Manajemen Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sipil Negara (Studi di Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen pemerintah daerah dalam meningkatkan kompetensi ASN serta mengidentifikasi berbagai upaya, hambatan, dan strategi yang diterapkan dalam meningkatkan kompetensi ASN di era digitalisasi pemerintahan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya manajemen pemerintah daerah dalam meningkatkan kompetensi ASN sebagai upaya dalam mendukung keberhasilan transformasi digital di lingkungan pemerintahan daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri dari Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kepala-kepala Bidang, serta Pegawai DKIPSD SULUT. Fokus penelitian menggunakan indikator manajemen strategi menurut Wheelen dan Hunger (2012), yaitu pemindaian lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi dan kontrol. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen pemerintah daerah dalam meningkatkan kompetensi ASN di DKIPSD SULUT sudah berjalan dengan baik, namun belum optimal.  Dalam pelaksanaannya, masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti keterbatasan jumlah ASN yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan instansi, kurangnya tenaga dengan kemampuan teknis di bidang teknologi informasi, statistik, persandian, kehumasan, serta belum optimalnya pelaksanaan pengembangan kompetensi yang berkelanjutan. Upaya peningkatan kompetensi ASN telah dilakukan melalui pelatihan, pendidikan, pembentukan kelompok kerja, serta penyesuaian terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan organisasi. Namun, implementasinya belum berjalan optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya spesialisasi kompetensi teknis, kurangnya anggaran, serta perlunya penguatan evaluasi. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat kebijakan pengembangan kompetensi ASN melalui perencanaan yang berkelanjutan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penganggaran untuk kebutuhan peningkatan kompetensi, serta optimalisasi evaluasi agar mampu mewujudkan birokrasi yang profesional, adaptif, dan responsif terhadap tantangan digitalisasi pemerintahan.

Kata Kunci: Manajemen Strategi, Pemerintah Daerah, Kompetensi, Aparatur Sipil Negara