Penulis

Hence August Sandag Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, Manado
Try Oldy Rotinsulu Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, Manado
Ita Pingkan Fasnie Rorong Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, Manado

DOI:

Affifiddin . 2010, Pengantar administrasi Pembangunan, Bandung : Alvabeta.

Arsyad, Lincolin. 1999. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi. Daerah. BPFE. Yogyakarta.

A Saibani, 2014. Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Jakarta: Media Pustaka.

Andrian Puspawjaya, Julia Dwi Naritha, 2016. Pengelolaan keuangan desa, Bogor: Pusdiklatwas BPKP.

Departemen Pendidikan Nasional, 2012 Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi keempat .Jakarta: Balai Pustaka.

Listyianingsih. 2014. Administrasi Pembangunan, Pendekatan Konsep dan Implementasi. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Mardiasmo. (2012). Perpajakan. Yogyakarta: CV. Andi Offset

M,Suparmoko, 2002 Ekonomi Publik Untuk Keuangan danPembangunan Daerah . Yogyakarta: Andi.

Mulyadi. 2004. Akuntansi Manajemen, jilid 2. Yogyakarta : Penerbit STIE. YKPN.

Nitisastro, Widjojo, 2014. Manajemen Pemerintahan, Jakarta: Yayasan Penerbit Adm

Numan, 2015. Strategi Pembangunan Daerah, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Rachmawati, 2020. Indeks Membangun Desa 2019. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung:PTAlfabet.

Sukirno, Sadono. 2003. Pengantar Teori Makro Ekonomi. Jakarta: RajagrafindoPersada.

Sjafrizal, 201. Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi, Jakarta: Rajawali Pers

Syachbrani, W. 2012. Akuntansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa. Jakarta: Rineka Cipta

Todaro, M.P. 2003. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga (H.Munandar, Trans. Edisi Ketujuh ed.). Jakarta: Erlangga

Yuliansyah, Rusmianto. 2016. Akuntansi Desa. Jakarta: Salemba Empat

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2016 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa

PeraturanPemerintahNomor57Tahun2005 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan

Pembangunan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun,