GOVERNANCE

Strategi Badan Narkotika Nasional Dalam Upaya Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Manado

Brigel Giovano Poli — 2023-07-08

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Strategi Badan Narkotika Nasional dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba di Kota Manado . Narkoba merupakan suatu permasalahan yang sangat besar bagi sebuah bangsa. Indonesia adalah sebuah negara yang terdiri dari beberapa pulau. Yang sangat strategis untuk melakukan transaksi peredaran narkoba. Di Indonesia sendiri telah dinyatakan sebagai negara yang darurat narkoba. Situasi darurat yang memprihatinkan bangsa ini ialah terus berkembang dan naiknya jumlah peredaran dan penyalahgunaan narkoba dari tahun ketahun. Hal tersebut membutuhkan kewaspadaan bagi seluruh elemen bangsa baik pemerintah maupun masyarakat untuk siap siaga menghadapi kemungkinan terjadinya masalah terburuk yang disebabkan oleh penyalahgunaan narkoba. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi dari BNN Kota Manado dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Kota Manado. Strategi BNN Kota Manado sendiri dapat dilihat dari BNN bekerja sama dengan masyarakat dan pemerintah untuk melaksanakan koordinasi terkait pemberantasan narkoba, karena sejauh ini masalah narkoba menjadi salah satu masalah yang serius di tengah masyarakat dan memang harus adanya kerjsama dari semua pihak untuk dapat melakukan pemberantasan

Kata Kunci: Strategi, BNN, Narkoba, Pemberantasan

Kinerja Pemerintah Desa Dalam Mengelola Objek Wisata Pantai Molinow di Desa Molinow Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan

Reignhard Castrena Viktorious Sangian — 2023-07-08

Kata Kunci: Strategi, BNN, Narkoba, Pemberantasan

Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Kelurahan Wanea Kecamatan Wanea

Joshua Jortji The — 2023-07-14

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut untuk mengetahui, Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Wanea Kecamatan Wanea. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) adalah Lembaga Kemasyarakatan yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat, merupakan wahana partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan, yang bertumpu pada masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NKRI 1945, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendali pembangunan, meningkatnya kemampuan masyarakat sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengolah dan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam (SDA) terutama dalam bidang agrobisnis dan pariwisata, Meningkatnya ekonomi kerakyatan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan Dari segi Produktivitas LPMK Wanea masih tidak berjalan dengan baik. dalam hal Penyusunan Rencana Pembangunan yang Partisipatif, Dari segi Responsivitas LPMK Kelurahan Wanea tidak berjalan dengan baik dan tidak mampu sepenuhnya dalam menjalankan tujuannya menangani kebutuhan masyarakat, Responsibilitas LPMK Wanea terlihat kurang baik. Ini dikarenakan LPMK Wanea hanya berpaku terhadap Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 02 Tahun 2006 Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Manado.

Kata Kunci: Kinerja, Lembaga Pemberdayaan, Pembangunan

Implementasi Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Pulau Siau Kabupaten Kepulauan Siau Tangulandang Biaro

Petter Yoseph Sollar — 2023-07-14

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Pulau Siau Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Melihat berbagai tantangan yang dihadapi untuk memberikan pelayanan air minum dan sanitasi yang memadai maka tercetuslah program third water supply and sanitation for low income community (WSLIC) yang kemudian dikenal sebagai PAMSIMAS (Peyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) dalam rangka menciptakan masyarakat hidup bersih dan sehat melalui penyediaan pelayanan air bersih dan sanitasi. Pelaksanaan program PAMSIMAS dilandasi dengan kebijakan Pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. RPJPN mengamanatkan pada akhir periode RPJM 2015-2019 layanan dasar air minum dan sanitasi dapat dinikmati oleh seluruh rakyat indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Dari aspek Komunikasi yang menjadi faktor penentu kebijakan Pamsimas di Pulau Siau Kabupaten SITARO, belum dilaksanakan secara optimal seperti yang ada di Desa Sawang kurangnya partisipasi dan responsive dari masyarakat beberapa masyarakat yang hanya ingin mengikuti arahan dari pemerintah yang sesuai dengan partai politik yang di pilih, Di Desa Sawang dan Desa Balirangen masih kurang pelatihan dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar dapat paham program Pamsimas

Kata Kunci: Implementasi, Program, Pamsimas

Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pelayanan Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Malalayang Kota Manado

Fathurrahman Amaludin Paputungan — 2023-07-14

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial yang bersyarat untuk keluarga dan/atau seseorang yang dinyatakan miskin dan rentan, terdaftar pada data terpadu program penanganan terhadap fakir miskin. Rumusan Masalah penelitian ini adalah bagaimana implementasi Pemerintah Dalam Pelayanan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Malalayang. Penelitian ini bertujuan untuk agar program PKH ini terlakasana dengan baik demi meningkatkan taraf kehidupan keluarga sebagai penerima manfaat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum yang berfokus pada reaksi dan interaksi yang terjadi ketika system norma itu bekerja di dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi PKH di Kecamatan Malalayang berjalan dengan baik tetapi masih terdapat adanya masalah. Diantaranya yaitu terhambatnya penyaluran bantuan PKH, hal ini dikarenakan kurangnya komunikasi antara para penyelenggara pelaksanaan program dan keluarga penerima manfaat. Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan program PKH di Kecamatan Malalayang Kota Manado peneliti merekomendasikan ada peningkatan terhadap kualitas komunikasi dan interaksi antara penyelenggara program dan keluarga penerima manfaat.

Kata Kunci: Implementasi, Program Keluarga Harapan, Penerima Manfaat

Kinerja Apartur Sipil Negara Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pada Era Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Kepulauan Sitaro

Feybyanti Baghiu — 2023-07-18

Penelitian ini bertujuan Untuk Mengetahui Kinerja Apartur Sipil Negara di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sitaro pada era pandemi covid-19. Kinerja pegawai negeri menjadi isu kebijakan yang semakin strategis, karena perbaikan kinerja, aparatur memiliki implikasi yang luas dalam kehidupan ekonomi politik. Dalam kehidupan ekonomi, perbaikan kinerja aparatur akan bisa mempengaruhi iklim investasi yang amat diperlukan dalam mengakselerasi pembangunan di daerah. Sedangkan dari sisi politik, perbaikan kinerja birokrasi pelayanan publik akan memiliki implikasi luas, terutama untuk memperbaiki tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Tak terkecuali di dinas pencatatan sipil yang memiliki banyak pelayanan bagi masyarakat secara langsung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penilaian kualitas publik yang sudah berjalan sesuai harapan masyarakat dalam dimensi ini antara lain Penampilan pegawai dalam melayani dimana Penampilan itu sangat berpengaruh besar dalam proses pelayanan karena penampilan merupakan salah satu unsur yang nanti mendukung untuk memberikan pelayanan, sikap dan penampilan pegawai merupakan kesan pertama bagi pengguna layanan yang dating, Faktor Penghambat yang sering dialami yaitu masih ada beberapa dari masyarakat yang mengeluh dan menganggap kinerja para pemerintahan sering bermalas malasan kemudian Selain faktor penghambat tentunya terdapat faktor pendukung diantaranya yaitu Faktor pendukung agar Karyawan dapat melakukan pelayanan dengan lebih baik lagi itu dengan semangat dari masing-masing pegawai.

Kata Kunci : Kinerja, ASN, Dinas Kependudukan, Pandemi

Kualitas Pelayanan Publik Penyaluran Bantuan Santunan Duka di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Studi Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat Siau Tagulandang Biaro)

Hanna Anjelinna Gomes — 2023-07-18

Penelitian ini di latar belakangi dari berbagai masalah yang terjadi terkait penyaluran bantuan santunan duka di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dan peneliti tertarik dengan kondisi yang mengindikasikan bawa untuk mendapatkan bantuan santunan duka memerlukan waktu yang lama dengan proses yang begitu lama memerlukan waktu terlama lebih dari 1 bulan dan tercepat 1 minggu tergantung berkas yang di berikan lengkap atau tidak oleh karena itu peneliti ingin melihat kualitas pelayanan publik penyaluran bantuan santunan duka dan melakukan penelitian di Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Tujuan dilakukanlah penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan publik penyaluran bantuan santunan duka di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro studi Sekretariat Daerah bagian Kesejatraan Rakyat Siau Tagulandang Biaro. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kulitatif. Teknik pengumpulan data yang di lakukan dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi lapangan, dokumentasi. Adapun teori yang di gunakan adalah teori pelayanan publik Zeithaml dkk 1990 dalam Hardiyansyah (2011) terdiri dari 5 Indikator yaitu:Tangibles, Reliability, Responsivenes, Assurance, Emphaty. Hasil penelitian menujukan bahwa Kualitas Pelayanan Publik Penyaluran Bantuan Santunan Duka di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dalam hal bukti fisik atau sarana prasarana yang di miliki bagian kesejahteraan rakyat sudah bagus untuk proses administrasi yang ada, Reliability bagian kesejahteraan rakyat memperhatikan berkas dan informasi yang jelas kemasyarakat serta jaminan yang di berikan bagian kesejahteraan rakyat menggunakan media sosial untuk memberikan informasi dan juga empati berupa mengunjungi rumah duka untuk memberikan bukti sejara simbolis di sana.

Kata Kunci : Kualitas, Pelayanan Publik,Pemerintah, Santunan Duka, Kesra

Kinerja Bagian Fasilitasi Tugas Fungsi Pengawasan Dan Penganggaran Dalam Mendukung Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado

Marlon Valencia Giroth — 2023-07-18

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang bagaimana Kinerja Bagian Fasilitasi Tugas Fungsi Pengawasan dan Penganggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Mendukung Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota memiliki alat kelengkapan DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas pimpinan, badan musyawarah, komisi, badan legislasi daerah, badan anggaran, badan kehormatan, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna, Dalam menjalankan tugasnya alat kelengkapan dewan dibantu oleh sekretariat. Dalam susunan organisasi sekretariat DPRD terdiri atas Sekretaris, Bagian umum yang membawahi subbagian administrasi umum, subbagian kepegawaian, dan subbagian humas dan protocol. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kualitas kerja yang dihasilkan oleh pegawai di bagian fasilitasi pengawasan dan penganggaran sudah baik akan tetapi harus lebih dioptimalkan agar menjadi lebih baik, Ketepatan waktu yang masih sangat kurang.

Kata Kunci : Kinerja, Bagian, Fungsi Pengawasan, DPRD

Program Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Provinsi Sulawesi Utara

Preaty Indah Sasia — 2023-07-18

Peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ada di Sulawesi Utara dari tahun ke tahun semakin meningkat. Perlindungan terhadap korban kekerasan telah diupayakan dengan berbagi cara baik melalui upaya-upaya pencegahan maupun penanganan. Apabila kekerasan telah terjadi maka penangan yang tepat harus dilakukan agar korban bisa merasa aman dan terlindungi. Perempuan sebagai suatu kelompok dalam masyarakat di dalam suatu Negara merupakan kelompok yang juga wajib mendapatkan jaminan atas hak – hak yang dimilikinya secara asasi. Melalui hukum, hak – hak asasi manusia baik laki – laki maupun perempuan diakui dan dilindungi, karenanya hukum akan selalu dibutuhkan unuk mengakomodasi adanya komitmen Negara untuk melindungi hak asasi manusia warganya, termasuk perempuan. Perempuan sering kali menjadi korban diskriminasi, pelecehan, dan menjadi obyek kekerasan. Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan jenis kejahatan yang kurang mendapatkan perhatian dan jangkauan hukum dalam masyarakat. Upaya untuk meningkatkan pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan harus mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupaya memberikan pelayanan melalui upaya – upaya pemberian perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan. Masalah yang diidentifikasi oleh peneliti dalam penelitian ini diantaranya: masih kurangnya sosialisasi dari DP3A dilingkungan masyarakat tentang bahaya dan dampak dari kekerasan. Dalam proses pelaporan ada banyak korban tidak kembali lagi melengkapi berkas – berkas untuk melanjutkan proses pendampingan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Progarm Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Penanganan kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian yang dipakai adalah penelitian deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Kata Kunci : Program, Kekerasan, Perempuan dan Anak

Transparansi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2021 Di Desa Koreng Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan

Paskahdio J. Lumempow — 2023-07-18

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perencanaan, pelaksanaan, pengolaan, dan pertanggungjawaban mengenai Transparansi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2021 Di Desa Koreng Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. Pelaksanaan Pemerintahan yang baik (good government) merupakan salah satu proses yang diterapkan dalam sebuah organisasi, baik organisasi swasta maupun Pemerintahan untuk menentukan keputusan dan kebijakan dalam sebuah lingkup organisasi. Asas transparansi adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh suatu informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa masih terdapat beberapa permasalahan yang terjadi seperti kesediaan dokumen pemerintah desa dalam hal ini pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2021, Sebagai wujud transparansi anggaran Pemerintah Desa, maka setelah penetapan Pemerintah Desa wajib mensosialisasikan anggaran dan pelaksanaan kegiatan program dengan memasang baliho ini merupakan bentuk transparansi dalam hal media informasi akses kepada masyarakat, Dalam menjalankan Pemerintahan di Desa Koreng masih banyak kendala yang dihadapi seperti transparansi Pemerintah Desa kepada masyarakat yang menyebabkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Desa semakin melemah.

Kata Kunci : Transparansi, Anggaran, APBDes

Pemberian bimbingan dari camat kepada pemerintah Desa dan kelurahan di kecamatan Tagulandang, dapat disimpulkan belum maksimal, pemerintah kecamatan terlihat tidak peka mengenai yang terjadi dilapangan, pihak kecamatan hanya ‘menunggu bola’tidak berinisi

Agri Marcello Saupa — 2023-07-25

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui efektivitas patroli pihak kepolisian
dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan studi pada Polres Kota
Kotamobagu. Kejahatan merupakan problem universal. Tidak ada satu negarapun
yang tidak berhadapan dengan masalah ini. Kriminalitas juga sangat meresahkan
masyarakat dan menimbulkan kerugian yang sangat banyak bagi individu,
masyarakat maupun pemerintah, Tugas Kepolisian yang dinilai paling efektif pada
terjadinya kejahatan dalam penanggulangan dan pengungkapan suatu tindak
kejahatan adalah tugas preventif, karena cakupan tugasnya yang sangat luas dan
dirumuskan dengan kata-kata boleh berbuat apa saja asal keamanan terpelihara dan
tidak melanggar hukum itu sendiri. Preventif itu sendiri dilakukan dengan 4 kegiatan
pokok yaitu : mengatur, menjaga, mengawal dan patroli. Penelitian ini menggunakan
metode penelitian kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa Peranan Polisi
dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan adalah sebagai pengemban fungsi
preventif yaitu mencegah agar peluang terjadinya kejahatan semakin sempit dan
juga sebagai pengemban fungsi represif yaitu mengungkap tindak kejahatan dan
menindak pelaku kejahatan. Sementara tanggung jawab Polisi adalah menciptakan
keamanan dan ketentraman bagi masyarakat dengan menegakkan hukum serta
memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Kata Kunci: Efektivitas, Patroli, Kepolisian, Pencegahan Kejahatan

Kinerja Pemerintah Dalam Pengembangan Guru Tenaga Pendidikan Di Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Selatan

Fillys Regar — 2023-07-25

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui peran pemerintah dalam
Pengembangan Guru Tenaga Kependidikan Kabupaten Minahasa Selatan.
Pendidikan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan suatu
bangsa, dan merupakan wahana dalam menerjemahkan pesan-pesan kontribusi
serta sarana dalam membangun watak bangsa. Masyarakat yang cerdasakan
memberi nuansa kehidupan yang cerdas pula, dan secara progresif akan
membentuk kemandirianKeberhasilan Pendidikan tidak terlepas dari sumber daya
manusianya dalam hal ini tenaga pendidik.Pengembangan profesi guru hanya bisa
tercapai jika didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dan efektif untuk
kegiatan pendukung kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian
kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Dalam pelaksanaaan peningkatan
ketenagakerjaan guru SMP di Kabupaten Minahasa Selatan Dinas Pendidikan dalam
mengutamakan kepentingan tenaga pendidik untuk melakukan peningkatan dapat
dilihat dari upaya dinas pendidikan dalam memberikan pemahaman bagi para tenaga
pendidik terkait penerapan kurikulum sekolah merdeka, dimana kurikulum ini
mengutamakan dan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada. Dalam hal
ini proses penerapan kurikulum yang dijalankan oleh setiap guru khususnya pada
setiap SMP yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan tidak terlepas dari upaya Dinas
Pendidikan Kabupaten Minahasa Selatan.

Kata Kunci: Kinerja, Pemerintah, Guru, Pendidikan

Peran Pemerintah Kecamatan Dalam Pembinaan Aparat Desa Di Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

Sutriyono Isman Aoco — 2023-07-25

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui peran pemerintah kecamatan
dalam Pembinaan Aparat Desa di kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan
Siau Tagulandang Biaro. Kecamatan merupakan suatu wiIayah bagian dari daerah
kabupaten/kota yang dipimpin oIeh camat, sebagaimana dijeIaskan Undang-Undang
Nomor 23 tahun 2014 pada pasaI 1 angka 24 bahwa “Kecamatan atau yang disebut
dengan nama Iain adaIah bagian wiIayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin
oIeh camat”. Selain itu camat juga bertugas untuk membina para aparat desa dan
kelurahan. Camat memiliki peran yang cukup luas dan kompleks. Salah satu tugas
Camat yang cukup penting sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor
19 tahun 2008 tentang Kecamatan disebutkan bahwa salah satu tugas Camat adalah
melaksanakan pelayanan yang menjadi ruang lingkup wilayah kerjanya. Penelitian
ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pemberian bimbingan dari
camat kepada pemerintah Desa dan kelurahan di kecamatan Tagulandang, dapat
disimpulkan belum maksimal, pemerintah kecamatan terlihat tidak peka mengenai
yang terjadi dilapangan, pihak kecamatan hanya ‘menunggu bola’tidak berinisiatif
dala memberikan pembimbingan langsung kepada pemerintah Desa dan Kelurahan
yang ada di Kecamatan Tagulandang

Kata Kunci: Peran, Pemerintah Kecamatan, Pembinaan, Aparat

Koordinasi Forum Pimpinan Dalam Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan

Enjel Timbuleng — 2023-08-14

Koordinasi merupakan salah satu tugas forum pimpinan kecamatan yang mesti dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pihak yang terlibat, dan juga sampai pada tingkat kelurahan, dalam hal menangani keamanan dan ketertiban masyarakat. Koordinasi yang dilakukan oleh forum pimpinan kecamatan bertujuan untuk menciptakan dan memelihara efektivitas lembaga-lembaga yang menjadi unit forum pimpinan kecamatan sehingga kegiatan menangani keamanan dan ketertiban masyarakat dapat tercipta dan dapat berjalan efektif. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui koordinasi forum pimpinan dalam keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun metode pengumpulan data yang akan di lakukan adalah melalui observasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak kecamatan melakukan koordinasi atau pertemuan dengan pihak keamanan agar dapat merencanakan atau mempersiapkan agenda patroli serta sosialisasi untuk para kepala desa agar dapat menjaga keamanan serta ketertiban kampung mereka masing-masing dan koordinasi ini dilakukan secara rutin oleh pihak pemerintah dan juga pihak keamanan

Kata Kunci: Koordinasi, Forum Pimpinan, Keamanan dan Ketertiban

Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Desa Raringis Selatan Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa

Natan E Moniung — 2023-08-24

Petani dalam pembangunan pertanian adalah pelaku utama yang harus diberdayakan. Paradigma strategi pemberdayaan masyarakat petani perlu dirancang dengan cara melibatkan partisipasi masyarakat petani secara optimal. Orientasi pemberdayaan masyarakat haruslah membantu sasaran petani agar mampu mengembangkan diri atas dasar inovasi-inovasi yang ada, ditetapkan secara partisipatoris yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan hal-hal yang bersifat praktis, baik dalam bentuk layanan individu atau kelompok, dalam hal ini adalah kelompok tani. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Raringis Selatan Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian disimpulkan bahwa pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa melaksanakan pemberdayaan kelompok tani dengan memberikan bantuan bibit, dan juga bantuan pembasmi hama bagi petani yang ada di Desa Raringis. Program tersebut berjalan sesuai dengan target dan pendanaan yang tersedia, di Desa Raringis, bantuan bibit seringkali tidak dipakai oleh masyarakat petani yang masuk dalam kelompok tani. Selanjutny pemerintah daerah memberikan program yang diberikan kepada petani yakni dengan bantuan permodalan, meskipun program tersebut belum maksimal

Kata Kunci: Pera, Pemerintah, Pemberdayaan, Kelompok Tani

Ideologi Dan Kepentingan Nasional Tiongkok Di Balik Inisiatif One Belt And One Road (OBOR)

Sahbuddin Dg. Palabbi — 2023-10-24

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui ideologi dan kepentingan nasional Tiongkok di balik pembentukan inisiatif OBOR. Landasan teori yang digunakan adalah teori liberalisme interdependensi. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dengan mengumpulkan bahan-bahan dari sumber tertulis seperti buku, jurnal, tesis, media massa, ensiklopedia, dan website yang mendukung terhadap objek kajian yang diteliti. Adapun metode penulisan menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan teknik analisis data melalui 3 (tiga) jalur analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara ideologi, pembentukan inisiatif OBOR merupakan perwujudan dari cita-cita masyarakat dan ambisi negara Tiongkok sebagaimana terdapat di dalam konsep “Chinese Dream”. Inisiatif OBOR juga dimaksudkan untuk tercapainya kepentingan nasional Tiongkok yang secara garis besar memiliki 2 (dua) dimensi, yaitu dimensi ekonomi serta dimensi politik dan keamanan. Melalui instrumen OBOR dengan mekanisme kerja sama multilateral-nya, Tiongkok hendak mengupayakan keuntungan ekonomi yang maksimal untuk mendapatkan pengaruh politik yang lebih besar, sekaligus menstabilkan keamanan regional sebagai syarat utama dalam menjaga kebangkitan Tiongkok di bidang ekonomi dan politik internasional.

Kata Kunci: Liberalisme Interdependensi, Kepentingan Nasional, Ambisi Tiongkok, Ideologi Tiongkok, Inisiatif Sabuk dan Jalan

Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Raringis Selatan Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa Tahun 2022

Jibrael Mumu — 2023-11-12

Banyak ditemukan kesulitan dalam pemungutan pajak, tidak hanya pada pelaksanaan pemungutannya saja tetapi disebabkan juga karena situasi dan kondisi ekonomi masyarakat Desa itu sendiri mengingat beberapa tahun terakhir pandemi Civid 19 melanda perekonomian masyarakat. Realisasi pajak yang terkadang tidak sesuai dengan SPPT yang ada menyebabkan pemerintah desa kebingungan dan mencari alternative solusi lain. Penelitian ini adalah: Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan di Desa Raringis Selatan Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa Tahun 2022. Dalam Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan bangunan di Desa Raringis Selatan Kecamatan Langowan Barat dalam hal komunikasi sudah berjalan dengan baik dan lancar. Dilihat dari aspek sumberdaya, penggunaan sumberdaya pada implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Desa Raringis Selatan menggunakan 2 sumberdaya yakni sumberdaya manusia dan sumberdaya kewenangan. Namun aspek sumberdaya manusia masih dirasa kurang dalam mempercepat pemungutan pajak apabila dilihat dari jumlah SPPT dan luas wilayah. Sikap Pelaksana dalam implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan dapat dikatakan baik dan paham akan konteks dari pemungutan pajak bumi dan bangunan. Struktur Birokrasi dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan di Desa Raringis Selatan dapat dilihat dari Standart Prosedur yang dijalankan, disimpulkan bahwa pelaksanaan pemungutan PBB sudah sesuai dengan SOP yang berlaku.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pajak Bumi Dan Bangunan, Desa

Transparansi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa

Rivaldo Josua Kalangie — 2023-11-12

Penelitian mengenai transparansi pengelolaan BUMDes di kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa. Pengelolaan dana desa maupun BUMDes yang efektif dan efisien sangat penting bagi kelangsungan dan perkembangan suatu organisasi. Transparansi pengelolaan laporan keuangan BUMDes terhadap pelaporan dana desa adalah bahwa pelaporan Bumdes desa Paslaten dan Lowian, disampaikan kepada Hukumtua setiap tahun. Lampirannya berupa laporan keuangan dan laporan kegiatan BUmdes. Transparansi ke public belum sepenuhnya dilakukan, karena hanya memberikan informasi saja ketika ada orang yang datang bertanya. Jadi informasi terkesan bersifat rahasia, dan menurut pengurus semua ditanyakan ke Hukum Tua. BUMDes desa Paslaten belum mengembangkan usahanya, sedangkan BUMDes LOwian sudah mengembangkan lebih luas usahanya. Namun akses yang memudahkan masyarakat mendapatkan informasi tentang BUMDes tidak jalan. Pengelolaan keuangan masih sebatas pencataan dan perluasan informasi hanya lisan saja. Atasnyabelum bisa dikatakan memiliki keterbukaan atau tranparansi.

Kata Kunci : Transparansi, Pengelolaan, BUMDes

Efektivitas Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik dalam Tahapan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon

Anugrah Julio Pandey — 2023-11-12

Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui efektivitas aplikasi sipol dalam tahapan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik peserta Pemilu 2024 di KPU Kota Tomohon. Di setiap penyelenggaraan Pemilu, tentu harus memiliki peserta Pemilu. Dalam tahapannya, salah satu syarat partai politik untuk terlibat dalam Pemilu adalah partai politik yang lolos verifikasi calon peserta Pemilu. KPU melakukan verifikasi faktual terhadap partai politik calon peserta Pemilu yang telah dinyatakan memenuhi syarat verifikasi administrasi. Untuk membantu dan mendukung tahapan tersebut, KPU menghadirkan teknologi informasi berupa aplikasi digital kepemiluan yang diterapkan dalam penyelenggaraan Pemilu yang bertujuan untuk memudahkan penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan tugasnya yakni Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Sistem ini disediakan KPU guna membantu partai politik dan penyelenggara Pemilu dalam tahapan pendaftaran Pemilu hingga verifikasi faktual partai politik. dalam hal sosialisasi perlu adanya tindakan lebih dari KPU Tomohon untuk menjelaskan kepada masyarakat terkait aplikasi tersebut

Kata Kunci: Efektivitas, Aplikasi, SIPOL, Verifikasi, Partai Politik

Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Tenggara Dalam Pemeliharaan Infrastruktur Jalan

Ayuni Tampomury — 2023-11-12

Infrastruktur adalah sarana yang terkait langsung dengan kehidupan masyarakat dan memiliki peranan penting sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur mempunyai peranan vital dalam mewujudkan pemenuhan hak pada rakyat seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Salah satu upaya pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat adalah dengan menyediakan Sarana dan Prasarana infrastruktur jalan guna mempermudah aksebilitas antar wilayah. Penelitian ini mencoba melihat dan menguraikan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Tenggara dalam pemeliharaan infrastruktur jalan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggali lebih dalam mengenai kinerja organisasi ini sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Tenggara dalam Pemeliharaan infrastruktur jalan belum sepenuhnya berhasil karena hasilnya belum sesuai dengan harapan masyarakat.

Kata Kunci: Kinerja, Pemerintah Daerah, Infrastruktur Jalan

Peran Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Minyak Kelapa di Kabupaten Minahasa Tenggara

Easter Laura Pitoy — 2023-12-30

Usaha Kecil Menengah (UKM) di Indonesia memegang peranan yang sangat penting bagi perekonomian saat ini. Terdapat berbagai macam jenis Usaha Kecil Menengah yang tersebar diseluruh daerah di Indonesia. Dilihat dari fungsi pemerintah yang didalamnya terdapat fungsi pemberdayaan, sudah selayaknya pemerintah memberikan dukungan, motivasi, serta memberdayakan para pelaku usaha rumahan tersebut. Pemerintah memberikan ruang bagi para pelaku usaha yang ada untuk mengembangkan usahanya dengan cara melakukan pembinaan dan pendampingan yang bisa mendorong para pelaku usaha untuk terus mengembangkan produk usahanya. Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, disebutkan bahwa pemerintah perlu untuk memberdayakan para pelaku usaha salah satunya dengan bentuk fasilitas. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pencapaian tujuan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi terkait dengan pemberdayaan kepada pelaku usaha di Kabupaten Minahasa Tenggara khususnya tempat produksi minyak kelapa di Desa Tolombukan sudah berjalan dengan baik, namun dalam pelaksanaannya tentunya memiliki hambatan yakni ketidaksiapan dari pelaku usaha itu sendiri dalam menyediakan bahan yang dibutuhkan oleh Dinas Kesehatan untuk melakukan supervisi. Pemerintah membantu pelaku usaha dengan cara memberikan bantuan berupa fasilitas yang dibutuhkan oleh pelaku usaha seperti alat cukur, mengikutsertakan pelaku usaha dalam pameran terkait dengan UKM agar semakin banyak orang yang mengetahui produk usaha minyak kelapa di Kabupaten Minahasa Tenggara.

Kata Kunci: Peran, Disperindagkop, Pemberdayaan, UKM, Minyak Kelapa