Sistem pengendalian intern pengeluaran kas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe

Authors

DOI:

https://doi.org/10.32400/iaj.26814

Keywords:

Internal Control, Control Procedures, Cash Disbursement, internal control structure, five elements SPIP

Abstract

The internal control system has an internal control structure that can control the internal control process including the control environment, accounting system, control procedures. This study aims to determine the internal control system, especially in cash disbursement activities at the Sangihe Regency Regional Secretariat which is based on the 5 (five) elements of the SPIP (government internal control system) including, control environment, risk assessment, control activities, information and communication and monitoring. The type of data used is qualitative data by conducting observations and direct interviews at the Regional Secretariat Office of the Sangihe Regency to the head of the financial subsection who knows thoroughly about cash disbursements. The results of the research obtained on the internal control system related to cash disbursements at the Regional Secretariat of the Sangihe Regency are in accordance with the 5 (five) elements of the Government Internal Control System(SPIP).

References

Effendi, R. (2013). Accounting principle Prinsip akuntansi berbasis SAK ETAP. Edisi Revisi Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Kabuhung, M. (2013). Informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas untuk perencanaan dan pengendalian keuangan pada organisasi nirlaba Keagamaan. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 1(3), 339-348. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/1832

Mulyadi. (2016). Sistem akuntansi. Edisi ke-4. Jakarta: Penerbit Salemba.

Mulyadi. (2013). Sisem akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.

Mardi. (2011). Sistem informasi akuntansi. Anggota IKAPI: Ghalia. Indonesia.

Ointu, M. R. & Budiarso, N.S. (2016). evaluasi pelaksanaan sistem dan prosedur pengeluaran kas uang persediaan pada DPPKAD Kab. Boolang Mangondow Selatan. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 4(3), 156-164. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/13662

Peratutan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Keuangan Daerah.

Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sugiyono. (2016). Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan kombinasi (mixed methods). Bandung: Alfabeta.

Syarifudin, A. (2014). pengaruh kompetensi sdm dan peran audit intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel intervening sistem pengendalian internal pemerintah (Studi empiris pada Pemkab Kebumen). Jurnal Fokus Bisnis,14(02), 26-44.

Tuerah, S. (2013). evaluasi efektifitas sistem informasi akuntansi pembelian dan pengeluaran kas pada UD. Roda Mas Manado. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi , Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 1(3), 225-232.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Utara.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kepulauan Talaud.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro di Provinsi Sulawesi Utara.

Downloads

Additional Files

Published

2019-12-20

Issue

Section

Articles