahui pemidanaan tindak pidana dalam Pasal 310 Undang-Undang Pelayaran. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan rumusan tindak pidana dalam Pasal 310 juncto Pasal 135 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 semula merupakan delik formal dengan unsur-unsur: 1) Setiap orang; 2) Yang mempekerjakan Awak Kapal tanpa memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 135 dipidana; kemudian dengan perubahan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menjadi delik material dengan unsur-unsur: 1) Setiap Orang; 2) Yang mempekerjakan Awak Kapal tanpa memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135; 3) Yang mengakibatkan timbulnya korban atau kerugian harta benda. 2. Pemidanaan untuk tindak pidana dalam Pasal 310 baik sebelum maupun setelah perubahan menganut sitem kumulatif, yaitu penjatuhan pidana penjara harus bersama-sama atau sekaligus dengan pidana denda. Pemidanaan memerlukan pembuktian soal teknis tentang persyaratan kualifikasi dan kompeensi awak kapal. Kata Kunci : awak kapal, persyaratan kualifikasi dan kompetensi
TINDAK PIDANA MELANGGAR SISTEM PENGAMANAN MENURUT UNDANG UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana melanggar sistem pengamanan dalam UU ITE; dan untuk mengetahui penerapan sanksi tindak pidana melanggar sistem pengamanan dalam UU ITE. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan tindak pidana melanggar sistem pengamanan dalam UU ITE merupakan salah satu tindak pidana yang dapat dituntut dengan menggunakan Pasal 50 juncto Pasal 34 ayat (1) juncto dan Pasal 30 ayat (3) UU ITE; di mana dalam 34 ayat (1) ditentukan sebagai salah satu perbuatan yang dilarang yaitu “memfasilitasi” perbuatan dalam Pasal 27 s.d. 33 UU ITE, sedangkan dalam Pasal 30 ayat (3) ditentukan bahwa sebagai perbuatan yang dilarang yaitu “setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan”. 2. Penerapan tindak pidana melanggar sistem pengamanan menurut UU ITE dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1549 K/Pid.Sud/2023 yaitu rangkaian pasal-pasal tersebut mencakup tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak memfasilitasi mengakses komputer dengan melanggar sistem pengamanan” dan diterapkan untuk mencakup perbuatan konkrit seperti penggunaan aplikasi Zoho Assist untuk dari jarak jauh (remote) dengan fitur tukar layar membantu (memfasilitasi) orang menyelesaikan soal-soal ujian. Kata Kunci : UU ITE, sistem keamanan
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA PELAKU TINDAK PIDANA DI LUAR NEGERI
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap warga negara indonesia pelaku tindak pidana di luar negeri dan untuk mengetahui upaya pemerintah dalam menjamin hak-hak warga negara indonesia pelaku tindak pidana di luar negeri. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pelaku tindak pidana di luar negeri merupakan bentuk tanggung jawab konstitusional dan yuridis yang harus dijalankan oleh negara. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui peran aktif perwakilan diplomatik, pemberian bantuan hukum, serta upaya diplomasi bilateral yang mengacu pada ketentuan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, Pasal 19 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. 2. Perlindungan hukum dan tanggung jawab pemerintah terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) pelaku tindak pidana di luar negeri menegaskan bahwa tanggung jawab negara tidak dapat diabaikan, meskipun warga negara tersebut diduga atau terbukti melakukan tindak pidana. Negara Indonesia, melalui konstitusi dan peraturan perundang-undangan, memiliki kewajiban untuk hadir dalam setiap proses hukum yang dijalani oleh warganya di luar negeri guna memastikan perlakuan yang adil, perlindungan hak asasi, serta kepastian hukum yang tidak diskriminatif. Kata Kunci : WNI, tindak pidana, luar negeri
TINJAUAN HUKUM MENGENAI PENGARUH REKLAMASI PANTAI TERHADAP HAK MASYARAKAT DI PANTAI KARANGRIA MANADO
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan penerapan hukum akibat adanya reklamasi di Pantai Karangria Manado dan untuk mengetahui dampak reklamasi pantai terhadap kehidupan masyarakat di pesisir Pantai Karangria Manado. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Adanya reklamasi di pesisir Pantai Karangria Manado telah menimbulkan banyak permasalahan, baik dampak potensial yang dianggap akan terjadi apabila proyek reklamasi dijalankan seperti hilangnya mata pencaharian nelayan dan pedagang kaki lima, potensi banjir, potensi rusaknya terumbu karang dan penyu sebagai biota laut yang hidup di lokasi reklamasi. Ada pula dampak yang telah terjadi dari proses reklamasi, seperti adanya penutupan akses pantai oleh pengembang PT MUP yang berakibat pada munculah konflik dan berimbas pada penetapan tersangka kepada salah satu nelayan yang berupaya mempertahankan pantai Karangria. Kesemua permasalahan yang terjadi, relatif semuanya memiliki kecenderungan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat di pesisir Pantai Karangria Manado. 2. Kebijakan penerapan hukum akibat adanya reklamasi di Pantai Karangria Manado, mengisyaratkan pemidanaan penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) bagi yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang dan mengganggu ekosistem biota laut. Kata Kunci : reklamasi, pantai karangria
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMALSUAN DOKUMEN KAYU DI KABUPATEN BANTAENG
Skripsi ini membahas penegakan hukum terhadap pemalsuan dokumen kayu di Kabupaten Bantaeng, dengan fokus pada pengaturan hukum dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Pemalsuan dokumen kayu menjadi isu krusial yang mengancam kelestarian hutan dan merugikan negara secara ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan hukum yang mengatur pemalsuan dokumen pengangkutan kayu serta mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, mengumpulkan data dari peraturan perundang-undangan, literatur, dan kasus-kasus konkret. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan KUHP Pasal 263 menjadi payung hukum utama dalam menjerat pelaku pemalsuan. Namun, tantangan signifikan seperti modus operandi kompleks, kolusi oknum, dan keterbatasan sumber daya menjadi hambatan dalam penegakan hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergi antara aparat penegak hukum dan masyarakat sangat diperlukan untuk memperkuat penegakan hukum. Diperlukan juga pengembangan sistem teknologi informasi dan edukasi masyarakat untuk mencegah praktik pemalsuan dokumen kayu yang merugikan. Dengan demikian, upaya penegakan hukum diharapkan dapat menjaga kelestarian sumber daya hutan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Kata Kunci: penegakan hukum, pemalsuan, dokumen kayu, kabupaten Bantaeng
KEWENANGAN KPK DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OKNUM TENTARA NASIONAL INDONESIA
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum anggota Tentara Nasional Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum atas pelanggaran tindak pidana korupsi yang dilakukan oknum anggota Tentara Nasional Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan hukum yang mengatur tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum TNI adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai hukum materiil karena yang menjadi objek adalah tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai hukum formil karena yang menjadi subjek adalah anggota TNI, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2. Penegakan hukum tindak pidana korupsi oleh oknum TNI dilakukan oleh peradilan militer yang berkoordinasi dengan KPK. Meski KPK memiliki kewenangan menangani korupsi termasuk di lingkungan militer, pengambilalihan kasus dapat dilakukan melalui supervisi dengan alasan tertentu. Proses penegakan hukum di peradilan militer meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, dan upaya hukum. Kata Kunci : korupsi, anggota, TNI
TINJAUAN HUKUM TINDAK PIDANA PERBUATAN PEMAKSAAN STERILISASI DALAM PASAL 9 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pemaksaan sterilisasi sebagai perbuatan yang melanggar hak asasi manusia dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022; dan untuk mengetahui pengaturan pemidanaan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan kesimpulan: 1. Pengaturan pemaksaan sterilisasi dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 merupakan tindak pidana dengan unsur-unsur: 1. Setiap Orang (unsur subjek tindak pidana); 2. Yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi (unsur perbuatan); 3. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya (unsur cara/sarana); dan 4. Yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap (unsur akibat), di mana perbuatan ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang merupakan suatu hak konstitusional dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 yaitu hak melanjutkan keturunan. 2. Pengaturan pemidanaan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yaitu adanya ketentuan khusus pemidanaan berupa penggunaan kata “dan/atau” antara pidana penjara dan pidana denda, sehingga hakim memiliki kebebasan untuk memilih antara tiga kemungkinan: menjatuhkan pidana penjara saja, pidana denda saja, atau pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif. Kata kunci: pemaksaan, strelisasi
KAJIAN TERHADAP KESELARASAN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PERDA) BERDASARKAN UNDANG-UDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
keselarasan dalam pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan untuk mengetahui kewenangan terhadap evaluasi suatu peraturan daerah (Perda) yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan kesimpulan: 1. Pembentukan peraturan daerah mengalami peningkatan pesat sejak desentralisasi dengan diberlakukan UU No.23 Tahun 2014 perubahan dari UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Namun diperoleh gambaran umum perda-perda yang telah dibentuk dipertanyakan dari segi kualitas. Pembatalan perda menunjukkan gejala bahwa proses harmonisasi peraturan pusat dengan peraturan daerah yang tidak berjalan dengan baik. Sesuai ketentuan Pasal 250 ayat (2) UU Nomor 23/2014 yang menegaskan bahwa peraturan daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau PUU yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah. 2. Pengawasan Perda yang tidak sesuai dilakukan melalui mekanisme preventif dan represif. Secara preventif, pengawasan dilakukan sebelum Perda ditetapkan, misalnya dengan menguji rancangan Perda oleh pemerintah pusat untuk memastikan tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kata kunci: keselarasan, pembentukan Perda
KAJIAN HUKUM TERHADAP LARANGAN PELAKSANAAN SUNAT PEREMPUAN DI INDONESIA
Skripsi ini membahas larangan pelaksanaan sunat perempuan di Indonesia, dengan fokus pada regulasi hukum dan dampaknya terhadap kesehatan dan hak asasi perempuan. Praktik sunat perempuan, yang sering dianggap sebagai tradisi budaya atau agama, telah menimbulkan kontroversi karena potensi risiko kesehatan yang serius dan pelanggaran hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaturan hukum yang ada, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, yang secara tegas melarang praktik ini. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan analisis terhadap dokumen hukum dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada langkah-langkah progresif dalam menghapus praktik sunat perempuan, tantangan dalam penegakan hukum dan pemahaman masyarakat masih signifikan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan sosialisasi dan edukasi untuk masyarakat mengenai dampak sunat perempuan serta perlindungan hak-hak kesehatan anak dan perempuan. Kata Kunci : sunat perempuan, larangan, hukum, kesehatan, hak asasi manusia
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBAYARAN ROYALTI ATAS HAK CIPTA DALAM INDUSTRI MUSIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 (STUDI KASUS ONCE MEKEL DAN AHMAD DHANI)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum pembayaran royalti atas hak cipta dalam industri musik menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan untuk mengetahui implementasi hukum pembayaran royalti atas hak cipta dalam industri musik menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pada kasus Once Mekel dan Ahmad Dhani. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Permasalahan yang terjadi antara Ahmad Dhani dengan Once Mekel ini apabila dilihat dari sisi hukum Hak Kekayaan Intelektual tentang Hak Cipta maka Once Mekel dengan membawakan Lagu-Lagu dari Dewa 19 tanpa seizin dari pemilik Hak Cipta atas lagu-lagu tersebut maka dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak ekonomi dalam rezim hukum Hak Kekayaan Intelektual. 2. UU Hak Cipta memberikan sanksi administratif dan pidana bagi pengguna karya cipta yang tidak membayar royalti: Sanksi Administratif dan Sanksi Pidana Kata Kunci : royalti, once mekel, dhani ahmad
PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN PEMBUAT APLIKASI DANA TERHADAP PENGGUNA ATAS KEHILANGAN SALDO DALAM APLIKASI DITINJAI DARI UU ITE
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pengguna aplikasi DANA ditinjau dari Undang-Undang ITE dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pihak perusahaan aplikasi DANA ketika uang konsumen tidak bisa dikembalikan. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Perlindungan secara hukum bagi suatu negara merupakan salah satu hal yang sangat dibutuhkan dalam bernegara yang aman dan tentram, termasuk masyarakat yang perlu dilindungi oleh hukum yang ada, maka diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi elektronik. Kemudian pihak penyelenggara berkewajiban menjaga privasi dan keamanan pengguna. Jika terjadi pelanggaran atau kerugian akibat kegagalan sistem, pengguna memiliki dasar hukum untuk menuntut pertanggungjawaban. 2. Pertanggungjawaban pihak perusahaan aplikasi memiliki berbagai aspek hukum, etika, dan sosial yang berkaitan dengan bagaimana mereka mengelola layanan dan produk mereka. Perusahaan aplikasi memiliki tanggung jawab terhadap penggunanya, pemegam saham, dan masyarakat luas, maka untuk itu pihak perusahaan aplikasi DANA bertanggung jawab penuh untuk kerugian pengguna atau pelanggan aplikasi tersebut dengan memperhatikan keamanan aplikasi dan memberi kompensasi terhadap pengguna yang mengalami kerugian. Kata Kunci : kehilangan saldo, aplikasi DANA
PERAN WORLD TRADE ORGANIZATION DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDAGANGAN INTERNASIONAL (STUDI KASUS DISKRIMINASI UNI EROPA TERHADAP KELAPA SAWIT INDONESIA)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sengketa perdagangan kelapa sawit antara Indonesia dengan Uni Eropa di WTO dan untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa yang digunakan WTO terhadap sengketa kelapa sawit antara Indonesia dengan Uni Eropa. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Sengketa Perdagangan yang diselesaikan lewat WTO menampakan bahwa kebijakan Uni Eropa ini merugikan Indonesia sebagai salah satu produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Indonesia menganggap Uni Eropa telah melanggar prinsip perdagangan bebas yanbg seharusnya menjamin perlakuan yang adil bagi semua negara. Sengketa ini juga menunjukan adanya konflik antara kepentingan ekonomi negara berkembang dan kebijakan lingkungan negara maju. 2. Untuk menyelesaikan sengketa ini, Indonesia menempuh jalur penyelesaian sengketa melalui World Trade Organization (WTO). Mekanisme penyelesaian yang digunakan oleh WTO bersifat formal dan terstruktur, dimulai dari konsultasi, lalu dilanjutkan dengan pembentukan panel jika tidak ada kesepakatan. Apabila keputusan panel masih belum memuaskan, maka banding dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan. Mekanisme ini dirancang agar penyelesaian dilakukan secara adil, transparan, dan berdasarkan aturan hukum perdagangan internasional yang berlaku. Dengan mengikuti mekanisme WTO, Indonesia berharap dapat membuktikan bahwa kebijakan Uni Eropa bertentangan dengan prinsip perdagangan bebas dan non-diskriminasi. Hal ini juga menunjukan bahwa sistem WTO tetap menjadi wadah penting bagi negara-negara anggota dalam menyelesaiakan sengketa dagang secara damai dan tertib hukum. Kata Kunci : WTO, sengketa kelapa sawit
INKONSISTENSI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PENEGAKAN HUKUM DI DESA TONDEI KECAMATAN MOTOLING BARAT
Penelitian ini bertujuan untuk meninjau peran kepolisian dan komitmennya dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab POLRI dan untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum oleh kepolisian di desa Tondei serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi inkonsistensi dalam penerapannya. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penegakan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan telah diatur secara tegas dan sistematis dalam berbagai regulasi nasional. Tugas pokok Kepolisian RI sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 2. Penerapan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penegakan hukum di Desa Tondei, Kecamatan Motoling Barat, belum berjalan sebagaimana mestinya. Penelitian ini menemukan adanya ketimpangan antara pengaturan normatif dengan realitas di lapangan. Dalam tiga kasus kematian yang terjadi di Desa Tondei tersebut, pihak kepolisian setempat tidak menunjukkan tindakan penyelidikan atau penyidikan yang layak sebagaimana diamanatkan dalam hukum positif. Ketidakjelasan penanganan, minimnya transparansi, dan absennya proses hukum lebih lanjut menandakan adanya inkonsistensi dan kelalaian institusional. Hal ini bukan saja mencederai prinsip keadilan dan kepastian hukum, tetapi juga menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Kata Kunci : inkonsistensi, Kepolisian, penegakan hukum, desa tondei
KEDUDUKAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM SISTEM PEMRINTAHAN DAERAH DI INDONESIA
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan, tugas, dan wewenang Wakil Kepala Daerah dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia, serta menganalisis implementasinya dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada ketidakjelasan pengaturan hukum terkait peran wakil kepala daerah, yang seringkali hanya dianggap sebagai pelengkap atau "ban serep" dalam pemerintahan daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturanundangan, melalui analisis terhadap peraturanundangan yang relevan, literatur, serta dokumen hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan Wakil Kepala Daerah belum memiliki landasan hukum yang kuat, karena tidak diatur secara eksplisit dalam UUD 1945, melainkan hanya dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang telah mengalami beberapa kali perubahan. Meskipun dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa wakil kepala daerah dipilih secara langsung bersama kepala daerah, kewenangan dan kewenangannya masih bersifat umum dan subordinatif, sehingga sering menimbulkan konflik serta ketidakharmonisan dalam hubungan kerja dengan kepala daerah. Implementasi di lapangan menampilkan bahwa peran wakil kepala daerah sering terbatas, bahkan cenderung bersifat simbolis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya penyusunan pengaturan yang lebih tegas mengenai kedudukan, tugas, dan wewenang Wakil Kepala Daerah melalui revisi undang-undang, guna memperkuat posisi wakil kepala daerah dalam 1 Artikel Skripsi 2 Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101157 3 Fakultas Hukum Unsrat, Magister Hukum mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kata Kunci : Kedudukan, Wakil Kepala Daerah, Pemerintahan Daerah, Wewenang, Undang-Undang.
PENERAPAN HUKUM HAK DAN KEWAJIBAN PEKERJA PEREMPUAN DILIHAT DARI PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN KABUPATEN MINAHASA UTARA
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan hukum ketenagakerjaan terkait hak-hak pekerja wanita di Kabupaten Minahasa Utara, serta mengidentifikasi kesesuaian antara regulasi dan praktik di lapangan dan untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian suatu perkara Perusahaan industrial terhadap para pekerja wanita di Kabupaten Minahasa Utara berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dan UU CiptaKerja. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 telah memberikan dasar hukum yang cukup kuat dalam melindungi hak dan kewajiban pekerja perempuan, namun, implementasi undang-undang tersebut di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pengawasan dari pihak pemerintah, minimnya fasilitas pendukung di tempat kerja, serta tingginya angka pekerja perempuan di sektor informal yang belum terjangkau perlindungan hukum secara maksimal. 2. Dapat disimpulkan bahwa meskipun kerangka hukum penyelesaian perselisihan hubungan industrial telah ada, implementasinya belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan dan kerentanan spesifik pekerja perempuan di Kabupaten Minahasa Utara. Kata Kunci : hak, kewajiban, pekerja perempuan, Minahasa Utara
PERBUATAN MEMPROMOSIKAN JUDI ONLINE SEBAGAI TINDAK PIDANA MENURUT PASAL 45 AYAT (3) UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 (PUTUSAN PN TANJUNG KARANG NOMOR 967/PID.SUS/2024/PN TJK)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan rumusan tindak pidana (delik) dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024; dan untuk mengetahui pemidanaan terhadap tindak pidana (delik) dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan rumusan tindak pidana (delik) dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yaitu sebagai tindak pidana judi/perjudian daring (online), dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) (unsur penunjukan terhadap dasar normatif); di mana ketentuan khusus (lex specialis) dari pasal ini terhadap Pasal 303 KUHP, yaitu: Berkenaan dengan subjek tindak pidana yang telah mencakup orang perseorangan dan badan hukum; Penggunaan Informasi/Dokumen Elektronik yang merupakan media elektronik; dan ancaman pidana yang menggunakan kata “dan/atau” antara ancaman pidana penjara dan ancaman pidana denda. 2. Pemidanaan terhadap tindak pidana (delik) dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 967/Pid.Sus/2024/PN Tjk, tanggal 7 Januari 2025, yaitu kata “mendistribusikan” dan “membuat dapat diakses” ditafsirkan sebagai mencakup perbuatan seseorang memposting (menempatkan) pada akun Instagramnya suatu link (tautan) untuk menuju ke situs judi online. Kata Kunci : mempromosikan, judi, online
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DARI ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM MELINDUNGI MASYARAKAT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi dari Artificial Intelligence dan untuk mengetahui dan memahami penegakan hukum terhadap perlindungan data pribadi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Perlindungan data pribadi diatur dalam konstitusi Indonesia, yaitu didalam UUD NRI 1945, khususnya Pasal 28 G ayat (1). Saat ini Indonesia baru memiliki Undang-undang khusus terkait perlindungan data pribadi, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. 2. Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi di Indonesia telah disyaratkan bahwa penggunaan setiap data pribadi dalam sebuah media elektronik haruslah mendapatkan persetujuan dari pemilik data bersangkutan terlebih dahulu. Pengaturan terkait hak privasi atas data pribadi merupakan upaya untuk mengakui dan melindungi hak-hak dasar manusia. Penanggulangan pencurian data pribadi yang dilakukan dengan sarana penal yakni dengan memberikan perlindungan terhadap data pribadi dari penggunaan dan pemanfaatan tanpa izin. Siapapun yang melanggar ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi atas kerugian yang telah ditimbulkan. Kata Kunci : data pribadi, artificial intelegence
TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PEMILIK KAFE ATAS KEBISINGAN YANG MENIMBULKAN GANGGUAN LINGKUNGAN SEKITAR
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terkait tanggung jawab pemilik rumah atau kafe dalam menangani gangguan kebisingan terhadap masyarakat sekitar dan untuk mengkaji mekanisme penegakan hukum terkait gangguan kebisingan yang ditimbulkan oleh rumah atau kafe, serta untuk menganalisis peran Pemerintah tempat kafe yang menimbulkan kebisingan di lingkungan sekitar. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan hukum terkait tanggung jawab pemilik rumah atau kafe dalam menangani gangguan kebisingan terhadap masyarakat sekitar menurut Pasal 1365 KUHPerdata dan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu mengendalikan kebisingan dengan mematuhi peraturan agar tidak masuk kategori perbuatan melawan hukum yang berpotensi masuk atau adanya gugatan dari masyarakat sekitar. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, yaitu dengan menetapkan batas kebisingan yang diperbolehkan di lingkungan permukiman, perkantoran, dan kawasan industri. Beberapa daerah di Indonesia memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Kebisingan, misalnya Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketertiban dan Ketentraman Umum, serta Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Manado. 2. Mekanisme penegakan hukum terkait gangguan kebisingan yang ditimbulkan oleh rumah atau kafe, dan peran lembaga penegak hukum dalam menyelesaikan masalah ini, yaitu jika terdapat bukti-bukti konkret yang dapat membuktikan kerugian dialami karena kebisingan ditindak sesuai peraturan daerah setempat seperti dalam Surat Edaran Dan Peraturan Daerah setempat lainnya. Kata Kunci : kebisingan, kafe
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI
Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 menempatkan prinsip keadilan dan persamaan di hadapan hukum sebagai fondasi utama kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks demokrasi, negara bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak warga negara dan memastikan penegakan hukum yang adil. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia adalah korupsi, yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa karena dampak sistemiknya terhadap tatanan sosial, ekonomi, dan politik. Meskipun berbagai instrumen hukum dan institusi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan sejumlah undang-undang, telah diterapkan untuk memberantas korupsi, praktik korupsi masih meluas dan menghambat pembangunan nasional. Lembaga pemasyarakatan memiliki peran strategis dalam pembinaan narapidana korupsi, tidak hanya untuk memulihkan individu, tetapi juga menciptakan efek jera dan mendukung reintegrasi sosial. Namun, proses pembinaan ini menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan sarana, kurangnya tenaga profesional, serta perlakuan khusus terhadap narapidana korupsi yang dapat mengurangi efek jera dan menimbulkan ketidakadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana korupsi serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan efektivitas pembinaan narapidana korupsi dan mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Kata Kunci : Indonesia, Negara Hukum, Korupsi, Prinsip Keadilan, Kejahatan Luar Biasa, Pembangunan Nasional
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMEGANG ARISAN ONLINE YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
Penelitian ini bertujuan untuk untuk menganalisis tinjauan yuridis terhadap owner arisan Online dalam konteks penggelapan dan untuk merumuskan rekomendasi untuk memperkuat perlindungan hukum bagi nasabah arisan Online. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 372-376 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Delik penggelapan harus memenuhi unsur-unsurnya, yaitu memiliki, barang milik orang lain baik seluruhnya maupun sebagian, barang yang ada dalam penguasaannya, dengan sengaja, dan melawan hukum. 2. Jika pemegang arisan Online terbukti melakukan penggelapan uang nasabah, mereka dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, baik berdasarkan pasal penggelapan maupun pasal penipuan jika ada unsur penipuan dalam tindakan tersebut. Pidana Penjara: Pemegang arisan yang terbukti melakukan penggelapan dapat dipidana penjara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan ancaman pidana penjara maksimal 4 tahun bagi pelaku penggelapan. Denda: Selain hukuman penjara, pelaku juga dapat dikenakan denda sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kata Kunci : penggelapan, arisan, online
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP FOREIGN DIRECT INVESTMENT DI IBU KOTA NUSANTARA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL
Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia ke Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi agenda strategis nasional yang membutuhkan dukungan pembiayaan besar, termasuk melalui Foreign Direct Investment (FDI). Dalam konteks tersebut, kepastian hukum menjadi aspek krusial dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi investor asing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi FDI di IKN berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta mengkaji sejauh mana kepastian hukum diberikan kepada investor asing. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi yang ada telah mengatur perlakuan non-diskriminatif dan pemberian insentif kepada investor asing, dalam praktiknya masih ditemukan kendala seperti inkonsistensi kebijakan, birokrasi, dan persoalan lahan. Penjaminan hak atas tanah melalui Hak Pengelolaan oleh Otorita IKN serta jaminan kepastian hukum melalui instrumen nasional dan internasional menjadi langkah penting untuk meningkatkan kepercayaan investor. Oleh karena itu, diperlukan penguatan aspek hukum dan koordinasi lintas lembaga guna menjamin perlindungan hukum yang optimal bagi investor asing di IKN. Kata Kunci: Kepastian Hukum, Foreign Direct Investment, Ibu Kota Nusantara, Penanaman Modal Asing, Otorita IKN
TINJAUAN YURIDIS KLAUSUL LARANGAN MENIKAH DALAM KONTRAK KERJA KARYAWAN BANK DI INDONESIA : PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan klausul larangan menikah dalam kontrak kerja karyawan bank di Indonesia dan untuk mengetahui penerapan klausul larangan menikah dalam kontrak kerja karyawan bank berdasarkan perspektif hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan kesimpulan: 1. Klausul larangan menikah dalam kontrak kerja karyawan bank, merupakan peraturan internal bank yang didasarkan pada asas kebebasan berkontrak dan pacta sunt servanda, yang juga disertai dengan beberapa pertimbangan operasional bank, secara normatif memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata. Klausul ini perlu ditinjau secara lebih kritis agar selaras dengan nilai keadilan dan prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam hubungan kerja. 2. Penerapan klausul larangan menikah dalam kontrak kerja karyawan bank, jika dijadikan dasar pemutusan hubungan kerja, merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya hak untuk menikah dan prinsip non-diskriminasi. Meskipun hak untuk menikah bukan termasuk non-derogable rights, pembatasannya tetap harus memenuhi prinsip legalitas, proporsionalitas, dan tidak diskriminatif, sebagaimana ditegaskan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13/PUU-XV/2017. Kata kunci: larangan menikah, karyawan kontrak
PENERAPAN PENJATUHAN PIDANA MATI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum dan Hak Asasi Manusia bagi terpidana mati atas kesalahan penerapan penjatuhan pidana mati di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana kepastian hukum bagi terpidana mati atas kesalahan penerapan penjatuhan pidana mati di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan kesimpulan: 1. Perlindungan hukum dan hak asasi manusia bagi terpidana mati di Indonesia melalui Pasal 28 A Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 Sejatinya dalam negara pancasila, pemahaman atas hak-hak asasi manusia dipandang penting sesuai yang tercantum dalam sila kedua, yaitu”Kemanusiaan yang adil dan beradab” dengan menempatkan manusia dengan kodrat, harkat dan martabatnya. 2. Walaupun Pidana mati sebagai salah satu pidana pokok di Indonesia penerapannya haruslah sebijaksana mungkin. Hal ini dikarenakan pidana mati merupakan pidana yang menghilangkan nyawa seseorang sebagai sanksinya. Dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati disebutkan bahwa pidana mati adalah salah satu hukuman pokok yang dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Makna dari telah berkekuatan hukum tetap berarti sudah tidak ada upaya hukum lagi yang akan diajukan. Kata kunci: pidana mati, HAM
TINJAUAN HUKUM DAYA EKSEKUTORIAL GUGATAN SEDERHANA PADA KASUS WANPRESTASI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PERKARA PERDATA NO. 81/PDT.G.S/2023/PN MND)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pelaksanaan eksekusi putusan gugatan sederhana dalam kasus wanprestasi dan untuk mengetahui implementasi eksekusi putusan dalam gugatan sederhana dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Perkara Perdata (NO. 81/PDT.G.S/2023/PN MND). Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan pelaksanaan eksekusi putusan gugatan sederhana dalam kasus wanprestasi di Indonesia diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2015 jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1238, 1239, 1243, 1320, 1338, dan HIR Pasal 196. Mekanisme ini dimaksudkan agar proses penyelesaian sengketa sederhana, khususnya perkara wanprestasi dengan nilai gugatan maksimal Rp500 juta, dapat diselesaikan secara cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. 2. Implementasi eksekusi putusan dalam gugatan sederhana pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 81/PDT.G.S/2023/PN MND menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan teoritis dan praktik di lapangan. Putusan tersebut, menyatakan tergugat wanprestasi dalam perjanjian pinjam-meminjam Rp29.500.000 dan wajib membayar Rp27.000.000, tetapi eksekusi terhambat karena ketidakpatuhan tergugat dan lemahnya pengawasan pasca-putusan. Faktor utama adalah kurangnya itikad baik dan minimnya sanksi, sehingga asas sederhana, cepat, dan biaya ringan tidak tercapai. Kata Kunci : eksekutorial gugatan sederhana, wanprestasi
ANALISIS YURIDIS DANA BAGI HASIL DALAM HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022
Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana pengaturan dana bagi hasil dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah dan Bagaimana pelaksanaan kebijakan dana bagi hasil dalam pemerintahan daerah, dengan metode penelitian hukum normatif dapat disimpulkan : 1. UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat menetapkan Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) yang dialokasikan berdasarkan persentase pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja daerah. DBH terdiri dari dua kategori utama: DBH Pajak (seperti PPh, PBB, dan CHT) dan DBH Sumber Daya Alam (SDA) yang mencakup kehutanan, minerba, minyak dan gas, panas bumi, serta perikanan. Pengalokasian DBH dilakukan berdasarkan realisasi tahun sebelumnya, dan diberikan kepada daerah penghasil, daerah sekitar, daerah berbatasan langsung, dan daerah pengolah. Mekanisme alokasi ini bertujuan untuk memperkuat kesejahteraan daerah, mengurangi ketimpangan keuangan antar daerah, dan memastikan dana dari sumber daya alam digunakan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. 2. Pelaksanaan kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) mengintegrasikan aspek kinerja daerah dalam pengalokasiannya. Alokasi DBH dilakukan dengan 90% berdasarkan formula dan 10% berdasarkan kinerja, mendorong daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya alam. UU ini juga berupaya menciptakan sistem keuangan yang transparan, akuntabel, dan adil antara pemerintah pusat dan daerah, dengan tujuan mencapai pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terdapat Empat pilar utama yang mendasari hubungan keuangan ini meliputi pengembangan sistem pajak, pengurangan ketimpangan vertikal dan horizontal, peningkatan kualitas belanja daerah, dan harmonisasi kebijakan fiskal. UU HKPD bertujuan mengatasi tumpang tindih peraturan daerah terkait pajak dan retribusi, dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui pengaturan tarif yang lebih baik. Dengan demikian, UU HKPD dapat memperkuat desentralisasi, meningkatkan kualitas layanan, dan mencapai pemerataan kesejahteraan di seluruh Indonesia. Kata Kunci : Dana Bagi Hasil, Keuangan, Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022