Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindunngan Anak Provinsi Sulawesi Utara

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh masih adanya ketimpangan gender dalam berbagai sektor pembangunan serta belum optimalnya integrasi perspektif gender dalam perencanaan dan penganggaran di tingkat perangkat daerah. Padahal, secara normatif PUG telah memiliki landasan hukum yang kuat, antara lain Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, serta peraturan teknis di tingkat daerah Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi aparatur DP3AD dan pihak terkait lainnya. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang menekankan empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DP3AD Provinsi Sulawesi Utara telah memiliki komitmen kelembagaan dan struktur formal dalam pelaksanaan PUG, seperti pembentukan Kelompok Kerja PUG dan penyusunan dokumen perencanaan yang mengacu pada prinsip kesetaraan gender. Namun, implementasi PUG belum berjalan secara optimal. Hambatan utama yang ditemukan adalah belum efektifnya komunikasi kebijakan antar perangkat daerah, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi analisis gender, kurangnya data terpilah menurut jenis kelamin, serta dukungan anggaran yang masih terbatas. Selain itu, rendahnya keterlibatan pimpinan OPD dan seringnya rotasi aparatur turut memengaruhi keberlanjutan pelaksanaan PUG. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi PUG sangat dipengaruhi oleh penguatan komunikasi kebijakan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan struktur birokrasi yang konsisten. Oleh karena itu, disarankan agar DP3AD memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan pelatihan analisis gender, serta mendorong komitmen pimpinan daerah agar PUG dapat terintegrasi secara efektif dalam seluruh proses pembangunan daerah.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pemerintah Daerah