Jurnal ini merupakan jurnal elektronik (e-journal) Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Manado, yang dimaksudkan sebagai wadah publikasi tulisan-tulisan tentang dan yang berkaitan dengan hukum pidana. Artikel-artikel skripsi mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat merupakan salah satu prioritas dengan tetap memberi kesempatan untuk karya-karya tulis lainnya dari mahasiswa dan dosen Fakultas Hukum Unsrat, dengan tidak menutup kemungkinan bagi pihak-pihak lainnya, sepanjang menyangkut hukum pidana. Tulisan-tulisan yang dimuat di sini merupakan pendapat pribadi penulisnya dan bukan pendapat Fakultas Hukum Unsrat.
KEWENANGAN TESTATOR DALAM PEMBUATAN WASIAT (TESTAMENT) TERHADAP PENETAPAN AHLI WARIS PENGGANTI MENURUT KUH PERDATA
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana batasan kebebasan testator dalam membuat wasiat yang menetapkan ahli waris pengganti menurut KUH Perdata dan untuk mengetahui dan memahami akibat hukum dari penetapan ahli waris pengganti terhadap kedudukan ahli waris ab-intestato. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Kebebasan testator dalam menetapkan ahli waris pengganti pada dasarnya diakui oleh KUH Perdata sebagai bagian dari otonomi seseorang untuk mengatur pembagian hartanya setelah meninggal dunia. Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat absolut. KUH Perdata memberikan batas-batas hukum yang bersifat melekat dan tidak dapat disimpangi, terutama melalui konsep legitime portie yang melindungi ahli waris inti seperti anak, keturunan, dan pasangan yang hidup terlama. 2. Akibat hukum penetapan ahli waris pengganti memiliki dampak penting terhadap kedudukan ahli waris ab-intestato dalam sistem kewarisan. Mekanisme ahli waris pengganti bukan hanya pelengkap, tetapi merupakan instrumen hukum yang menjaga kontinuitas hak garis keturunan apabila seorang ahli waris meninggal dunia lebih dulu dari pewaris. Dengan adanya ahli waris pengganti, kedudukan ahli waris ab-intestato tidak hilang, melainkan dialihkan secara langsung kepada keturunan dari legitimaris tersebut. Kata Kunci : kewenangan testator, pembuatan wasiat (testament), ahli waris pengganti
PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana pencabulan terhadap anak di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana penanganan tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kabupaten Minahasa Selatan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan tindak pidana pencabulan terhadap anak di Indonesia telah berkembang secara bertahap. Pengaturannya telah dimulai sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), meskipun pada tahap awal belum memiliki instrumen hukum yang secara khusus ditujukan untuk melindungi anak sebagai korban. Perkembangan signifikan terjadi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang memberikan pengaturan lebih komprehensif dan spesifik mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak. 2. Penanganan tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kabupaten Minahasa Selatan telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun belum berjalan secara optimal dan komprehensif. Kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan kelembagaan khusus seperti belum meratanya pembentukan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian psikologi anak, serta belum maksimalnya koordinasi lintas sektor dalam proses penanganan dan pemulihan korban. Kondisi tersebut menyebabkan penanganan perkara masih cenderung berfokus pada aspek penegakan hukum terhadap pelaku, sementara aspek perlindungan, pendampingan, dan rehabilitasi anak korban belum sepenuhnya menjadi prioritas. Kata Kunci : tindak pidana pencabulan terhadap anak, kabupaten minahasa selatan
TINJAUAN HUKUM MENGENAI KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM MEMERINTAHKAN PENUNDAAN PEMILIHAN UMUM (BERDASAR PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NO. 757/PDT.G/2022/PN)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kompetensi dari pengadilan negeri Jakarta pusat terkait penanganan perkara gugatan partai prima kepada Komisi Pemilihan Umum dan untuk mengetahui apakah putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat merupakan sebuah putusan yang sudah sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh Lembaga Peradilan Umum. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Seperti dijelaskan dalam Pasal 50 UU No. 2/1986 tentang Peradilan Umum yang berbunyi demikian “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama” yang mana kita ketahui bersama perkara sengketa antara partai Prima dan Komisi Pemilihan Umum merupakan perkara yang sengketa yang di timbulkan atas keputusan tata usaha negara. Sehingga kita lihat bersama bahwa mengadili sebuah sengketa atas Keputusan Tata Usaha negara merupakan wewenang dari Peradilan Tata Usaha Negara. 2. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat merupakan putusan yang inkonstitusional karena dala poin yang kelima yang menyatakan penundaan pemilu tidak dapat diputus oleh Pengadilan Negeri dengan alasan apapun. Yang kemudian dalam tingkat banding putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dicabut karena tidak relevan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kata Kunci : kompetensi, pengadilan negeri, menunda pemilu
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA UJI KLINIS DALAM KASUS PENGGUNAAN OBAT EKSPERIMENTAL 1
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap peserta uji klinis terkait penggunaan obat eksperimental dan untuk mengetahui bagaimana perlindungan terhadap peserta uji klinis dalam penggunaan obat eksperimental di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan hukum terhadap peserta uji klinis terkait penggunaan obat eksperimental di Indonesia telah diatur secara komprehensif dan berlapis melalui berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, hingga Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2024. 2. Perlindungan terhadap peserta uji klinis dalam penggunaan obat eksperimental di Indonesia telah mencakup aspek etik, medis, hukum, dan administratif, yang diwujudkan melalui mekanisme informed consent, jaminan keselamatan dan kompensasi, perlindungan data pribadi, pengawasan berlapis oleh BPOM dan Komite Etik Penelitian Kesehatan (KEPK), serta pertanggungjawaban perdata dan pidana apabila terjadi pelanggaran. Meskipun secara normatif perlindungan tersebut sudah kuat dan sejalan dengan prinsip bioetika internasional seperti autonomy, beneficence, non-maleficence, dan justice, dalam praktiknya masih terdapat tantangan implementasi, khususnya terkait pengawasan, kapasitas kelembagaan, dan pemahaman peserta terhadap hak-haknya. Kata Kunci : peserta uji klinis, kasus penggunaan obat eksperimental
INDENPENDESI PERADILAN DAN JAMINAN KEAMANAN HAKIM DALAM PERSIDANGAN MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan independensi peradilan dan jaminan keamanan bagi hakim dalam persidangan dan bagaimana penerapan independensi peradilan dan perlindungan hakim dalam persidangan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Independensi peradilan dapat dimaknai sebagai segenap keadaan atau kondisi yang menopang sikap bathin pengadil (hakim) yang merdeka dan leluasa dalam mengeksplorasi serta kemudian mengejawantahkan nuraninya tentang keadilan dalam sebuah proses mengadili (peradilan) sebagaimana jiwa Pasal 24 Undang Undang Dasar 1945 dan dipertegas oleh Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 2. Penerapan independensi dan perlindungan hakim berupa tekanan politik dan digitalisasi dimana bentuk interfensi politik dari kekuasaan negara dan pemerintahan, dalam bentuk intimidasi dari kekuatan-kekuatan pemaksa lainnya, dan ancaman-ancaman yang dapat mempengaruhi beban psikologis dan psikisnya baik sewaktu sedang mengadili maupun setelah dijatuhkannya putusan. Penilaian publik sering dibangun atas potongan informasi, asumsi dan emosi sesaat, sehingga hakim ditempatkan sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas kepuasan atau kekecewaan publik yang mengakibatkan stigma masyarakat yang negatif terhadap putusan hakim mengakibatkan ancaman ataupun kekerasan terhadap hakim oleh pihak yang dirugikan. Kata kunci: Indenpendesi Peradilan, Jaminan Keamanan Hakim, Persidangan, Kekuasaan Kehakiman
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN LAUT DARI PENCEMARAN MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan perlindungan lingkungan laut dari pencemaran menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan dan bagaimanakah kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan sistem pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan Laut. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan perlindungan lingkungan laut dari pencemaran menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, seperti konservasi Laut, pengendalian pencemaran laut, penanggulangan bencana kelautan; dan pencegahan dan penanggulangan kerusakan, dan bencana. Pemerintah menetapkan kebijakan konservasi laut sebagai bagian yang integral dengan pelindungan lingkungan laut. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memiliki hak pengelolaan atas kawasan konservasi laut sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan pelindungan lingkungan laut. 2. Kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan sistem pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan laut. menunjukkan pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam melindungi dan melestarikan lingkungan laut. Hal ini termasuk upaya mencegah terjadinya bencana kelautan sebagai bagian yang terintegrasi dengan sistem pencegahan dan penanggulangan bencana nasional. Kata kunci: Perlindungan, Lingkungan Laut, Pencemaran, Kelautan
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PERMAINAN ESPORTS: STUDI KASUS PADA KONTRAK ANTARA PEMAIN DAN TIM
Tujuan penelitian adalah untuk merumuskan bentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual pemain esports dalam kontrak kerja antara pemain dan tim di Indonesia dan untuk merumuskan dan mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan ketidakseimbangan perlindungan hak kekayaan intelektual. Dengan metode penelitian hukum normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Bentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual pemain e’sports harus dengan tegas tertera dalam kontrak kerja bahwa keseimbangan hak dan kewajiban antara hak pengembang, tim dan pemain e’sports di Indonesia. Karena “keseimbangan hak dan kewajiban” adalah wujud suatu perlindungan hukum yang ideal. Demikian halnya dalam suatu permainan e’sports di Indonesia yang harus memberikan perlindungan hukum yang proporsional kedua pihak yaitu pemain e’sports dan pengembang e’sports. 2. Faktor-faktor yang menyebabkan ketidakseimbangan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) pemain E’Sports dalam kontrak kerja, dimana Hak cipta pengembang gim sering kali berbenturan dengan hak ekonomi dan kreativitas pemain, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Banyak kontrak hanya mengatur aspek gaji, bonus, dan kewajiban bermain, namun belum memberikan ruang yang cukup untuk melindungi karya turunan pemain, seperti konten streaming, merchandise, atau hak citra diri. Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan posisi antara tim dan pemain, serta membuka peluang terjadinya penyalahgunaan hak. Kata Kunci : hak kekayaan intelektual, permainan esports, kontrak antara pemain dan tim
KAJIAN HUKUM HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN DAN PEKERJA PADA SISTEM HYBRID WORKING DALAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
Dunia kerja terus mengalami transformasi signifikan dalam beberapa tahun terakhir dan hybrid working telah muncul sebagai salah satu perubahan paling revolusioner. Dampak Pandemi akibat virus Covid-19 telah mengubah banyak hal dalam kehidupan, termasuk cara bekerja. Jika dulu karyawan bekerja dari pagi hingga sore di kantor, kini terdapat era baru yang disebut dengan hybrid working. Di Indonesia, sistim kerja hybrid yang menggabungkan kerja dari kantor dan jarak jauh menjadi pilihan yang semakin populer bagi perusahaan dari berbagai sektor, tidak hanya merespons tuntutan era pasca-pandemi, hybrid working juga menawarkan keseimbangan optimal antara fleksibilitas dan kolaborasi yang dibutuhkan dalam lanskap bisnis modern. Dari perspektif hukum, perjanjian kerja menjadi instrumen utama yang mengikat hak dan kewajiban Pekerja dan Perusahaan. Dalam skema hybrid working, pekerja dan perusahaan perlu menyesuaikan isi perjanjian kerja, paling tidak memperbarui isi dari peraturan perusahaan terutama pada aspek tempat kerja, waktu kerja, pelaporan kinerja, dan penggunaan fasilitas kerja. Pekerja dalam sistem hybrid tetap berhak mendapatkan perlindungan dari perjanjian kerja yang sah. Perjanjian kerja yang mencakup ketentuan hybrid work harus disusun sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang mengatur hak dan kewajiban pekerja serta pengusaha secara transparan. Secara lebih luas, hubungan industrial bukan sekadar relasi kerja, melainkan juga ekosistem bisnis yang memerlukan tata kelola hukum yang berimbang, disinilah pentingnya pemahaman menyeluruh terhadap substansi regulasi dan dampaknya bagi kelangsungan usaha, terkait ini Hybrid work merupakan peluang baru dalam dunia kerja yang memerlukan adaptasi dari berbagai pihak, baik pekerja, pengusaha, maupun pemerintah. Hak-hak pekerja tetap harus dijamin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk hak atas upah, jam kerja yang manusiawi, perlindungan kesehatan, dan keselamatan kerja. Dengan regulasi yang tepat dan implementasi yang baik, hybrid work dapat menjadi solusi kerja masa depan yang produktif dan inklusif, namun dalam kaitan dengan sistim hybrid working ini, perlu untuk memahami hak dan kewajiban Perusahaan. Kata Kunci: Perusahan dan Pekerja, Hybrid Working, Hubungan Industrial.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI KONSUMEN DALAM PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen sebagaimana diatur. Juga diarahkan untuk menguraikan implementasi perlindungan data pribadi konsumen dalam perjanjian pinjaman online dan efektifitas pelaksanaan peraturan hukum dalam menjamin hak-hak konsumen di lingkungan transaksi elektronik. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat mengenai hak subjek data serta kewajiban pihak pengendali dan prosesor data, termasuk larangan pengumpulan, penggunaan, dan pengungkapan data pribadi secara melawan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 65, Pasal 67, dan Pasal 68. Ketentuan pidana yang diatur menjadi bentuk jaminan negara dalam memberikan perlindungan bagi konsumen agar tidak terjadi penyalahgunaan data pribadi. Pinjaman online legal sudah mengikuti regulasi OJK, termasuk pembatasan akses data, larangan mengambil data kontak/galeri, batasan bunga, serta etika penagihan. Namun pada pinjaman online ilegal, praktik penyalahgunaan data pribadi seperti intimidasi, penyebaran kontak, pelecehan, dan ancaman masih sering terjadi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum dan implementasi di lapangan. Kata Kunci: data konsumen, perjanjian pinjaman online
PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA OLEH PENYELENGGARA ACARA AKIBAT WANPRESTASI PADA PENJUALAN TIKET YANG MELEBIHI KAPASITAS
Penyelenggaraan acara atau kegiatan yang melibatkan publik, seperti konser musik, seminar, atau pertunjukan teater, merupakan bentuk kontrak antara penyelenggara dengan para peserta atau pengunjung acara. Dalam konteks hukum perdata, kewajiban penyelenggara untuk memenuhi standar pelayanan yang disepakati dengan peserta atau pengunjung diatur dengan jelas dalam hukum kontrak. Salah satu aspek yang sering menjadi masalah adalah jika penyelenggara acara melakukan wanprestasi, yaitu gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya, yang salah satunya dapat disebabkan oleh penjualan tiket yang melebihi kapasitas yang telah disepakati atau diizinkan. Dalam penyelenggaraan acara publik seperti konser, seminar, atau pertunjukan seni, konsumen akan memperoleh hak atas tempat duduk sesuai dengan tiket yang telah dibeli. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang terjadi kasus di mana jumlah tiket yang dijual melebihi kapasitas tempat duduk yang tersedia. Keadaan ini yang berpotensi menyebabkan ada konsumen yang tidak memperoleh tempat duduk sebagaimana disepakati pada saat pembelian tiket, yang secara hukum dapat dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi oleh penyelenggara acara. Dalam konteks penyelenggara menjual tiket melebihi kapasitas, maka gagalnya penyelenggara acara memenuhi kewajiban tersebut dapat dianggap sebagai wanprestasi karena tidak menjalankan perjanjian sebagaimana mestinya. Wanprestasi dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa pihak yang lalai atau tidak memenuhi isi perjanjian dapat dituntut ganti rugi. Penjualan tiket melebihi kapasitas sering kali disebabkan mulai dari dorongan keuntungan finansial hingga buruknya manajemen penyelenggara acara. Penyelenggara seharusnya menghitung kapasitas dengan cermat dan menjual tiket sesuai dengan kemampuan daya tampung lokasi. Tindakan overbooking tanpa solusi kompensasi mencerminkan kelalaian dalam menjalankan kewajiban hukum dan moral terhadap konsumen. Kata Kunci : Perdata, Penyelenggara Acara, Wanprestasi, Penjualan Tiket.
KAJIAN HUKUM TERHADAP MODIFIKASI PLAT NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA MANADO
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek hukum terkait fenomena modifikasi plat nomor kendaraan bermotor di Kota Manado yang semakin marak terjadi di kalangan masyarakat. Modifikasi yang dimaksud meliputi perubahan bentuk, warna, ukuran, maupun huruf dan angka pada plat nomor yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, serta data empiris dari hasil observasi di lapangan dan dokumentasi kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan modifikasi plat nomor kendaraan bermotor merupakan bentuk pelanggaran hukum administrasi yang dapat berimplikasi pada sanksi pidana dan denda. Faktor-faktor yang mendorong masyarakat melakukan modifikasi antara lain kurangnya kesadaran hukum, rendahnya penegakan hukum di tingkat lapangan, serta pengaruh gaya hidup dan prestise. Upaya penegakan hukum perlu diperkuat melalui sosialisasi, peningkatan pengawasan, dan penindakan tegas terhadap pelanggaran agar tercipta ketertiban lalu lintas dan kepatuhan terhadap hukum di masyarakat Kota Manado. Kata Kunci: Hukum, Modifikasi, Plat Nomor, Kendaraan Bermotor, Kota Manado.
ASAS LEX LOCI CONTRACTUS DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN CAMPURAN (ANTAR NEGARA) YANG TERJADI DI INDONESIA
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana penerapan asas Lex Loci Contractus dalam pembuatan perjanjian perkawinan campuran menurut hukum perdata internasional dan untuk mengetahui dan memahami kepastian hukum bagi pihak dalam perjanjian perkawinan campuran jika terjadi sengketa harta benda di kemudian hari. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Penerapan asas lex loci contractus dalam perjanjian perkawinan campuran berfungsi memastikan bahwa perjanjian tunduk pada hukum tempat perjanjian dibuat, sehingga memberikan kepastian mengenai syarat, bentuk, dan akibat hukumnya. Namun penerapannya tidak berdiri sendiri, karena tetap harus diselaraskan dengan ketentuan hukum nasional, khususnya Undang-Undang Perkawinan dan asas lex personalis yang mengatur syarat materiil berdasarkan kewarganegaraan para pihak. 2. Kepastian hukum bagi pihak-pihak dalam perjanjian perkawinan campuran sangat bergantung pada kejelasan pengaturan mengenai harta bersama maupun harta bawaan dalam konteks lintas yurisdiksi. Sengketa yang muncul setelah perkawinan berakhir seringkali dipicu ketidakpastian dalam penentuan hukum yang berlaku, terutama bila penerapan asas-asas HPI seperti lex loci contractus, lex personalis, dan lex loci celebrationis tidak konsisten. Putusan PN Jakarta Selatan No. 1491/Pdt.G/2009 menunjukkan bahwa pengadilan dapat memprioritaskan hukum tempat perkawinan dilangsungkan, yang dapat mempengaruhi cara pengadilan menafsirkan keabsahan atau kekuatan perjanjian perkawinan. Kata Kunci : lex loci contractus, perjanjian perkawinan campuran
PENERAPAN ASAS NASIONALITAS PASIF SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN HAK KEWARGANEGARAAN DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA
Asas Nasionalitas Pasif (kadang disebut juga Asas Perlindungan) adalah salah satu asas yurisdiksi dalam hukum pidana dan hukum internasional yang memberikan wewenang kepada suatu negara untuk menerapkan hukum pidananya terhadap tindak pidana yang terjadi di luar wilayah negaranya, apabila korban dari tindak pidana tersebut adalah warga negaranya sendiri. Dalam konteks hukum Indonesia, asas ini umumnya diatur dalam pasal-pasal tertentu di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) dan seringkali dikaitkan dengan tindak pidana yang merugikan kepentingan negara, meskipun penekanan utamanya adalah pada perlindungan warga negara sebagai korban. Asas nasionalitas pasif (passive personality principle) memberikan yurisdiksi pidana kepada negara asal korban, dengan kata lain negara dapat menuntut pelaku kejahatan yang berada di luar negeri, jika korbannya adalah warga negaranya. Asas ini menjadi relevan dalam menghadapi perkembangan kejahatan transnasional yang semakin kompleks, seperti terorisme, penyiksaan, hingga human trafficking, yang sering kali melibatkan pelaku asing dengan korban warga negara Indonesia di luar negeri. Penerapan asas ini di Indonesia telah mendapat pengakuan yuridis melalui Pasal 5 angka (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia berlaku bagi orang asing yang melakukan kejahatan di luar negeri terhadap warga negara Indonesia. Meski pengaturan tersebut telah ada, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan, baik dari aspek yuridis, politik, maupun praktis, terutama menyangkut prinsip kedaulatan negara lain dan efektivitas penegakan hukum lintas negara. seiring meningkatnya ancaman terhadap keselamatan WNI di luar negeri, penerapan asas ini semakin dianggap penting sebagai bentuk perlindungan hukum dan afirmasi terhadap hak kewarganegaraan yang diakui secara universal. Kata Kunci : Asas Nasionalitas Pasif, Perlindungan Hukum, Hak Kewarganegaraan, Hukum Pidana.
KAJIAN YURIDIS PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana aturan pelaksanaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terhadap Komisi Pemilihan Umum yang melakukan pelanggaran kode etik dan untuk mengetahui Bagaimana kepastian hukum dan pertanggung jawaban putusan dewan penyelenggara pemilu terhadap KPU yang melanggar kode etik. Dengan metode penelitian hukum normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Pengaturan DKPP dalam perundang-undangan serta peraturan pelaksananya menegaskan fungsi DKPP sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara pemilu yang berwenang menerima, memeriksa, dan memutus dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU dan Bawaslu. Kewenangan tersebut dijalankan melalui mekanisme persidangan etik yang secara yuridis berperan sebagai instrumen pengawasan etik yang esensial dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu berintegritas dan demokratis. 2. Kepastian hukum dan pertanggungjawaban DKPP dalam memutuskan pelanggaran etik penyelenggara pemilu elemen penting untuk menjaga legitimasi proses pemilu. DKPP pada dasarnya telah menjalankan kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilu dan Peraturan DKPP, sehingga secara normatif mampu memberikan kepastian dan bentuk pertanggungjawaban etik yang jelas bagi penyelenggara. Namun demikian, dalam praktiknya, beberapa putusan DKPP masih menimbulkan persoalan kepastian hukum, terutama ketika putusan etik berimplikasi langsung terhadap kewenangan administratif KPU dan Bawaslu atau menimbulkan perbedaan penafsiran terhadap standar etik yang digunakan. Kata Kunci : putusan DKPP, pelanggaran kode etik, KPU
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG/JASA DI SEKTOR PUBLIK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana pengaturan pidana korporasi dalam tindak Pidana korupsi pengadaan barang/jasa sektor publik diatur dalam hukum positif Indonesia dan untuk mengetahui dan memahami bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak Pidana korupsi pengadaan barang/jasa sektor publik diatur dalam hukum positif Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa sektor publik dalam hukum positif Indonesia pada dasarnya telah memiliki dasar normatif yang kuat, terutama melalui UU Tipikor, UU Administrasi Pemerintahan, serta doktrin pertanggungjawaban korporasi yang diakui dalam sistem hukum nasional. Pengaturan tersebut menegaskan bahwa korporasi dapat dipidana apabila tindak pidana dilakukan oleh pengurus, pemberi perintah, atau pihak yang bertindak untuk dan atas nama korporasi demi keuntungan korporasi. 2. Bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa sektor publik meliputi pemberian pidana pokok berupa denda, serta pidana tambahan seperti pembayaran uang pengganti, pencabutan izin, atau tindakan pemulihan tertentu. Putusan Pengadilan Tipikor Surabaya dalam perkara PD Pasar Surya Nusantara menunjukkan implementasi nyata penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi, di mana korporasi tidak hanya dipidana denda, tetapi juga diwajibkan mengganti kerugian negara secara penuh. Kata Kunci : tindak pidana korporasi, korupsi, pengadaan barang/jasa
PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH BANK TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENCURIAN DATA NASABAH PERBANKAN MELALUI MODUS SIBER DAN ELEKTRONIK
Di era serba digital, kejahatan yang terjadi pada dunia perbankan hadir dalam berbagai bentuk. Bentuk kejahatan tersebut umumnya dilakukan dengan ragam cara dan modus. Pada awalnya pembobolan kartu kredit (carding), sudah sering terdengar, namun kemudian bentuk kejahatannya makin canggih yaitu pencurian data kartu (card skimming) hingga menggunakan saluran internet banking untuk mendapatkan data kartu kredit korban (phising). Hal tersebut terjadi karena kemajuan teknologi yang memberikan peluang baru bagi pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan perbankan mencuri data pribadi, mengakses rekening hingga melakukan transaksi illegal tanpa sepengetahuan nasabah. Untuk itu, masyarakat perlu selalu waspada akan segala kemungkinan kejahatan perbankan yang terjadi dengan mengedukasi diri meningkatkan literasi keuangan dengan mengikuti seminar-seminar perbankan. Terpenting menjaga dan melindungi data informasi seperti mengganti secara teratur sandi atau PIN, tidak memberikan data pribadi kepada phishing (tautan yang tidak dikenal) dan menghindari mengakses transaksi perbankan via wifi publik. Menyoal sindikat kejahatan perbankan yang turut melibatkan orang dalam, hal tersebut terjadi karena adanya accessibility yang memungkinkan dapat mencuri data nasabah dan memanipulasi transaksi atau mengungkapkan informasi rahasia kepada pihak ketiga; adanya penyalahgunaan posisi atau wewenang untuk tujuan pribadi dan keuntungan finansial semata; dan adanya kesempatan atau kelemahan sistem internal Perusahaan. Dalam era digital yang serba terhubung, kejahatan tidak hanya terbatas pada dunia nyata, tetapi juga merambah ke dunia maya. Salah satu isu yang menjadi perhatian besar adalah tindak pidana siber yang semakin canggih dan memanfaatkan teknologi digital. Tindak Pidana di era digital dapat terjadi melalui berbagai modus operandi yang melibatkan teknologi informasi, ini menunjukkan bagaimana teknologi dapat menjadi pedang bermata dua yang artinya dapat memberikan kemudahan, tetapi juga sekaligus membuka peluang untuk kejahatan baru. Kejahatan digital kini menjadi bagian dari spektrum kejahatan siber (cyber crime) yang semakin kompleks. Kata Kunci : Nasabah Bank, Tindak Pidana Perbankan, Siber dan Elektronik.
AKIBAT HUKUM JUAL BELI TANAH WARISAN SEBELUM PEMBAGIAN WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan serta akibat hukum jual beli tanah warisan yang dilakukan sebelum pembagian waris dalam perspektif hukum perdata. Tanah sebagai salah satu objek warisan memiliki nilai ekonomis dan yuridis yang tinggi sehingga sering menimbulkan sengketa apabila dialihkan sebelum dilakukan pembagian waris secara sah. Dalam praktik, jual beli tanah warisan kerap dilakukan oleh sebagian ahli waris tanpa persetujuan seluruh ahli waris lainnya, padahal menurut hukum perdata harta peninggalan yang belum dibagi berada dalam keadaan onverdeeldheid dan menjadi milik bersama para ahli waris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan jual beli hak atas tanah warisan menurut hukum perdata serta mengkaji akibat hukum dari jual beli tanah warisan yang dilakukan sebelum pembagian waris. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1456 K/Pdt/2011 sebagai studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli tanah warisan sebelum pembagian waris pada prinsipnya tidak sah apabila dilakukan tanpa persetujuan seluruh ahli waris, karena bertentangan dengan asas kepemilikan bersama atas boedel warisan. Namun demikian, dalam praktik peradilan terdapat perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik demi menjamin kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman dan kepatuhan terhadap prosedur hukum pembagian waris agar sengketa pertanahan dapat dihindari serta hak-hak seluruh ahli waris tetap terlindungi. Kata Kunci : Jual beli tanah, warisan, onverdeeldheid, hukum perdata, pembeli beritikad baik.
PENEGAKAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP PENYEDIA SIARAN SEPAK BOLA TANPA IZIN (STUDI KASUS PUTUSAN NO.420/PID/.SUS/2020/PN.BANDUNG)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan untuk mengetahui dan mengkaji penegakan UU Hak Cipta No.28 Tahun 2014 berdasarkan putusan No.420/PID.SUS/2020/PN.Bandung. Metodeyang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Indonesia sebagai negara hukum menerapkan Undang-Undang Hak Cipta untuk menjadi landasan dasar dalam penegakan hukum mengenai hak cipta. Undang- UndangNomor28 Tahun2014 tentang Hak Cipta merupakan regulasi yang mengatur perlindungan terhadap karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dansastrasebagaisalahsatubagiandari Hak Kekayaan Intelektual (HKI). 2. Putusan mengenai kasus pelanggaran hak cipta berdsarkan kasus putusanNo.420/PID.SUS/2020/PN.BANDUNG merupakan salah satu contoh kasus pelanggarna hak cipta di Indonesia. Kasus ini sduah diselesaikan berdsarkan peraturan undang- undangan yang berlaku yaitu Undang- Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Putusanini menjadi preseden penting dalam upaya perlindungan hak cipta siaran digital, terutama untuk pemegang lisensi siar atas konten olahraga, seperti pertandingan sepak bola. Dari sisi pidana, kasus ini menunjukkan bahwa pelanggaran siaran ilegal (streaming tanpa izin) dapat dipidana cukup berat (4 tahun + denda besar). Kata Kunci : hak cipta, streaming, pertandingan sepak bola
Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dari Kerugian Akibat Mengkonsumsi Obat Kesehatan dengan Kandungan Berbahaya
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus kerugian kesehatan akibat konsumsi obat-obatan yang tidak memenuhi standar keamanan, terutama berkaca pada tragedi Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) di Indonesia pada tahun 2022-2023 yang disebabkan oleh kontaminasi zat kimia berbahaya pada obat sirup. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan perlindungan hukum bagi konsumen serta penegakan hukum dan tanggung jawab pihak-pihak terkait atas kerugian yang diderita konsumen akibat obat berbahaya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (seperti UU Perlindungan Konsumen, UU Kesehatan, dan KUHPerdata), bahan hukum sekunder, dan tersier. Teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis isi (content analysis) terhadap teks hukum dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan konsumen di Indonesia melibatkan mekanisme pencegahan melalui sertifikasi BPOM, standarisasi Good Manufacturing Practices (GMP), serta sistem farmakovigilans. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala asimetri informasi dan keterbatasan pengawasan rantai pasok global. Penegakan hukum terhadap produsen atau pihak terkait dilakukan melalui sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Kesehatan dan pertanggungjawaban perdata berdasarkan prinsip strict liability (tanggung jawab mutlak) dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan perlunya integrasi yang lebih kuat antara regulasi pencegahan, efektivitas penegakan hukum, dan peningkatan literasi konsumen untuk menjamin hak atas kesehatan yang aman. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Obat Berbahaya, Tanggung Jawab Hukum, Penegakan Hukum, GGAPA.
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA MANADO NO. 1 TAHUN 2021
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum mengenai pengelolaan sampah di Kota Manado berdasarkan Peraturan Daerah Kota Manado No. 1 Tahun 2021, dan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum lingkungan dalam pengelolaan sampah di Kota Manado. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan hukum pengelolaan sampah di Kota Manado telah tersusun secara komprehensif dan berjenjang, dimulai dari tingkat nasional melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 dan Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2018. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 memberikan kerangka hukum yang komprehensif sampah, yang dalam mencakup pengelolaan kewajiban pemilahan, larangan pembuangan sampah secara tidak tertib, pengaturan tahapan pengelolaan sejak pemilahan hingga pemrosesan akhir, serta penerapan sanksi administratif dan pidana sebagai instrumen penegakan hukum. Peraturan Daerah ini menempatkan pemerintah daerah sebagai aktor utama dalam pengelolaan sampah, dengan melibatkan pelaku usaha dan masyarakat sebagai bagian dari sistem pengelolaan yang terintegrasi. Selain mengatur peran dan tanggung jawab, peraturan ini juga mengakomodasi pengaturan mengenai pembiayaan, kompensasi, insentif, dan disinsentif guna mendorong terciptanya lingkungan Kota Manado yang bersih, sehat, 1 Artikel Skripsi 2 Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 190711010391 3 Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum 4 Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum dan berkelanjutan. 2. Penegakan hukum lingkungan dalam pengelolaan sampah di Kota Manado dilaksanakan melalaui tiga instrumen yaitu administratif, penegakan perdata dan hukum pidana. Implementasi penegakan hukum terlihat dalam beberapa kasus konkret seperti sidang tipiring di Kelurahan Singkil pada tahun 2024 dimana pelaku pembuangan sampah sembarangan dijatuhi pidana kurungan satu bulan atau denda Rp.10 Juta, serta penjatuhan sanksi administratif kepada pengelola TPA Sumompo pada tahun 2025 terkait praktik open dumping yang tidak sesuai standar teknis. Kata Kunci: Penegakan hukum lingkungan, pengelolaan sampah, peraturan daerah, Kota Manado
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM EKSPLOITASI PERTAMBANGAN PASIR LAUT PADA WILAYAH PESISIR
Eksploitasi pertambangan pasir laut di wilayah pesisir merupakan kegiatan yang memiliki nilai ekonomi strategis, namun di sisi lain menimbulkan dampak serius terhadap kerusakan ekosistem pesisir, degradasi lingkungan laut, serta mengancam keberlanjutan kehidupan masyarakat pesisir. Aktivitas pertambangan pasir laut yang tidak terkendali sering kali dilakukan tanpa memperhatikan prinsip perlindungan lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam, sehingga berpotensi melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum atas eksploitasi pertambangan pasir laut di wilayah pesisir serta mengkaji efektivitas penerapan instrumen hukum dalam mencegah dan menanggulangi kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang undangan dan pendekatan konseptual, dengan menelaah peraturan perundang undangan terkait pertambangan, lingkungan hidup, dan pengelolaan wilayah pesisir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum atas eksploitasi pertambangan pasir laut dapat dikenakan dalam bentuk pertanggungjawaban administratif, perdata, dan pidana, sesuai dengan tingkat pelanggaran dan dampak yang ditimbulkan. Namun demikian, lemahnya pengawasan, penegakan hukum yang belum optimal, serta adanya konflik kepentingan dalam pemberian izin menjadi faktor penghambat efektivitas pertanggungjawaban hukum tersebut. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, serta penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan guna menjamin perlindungan wilayah pesisir dan keberlanjutan lingkungan laut. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Pasir Laut dan Wilayah Pesisir
PENEGAKAN HUKUM DALAM PERISTIWA TINDAK PIDANA UMUM TERHADAP OKNUM TNI BERSTATUS AKTIF
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana bentuk penegakan hukum oknum TNI berstatus aktif dalam sistem peradilan pidana umum berdasarkan ketentuan perundang undangan di Indonesia dan untuk mengetahui dan memahami apa saja faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap oknum TNI yang melakukan tindak pidana umum, dan bagaimana solusi untuk mengatasinya. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Penegakan hukum terhadap oknum TNI berstatus aktif dalam sistem peradilan pidana umum belum berjalan optimal karena masih terikat dualisme kewenangan peradilan. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI mengatur bahwa prajurit yang melakukan tindak pidana tunduk pada peradilan militer, realitas hukum memperlihatkan adanya kebutuhan penegakan hukum yang lebih transparan melalui peradilan umum. 2. Faktor penghambat penegakan hukum terhadap oknum TNI yang melakukan tindak pidana umum berasal dari aspek struktural, regulatif, dan budaya organisasi. Hambatan tersebut meliputi: kurangnya harmonisasi peraturan perundang-undangan antara hukum pidana umum dan hukum pidana militer; dominasi kewenangan institusi militer dalam proses penanganan perkara; lemahnya transparansi serta pengawasan eksternal; sampai pada budaya korps yang mengedepankan solidaritas internal. Selain itu, faktor teknis seperti keterbatasan koordinasi antar aparat penegak hukum, lambatnya proses penyerahan perkara ke ranah peradilan umum, serta minimnya pemahaman masyarakat terkait mekanisme hukum militer turut memperparah ketidakefektifan penegakan hukum terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum. Kata Kunci : penegakan hukum, tindak pidana umum, oknum TNI berstatus aktif
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL ONLINE
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana pengaturan tindak pidana eksploitasi seksual online dan untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana eksploitasi seksual online. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan tindak pidana eksploitasi seksual online terhadap anak di Indonesia pada dasarnya telah diakomodasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Perlindungan Anak beserta peraturan pelaksananya. 2. Perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana eksploitasi seksual online mencakup upaya perlindungan preventif dan represif, antara lain melalui pendampingan hukum, rehabilitasi medis dan psikologis, pemenuhan hak korban, serta jaminan kerahasiaan identitas anak. Meskipun secara normatif telah diatur, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi antar lembaga terkait, serta belum optimalnya penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam proses peradilan. Kata Kunci : anak, korban, tindak pidana eksploitasi seksual, online
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM KASUS PELANGGARAN OLEH PERUSAHAAN PIALANG
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan kepada investor atas kasus pelanggaran perusahaan pialang dan untuk mengetahui penyelesaian sengketa dalam kasus pelanggaran oleh perusahaan pialang. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Secara keseluruhan, perlindungan hukum bagi investor sangat penting dalam menjaga kepercayaan dan stabilitas pasar modal. Dalam kasus pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan pialang, hukum berperan sebagai alat untuk memberikan keadilan dan kepastian bagi investor yang dirugikan. Negara, melalui lembaga pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BAPPEBTI, memiliki kewenangan untuk mengatur, mengawasi, serta memberikan sanksi terhadap pelaku usaha jasa keuangan yang melanggar hukum. 2. Investor yang menjadi korban pelanggaran dapat menempuh upaya hukum, baik secara perdata untuk menuntut ganti rugi, maupun pidana jika terdapat unsur penipuan atau tindak kejahatan keuangan. Kata Kunci : pelanggaran, perusahaan pialang, investor
PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM TERHADAP TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan dan penerapan asas ultimum remedium terhadap tindak pidana lingkungan hidup menurut peraturan perundang undangan di Indonesia dan untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam menerapkan asas ultimum remedium pada putusan-putusan perkara tindak pidana lingkungan hidup. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Asas ultimum remedium dalam hukum lingkungan hidup di Indonesia pada dasarnya menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah instrumen administratif dan perdata ditempuh. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 menegaskan bahwa pencegahan, pengawasan, dan penegakan hukum administratif merupakan pendekatan utama. Penerapan pidana baru dilakukan jika terjadi pelanggaran bersifat serius, mengakibatkan kerusakan berat atau membahayakan keselamatan umum. 2. Pertimbangan hakim dalam putusan putusan pidana lingkungan hidup salah satunya Putusan MA No. 1906 K/Pid.Sus/2016 terhadap PT. Kallista Alam menunjukkan bahwa meskipun asas ultimum remedium diakui, hakim tetap melihat tingkat kesalahan, dampak lingkungan yang diakibatkan, serta keberhasilan atau kegagalan upaya primum remedium sebelumnya. Hakim mempertimbangkan fakta bahwa pelanggaran lingkungan sering kali bersifat sistematis dan berdampak luas, sehingga pidana dijatuhkan untuk memberikan efek jera. Dalam kasus PT. KA, hakim menilai bahwa kerusakan lingkungan sudah mencapai tahap yang tidak dapat ditoleransi, sehingga pidana dijatuhkan selain sanksi perdata. Kata Kunci : asas ultimum remedium, tindak pidana lingkungan hidup
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA BANGUNAN DI ATAS TANAH REKLAMASI KAWASAN MEGAMAS MANADO
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap perjanjian sewa-menyewa bangunan di atas tanah dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap para pihak yang melakukan perjanjian sewa-menyewa bangunan di atas tanah reklamasi Kawasan Megamas Manado. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Perjanjian sewa-menyewa bangunan dalam hukum perdata Indonesia merupakan hubungan hukum yang lahir dari kesepakatan para pihak dan menimbulkan hak serta kewajiban yang mengikat secara hukum apabila memenuhi syarat sah perjanjian dan asas-asas perjanjian. Sewa-menyewa bangunan hanya memberikan hak pakai atas bangunan tanpa mencakup hak atas tanah, sehingga keabsahan perjanjian sangat bergantung pada status hukum tanah, kewenangan pihak yang menyewakan, serta pemenuhan legalitas bangunan. 2. Perlindungan hukum perjanjian sewa-menyewa bangunan di atas tanah reklamasi Kawasan Megamas Manado secara normatif telah memiliki dasar hukum yang memadai melalui pengaturan hak dan kewajiban para pihak serta asas-asas perjanjian, baik secara preventif maupun represif. Namun, dalam praktik masih terjadi ketimpangan perlindungan, di mana posisi penyewa lebih lemah dan menanggung risiko hukum terkait kepastian status tanah dan perpanjangan sewa. Oleh karena itu, diperlukan penguatan perlindungan hukum melalui perbaikan substansi perjanjian, penegasan tanggung jawab pihak yang menyewakan atas legalitas tanah, serta peran aktif pemerintah daerah untuk menjamin kepastian dan keadilan bagi para pihak. Kata Kunci : perjanjian sewa-menyewa, bangunan di atas tanah Reklamasi, kawasan megamas Manado
IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PENGALIHAN HAK OBJEK FIDUSIA OLEH DEBITUR TANPA PERSETUJUAN KREDITUR
Penelitian ini bertujuan untuk menetahui mengetahui dan menguraikan implikasi hukum yang timbul akibat pengalihan objek fidusia secara sepihak oleh debitur dengan tanpa persetujuan kreditur dengan mendalami aspek perlindungan hukum bagi kreditur terhadap pengalihan hak objek fidusia secara sepihak oleh debitur dalam sebuah perjanjian jaminan fidusia, baik dengan pendekatan normatif maupun doctrinal. Sehingga dapat memberikan kontribusi sebagai rujukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan pemerhati hukum, dan terlebih untuk seluruh masyarakat di Indonesia untuk memperoleh informasi hukum dan pengetahuan hukum yang lebih mendalam mengenai implikasi hukum yang timbul akibat pengalihan serta perlidungan yang ideal bagi kreditur dalam hukum jaminan fidusia. Kata Kunci: fidusia, jaminan, pengalihan hak.
PENERAPAN RESPONSIBILITY TO PROTECT DALAM UPAYA MENCEGAH KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui upaya yang tersedia dalam Hukum Internasional untuk mencegah kejahatan kemanusiaan dan untuk mengetahui mekanisme penerapan dari Responsibility to Protect dalam mencegah kejahatan kemanusiaan dalam Hukum Internasional. Dengan metode penelitian hukum normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Responsibility to Protect dalam mencegah kejahatan terhadap kemanusiaan merepresentasikan sebuah evolusi normatif yang signifikan dalam hukum dan tata kelola internasional. Paradigma ini telah menggeser konsep kedaulatan negara dari sebuah perisai menuju suatu tanggung jawab (sovereignty as responsibility), dengan menempatkan pencegahan (prevention) sebagai raison d'être-nya. 2. Secara substantif, efektivitas Responsibility to Protect sebagai sebuah kerangka pencegahan bersifat kontingen pada operasionalisasi yang sinergis dari ketiga pilarnya. Pilar I menegaskan kewajiban primer negara untuk membangun ketahanan domestik melalui tata kelola yang inklusif, supremasi hukum, dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, yang merupakan benteng pertahanan pertama yang paling fundamental. Apabila kapasitas negara tidak memadai, Pilar II mengaktifkan kewajiban kolektif komunitas internasional untuk memberikan asistensi dan pembangunan kapasitas (capacity-building) yang bersifat jangka panjang, yang bertujuan untuk mengatasi akar penyebab struktural yang dapat memicu kekejaman. Kata Kunci : penerapan responsibility to protect, mencegah kejahatan terhadap kemanusiaan, hukum internasional
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MALADMINISTRASI PEJABAT APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif tidak hanya ditentukan oleh kepemimpinan yang kuat, tetapi juga oleh sistem administrasi negara yang profesional dan berlandaskan hukum. Aparatur Sipil Negara (ASN) memegang peran strategis dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan nasional. Namun, dalam praktiknya masih sering ditemukan penyimpangan administrasi atau maladministrasi, khususnya dalam pelaksanaan mutasi ASN yang tidak sesuai dengan prinsip sistem merit dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Reformasi birokrasi pasca-1998 bertujuan menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, tetapi fenomena spoil system, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran prosedur mutasi masih kerap terjadi, termasuk di lingkungan perguruan tinggi negeri berbadan layanan umum (BLU). Kasus pengangkatan pejabat yang melanggar batas usia ASN di Universitas Sam Ratulangi, sebagaimana diputus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 258 K/TUN/2024, menunjukkan lemahnya kepatuhan pejabat pemerintahan terhadap norma hukum administrasi negara. Putusan tersebut menegaskan bahwa keputusan pejabat ASN yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan merupakan keputusan yang cacat yuridis dan harus dibatalkan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap maladministrasi yang dilakukan oleh pejabat ASN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam konteks mutasi dan pengangkatan jabatan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan supremasi hukum administrasi negara dan mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Kata Kunci : Aparatur Sipil Negara, Maladministrasi, Mutasi ASN, Penyalahgunaan Wewenang, Hukum Administrasi Negara, Sistem Merit
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP JUDI ONLINE (STUDI KASUS PERMAINAN ROULETTE)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tindakan perjudian online dan untuk mengetahui efektivitas hukum dalam penegakan tindak pidana judi online, termasuk relevansi, serta kebutuhan untuk melakukan penguatan hukum dengan revisi dan atau membuat peraturan yang baru. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Indonesia belum memiliki sistem hukum yang terpadu, komprehensif, dan sinkron dalam menanggulangi kejahatan judi online. Terdapat tiga payung regulasi yang berjalan sendiri-sendiri tanpa integrasi yang kuat, yaitu KUHP, UU ITE, dan kebijakan administratif Kominfo berupa pemblokiran situs. Tidak adanya regulasi khusus mengenai judi online membuat aparat hukum sering menggunakan pasal yang kurang relevan atau menggunakan dua dasar hukum secara terpisah. 2. Dari perspektif efektivitas penegakan hukum, penerapan Pasal 303 KUHP dalam kasus judi online masih menimbulkan persoalan karena pasal ini hanya mengatur perjudian konvensional yang terjadi secara fisik. Tidak ada satu pun unsur di dalamnya yang merujuk pada penggunaan sistem elektronik, platform digital, transaksi online, atau server internet sebagai bagian dari tindak pidana. Padahal judi online merupakan kejahatan yang modus operandi dan ruang kejahatannya berbeda dari perjudian tradisional. 2. Kata Kunci : judi online, roulette
TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ANAK
Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta berperan strategis sebagai generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, anak yang berhadapan dengan hukum tetap harus memperoleh perlindungan hukum yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Negara Indonesia telah mengatur perlindungan tersebut melalui berbagai regulasi, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menekankan penerapan diversi dan keadilan restoratif sebagai upaya utama dalam penyelesaian perkara pidana anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum penjatuhan pidana terhadap anak serta menelaah kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara tindak pidana anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif kewenangan hakim telah diatur secara jelas dalam UU SPPA, yang mengharuskan hakim mengedepankan prinsip perlindungan anak, pemidanaan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium), serta tujuan pembinaan dan rehabilitasi. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara das sollen dan das sein, di mana penerapan diversi belum optimal dan hakim cenderung menjatuhkan pidana penjara dengan mempertimbangkan tekanan sosial maupun kepentingan korban. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi keadilan restoratif, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta perbaikan sarana pembinaan anak agar sistem peradilan pidana anak dapat berjalan secara efektif dan berkeadilan. Kata Kunci: anak berhadapan dengan hukum, kewenangan hakim, sistem peradilan pidana anak, diversi, keadilan restoratif.
ANALISIS HUKUM TERHADAP PERUBAHAN REGULASI PERPAJAKAN PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS DI KOTAMOBAGU)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami perubahan regulasi perpajakan yang di terapkan di Kotamobagu mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dan untuk mengetahui dan memahami kendala yang dihadapi wajib pajak di Kotamobagu dalam memahami dan menyesuaikan diri dengan perubahan pergulasi perpajakan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Regulasi perpajakan yang diterapkan pemerintah melalui KPP Pratama Kotamobagu menjadi landasan hukum yang memberikan kepastian dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Melalui penerapan aturan yang jelas seperti penyampaian SPT, pembayaran pajak, dan prosedur administrasi lainnya, wajib pajak terdorong untuk memenuhi tugas perpajakan secara formal maupun materian. Reformasi perpajakan yang dilakukan, termasuk digitalisasi layanan seperti e filing dan e-billing, telah memberikan dampak positif dengan mempermudah proses pemenuhan kewajiban pajak serta mengurangi hambatan hambatan adminsitratif yang sebelumnya menjadi kendala. 2. Tingkat kepatuhan wajib pajka di Kotamobagu dipengaruhi ole faktor internal wajib pajak dan faktor eksternal yang bersumber dari kualitas implementasi regulasi perpajakan. Dari sisi internal, kesadaran, pengetahuan, perpajakan, dan persepsi wajib pajak tehadap manfaat pajak sangat menentukan keputusan mereka dalam memenuhi kewajibannya. Sementara itu dari sisi eksternal, penegakan hukum melalui sanksi administrasi dan pemeriksaan pajak terbukti memiliki peran penting dalam membentuk kepatuhan, khususnya dalam memberikan efek jera terhadap pelanggaran. Selain itu, kualitas pelayanan fiskus yang profesional dan responsif juga meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas perpajakan, sehingga mendorong terwujudnya kepatuhan sukakrela. Kata Kunci : perubahan regulasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak, kotamobagu
TINDAK PIDANA PENGANIYAAN PENIKAMAN OLEH REMAJA DI KOTA BITUNG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
Tindak pidana penganiayaan penikaman yang dilakukan oleh remaja merupakan fenomena yang semakin marak terjadi dan menimbulkan keresahan di masyarakat, khususnya di Kota Bitung. Remaja sebagai generasi penerus bangsa seharusnya mendapatkan perlindungan hukum, namun pada saat yang sama tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur penyelesaian tindak pidana penganiayaan penikaman oleh remaja berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta mengkaji penerapan keadilan restoratif (restorative justice) dalam penyelesaian perkara tersebut di Kota Bitung. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang bersumber pada peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, putusan pengadilan, serta data pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian tindak pidana penganiayaan penikaman oleh remaja dilakukan melalui tahapan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan anak, dan pelaksanaan putusan dengan memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Penerapan keadilan restoratif dalam praktiknya belum berjalan secara optimal, terutama pada perkara penganiayaan berat yang mengakibatkan luka serius atau kematian, karena masih didominasi pendekatan retributif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi keadilan restoratif serta sinergi antara aparat penegak hukum, keluarga, dan masyarakat guna menjamin perlindungan hak anak tanpa mengabaikan rasa keadilan bagi korban. Kata kunci: Penganiayaan, Penikaman, Remaja, Sistem Peradilan Pidana Anak, Keadilan Restoratif.
PEMBATASAN TRANSAKSI TUNAI SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ASAS PERLINDUNGAN KEPENTINGAN UMUM
Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang menimbulkan kerugian sistemik terhadap keuangan negara dan kepentingan publik. Salah satu faktor yang memfasilitasi praktik korupsi adalah luasnya penggunaan transaksi tunai yang sulit ditelusuri dan diawasi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pembatasan transaksi tunai sebagai instrumen pencegahan korupsi di Indonesia dari perspektif prinsip perlindungan kepentingan publik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan transaksi tunai dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pengawasan arus keuangan, sehingga mempersempit peluang terjadinya korupsi. Dari perspektif prinsip perlindungan kepentingan publik, pembatasan transaksi tunai merupakan bentuk intervensi negara yang sah, sepanjang diterapkan secara proporsional dan berkeadilan serta tetap menjamin perlindungan hak-hak individu. Namun demikian, penerapan kebijakan tersebut memerlukan dasar hukum yang jelas, ketersediaan infrastruktur pembayaran non-tunai yang memadai, serta peningkatan literasi keuangan masyarakat guna mencegah terjadinya eksklusi sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pembatasan transaksi tunai dapat menjadi instrumen pencegahan yang efektif dalam pemberantasan korupsi apabila diterapkan secara komprehensif dan berorientasi pada perlindungan kepentingan publik. Kata kunci: pembatasan transaksi tunai, korupsi, kepentingan publik, pencegahan, sistem pembayaran.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG UNTUK TUJUAN EKSPLOITASI SEKSUAL DI MALAYSIA
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana perdagangan orang dan untuk mengetahui perlindangan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam kasus eksploitasi seksual di Malaysia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana telah membentuk dasar hukum kuat untuk memerangi perdagangan orang, termasuk anak. Undang-undang ini menjadi wujud komitmen negara dalam melindungi hak asasi manusia serta memberantas praktik eksploitasi yang mencederai martabat manusia. 2. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang, khususnya dalam bentuk eksplotasi seksual lintas negara seperti di Malaysia, merupakan bagian penting dari upaya internasional untuk menjamin hak asasi manusia dan martabat korban. Meskipun telah ada pengaturan hukum yang komprehensif, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan. Hal ini dapat dilihat dari Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1139/PID.SUS/2024/PT MDN, putusan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban belum berjalan secara maksimal. Vonis yang relatif ringan tidak hanya mengurangi efek jera terhadap pelaku, tetapi juga menunjukkan lemahnya penerapan prinsip keadilan restorative bagi korban. Dalam kasus eksploitasi seksual lintas negara seperti Malaysia, sering kali korban mengalami penderitaan fisik dan psikis yang berat, kehilangan hak kebebasan, dan terhambat dalam proses pemulihan, namun restitusi dan pemulihan hak korban belum diberikan secara menyeluruh. Kata Kunci : korban, TPPO, eksploitasi seksual, malaysia
KAJIAN YURIDIS MENGENAI PAKTA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA MANADO
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, serta memahami pengaturan mengenai pakta integritas di lingkungan Pemerintahan Kota Manado dan untuk mengetahui, serta memahami sanksi terhadap pelanggaran pakta integritas dalam lingkungan Pemerintahan Kota Manado. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan mengenai pakta integritas di lingkungan Pemerintahan Kota Manado secara umum didasarkan pada peraturan perundang-undangan tingkat nasional yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementiran atau Lembaga atau Pemerintah Daerah, yang kemudian diimplementasikan melalui kebijakan internal Pemerintah Daerah. 2. Sanksi terhadap pelanggaran pakta integritas dalam Lingkungan Pemerintahan Kota Manado dapat berupa sanksi-sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Aparatur Sipil Negara yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang disiplin pegawai negeri sipil, termasuk sanksi moral, administrasi, hingga tuntutan ganti rugi, dan pidana. Kata Kunci : pakta integritas, pemerintahan kota manado
KAJIAN HUKUM PENGALIHAN FUNGSI HUTAN LINDUNG MENJADI LAHAN PERTANIAN OLEH MASYARAKAT DI KECAMATAN MOOAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaturan fungsi hutan lindung dan untuk mengetahui dan memahami bagaimana proses pengalihan fungsi hutan lindung. Dengan metode penelitian hukum normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Pengaturan hukum fungsi hutan lindung berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang kemudian dioperasionalkan melalui beberapa peraturan pelaksana. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 mengatur aspek teknis tata hutan, perencanaan kehutanan, dan perubahan fungsi kawasan hutan. Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan memperkuat aspek pengelolaan dan pengawasan kawasan hutan lindung. 2. Proses pengalihan fungsi hutan lindung di Kecamatan Mooat merupakan proses yang sangat dibatasi dan diatur secara ketat oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan serta penetapan fungsi kawasan hutan melalui SK Menteri LHK Nomor SK.29/Menlhk/Sekjen/PLA.2/1/2017, kawasan hutan lindung pada prinsipnya tidak dapat dialihfungsikan melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan secara biasa. Kata Kunci : alih fungsi hutan lindung, lahan pertanian, kecamatan mooat kabupaten bolaang mongondow timur
SANKSI HUKUM JUDI ONLINE MENURUT PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN DI INDONESIA
Indonesia menetapkan kerangka hukum perjudian online yang dituangkan didalam Pasal 27 ayat 2 UU No.19/2016 tentang ITE. UU ini menyatakan bahwa barang siapa yang dengan sengaja serta tidak izin unruk menyebarkan atau menyediakan informasi elektronik dan/atau platform yang ada unsur konten judi adalah pelanggaran. Meskipun demikian, platform perjudian online masih ada di Indonesia. Penulis mengidentifikasi tantangan dalam menegakkan undang-undang untuk menghilangkan platform perjudian online di Indonesia dan masalah hukuman bagi operator perjudian online di luar negeri menurut sistem peradilan pidana Indonesia. Bertujuan agar penulis dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu hukum. Penulis menggunakan teknik penelitian pendekatan yuridis normatif untuk mengatasi banyak masalah yang diselidiki. Penulis tulisan ini menggunakan data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, teori-teori yang berkaitan dengan kejahatan perjudian online. Temuan penelitian ini memvalidasi bahwasanya perilaku menyediakan perjudian online Dimana kerangka hukum Indonesia diatur oleh Pasal 27 ayat 2 UU No.19/2016 tentang ITE. Namun demikian, dalam proses penegakan hukum, terdapat beberapa variabel internal dan eksternal yang menghambat kemajuan. UU No.19/2016 tentang ITE mempunyai yurisdiksi ekstrateritorial, artinya tidak hanya berlaku terhadap perbuatan hukum di Indonesia saja, namun juga terhadap perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum Indonesia. Termasuk perbuatan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia atau asing, serta badan hukum Indonesia atau asing, sepanjang perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum di Indonesia. Kata Kunci: Sanksi Hukum, Judi Online, UU ITE.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KASUS ERROR IN PERSONA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA STUDI KASUS NOMOR 10/Pid.Pra/2024/PN.Bdg
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan error in persona dalam penetapan tersangka pada kasus Pegi Setiawan dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Pegi Setiawan dalam kasus error in persona. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur tentang hak korban salah tangkap untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitas ada dalam Pasal 97. Kemudian, pada Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Merupakan peraturan yang mengatur tentang besaran kerugian bagi korban salah tangkap . Inilah yang menjadi landasan Hukum Penting dalam melindungi korban salah tangkap. 2. Kasus salah tangkap banyak terjadi di akhir-akhir ini yaitu kasus pembunuhan Vina di Cirebon yang menyeret nama Pegi Setiawan pada tahun 2016. Polisi membuka kembali kasus tersebut karena tiga dari sebelas pelaku yang terlibat pembunuhan vina belum ditangkap. Namun Pegi Setiawan membantah bahwa ia menghabisi nyawa Vina meski begitu polisi yang mengawal Pegi tidak menghiraukan perkataan tersangka. Terhadap penangkapan tersebut, kuasa hukum dari Pegi Setiawan mengajukan gugatan praperadilan guna menguji kembali keabsahan penetapan tersangka terhadap kliennya yang teregistrasi di Pengadilan Negeri Bandung dengan Nomor 10/Pid. Korban juga berhak mendapatkan perlindungan hukum, baik dalam proses peradilan maupun dalam kehidupan sehari-hari, untuk menjamin keamanan dan kesejahteraannya. Kata Kunci : error in persona
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM DANA DESA SINSINGON KECAMATAN PASSI TIMUR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan program dana desa dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya dalam konteks Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya. Program dana desa merupakan instrumen strategis pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang merata, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Namun, dalam implementasinya di Desa Sinsingon, masih ditemukan berbagai permasalahan, antara lain rendahnya kapasitas aparatur desa dalam tata kelola anggaran, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dalam mengkaji sejauh mana pelaksanaan program dana desa apakah telah memenuhi prinsip-prinsip hukum, transparansi, kesesuaian akuntabilitas, administratif. partisipasi, Hasil seperti serta penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya pelaksanaan sesuai regulasi, masih banyak aspek yang belum optimal, termasuk lemahnya pengawasan internal dan eksternal serta belum maksimalnya peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan sistem pengawasan, serta sosialisasi hukum kepada masyarakat desa sebagai langkah konkret dalam mewujudkan pengelolaan dana desa yang bersih, transparan, dan sesuai hukum. Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Dana Desa, Desa Sinsingon, Akuntabilitas, Pemerintahan Desa, Partisipasi Masyarakat.
SANKSI TERHADAP PELAKU PEMALSUAN DOKUMEN DALAM KEGIATAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH LAUT SULAWESI UTARA
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum yang berkaitan dengan usaha dibidang perikanan menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas UU No.31 Tahun 2004 tenteng Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No.17 Tahun 2006 tentang Usaha Perikanan Tangkap dan untuk mengkaji dan menganalisis tentang penerapan sanksi terhadap pelaku pemalsuan dokumen dalam usaha penangkapan ikan di wilayah laut Sulawesi Utara. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Secara yuridis formal, pengaturan hukum tentang usaha di bidang perikanan di Indonesia dasar utamanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. 2. Pelaku pemalsuan dokumen dalam usaha penangkapan ikan di Laut Sulawesi Utara dapat dikenakan sanksi pidana. Secara khusus, sanksi terhadap pemalsuan dokumen izin penangkapan ikan diatur dalam hukum pidana sebagaimana ketentuan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa Pelaku pemalsuan surat izin dapat dikenakan pidana penjara paling lama 6 tahun. Kata Kunci : pemalsuan dokumen, penangkapan ikan, Sulawesi Utara
PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PENJUALAN MINYAK GORENG DALAM KEMASAN YANG TIDAK SESUAI TAKARAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
Minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat Indonesia yang peredarannya harus memenuhi standar mutu, keamanan, dan ketepatan takaran. Namu dalam praktiknya masih ditemukan penjualan minyak goreng dalam kemasan yang tidak sesuai dengan takaran sebagaimana tercantum pada label, yang berpotensi merugikan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai perlindungan konsumen atas penjualan minyak goreng dalam kemasan yang tidak sesuai takaran serta mengkaji penerapan hukum dalam melindungi konsumen terhadap praktik tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur secara tegas larangan bagi pelaku usaha untuk memperdagangkan barang yang tidak sesuai takaran dan memberikan informasi yang menyesatkan. Selain itu, penerapan hukum dilakukan melalui mekanisme pengawasan metrologi legal, pemberian sanksi administratif, perdata, dan pidana, serta peran lembaga perlindungan konsumen. Namun demikian, penegakan hukum masih menghadapi kendala berupa lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran konsumen. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan pemerintah dan peningkatan edukasi konsumen guna mewujudkan perlindungan konsumen yang efektif dan berkeadilan. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Minyak Goreng, Takaran, Pelaku Usaha, Undang-Undang Perlindungan Konsumen
PENGATURAN PAJAK ATAS TRANSAKSI PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (PMSE) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN
Perkembangan ekonomi digital telah mendorong peningkatan aktivitas perdagangan melalui sistem elektronik (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik/PMSE) yang bersifat lintas batas dan berbasis teknologi informasi. Kondisi ini menimbulkan tantangan baru dalam sistem perpajakan nasional, khususnya terkait pemungutan pajak atas transaksi digital. Pemerintah Indonesia merespons perkembangan tersebut dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mengatur mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas PMSE. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pajak atas transaksi PMSE serta mengkaji pelaksanaan mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas transaksi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pajak PMSE dalam UU HPP telah memberikan dasar hukum yang kuat dan adaptif terhadap ekonomi digital. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai tantangan, antara lain keterbatasan pengawasan transaksi lintas negara, perbedaan kapasitas teknologi pelaku usaha, serta potensi ketidakpatuhan pajak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan dan kerja sama internasional guna meningkatkan efektivitas pemungutan pajak PMSE. Kata Kunci: Pajak Digital, PMSE, PPN, Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS DAN INTEGRITAS BAGI PETUGAS IMIGRASI DALAM MELAKSANAKAN PENEGAKAN HUKUM IMIGRASI DI KOTA MANADO
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pengawasan dan pemeriksaan pejabat imigrasi menurut prinsip akuntabilitas dan integritas terhadap warga negara asing yang masuk keluar wilayah Kota Manado dan bagaimana penegakan hukum oleh Pejabat Imigrasi di Kota Manado jika didapati warga negara asing melakukan pelanggaran keimigrasian. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Bentuk pengawasan keimigrasian adalah warga negara Indonesia yang berada di dalam ataupun di luar Wilayah Indonesia dan warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia. Terhadap orang asing pengawasan dibidang Keimigrasian dilaksanakan berdasarkan prinsip selektif (selective policy). Pengawasan keimigrasian terhadap orang asing dilakukan pada saat Permohonan visa; Masuk atau keluar Wilayah Indonesia; Pemberian Izin Tinggal; Berada dan melakukan kegiatan di Wilayah Indonesia. Pengawasan terhadap orang asing meliputi dua jenis yaitu pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. 2. Dalam keimigrasian penegakan hukum terlaksana melalui 2 cara yakni melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) dan melakukan proses hukum Justitia menurut Hukum Acara Pidana. Kata kunci: Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Integritas, Petugas Imigrasi, Penegakan Hukum Imigrasi, Di Kota Manado
PENERAPAN DISPUTE SETTLEMENT BODY WORLD TRADE ORGANIZATION DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDAGANGAN INTERNASIONAL ANTARA INDONESIA DAN UNI EROPA TERKAIT LARANGAN EKSPOR BIJI NIKEL.
World Trade Organization (WTO) merupakan organisasi perdagangan internasional yang berperan dominan dalam membentuk aturan serta kebijakan perdagangan global, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa antarnegara anggota. Indonesia sebagai anggota WTO sejak diratifikasinya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 memiliki kewajiban untuk menyesuaikan kebijakan nasionalnya dengan ketentuan WTO. Salah satu kebijakan strategis yang diambil pemerintah Indonesia adalah larangan ekspor bijih nikel sebagai bagian dari upaya hilirisasi dan konservasi sumber daya alam. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan cadangan nikel nasional serta meningkatkan nilai tambah melalui pengolahan dalam negeri. Namun, kebijakan tersebut memicu sengketa dagang dengan Uni Eropa yang menilai bahwa larangan ekspor bijih nikel melanggar ketentuan Pasal XI ayat (1) GATT 1994 serta prinsip Most Favoured Nation (MFN). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian kebijakan larangan ekspor bijih nikel Indonesia dengan ketentuan WTO, khususnya dalam perspektif pengecualian umum Pasal XX huruf (g) dan (i) GATT 1994. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji dasar hukum, ruang lingkup, serta penerapan klausul pengecualian tersebut sebagai justifikasi kebijakan nasional Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal XX GATT 1994 memberikan ruang bagi negara untuk melindungi sumber daya alam strategis dan memenuhi kebutuhan domestik, sepanjang kebijakan tersebut memenuhi persyaratan substansial dan ketentuan chapeau Pasal XX. Dengan demikian, kebijakan larangan ekspor bijih nikel Indonesia mencerminkan upaya menyeimbangkan kepentingan nasional dengan komitmen liberalisasi perdagangan internasional dalam kerangka hukum WTO. Kata Kunci : World Trade Organization; Larangan Ekspor Bijih Nikel; GATT 1994; Pasal XX GATT; Sengketa Perdagangan Internasional; Hilirisasi Mineral.
GANTI RUGI OLEH PEMERINTAH DAERAH BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK PEMBANGUNAN JALAN TOL (MANADO-BITUNG)
Pembangunan Jalan Tol Manado–Bitung sebagai Proyek Strategis Nasional membawa dampak signifikan terhadap masyarakat, khususnya terkait pengadaan tanah dan pemberian ganti rugi. Keterlibatan pemerintah daerah dalam proses pemberian ganti rugi menimbulkan persoalan hukum tersendiri, terutama mengenai pemenuhan hak-hak masyarakat terdampak dan kesesuaian pelaksanaannya dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak-hak Masyarakat terdampak pembangunan Jalan Tol Manado–Bitung serta mengkaji bentuk ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, mekanisme pengadaan tanah dan pemberian ganti rugi telah memiliki dasar hukum yang jelas, namun dalam praktik masih ditemukan kendala seperti perbedaan penilaian nilai ganti rugi, status tanah yang belum bersertifikat, serta lemahnya tahapan perencanaan dan sosialisasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran pemerintah daerah dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat terdampak. Kata kunci: ganti rugi, pengadaan tanah, pemerintah daerah, jalan tol Manado–Bitung.
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan restorative justice dalam tindak pidana pencurian dan untuk mengetahui dan memahami penerapan restorative justice terhadap tindak pidana pencurian. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Restorative justice dalam tindak pidana pencurian merupakan wujud pembaharuan hukum pidana Indonesia yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pengaturannya telah memiliki dasar hukum kuat melalui UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 11 Tahun 2012, Perja No. 15 Tahun 2020, dan Perkap No. 8 Tahun 2021 yang sejalan dengan nilai Pancasila dan prinsip negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. 2. Penerapan restorative justice terbukti efektif dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian secara damai, mengurangi beban perkara di pengadilan, serta memulihkan hubungan sosial. Keberhasilannya bergantung pada profesionalitas aparat penegak hukum dan dukungan masyarakat agar prinsip keadilan tidak disalahgunakan. Kata Kunci : restorative justice, tindak pidana pencurian
TINJAUAN KOMPARATIF REGULASI KEAMANAN ARTIFICIAL NTELLIGENCE ANTARA INDONESIA DAN KOREA SELATAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan pengaturan regulasi keamanan Artificial Intelligence dan untuk mengetahui komparasi regulasi keamanan Artificial Intelligence antara Indonesia dan Korea Selatan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Saat ini, pengaturan penggunaan teknologi digital, termasuk AI, masih bergantung pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE). Surat Edaran Menkominfo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, non-diskriminasi, dan perlindungan hak asasi manusia. 2. Perbandingan antara Indonesia dan Korea Selatan dalam pengaturan regulasi keamanan Artificial Intelligence (AI) menunjukkan perbedaan yang cukup mencolok dalam hal kematangan kebijakan, kejelasan norma hukum, dan kesiapan infrastruktur pendukung. Korea Selatan telah menempatkan AI sebagai prioritas strategis nasional dengan melahirkan AI Basic Act 2024, sebuah undang-undang komprehensif yang menjadi dasar pengembangan, penerapan, dan pengawasan teknologi kecerdasan buatan. Regulasi tersebut tidak hanya mengatur aspek teknis, tetapi juga menekankan transparansi, akuntabilitas, dan klasifikasi risiko AI berdasarkan tingkat dampaknya terhadap masyarakat. Sementara itu, Indonesia hingga kini masih berada pada tahap awal, dengan regulasi yang bersifat parsial dan sektoral, seperti Surat Edaran Etika AI No. 9 Tahun 2023, UU ITE, dan UU PDP, yang belum sepenuhnya menjawab kompleksitas tantangan keamanan AI di lapangan. Kata Kunci : keamanan artificial ntelligence, Indonesia, Korea Selatan
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana penelantaran yang dilakukan oleh orang tua serta pertanggungjawaban hukum pelaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Penelitian ini menelaah Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 27/Pid.B/2020/PN Blk, di mana terdakwa terbukti melakukan penelantaran anak karena tekanan sosial dan rasa takut akibat kehamilan di luar nikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban penelantaran mencakup upaya preventif, represif, dan rehabilitatif. Meskipun Indonesia telah memiliki regulasi komprehensif mengenai perlindungan anak, implementasinya masih menghadapi kendala berupa rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya penegakan hukum, serta keterbatasan sumber daya lembaga perlindungan anak. Dalam kasus tersebut, hakim menerapkan asas kesalahan proporsionalitas (schuld) pidana dan dengan menjatuhkan pidana lima bulan penjara terhadap terdakwa, mempertimbangkan faktor kemanusiaan dan psikologis. Penegakan hukum yang humanis dan berkeadilan diharapkan dapat memperkuat perlindungan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak penuh atas kesejahteraan dan keselamatan. Kata kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Penelantaran Anak, Pertanggungjawaban Hukum, Undang-Undang Perlindungan Anak.
PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MANADO
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berdasarkan standar ISO 37001:2016 pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado dan menilai keselarasan implementasinya dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang menggabungkan analisis normatif dan temuan faktual melalui wawancara serta observasi, penelitian ini menunjukkan bahwa PTUN Manado telah mengadopsi sejumlah instrumen SMAP, antara lain kebijakan anti-penyuapan, mekanisme pengaduan, audit internal, serta digitalisasi pembayaran untuk meminimalkan risiko penyimpangan. Meskipun demikian, efektivitas implementasi masih dipengaruhi oleh tingkat pemahaman aparatur dan kesiapan infrastruktur. Secara keseluruhan, penerapan SMAP di PTUN Manado telah mencerminkan komitmen institusi dalam memperkuat integritas serta mendorong kepatuhan terhadap prinsip-prinsip anti-penyuapan sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum positif. Kata kunci: SMAP, PTUN Manado, ISO 37001:2016, Tindak Pidana Korupsi.
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMBERITAAN INFORMASI KELIRU YANG MERUGIKAN SESEORANG
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui, serta memahami kajian yuridis terhadap pemberitaan informasi keliru yang merugikan seseorang dan untuk mengetahui, serta memahami sanksi bagi wartawan atas pemberitaan informasi yang keliru. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 2. Kajian yuridis terhadap pemberitaan informasi keliru yang merugikan seseorang menunjukkan, bahwa keduanya adalah mekanisme hukum dalam Undang-Undang Pers untuk mengoreksi informasi keliru, dimana merugikan nama baik. Hak Jawab digunakan untuk menyanggah pemberitaan yang merugikan, dan bertentangan dengan fakta. Hak Koreksi di sisi lain, digunakan untuk mengoreksi kekeliruan fakta, dan data teknis dalam pemberitaan. Kewajiban media untuk melayani kedua hak ini bertujuan untuk melindungi nama baik individu, atau kelompok, dan menjaga kredibilitas pers, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Pers. 2. Sanksi bagi wartawan yang menyebarkan informasi keliru dengan demikian bervariasi, mulai dari sanksi internal, seperti kewajiban meminta maaf, dan ralat, hingga sanksi hukum pidana, serta denda bagi perusahaan pers jika tidak memenuhi Hak Jawab. Sanksi ini diatur dalam Undang-Undang Pers, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kata Kunci : informasi keliru, merugikan seseorang
PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PERUSAHAN PERTAMBANGAN TERHADAP PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI SULAWESI UTARA
Pengelolaan lingkungan hidup termasuk sumber daya alam, menjadi sarana penting untuk mencapai terwujudnya kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Lingkungan hidup dikelola dengan prinsip melestarikan fungsi lingkungan yang serasi, selaras, dan seimbang untuk menunjang Pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. Kehidupan manusia tidak akan pernah lepas dari lingkungan. Eksistensi kehidupan manusia sangat bergantung pada lingkungan. Pertambangan merupakan salah satu sektor industri yang memiliki peran penting dalam perekonomian global, termasuk di Indonesia. Sebagai sumber utama bahan baku industri dan energi, aktivitas pertambangan memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi oleh karenanya hukum dan regulasi mampu memastikan operasi pertambangan dilakukan secara bertanggung jawab, aman, dan berkelanjutan, melindungi lingkungan dan masyarakat sekitar. Dalam perkembangan ekonomi, industri pertambangan memegang peranan yang sangat penting. Banyak sumber-sumber daya mineral seperti emas, batu bara, nikel, dan minyak bumi yang dapat menjadi sumber penghasilan atau dapat menambah lapangan pekerjaan. Namun, aktivitas ini juga membawa banyak sekali dampak buruk yang sangat signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Eksploitasi sumber daya alam yang tidak bertanggung jawab dan pengelolaan yang tidak sesuai dengan prosedur sering kali menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti deforestasi, pencemaran air dan punahnya keanekaragaman hayati yang menjadi salah satu permasalahan di negara kita. Banyak pula muncul konflik-konflik sosial yang terjadi antara masyarakat lokal dan pertambangan. Selain itu pelanggaran hak asasi manusia juga sering terjadi. Dalam banyak kasus yang ada, masyarakat lokal dan kelompok rentan menjadi korban perampasan lahan, pencemaran lingkungan, eksploitasi tenaga kerja, hingga tindakan intimidasi dan kekerasan. Hal ini mencerminkan perlunya perhatian serius terhadap penerapan etika dalam pertambangan untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia dan menciptakan praktik yang lebih bertanggung jawab. Kata Kunci: Hukum Perdata, Perusahaan, Pertambangan, Lingkungan Hidup.
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI LEMBAGA QUASI LEGISLATIVE: STUDI TERHADAP PUTUSAN YANG BERSIFAT ADDITIVE DAN INTERPRETATIVE
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum dan batasan konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan yang bersifat additive dan interpretative dan mengetahui bagaimana akibat hukum dari praktik Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga quasi-legislatif terhadap sistem pembentukan hukum dan prinsip pemisahan kekuasaan dalam ketatanegaraan Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Mahkamah Konstitusi memiliki dasar hukum yang kuat dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah KonstitusiMeskipun demikian, batas konstitusional peran MK tetap ditegaskan: Mahkamah tidak boleh menciptakan norma baru di luar konteks konstitusi atau menggantikan fungsi legislasi DPR. Dengan kata lain, praktik putusan additive dan interpretative harus dipahami sebagai bentuk penegakan supremasi konstitusi, bukan pelanggaran terhadap prinsip separation of powers. 2. Praktik Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga quasi-legislative membawa beberapa akibat hukum yang signifikan. Pertama, terjadi pergeseran paradigma pembentukan hukum nasional dari dominasi kekuasaan legislatif menuju model kolaboratif antara legislatif dan yudikatif. Kedua, fungsi quasi-legislative MK memperkuat supremasi konstitusi dan prinsip rule of law dalam pembentukan hukum nasional. Ketiga, dari perspektif prinsip pemisahan kekuasaan (separation of powers), praktik ini menunjukkan adanya reinterpretasi terhadap hubungan antar lembaga negara. Kata Kunci : mahkamah konstitusi, lembaga quasi-legislative, putusan yang bersifat additive dan interpretative
KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS DI PAPUA
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, serta memahami pengaturan tentang otonomi khusus di Papua dan untuk mengetahui, serta memahami penerapan otonomi khusus di Papua. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan tentang otonomi khusus di Papua memberikan kewenangan lebih besar kepada Pemerintah Daerah Papua untuk mengatur, dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri, termasuk alokasi dana khusus yang diprioritaskan untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi. Pemerintah Pusat memberikan dana otonomi khusus yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dana ini dialokasikan untuk membiayai program-program strategis yang diprioritaskan pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi. Selain itu, Njuga diatur peran lembaga-lembaga, seperti Majelis Rakyat Papua untuk mewakili kepentingan masyarakat asli Papua. 2. Penerapan otonomi khusus di Papua bertujuan untuk mempercepat pembangunan, memberdayakan masyarakat asli, dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pemberian kewenangan lebih luas kepada daerah, termasuk pengelolaan Sumber Daya Alam, juga pemanfaatan <a href="https://www.google.com/search?q=Dana+Otonomi+Khusus+%28Dana+Otsus%29&sca_esv=2b402440a197c26d&ei=6R0EafCaCZqNseMP5c2MmQo&ved=2ahUKEwiO872Nss2QAxWfR2wGHYbYGA4QgK4QegQIARAB&uact=5&oq=Penerapan+otonomi+khusus+di+Papua&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiIVBlbmVyYXBhbiBvdG9ub21pIGtodXN1cyBkaSBQYXB1YTIQEC4YAxi0AhjqAhiPAdgBATIQEAAYAxi0AhjqAhiPAdgBATISEAAYAxi0AhjqAhgKGI8B2AEBMhAQABgDGLQCGOoCGI8B2AEBMhAQABgDGLQCGOoCGI8B2AEBMhAQABgDGLQCGOoCGI8B2AEBMhAQABgDGLQCGOoCGI8B2AEBMhAQABgDGLQCGOoCGI8B2AEBMhAQLhgDGLQCGOoCGI8B2AEBMhAQABgDGLQCGOoCGI8B2AEBSKgpUNMIWLojcAF4AZABAJgBAKABAKoBALgBA8gBAPgBAfgBApgCAaACiwGoAgqYA4sB8QXvlf2V1w15YboGBAgBGAqSBwMwLjGgBwCyBwC4BwDCBwM2LTHIB30&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfAG85RXL8cWtnfrdE4rqR4PWOKugRmvMXCs97PYSq1Ef1EJDw2GGckbsXNPMz5myfksTo2d2Uy7nY3on9hXHFKoljw2z6KtTk-UjxYhKQO1OcvNkuR9_rxYGHlljbX1Y2mq21rOcoJo-eaUCAvbEYGf8V3wS6bJ4sr6ZEskRtwmj1Lrqsmr9SXhJbpvzu6b6htN&csui=3">Dana Otonomi Khusus. <a href="https://www.google.com/search?q=Dana+Otonomi+Khusus+%28Dana+Otsus%29&sca_esv=2b402440a197c26d&ei=6R0EafCaCZqNseMP5c2MmQo&ved=2ahUKEwiO872Nss2QAxWfR2wGHYbYGA4QgK4QegQIARAB&uact=5&oq=Penerapan+otonomi+khusus+di+Papua&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiIVBlbmVyYXBhbiBvdG9ub21pIGtodXN1cyBkaSBQYXB1YTIQEC4YAxi0AhjqAhiPAdgBATIQEAAYAxi0AhjqAhiPAdgBATISEAAYAxi0AhjqAhgKGI8B2AEBMhAQABgDGLQCGOoCGI8B2AEBMhAQABgDGLQCGOoCGI8B2AEBMhAQABgDGLQCGOoCGI8B2AEBMhAQABgDGLQCGOoCGI8B2AEBMhAQABgDGLQCGOoCGI8B2AEBMhAQLhgDGLQCGOoCGI8B2AEBMhAQABgDGLQCGOoCGI8B2AEBSKgpUNMIWLojcAF4AZABAJgBAKABAKoBALgBA8gBAPgBAfgBApgCAaACiwGoAgqYA4sB8QXvlf2V1w15YboGBAgBGAqSBwMwLjGgBwCyBwC4BwDCBwM2LTHIB30&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfAG85RXL8cWtnfrdE4rqR4PWOKugRmvMXCs97PYSq1Ef1EJDw2GGckbsXNPMz5myfksTo2d2Uy7nY3on9hXHFKoljw2z6KtTk-UjxYhKQO1OcvNkuR9_rxYGHlljbX1Y2mq21rOcoJo-eaUCAvbEYGf8V3wS6bJ4sr6ZEskRtwmj1Lrqsmr9SXhJbpvzu6b6htN&csui=3">Dana Otonomi Khusus diprioritaskan untuk pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan infrastruktur. Implementasinya namun demikian, menghadapi tantangan, seperti belum maksimalnya peningkatan kesejahteraan, kesenjangan pembangunan, serta permasalahan tata kelola, dan pendampingan dari Pemerintah Pusat. Kata Kunci : otonomi khusus, papua
PENGATURAN HUKUM MENGENAI PENERTIBAN KAWASAN DAN TANAH TERLANTAR MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2021
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pengaturan Hukum Mengenai Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021. Metode peneilitian yang digunakan pada penilitian ini yaitu metode penilitian yuridis normatif, yakni penilitian hukum kepustakaan yang dilakukan cara meniliti bahan – bahan kepustakaan atau data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PP 20/2021 memperkuat upaya negara dalam mengoptimalkan pemanfataan tanah melalui penegasan definisi tanah terlantar, penataan prosedur penertiban, dan pemberian kewenangan yang lebih jelas kepada Kementrian ATR/BPN. Namun, impelementasi di lapangan masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan data pertanahan, lemahnya pengawasan dan potensi sengketa dengan pemegang hak. Peniltian ini menyimpulkan bahwa pengaturan dalam PP 20/2021 telah memberikan landasan hukum yang memadai, tetapi efektivitasnya membutuhkan peningkatan koordinasi, transparasi, serta konsistensi dalam penegakan hukum. Kata kunci: Penertiban Tanah Terlantar, PP 20/2021, Pertanahan.
KAJIAN HUKUM LARANGAN PENGGUNAAN GAWAI DI SUKU KAJANG AMMATOA SULAWESI SELATAN BERDASARKAN HUKUM ADAT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum positif terhadap larangan penggunaan gawai di Suku Kajang Ammatoa Sulawesi Selatan dan untuk mengetahui upaya harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif dalam kaitannya dengan pemenuhan hak-hak konstitusional masyarakat atas akses terhadap informasi dan teknologi. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Hukum positif pada prinsipnya membebaskan masyarakat adat untuk membuat aturan adatnya, asal tidak melanggar hak-hak dasar individu. Namun, dikarenakan larangan penggunaan gawai ini dinilai membatasi hak-hak konstitusional masyarakat untuk berkembang dan memperoleh pengetahuan dari teknologi khususnya gawai, yang merugikan masyarakat adatnya sendiri, sehingga diperlukan peninjauan serta pembatasan keberlakuannya. 2. Upaya harmonisasi antara larangan adat penggunaan gawai di Suku Kajang dan prinsip hukum positif pada dasarnya dapat dicapai dengan memberikan edukasi bahwa teknologi tidak dimaksudkan untuk menggerus adat, melainkan dapat dibatasi penggunaannya untuk kepentingan esensial seperti pendidikan, kesehatan, komunikasi darurat, serta pelestarian budaya. Melalui dialog partisipatif, perumusan kelonggaran, pemanfaatan secara selektif untuk kesejahteraan, pengawasan bersama, serta pelibatan generasi muda sebagai agen perubahan, hukum adat dan hukum positif tidak lagi diposisikan sebagai dua kutub yang bertentangan, tetapi sebagai sistem yang dapat saling melengkapi demi menjaga identitas budaya sekaligus memenuhi hak-hak konstitusional masyarakat Kajang. Kata Kunci : penggunaan gawai, suku kajang ammatoa sulawesi selatan, hukum adat
SANKSI HUKUM TERHADAP PELANGGARAN KEWAJIBAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG DI INDONESIA
Penelitian ini menganalisis problematika penegakan hukum terhadap pelanggaran kewajiban reklamasi dan pascatambang di Indonesia, sebuah isu krusial yang menempatkan prinsip kedaulatan sumber daya alam berhadapan dengan realitas degradasi lingkungan. Meskipun Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan pengelolaan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat, sektor pertambangan sering kali menunjukkan "dua wajah": kontribusi ekonomi yang signifikan di satu sisi, dan kerusakan ekosistem yang bersifat irreversible di sisi lain akibat pengabaian kewajiban pemulihan lahan. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus untuk membedah efektivitas sanksi multidimensi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 (Perubahan atas UU Minerba) dan regulasi terkait lainnya. Kata Kunci : Sanksi Hukum, Reklamasi, Pascatambang, Pertambangan Mineral dan Batubara, Penegakan Hukum Lingkungan
PUTUSAN PENGADILAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENIPUAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum tindak pidana penipuan dan untuk mengetahui dan memahami penerapan hukum terhadap tindak pidana penipuan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana penipuan di Indonesia telah diatur secara tegas dalam hukum pidana, yang memberikan dasar untuk menindak setiap perbuatan menipu yang merugikan orang lain. Meskipun aturan tersebut sudah jelas secara normatif, dalam praktiknya masih terdapat kendala, terutama dalam pembuktian unsur penipuan yang bersifat subjektif. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai perbedaan antara penipuan dan wanprestasi sering menimbulkan kesalahpahaman dalam pelaporan. Oleh karena itu, diperlukan ketegasan dan pemahaman yang lebih baik dari aparat penegak hukum agar perlindungan hukum bagi masyarakat dapat terlaksana secara optimal. 2. Dalam penerapan hukum terhadap tindak pidana penipuan, hakim sebaiknya tidak hanya menekankan aspek pemidanaan terhadap pelaku, tetapi juga memperhatikan pemulihan hak-hak korban. Upaya ini dapat dilakukan melalui pemberian ganti rugi atau mekanisme hukum lain yang bertujuan memulihkan kerugian korban secara materiil. Selain itu, jaksa dan penyidik perlu lebih teliti dalam mengumpulkan bukti yang menunjukkan adanya unsur tipu muslihat agar putusan yang dijatuhkan benar-benar adil dan memberikan efek jera. Dengan demikian, penerapan hukum terhadap tindak pidana penipuan diharapkan dapat mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi semua pihak, khususnya korban. Kata Kunci : tindak pidana penipuan
IMPLIKASI HUKUM PEMBAGIAN HARTA WARISAN TANPA WASIAT OLEH AHLI WARIS (STUDI KASUS PUTUSAN PADA KASASI MA NOMOR 2726 K/Pdt/2016 TANGGAL 14 DESEMBER 2016)
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami pengaturan pembagian harta warisan menurut KUHPer dan untuk mengetahui dan memahami terkait penyelesaian sengketa warisan yang tidak dilaksanakan melalui wasiat oleh ahli waris. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Pembagian harta warisan menurut KUH Perdata hanya dapat terjadi karena kematian. pembagian harta waris menurut hukum perdata dapat dilakukan dengan dua cara, antara lain yaitu berdasarkan ketentuan undang-undang atau ab-intestato yang mana ahli waris telah diatur dalam undang-undang untuk mendapatkan bagian dari warisan karena adanya hubungan kekeluargaan atau hubungan darah dengan orang yang meninggal. Dan yang kedua adakah Berdasarkan testament atau wasiat yang mana ahli waris ditunjuk atau ditetapkan dalam surat wasiat yang ditinggalkan. 2. Penyelesaian Sengketa Warisan dapat di tempuh lewat jalur pengadilan dan diluar pengadilan, Penyelesaian Sengketa dijalut pengadilan dapat ditempuh berdasarkan status keperdataan, salah satu contoh penyelesaian sengketa di pengadilan adalah pada putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2726 K/Pdt/2016, pada putisan tersebut warisan Tidak Dilaksanakan Melalui Wasiat Oleh Ahli Waris, Sedangkan penyelesaian sengketeta diluar pengadilan mempunyai atau berlatar belakang Indonesian Legal Culture (musyawarah, komunal dan atau consensus kolektif) atau yang lebih mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat mencapai tujuan kedamaian diantara beberapa pihak yang bermasalah seperti pembagian harta waris yang orang tuanya sudah meninggal duni dan tidak memberikan wasiat. Kata Kunci : pembagian harta warisan, tanpa wasiat
PENEGAKAN HUKUM BAGI PENGASUH YANG MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DI INDONESIA
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum ketenagakerjaan di Indonesia mengatur status pengasuh anak sebagai tenaga kerja dan untuk mengetahui proses penegakkan hukum bagi pengasuh yang melakukan kekerasan terhadap anak yang ada di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Penegakan hukum terhadap pengasuh yang melakukan kekerasan terhadap anak merupakan bentuk nyata perlindungan negara terhadap hak-hak anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Setiap bentuk kekerasan, baik Fisik, Psikis, maupun Penelantaran yang dilakukan oleh pengasuh, merupakan Tindak Pidana yang dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 76C jo. Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak serta kententuan Pidana dalam KUHP, setiap orang yang melakukan kekerasan terhadap anak dapat dijatuhi hukuman pidana, tanpa memandang status sosial atau hubungan kerja dengan anak tersebut. 2. Proses penegakan hukum telah diatur dengan jelas melalui sistem Peradilan Pidana, namun pelaksanaannya masih menghadapi tantangan seperti minimnya pelaporan, lemahnya pengawasan, dan kesulitan pembuktian. Oleh karena itu, penegakan hukum perlu diiringi dengan pencegahan, sosialisasi hukum, serta peningkatan kapasitas aparat dan masyarakat agar hak-hak anak dapat terlindungi secara maksimal. Kata Kunci : pengasuh, kekerasan anak
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM MENGUNGGAH POSTINGAN DI MEDIA SOSIAL TERKAIT JASA KLINIK KECANTIKAN YANG MELAKUKAN PRAKTIK KLAIM BERLEBIHAN MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA
Penelitian ini berfokus dalam suatu isu hukum yang krusial dalam perkembangan teknologi saat ini, yaitu mengenai perlindungan konsumen dalam mengunggah postingan di media sosial terkait jasa yang khususnya melakukan klaim jasa yang berlebihan (overclaim) yang diunggah melalui media sosial milik pribadi. Perkembangan teknologi informasi telah menjadikan media sosial sebagai arena utama promosi dan berbisnis, namun dalam perkembangan yang begitu pesat terdapat juga potensi timbulnya kerugian bagi konsumen akibat informasi yang menyesatkan, yang dalam hal ini sudah tidak sesuai lagi dengan apa yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mana dalam satu poin pasal ini memberikan hak kepada konsumen yang berhak untuk menerima informasi yang sebenarn-benarnya terkait produk/jasa yang dibeli. Media Sosial merupakan tempat untuk bersosial dan menjadi tempat untuk mengungkapkan perasaan ataupun keadaan-keadaan tertentu, salah satunya digunakan oleh Konsumen, yang sering kali menggunakan media sosial untuk menyuarakan kekecewaan, dari hal tersebut melahirkan pertanyaan mengenai batasan dan implikasi hukum dari unggahan tersebut, baik bagi konsumen maupun pelaku usaha. Perlindungan bagi konsumen adalah hal yang sangat penting untuk diperjuangkan, konsumen yang menggunakan haknya untuk bersuara atas haknya yang tidak terpenuhi, akan tetapi diancam secara pidana atas dugaan pencemaran nama baik terhadap pelaku usaha. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Jasa Kecantikan.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP CYBER HARASSMENT DAN ONLINE GENDER BASED VIOLENCE
Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pengaturan Cyber Harassment dan Online Gender Based Violence di Indonesia dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana penegakan hukum terhadap kasus Cyber Harassment dan Online Gender Based Violence berdasarkan penerapan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dismpulkan: 1. Pengaturan hukum terhadap Cyber Harassment dan OGBV di Indonesia saat ini bersandar pada dua instrumen utama, yaitu UU ITE dan UU TPKS. UU ITE cenderung melihat pelecehan siber melalui kacamata "kesusilaan" dan "pencemaran nama baik" yang bersifat netral gender, sehingga sering kali gagal menangkap esensi kekerasan berbasis gender dan berisiko mengkriminalisasi korban. Sebaliknya, UU TPKS hadir sebagai progresivitas hukum yang secara spesifik mengatur Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) dengan paradigma yang berpusat pada perlindungan korban (victim-centered approach). 2. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku OGBV masih menghadapi hambatan besar yang bersifat multidimensional. Secara yuridis, terdapat ketidaksinkronan standar operasional prosedur antara UU ITE dan UU TPKS. Secara teknis, anonimitas pelaku di ruang siber dan sifat bukti digital yang mudah hilang (volatile) menyulitkan proses penyidikan. Secara sosiokultural, budaya patriarki yang kuat memicu fenomena victim-blaming di tingkat aparat penegak hukum maupun masyarakat, yang menyebabkan rendahnya angka pelaporan akibat stigma negatif dan trauma reviktimisasi. Kata kunci: Penegakan Hukum, Cyber Harassment, Online Gender Based Violence
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN SENJATA API OLEH OKNUM ANGGOTA TNI KEPADA MASYARAKAT SIPIL SEHINGGA MENINGGAL DUNIA
Penyalahgunaan senjata api oleh oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) terhadap masyarakat sipil merupakan isu serius yang melibatkan dimensi hukum, hak asasi manusia, dan akuntabilitas institusi militer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai penggunaan senjata api oleh anggota TNI serta bentuk pertanggungjawaban hukum ketika terjadi penyalahgunaan yang mengakibatkan kematian masyarakat sipil. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta berbagai laporan investigatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang mengatur penggunaan kekuatan oleh TNI, implementasinya masih menghadapi kendala akibat dualisme peradilan serta menitikberatkan pada sanksi internal dan tidak sepenuhnya memenuhi prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Diperlukan reformasi peradilan militer serta sinkronisasi Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Peradilan Militer guna memastikan penegakan hukum yang berkeadilan bagi korban sipil. Kata kunci: TNI, pertanggungjawaban hukum, penyalahgunaan senjata api, masyarakat sipil, peradilan militer.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA UJI KLINIS DALAM KASUS PENGGUNAAN OBAT EKSPERIMENTAL
Obat eksperimental merupakan obat yang telah melalui tahap uji praklinis dan memperoleh persetujuan Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk diuji pada manusia, namun belum diizinkan untuk dipasarkan atau diresepkan secara umum. Penggunaan obat eksperimental dalam pelayanan kesehatan menimbulkan implikasi hukum dan etika, khususnya terkait perlindungan hak pasien. Dokter sebagai tenaga medis memiliki kewenangan profesional yang harus dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, prinsip etika kedokteran, serta kaidah bioetika. Perlindungan hukum terhadap pasien menjadi aspek fundamental dalam sistem pelayanan kesehatan, terutama dalam menjamin hak atas keamanan, informasi, dan persetujuan tindakan medis (informed consent). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap pasien dalam kasus penggunaan obat eksperimental serta batasan wewenang dokter berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Hasil kajian menunjukkan bahwa penggunaan obat eksperimental wajib memenuhi prinsip etika medis, kaidah ilmiah, serta memperoleh persetujuan pasien secara sadar, sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia dan martabat pasien. Kata kunci: obat eksperimental, perlindungan hukum, pasien, etika kedokteran, bioetika.
PENEGAKAN HUKUM DAN HARMONISASI PERATURAN TENTANG PEREDARAN KONTEN YANG BERMUATAN PORNOGRAFI ANAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan merumuskan bentuk peredaran konten yang bermuatan pornografi anak dimedia sosial dan untuk mengkaji penegakan hukum serta harmonisasi aturan hukum terhadap peredaran konten yang bermuatan pornografi anak di media sosial. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Konten pornografi anak di media sosial merupakan bentuk eksploitasi seksual terhadap anak yang disebarluaskan atau diakses melalui platform digital. Bentuk bentuknya bisa sangat beragam baik secara eksplisit maupun terselubung. Penyebaran Eksploitasi Seksual dalam bentuk pornografi anak dapat dilakukan secara luas, melewati batas-batas negara melalui jaringan internet secara potensial menyebarkan dalam bentuk seperti konten visual eksplisit, Konten Visual Terselubung (Loli, CSAM yang “tersamar”), Teks Erotis atau Fantasi Seksual Terhadap Anak, . Life Streaming Eksploitasi Anak, Grooming dan Permintaan Konten, Deepfake dan AI-generated CSAM. 2. Tindakan penyebaran konten seksualitas anak diatas merupakan eksploitasi seksual terhadap anak yang populer disebut dengan ESKA atau Sexual Exploitation of Children melalui media soaial tersebut adalah sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak. Pelanggaran tersebut terdiri dari kekerasan seksual anak oleh orang ketiga, atau orang-orang sesama anak. Penegakan hukumnya dengan menerapkan Undang Undang Pornografi, Junto Undang Undang ITE, Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang Undang perlindungan Anak dengan ancaman hukuman penjara minimal 6 Tahun Penjara dan atau Hukuman Denda Rp 1.000.000.000,- Kata Kunci : harmonisasi peraturan, peredaran konten yang bermuatan pornografi anak
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS SABU
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu dan untuk mengetahui dan memahami tentang penerapan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu berdasarkan studi kasus nomor 299/Pid.Sus/2024/PN MND. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan hukum terhadap penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu di Indonesia telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pengaturan hukum dalam Undang-Undang Narkotika menganut dua pendekatan yang saling melengkapi, yaitu pendekatan represif melalui pengenaan sanksi pidana berat terhadap pelaku peredaran gelap narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 116, serta pendekatan rehabilitatif melalui pengaturan penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dalam Pasal 127 yang dikaitkan dengan kewajiban rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 54. 2. Penerapan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu berdasarkan Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN MND secara yuridis telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Majelis Hakim dalam perkara tersebut menerapkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 karena seluruh unsur delik terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta hukum di persidangan. Kata Kunci : penyalahgunaan, narkotika, sabu
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP INFLUENCER YANG MEMUAT KONTEN JUDI ONLINE DI MEDIA SOSIAL
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami pertanggungjawaban pidana influencer yang memuat konten judi online di media sosial dan untuk mengkaji dan memahami dasar pertimbangan hakim dalam pengambilan putusan pengadilan negeri No.2404/Pid.Sus/2024/PN Mdn. Medan Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pertanggungjawaban pidana influencer atas konten bermuatan judi telah diatur dalam Pasal 426 KUHP, 427 KUHP dan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menegaskan bahwa perjudian di Indonesia merupakan Tindakan yang illegal, bukan hanya pemain judi online tetapi juga termasuk semua orang yang membuat maupun menpromosikannya karena tidak sejalan dengan hukum positif di Indonesia. Namun, di Indonesia sendiri masih kurangnya kesadaran dan penyuluhan mengenai bahaya judi online itu sendiri, sehingga masih banyak orang yang tergiur dengan keuntungan yang instan tanpa memikirkan dampak negatif yang muncul. 2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana permuatan konten judi online di Media sosial dalam putusan pengadilan negeri Medan No.2404/Pid.Sus/2024/PN Mdn yaitu secara yuridis tedapat alat bukti, keterangan saksi dan juga keterangan terdakwa, sehingga hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah memenuhi kedua unsur yang terdapat dalam pasal 27 ayat (2). Hal-hal yang meringankan terdakwa adalah terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya, terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa belum pernah dihukum. Kata Kunci : konten, influencer, judi online, media sosial
KEDUDUKAN HUKUM ADAT MONGONDOW TENTANG HAK MUTLAK PEWARIS DALAM HUKUM POSITIF
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, serta memahami pengaturan kedudukan hukum adat Mongondow tentang hak mutlak pewaris dalam hukum positif dan untuk mengetahui, serta penerapan hukum adat Mongondow tentang hak mutlak pewaris dalam hukum positif. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan kedudukan hukum adat Mongondow tentang hak mutlak pewaris dalam hukum positif mencerminkan hubungan yang dinamis antara sistem hukum adat, dan hukum nasional. Secara umum, hukum positif menghormati, dan mengakui keberadaan hukum adat, tetapi dalam beberapa kasus, hukum adat perlu disesuaikan dengan prinsip-prinsip hukum nasional. Hukum adat tidak mengenal legitieme portie, hanya persamaan hak terletak pada keturunan. Sistem hukum di Indonesia mengakui keberadaan hukum adat, termasuk hukum waris adat Mongondow, yang kedudukannya setara dengan hukum positif, selama tidak bertentangan dengannya. Hak mutlak pewaris (legitieme portie) adalah konsep yang dikenal dalam hukum perdata barat, bukan hukum adat. Konflik warisan yang tidak dapat diselesaikan secara adat, dapat dibawa ke Pengadilan. Pengadilan sering mempertimbangkan hukum adat berlaku, tetapi keputusannya harus tetap sejalan dengan prinsip hukum positif yang lebih tinggi. 2. Penerapan hukum adat Mongondow tentang hak mutlak pewaris dalam hukum positif menunjukkan adanya interaksi antara tradisi lokal yang dihormati dengan sistem hukum negara berlaku. Berdasarkan konteks ini, hukum positif (nasional) umumnya mengakui, dan menghormati hak-hak adat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip prinsip dasar yang diatur dalam konstitusi. Kata Kunci : Hukum Adat Mongondow, Hak Mutlak Pewaris
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan mengetahui dan memahami bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan bentuk konkret dari komitmen negara dalam memberantas korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Ketentuan dalam undang-undang tersebut mengandung asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dengan memberikan ruang bagi penegak hukum untuk menjatuhkan sanksi yang tegas dan proporsional, baik terhadap individu maupun badan hukum. Penerapan pidana yang tegas diharapkan menimbulkan efek jera sekaligus memperkuat integritas lembaga publik serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. 2. Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU Tipikor menunjukkan adanya kemajuan dalam hukum pidana modern yang tidak lagi berorientasi semata pada kesalahan individual. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan dalam pembuktian unsur kesalahan, penentuan niat korporasi, serta mekanisme penjatuhan sanksi. Diperlukan pendekatan yang lebih progresif melalui penerapan asas strict liability dan prinsip functional punishment agar penegakan hukum terhadap korporasi berjalan efektif, adil, dan tidak menghambat stabilitas ekonomi nasional. Kata Kunci : pertanggungjawaban, tindak pidana korupsi
LEGALITAS GANJA DALAM DUNIA MEDIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Legalitas Ganja Dalam Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia dan untuk mengetahui Penerapan Hukum Dalam Pelegalan Ganja Di Negara Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Ganja di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengklasifikasikan ganja sebagai narkotika Golongan I dan yang secara jelas dilarang dalam penggunaan komersil maupun medis. Dalam legalitasnya ganja hanya diperbolehkan dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan/ penelitian akademis sebagaimana di atur dalam Pasal 8 ayat (2), selanjutnya Pasal 12 memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan perizinan penelitian dan pengembangan narkotika. 2. Penerapan hukum terhadap pelegalan ganja di Indonesia secara tegas hanya memberikan ruang terbatas bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian ilmiah, sebagaimana diatur dalam UU Narkotika. Dalam konteks penerapannya, kasus Fidelis Arie Sudewarto menjadi contoh nyata bagaimana hukum masih diterapkan secara kaku terhadap penggunaan ganja di luar batas yang diatur undang-undang, meskipun dilakukan untuk tujuan kemanusiaan. Kasus tersebut menegaskan bahwa selama belum ada regulasi turunan yang mengatur penggunaan ganja medis secara eksplisit, penerapan hukum di Indonesia tetap berpegang pada batas legal yang diperuntukkan hanya bagi kepentingan penelitian ilmiah. Kata Kunci : legalitas, ganja, dunia medis
PENERAPAN HUKUM TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI — YOGYAKARTA, NOMOR 141/PDT.P/2023)
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum mengenai perkawinan beda agama di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan untuk mengidentifikasi penerapan hukum dalam mengatasi permasalahan perkawinan beda agama di Indonesia. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Pengaturan hukum perkawinan beda agama di Indonesia masih bersifa tidak seragam: secara normatif belum diatur secara tegas dalam Undang-Undang Perkawinan, tetapi secara administratif dapat diakui melalui mekanisme pencatatan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan putusan pengadilan. Kondisi ini menimbulkan tantangan bagi penegakan hukum dan perlunya sinkronisasi peraturan perundang-undangan agar memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang adil bagi seluruh warga negara. 2. Penerapan hukum mengenai perkawinan beda agama di Indonesia masih menghadapi dilema antara norma hukum positif yang berlandaskan pada prinsip religius dan tuntutan hak asasi manusia untuk memperoleh kebebasan dalam memilih pasangan hidup. Oleh karena itu, upaya penegakan hukum dalam hal ini perlu memperhatikan keseimbangan antara nilai nilai agama, moralitas masyarakat, dan prinsip konstitusional yang menjamin kebebasan beragama serta kesetaraan di hadapan hukum. Kata Kunci : perkawinan beda agama
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL SEBAGAI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL
Pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas intelektual sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual serta efektivitas penerapan tindakan rehabilitatif sebagai alternatif pemidanaan. Permasalahan ini menjadi penting karena penyandang disabilitas intelektual berada pada posisi hukum yang rentan dan sering kali tidak mampu memahami atau mengendalikan perbuatannya secara sadar. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo yang membebaskan pelaku dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 44 KUHP dan menjatuhkan tindakan perawatan. Analisis dilakukan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan yurisprudensi relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas intelektual harus didasarkan pada terpenuhinya unsur kesalahan, yang dalam banyak kasus tidak dapat dibuktikan karena keterbatasan kognitif pelaku. Selain itu, tindakan rehabilitatif dinilai lebih proporsional dan sesuai dengan prinsip keadilan substantif dibandingkan pemidanaan. Disarankan perlunya penyusunan pedoman teknis nasional mengenai pemeriksaan kapasitas bertanggung jawab. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Penyandang Disabilitas Intelektual, Pelaku Kekerasan Seksual
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN INTRAFAMILIAL ( STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 171/Pid.B/2024/PN Arm)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pembunuhan intrafamilial dan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku dalam tindak pidana pembunuhan intrafamilial di Tatelu. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pembunuhan intrafamilial dalam hukum pidana Indonesia tidak diatur sebagai delik khusus, melainkan tetap tunduk pada ketentuan umum Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP dengan berlandaskan asas geen straf zonder schuld. Hubungan keluarga tidak menghapus unsur delik maupun kesalahan, karena perlindungan terhadap nyawa bersifat universal. Namun, relasi keluarga, tekanan emosional, dan kondisi psikis pelaku tetap dipertimbangkan dalam menilai tingkat kesalahan dan menentukan berat-ringannya pidana, sehingga hukum pidana tetap menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. 2. Dalam hukum pidana Indonesia, pembunuhan terhadap anggota keluarga tidak diatur sebagai tindak pidana tersendiri, melainkan diproses berdasarkan ketentuan umum Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP dengan berlandaskan asas legalitas, asas kesalahan, dan asas pertanggungjawaban individual. Hubungan darah, perkawinan, atau relasi kekeluargaan tidak memengaruhi unsur delik maupun pertanggungjawaban pidana, karena perlindungan terhadap nyawa manusia bersifat universal dan setara. Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Arm menegaskan prinsip equality before the law, di mana relasi keluarga tidak menghapus pertanggungjawaban pidana dan hanya dipertimbangkan secara terbatas dalam penjatuhan pidana. Kata Kunci : pertanggungjawaban pidana, tindak pidana pembunuhan intrafamilial
TINJAUAN HUKUM TERHADAP AKIBAT KESALAHAN PENGUKURAN BATAS LUAS TANAH DALAM SERTIFIKAT HAK MILIK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui kepastian hukum terhadap penggukuran luas batas tanah dalam Sertifikat Hak Milik atas tanah dan untuk mengalisis dan mengetahui pertanggungjawaban Pertanahan Nasional terhadap Badan kesalahan pemasangan tanda batas bagi pemilik hak atas tanah. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Kepastian hukum atas pengukuran luas dan batas tanah dalam Sertifikat Hak Milik telah diatur dalam UUPA dan peraturan pelaksananya, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya akurat karena masih ditemukan ketidaksesuaian antara data sertifikat dan kondisi lapangan. Hal ini disebabkan kurang cermatnya pengukuran, minimnya keterlibatan pemilik tanah dan pihak berbatasan, serta pembaruan peta yang belum optimal. 2. Pertanggungjawaban Badan Pertanahan Nasional (BPN) atas kesalahan pemasangan tanda batas bagi pemilik hak atas tanah pada dasarnya melekat karena BPN merupakan lembaga yang berwenang melakukan pengukuran dan penetapan batas bidang tanah. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa kesalahan masih terjadi akibat kurangnya ketelitian petugas, tidak akuratnya data pendaftaran, serta minimnya verifikasi bersama pemilik tanah berbatasan. Kata Kunci : keamanan artificial ntelligence, Indonesia, Korea Selatan
ANALISIS YURIDIS KLAIM NASABAH YANG BELUM DI BAYARKAN OLEH PERUSAHAAN ASURANSI
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaturan Undang-undang No. 40 tahun 2014 tentang perasuransian dan untuk mengetahui proses penerapan perasuransian dari hukum terhadap nasabah yang belum di bayarkan. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Hasil dari sempel yang saya temukan di lapangan masih banyak orang belum memahami suatu dari produk asuransi maka dari itu sebelum memilih asuransi kita harus mencari tau lebih dalam mengenai asuransi yang akan kita ambil. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh nasabah pemegang polis untuk memperoleh haknya apabila perusahaan asuransi dengan cara melakukan penyelesaian sengketa Wanprestasi non litigasi seperti Mediasi, Arbitrase untuk menyelesaikan sengketa konsumen di sektor jasa keuangan. 2. Perlindungan Hukum nasabah pemegang polis asuransi ditinjau dari hukum asuransi yakni jika peristiwa tidak pasti yang menimbulkan kerugian, maka berdasarkan polis berhak standar asuransi pemegang polis asuransi berhak mendapatkan ganti kerugian. Pada POJK No.1/POJK.07/2013 lebih banyak diatur tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, karena di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang perasuransian lebih mengatur terhadap perusahaan asuransi atau badan usaha perasuransian sedangkan perlindungan hukum terhadap nasabah pemegang polis dalam Undang Undang tesebut belum diatur secara spesifik. Kata Kunci : klaim nasabah, belum dibayarkan, perusahaan asuransi
TINJAUAN HUKUM PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN OBJEK WISATA PEMANDIAN AIR PANAS RANOREINDANG DI DESA LEILEM
Objek wisata Pemandian Air Panas Ranoreindang merupakan salah satu aset pariwisata penting di Desa Leilem yang memiliki potensi ekonomi sekaligus nilai ekologis yang perlu dilestarikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum terkait pengelolaan dan perlindungan objek wisata tersebut, khususnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan, pengelolaan sumber daya alam, serta kewenangan pemerintah daerah. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan kondisi aktual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan objek wisata belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip tata kelola pariwisata berkelanjutan, terutama terkait perizinan, perlindungan lingkungan, dan pembagian kewenangan antara pemerintah desa, pemerintah daerah, serta pihak pengelola. Selain itu, masih terdapat kelemahan dalam implementasi perlindungan hukum terhadap kelestarian sumber air panas dan kawasan sekitarnya. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi lokal, peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan, serta penerapan standar perlindungan lingkungan untuk menjamin pengelolaan objek wisata yang berkelanjutan. Kata Kunci: Pengelolaan wisata; perlindungan hukum; pemandian air panas; Ranoreindang; Desa Leilem; pariwisata berkelanjutan.
BUKTI KEPEMILIKAN ADAT HAK ATAS SUATU KAMPUNG (HUTA) BATAK TOBA BERDASARKAN BOEKOE RADJA BIOES SAMOSIR
Tanah memiliki makna yang sangat fundamental bagi masyarakat hukum adat, tidak hanya sebagai sumber penghidupan, tetapi juga sebagai basis identitas, kekuasaan, dan keberlanjutan komunitas. Dalam masyarakat adat Batak Toba, penguasaan dan kepemilikan tanah tidak dapat dilepaskan dari sistem kelembagaan adat yang berlapis, yakni huta, horja, dan bius, yang masing-masing memiliki fungsi sosial, yuridis, dan religius. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan huta sebagai satuan masyarakat hukum adat Batak Toba dalam perspektif hukum nasional, serta mengkaji kekuatan pembuktian Boekoe Radja Bioes Samosir sebagai alat bukti dalam sengketa kepemilikan kampung (huta). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis, yang didukung oleh studi terhadap yurisprudensi dan dokumen adat peninggalan kolonial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa huta merupakan persekutuan hukum adat terkecil yang memiliki legitimasi konstitusional berdasarkan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan dasar keberadaan sipukka huta serta sistem pewarisan patrilineal. Selain itu, Boekoe Radja Bioes Samosir memiliki kekuatan pembuktian hukum sebagai alat bukti surat yang sah dalam sengketa tanah adat, baik sebagai identitas adat masyarakat Batak Toba maupun sebagai dokumen administratif yang diakui negara, sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip pluralisme hukum secara seimbang, guna menjamin perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat tanpa mengabaikan kepastian hukum dalam sistem hukum nasional. Kata kunci: Masyarakat hukum adat, huta, Batak Toba, tanah ulayat, pluralisme hukum, Boekoe Radja Bioes Samosir.
TINJAUAN YURIDIS PENYAMPAIAN RELAAS BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PENGADILAN NEGERI TAHUNA DAN KANTOR POS CABANG TAHUNA
Transformasi digital dalam sistem peradilan Indonesia melalui penggunaan surat tercatat merupakan langkah strategis untuk mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan yuridis penyampaian relaas berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pengadilan Negeri Tahuna dan Kantor Pos Cabang Tahuna, serta implikasi hukumnya dalam proses persidangan di wilayah kepulauan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan empiris pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKS tersebut memberikan efisiensi administratif dan transparansi melalui sistem pelacakan digital, namun implementasinya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tahuna menghadapi tantangan geografis yang signifikan, seperti jadwal transportasi laut yang terbatas dan kendala sinyal komunikasi. Implikasi hukum dari keterlambatan penyampaian relaas menuntut kebijaksanaan hakim untuk mengedepankan prinsip audi alteram partem guna menjamin hak defensif para pihak. Disarankan adanya sinkronisasi jadwal logistik dan pengembangan fitur aplikasi luring (offline) untuk memitigasi kendala infrastruktur di wilayah kepulauan. Kata Kunci : Relaas, Perjanjian Kerja Sama, Pengadilan Negeri Tahuna, Kantor Pos Cabang Tahuna
MEDIASI PERBANKAN SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESIAN SENGKETA KESALAHAN SISTEM YANG MERUGIKAN NASABAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana pengaturan sengketa mediasi antara nasabah dengan bank dan untuk mengetahui dan memahami bagaimana implementasi atau penerapan penyelesaian sengketa melalui mediasi terhadap kesalahan sistem yang merugikan nasabah. Dengan metode penelitian hukum normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Pengaturan sengketa mediasi antara nasabah, dan bank melibatkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan bantuan mediator netral. Prosesnya dimulai setelah gagalnya penyelesaian pengaduan nasabah ke bank, dimana nasabah mengajukan permohonan mediasi kepada Bank Indonesia. 2. Implementasi atau penerapan penyelesaian sengketa melalui mediasi terhadap kesalahan sistem yang merugikan nasabah diatur dalam kerangka hukum perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Proses ini mengutamakan penyelesaian damai di luar Pengadilan yang efisien, dan hemat biaya. Kata Kunci : mediasi, kesalahan sistem, merugikan nasabah