ANALISIS PENERAPAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGELUARAN KAS PADA BPBD SULAWESI UTARA
DOI:
https://doi.org/10.35794/emba.1.3.2013.1937Abstract
Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia memiliki kewajiban untuk secara terus-menerus berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Pemerintahan yang baik setidaknya ditandai dengan tiga elemen yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Penelitian ini dilakukan pada kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Utara. Penelitiandilakukan dengan mengambil data yang digunakan untuk penelitian diantaranya mengenai sistem dan prosedur pengeluaran kas.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan sistem dan prosedur pengeluaran kas pada BPBD Provinsi Sulawesi Utarasudah sesuai dengan aturan. Data yang telah diperoleh dianalisis dengan metode deskriptif, penelitian ini bermaksud untuk membuat gambaran tentang situasi atau kejadian serta membandingkan penerapan sistem dan prosedur pengeluaran kas pada BPBD Provinsi Sulawesi Utara dengan peraturan yang telah ditetapkan. Kesimpulan dari penelitian penerapan sistem dan prosedur pengeluaran kas di BPBD Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam pelaksanaan pengeluaran kas telah didukung dengan dokumen terkait yaitu Salinan Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dan Surat Pertanggungjawaban(SPJ) disertai dengan dokumen transaksi untuk melengkapi prosedur pengeluaran kas.
Kata kunci: analisis, penerapan, sistem, prosedur, pengeluaran, kas