PENGARUH SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH DAN KETAATAN PERATURAN PERUNDANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (KABUPATEN MINAHASA SELATAN)

Abstract

Menguatnya tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, penciptaan akuntabilitas publik harus dilaksanakan dalam akuntansi pemerintahan untuk dapat menciptakan good governance. Sehubungan dengan hal tersebut maka diperlukan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang baik serta  seperangkat peraturan  perundang-undangan telah digulirkan, salah satunya adalah Intruksi Presiden No.7 Tahun 1999 tanggal 15 juni 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Kinerja Pemerintahan (AKIP), ini merupakan dalam suatu upaya untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna , berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Ketaatan Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Minahasa Selatan. Populasi dalam penelitian ini adalah 35 instansi pemerintah pada Kabupaten Minahasa Selatan.Teknik pengumpulan data menggunakan data primer yaitu penyebaran kuesioner terhadap 35 orang responden. Penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda. Hasil Penelitian ini: Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sedangkan Ketaatan Peraturan Perundangan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara simultan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Ketaatan Peraturan Perundangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

 

Kata Kunci : Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Ketaatan Peraturan Perundangan, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah