Jurnal ini merupakan jurnal elektronik (e-journal) Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Manado, yang dimaksudkan sebagai wadah publikasi tulisan-tulisan tentang dan yang berkaitan dengan hukum pidana. Artikel-artikel skripsi mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat merupakan salah satu prioritas dengan tetap memberi kesempatan untuk karya-karya tulis lainnya dari mahasiswa dan dosen Fakultas Hukum Unsrat, dengan tidak menutup kemungkinan bagi pihak-pihak lainnya, sepanjang menyangkut hukum pidana. Tulisan-tulisan yang dimuat di sini merupakan pendapat pribadi penulisnya dan bukan pendapat Fakultas Hukum Unsrat.
AKIBAT HUKUM PERKAWINAN DIBAWAH UMUR BERDASARKAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PADA KUA KECAMATAN SINGKIL KOTA MANADO
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan batas usia perkawinan berdasarkan hukum positif di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum perkawinan di bawah umur berdasarkan hukum Islam dalam studi kasus pada KUA Kecamatan Singkil Kota Manado. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan data empiris, kesimpulan yang didapat: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi kedua calon mempelai dengan mekanisme dispensasi nikah melalui Pengadilan Agama sebagai pengecualian. Di KUA Kecamatan Singkil Kota Manado, setiap permohonan pernikahan yang melibatkan calon mempelai di bawah usia 19 tahun diarahkan untuk mengurus dispensasi terlebih dahulu. 2. Pernikahan di bawah umur yang terjadi di KUA Singkil antara pasangan yang menikah pada tahun 2020 berakhir dengan perceraian pada tahun 2023 setelah tiga tahun berlangsung, disertai konflik berkepanjangan dan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam perspektif hukum Islam, kegagalan pernikahan tersebut mencerminkan tidak terpenuhinya prinsip al-baah, kafa'ah, dan maqashid syariah. Formalisasi hukum melalui dispensasi nikah saja tidak cukup tanpa kesiapan substansial dari pasangan dan dukungan sosial yang memadai. Kata Kunci : Pernikahan di bawah umur, hukum Islam, dispensasi nikah, KUA Singkil.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN PANAH WAYER DI KOTA BITUNG SULAWESI UTARA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 23/Pid.Sus Anak/2025/PN Bit)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan panah wayer apabila pelaku masih dibawah umur dan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan panah wayer di kota Bitung Sulawesi Utara dalam putusan nomor 23/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bit, dimana pelakunya masih dibawah umur. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan panah wayer yang masih di bawah umur diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 466 sampai dengan Pasal 469 mengenai tindak pidana penganiayaan. Karena pelaku masih berstatus anak, maka proses pertanggungjawaban pidananya juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), khususnya Pasal 1 angka 3 mengenai pengertian anak yang berkonflik dengan hukum, serta Pasal 7 ayat (1) mengenai diversi. 2. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan panah wayer di Kota Bitung dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bit telah dilaksanakan melalui tahapan sistem peradilan pidana anak yang meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di persidangan. Kata Kunci : penganiayaan, panah wayer, anak, bitung
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENGGUNA KNALPOT BERMOTOR TIDAK STANDAR (BRONG) YANG MELANGGAR KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KOTA MANADO
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum terkait penggunaan knalpot tidak standar (brong) baik dari perspektif peraturan perundang-undangan nasional, serta Peraturan Daerah yang mengatur ketentraman dan ketertiban umum, dan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk penegakan hukum terhadap pelaku pengguna knalpot tidak standar (brong) yang melanggar ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Manado. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Penegakan hukum terhadap penggunaan knalpot brong di Kota Manado saat ini belum berjalan secara efektif. Berdasarkan analisis lima faktor Soerjono Soekanto, hambatan utama terletak pada faktor hukum (substansi), di mana terdapat kekosongan norma lokal yang spesifik dalam Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 4 Tahun 2019. Hal ini berimplikasi pada lemahnya koordinasi antar-instansi, keterbatasan sarana teknis (alat ukur desibel), serta rendahnya budaya hukum masyarakat yang masih menganggap penggunaan knalpot brong sebagai tren sosial dibandingkan sebagai pelanggaran hukum. 2. Meskipun pihak kepolisian telah melakukan tindakan represif yang masif (seperti penyitaan ribuan knalpot), ketiadaan sinkronisasi antara aturan nasional (UU LLAJ) dengan regulasi daerah mengakibatkan penegakan hukum hanya bersifat temporer. Diperlukan sebuah payung hukum yang lebih eksplisit untuk memberikan legitimasi bagi penegak hukum dalam melakukan tindakan dari hulu (pengawasan bengkel) hingga ke hilir (kawasan terbatas seperti sekolah dan kampus) guna menciptakan efek jera yang berkelanjutan di Kota Manado. Kata Kunci : knalpot brong, ketentraman dan ketertiban umum, kota manado
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA SINDIKAT TRANSPLANTASI GINJAL ILEGAL BERDASARKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL
Transplantasi ginjal ilegal merupakan bentuk kejahatan transnasional terorganisir yang melibatkan eksploitasi manusia dan pelanggaran hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap transplantasi ginjal ilegal dalam perspektif hukum pidana internasional serta mengkaji pertanggungjawaban pidana sindikat yang terlibat. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis instrumen hukum internasional seperti UNTOC dan Protokol Palermo, serta peraturan nasional Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perdagangan organ dikualifikasikan sebagai bagian dari tindak pidana perdagangan orang dan kejahatan terorganisir transnasional. Namun, penegakan hukum masih menghadapi kendala dalam menjangkau aktor intelektual dan jaringan lintas negara. Contoh kasus perdagangan organ yaitu Medicus Clinic Kosovo, Indonesia-Kamboja, dan Netcare Afrika Selatan menunjukkan bahwa pendekatan organized crime, joint criminal enterprise, dan pertanggungjawaban korporasi dapat digunakan untuk menjerat seluruh pelaku dalam satu rangkaian kejahatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat kesenjangan hukum di Indonesia, khususnya terkait belum adanya pengaturan komprehensif mengenai pertanggungjawaban pidana sindikat serta keterbatasan yurisdiksi ekstrateritorial. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi hukum nasional dengan instrumen internasional dan penguatan kerja sama lintas negara guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Transplantasi Ginjal Ilegal, Kejahatan Transnasional, Perdagangan Organ, Hukum Pidana Internasional.
PEMBAKARAN LAHAN YANG BERAKIBAT PENCEMARAN UDARA DITINJAU DARI HUKUM LINGKUNGAN
Pembakaran lahan merupakan salah satu penyebab utama terjadinya pencemaran udara di Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan kabut asap tidak hanya berdampak terhadap kerusakan lingkungan, tetapi juga mengganggu kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, pendidikan dan hubungan antarnegara akibat pencemaran udara lintas batas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai pencemaran udara akibat kabut asap di Indonesia serta penegakan hukum lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum yang mengatur perlindungan lingkungan hidup, antara lain Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, serta berbagai peraturan pelaksana lainnya. Namun demikian, pelaksanaan penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek pengawasan, pembuktian, dan pemberian efek jera terhadap pelaku. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum lingkungan secara administratif, perdata dan pidana guna mencegah terjadinya pembakaran lahan yang menimbulkan pencemaran udara . Kata kunci: pembakaran lahan, pencemaran udara, kabut asap, penegakan hukum, hukum lingkungan.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK INSIDER TRADING MENURUT HUKUM INVESTASI DI INDONESIA
Praktik insider trading merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam pasar modal yang melanggar prinsip keterbukaan dan berpotensi merusak integritas pasar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik insider trading dalam hukum investasi di Indonesia serta mekanisme penanganannya oleh lembaga penegak hukum di bidang pasar modal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengaturan mengenai insider trading telah diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal, namun dalam praktiknya masih terdapat kelemahan, khususnya dalam cakupan subjek hukum dan pembuktian. Penegakan hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga belum optimal, ditandai dengan minimnya perkara yang diproses secara pidana dan dominannya sanksi administratif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, perbaikan mekanisme pembuktian, serta peningkatan efektivitas penegakan hukum guna menciptakan kepastian hukum dan keadilan dalam pasar modal di Indonesia. Kata Kunci : insider trading, penegakan hukum, pasar modal, hukum investasi
PENJATUHAN PIDANA PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN: STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1272/Pid.B/2025/PN. Lbp
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian dalam sistem hukum pidana Indonesia serta menganalisis penjatuhan pidana dalam Putusan Nomor 1272/Pid.B/2025/PN Lbp. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan: pertama, pengaturan hukum mengenai penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian telah diatur secara komprehensif dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP lama dan Pasal 468 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023, dengan ancaman pidana yang identik sehingga asas lex mitior tidak mengubah pilihan hukum; kedua, terdakwa Muhammad Diki Kurnia Putra alias Samen dijatuhi pidana penjara satu tahun empat bulan berdasarkan Pasal 354 ayat (2) jo. Pasal 110 KUHP, lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum, dengan menerapkan asas individualisasi pidana dan teori gabungan pemidanaan; meskipun demikian, pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan dinilai masih kurang komprehensif dalam menguraikan dampak konkret terhadap keluarga korban, analisis yuridis bentuk kesengajaan terdakwa, dan kualifikasi objek spesifik permufakatan jahat yang disepakati. Kata Kunci: Penganiayaan Berat, Kematian, Penjatuhan Pidana, Permufakatan Jahat, Putusan Pengadilan.
HUKUM WARIS ADAT MASYARAKAT TANA TORAJA DALAM KAITANNYA DENGAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum waris adat masyarakat Tana Toraja dalam kaitannya dengan hukum perdata di Indonesia dan bagaimana Implementasi hukum waris adat yang berlaku dalam masyarakat Tana. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Hukum waris adat Tana Toraja memiliki kedudukan yang diakui dan dihormati dalam sistem hukum Indonesia sebagai bagian dari hukum adat yang hidup (living law) dalam masyarakat. Kedudukan tersebut terlihat dari fungsinya sebagai dasar dalam pembagian harta warisan dan penyelesaian sengketa kewarisan bagi masyarakat yang tunduk pada hukum adat Toraja. 2. Implementasi hukum waris adat dalam masyarakat Tana Toraja masih dilaksanakan dan dipatuhi sebagai pedoman dalam pewarisan. Sistem pewarisan yang berlaku didasarkan pada sistem kekerabatan parental, di mana laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama sebagai ahli waris. Pembagian harta warisan dilakukan melalui mekanisme adat seperti Ba’gi dan Pa’rinding, dengan mempertimbangkan hubungan kekerabatan, kontribusi, serta pelaksanaan kewajiban adat, khususnya dalam upacara Rambu Solo’. Dalam pelaksanaannya, musyawarah keluarga dan peran tokoh adat menjadi sarana utama dalam menentukan pembagian warisan dan menyelesaikan perselisihan yang timbul. Kata Kunci : Hukum Adat, Hukum Perdata, Hukum Waris Adat Tana Toraja
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENELANTARAN EKONOMI DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN UU NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap korban penelantaran ekonomi dalam rumah tangga berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), serta mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 23 Tahun 2004 telah mengatur perlindungan hukum preventif dan represif bagi korban penelantaran ekonomi, namun pelaksanaannya masih menghadapi hambatan dari tiga komponen sistem hukum Lawrence M. Friedman. Dari sisi substansi hukum, terdapat kelemahan berupa minimnya pedoman teknis pembuktian dan rumusan sanksi yang bersifat alternatif. Dari sisi struktur hukum, kapasitas penegak hukum masih terbatas dan koordinasi antarlembaga belum optimal. Dari sisi budaya hukum, budaya patriarki dan rendahnya kesadaran hukum menjadi hambatan utama. Kesenjangan tersebut secara nyata tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3926 K/Pid.Sus/2019, di mana korban tidak memperoleh pemulihan hak ekonomi yang memadai meskipun pelaku telah dinyatakan bersalah. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Penelantaran Ekonomi, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU PKDRT.
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN UNDANG UNDANG KETENAGAKERJAAN (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 15 K/Pdt.Sus-PHI/2025)
Hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha lahir berdasarkan perjanjian kerja yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Dalam praktik hubungan industrial, masih sering terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak oleh perusahaan tanpa memenuhi prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Tindakan tersebut berpotensi merugikan pekerja karena menghilangkan sumber penghidupan dan hak-hak normatif yang seharusnya diterima. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai pemutusan hubungan kerja dalam perspektif hukum perdata dan hukum ketenagakerjaan di Indonesia, serta mengkaji perlindungan hukum bagi pekerja terhadap tindakan PHK sepihak berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 15 K/Pdt.Sus-PHI/2025. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PHK harus dilaksanakan berdasarkan alasan yang sah dan melalui mekanisme yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. PHK yang dilakukan secara sepihak tanpa kesepakatan pekerja atau tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak pekerja. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 15 K/Pdt.Sus-PHI/2025 menegaskan pentingnya perlindungan hukum bagi pekerja dengan memberikan hak atas kompensasi dan pemenuhan hak-hak normatif akibat PHK yang dilakukan secara tidak sah. Kata Kunci: Pemutusan Hubungan Kerja, PHK Sepihak, Perlindungan Hukum, Hukum Ketenagakerjaan, Hubungan Industrial.
IMPLIKASI HUKUM PENGADAAN BARANG DAN JASA DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (PUPR) BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum mengenai pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Kementerian PUPR berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan bagaimana implementasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dalam praktik pengadaan barang dan jasa di Kementerian PUPR. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Implementasi pengadaan dan pemenuhan asas hukum secara normatif, Kementerian PUPR telah mendigitalisasi dan menstandardisasi mekanisme pengadaan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan E-Katalog Konstruksi. Karakteristik mega-proyek yang membutuhkan kualifikasi kapital dan peralatan berskala raksasa menciptakan struktur pasar yang oligopolistik. 2. Implikasi hukum dan penyelesaian sengketa dimana pertanggungjawaban yuridis terhadap pelanggaran pengadaan di Kementerian PUPR terbagi ke dalam tiga rezim hukum. Pada fase persiapan dan pemilihan, kesalahan prosedur oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Kelompok Kerja Pemilihan memunculkan sanksi Hukum Administrasi Negara. Pasca-penandatanganan kontrak, kedudukan para pihak tunduk pada Hukum Perdata dengan potensi sengketa berupa wanprestasi, adendum, hingga pemutusan kontrak sepihak. Apabila pelanggaran tersebut dilandasi oleh niat jahat (mens rea) seperti persekongkolan tender atau mark-up yang mengakibatkan kerugian keuangan negara secara nyata (actual loss), maka konstruksi hukumnya beralih menjadi Tindak Pidana Korupsi. Kata kunci: Implikasi Hukum, Pengadaan Barang dan Jasa, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Peraturan Presiden
TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGADAAN BANTUAN SOSIAL COVID-19 BERUPA IKAN KALENG
Korupsi merupakan ancaman serius terhadap integritas, kesejahteraan masyarakat, serta stabilitas politik dan ekonomi negara. Tindak pidana ini melanggar norma hukum dan menimbulkan kerugian keuangan negara, sehingga diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap hukum pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia serta penerapan sanksinya dalam pengadaan bantuan sosial COVID-19 berupa ikan kaleng. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT MND, dengan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan korupsi di Indonesia telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang menekankan unsur perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, dan kerugian keuangan negara. Dalam praktiknya, ditemukan penyimpangan dalam pengadaan bantuan sosial, seperti penunjukan penyedia yang tidak sah, tidak adanya survei harga, serta penggelembungan harga yang merugikan negara. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara, denda, dan uang pengganti berdasarkan Pasal 3 UU Tipikor. Penerapan sanksi ini menunjukkan fungsi hukum pidana sebagai sarana represif sekaligus pemulihan kerugian negara. Dengan demikian, meskipun pengaturan hukum telah memadai, efektivitasnya tetap bergantung pada integritas aparat penegak hukum dan sistem pengawasan. Kata Kunci: Korupsi, Bantuan Sosial, Pengadaan Barang/Jasa, Sanksi Pidana, COVID-19.
PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP DAMPAK BUDIDAYA TANAMAN DI SULAWESI UTARA
Penelitian ini bertujuan untuk untuk menjelaskan bagaimana hukum memandang dan mengatur dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan budidaya tanaman serta menilai sejauh mana prinsip-prinsip hukum lingkungan diterapkan dalam konteks pembangunan pertanian di Sulawesi Utara dan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum dalam mengatasi dampak budidaya tanaman terhadap lingkungan hidup di Sulawesi Utara. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan mengenai perlindungan lingkungan sebenarnya telah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta peraturan turunannya. 2. Dalam implementasinya masih ditemukan ketidaksesuaian antara norma hukum dengan realitas di lapangan. Hal ini terlihat dari masih lemahnya pengawasan, kurangnya kepatuhan pelaku usaha tani, serta minimnya penegakan sanksi terhadap pelanggaran lingkungan. Selain itu, kendala yang dihadapi meliputi rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan sumber daya aparat pengawas, serta belum optimalnya peran pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan dan pengendalian. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas hukum lingkungan dalam mengendalikan dampak budidaya tanaman di Sulawesi Utara masih belum berjalan secara maksimal. Kata Kunci : dampak lingkungan, budidaya tanaman, Sulawesi Utara
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KEPEMILIKAN TANAH ADAT BERDASARKAN UU NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG POKOK-POKOK AGRARIA
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum atas kepemilikan tanah adat berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria, termasuk mengetahui dasar hukum, ketentuan, dan sanksi yang berlaku. Dan untuk menganalisis bagaimana penerapan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah adat. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan 1. Pengaturan hukum atas kepemilikan tanah adat berdasaarkan undang undang nomor 5 tahun 19960 tentang pokok pokok agrarian, Berdasarkan pembahasan pertama yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa, Pengaturan hak kepemilikan adat dalam UUPA diatur dalam Pasal 9, Pasal 20 dan Pasal 22 Penjelasan dari ketiga pasal ini yaitu, Tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional dan Negara serta undang-undang yang berlaku. 2. Penerapan perlindngan hukum atas kepemilikan tanah adat, berdasarkan pembahasan kedua ddiatas dapat disimpulkan bahwa perlindungan diatur dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan di undonesia dimulai dari undang-undang dasar pasal 18 B ayat (2), Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agrarian pasal 3, Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia pasal 6, undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan pasal 67, peraturan mentri agrarian nomor 14 tahun 2024, putusan mahkama agung No.35/PUU-X/2012. Kata Kunci : kepemilikan, tanah adat, UUPA
PERLINDUNGAN HUKUM KLAIM ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN
Pertumbuhan industri kendaraan bermotor di Indonesia yang terus meningkat setiap tahunnya mendorong berkembangnya industri asuransi kendaraan bermotor sebagai instrumen pengalihan risiko. Namun, praktik klaim asuransi kendaraan bermotor masih diwarnai oleh berbagai permasalahan yang merugikan pemegang polis, seperti penolakan klaim yang tidak berdasar, kompleksitas persyaratan dokumen, serta lambannya proses pembayaran klaim. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), mengkaji kesenjangan antara das sollen dan das sein dalam sistem perlindungan hukum pemegang polis asuransi kendaraan bermotor di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum Indonesia telah menyediakan landasan normatif yang cukup komprehensif melalui KUHD, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK); namun implementasinya masih belum optimal akibat rendahnya literasi asuransi masyarakat, penggunaan klausul pengecualian yang tidak transparan, dan lemahnya pengawasan terhadap praktik klaim perusahaan asuransi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi prosedur klaim dalam PSAKBI, peningkatan kapasitas BMAI sebagai lembaga penyelesaian sengketa, dan pelaksanaan program edukasi asuransi yang komprehensif dan berkelanjutan. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pemegang Polis, Asuransi Kendaraan Bermotor.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DALAM KASUS PHK SEPIHAK TANPA IZIN DINAS TENAGA KERJA
Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap pekerja dalam kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak tanpa izin Dinas Tenaga Kerja, dengan studi kasus Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Pal. Menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan studi kasus, penelitian ini menganalisis dua permasalahan utama: pertimbangan hukum (ratio decidendi) hakim dan mekanisme perlindungan hukum terhadap pekerja menurut peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim membangun putusan atas dua pilar: pertama, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang tidak dicatatkan pada Dinas Tenaga Kerja berubah demi hukum (van rechtswege) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT); kedua, PHK yang dilakukan tanpa surat peringatan, perundingan bipartit, dan mediasi Disnaker dinyatakan tidak sah. Perlindungan hukum preventif terbukti gagal karena lemahnya pengawasan aktif Dinas Tenaga Kerja, sedangkan perlindungan represif melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) berhasil memulihkan hak pekerja sebesar Rp16.884.972,-. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pengawasan pencatatan PKWT sebagai prioritas operasional Dinas Tenaga Kerja. KataKunci: PHK Sepihak ;Perlindungan Hukum, PKWT, Dinas Tenaga Kerja; Pengadilan Hubungan Industrial.
TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM HAK CIPTA MUSIK PADA TEMPAT USAHA KOMERSIAL (STUDI KASUS MIE GACOAN BALI)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum hak cipta musik terhadap penggunaan musik di tempat usaha komersial serta mekanisme pembayaran royalti berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya penggunaan musik pada tempat usaha komersial seperti restoran, kafe, hotel, dan pusat hiburan tanpa memahami kewajiban pembayaran royalti kepada pencipta lagu. Salah satu kasus yang menjadi perhatian publik adalah kasus penggunaan musik di Mie Gacoan Bali yang menimbulkan sengketa terkait pembayaran royalti musik. dengan menggunakan Metode penelitian yuridis normatif dapat ditarik kesimpulan bahwa : 1. Pelaksanaan penegakan hak cipta musik di tempat usaha komersial masih menghadapi tantangan berupa rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha dan adanya kesenjangan antara regulasi (UU No. 28 Tahun 2014 dan PP No. 56 Tahun 2021) dengan praktik di lapangan, kemudian penegakannya dapat dilakukan melalui jalur perdata maupun pidana.[1] 2. Mekanisme pembayaran royalti musik dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), namun dalam praktiknya masih terkendala persoalan transparansi pendistribusian dan tarif yang dinilai kurang proporsional oleh pelaku usaha menengah ke bawah. Diperlukan reformasi tata kelola melalui digitalisasi sistem lisensi dan kebijakan tarif yang lebih adaptif . Kata Kunci: Hak cipta musik, royalti, tempat usaha komersial, LMKN, Mie Gacoan Bali.
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMANFAATAN TANAH-TANAH TELANTAR UNTUK PEMBANGUNAN BAGI KEPENTINGAN UMUM
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan pengaturan terkait pemanfaatan tanah telantar bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan untuk mengkaji pelaksanaan pemanfaatan tanah telantar untuk Pembangunan Umum Dengan metode penelitian hukum normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Pengaturan tentang pemanfaatan tanah-tanah telantar merupakan instrumen penting dalam mewujudkan keadilan sosial, pemerataan penguasaan tanah, serta optimalisasi fungsi sosial hak atas tanah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Melalui berbagai peraturan perundang-undangan, negara diberikan kewenangan untuk mengidentifikasi, menertibkan, dan mengelola tanah-tanah yang tidak dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya, agar dapat didayagunakan bagi kepentingan masyarakat, pembangunan nasional, dan kesejahteraan rakyat. 2. Pelaksanaan pemanfaatan tanah telantar untuk pembangunan umum merupakan upaya strategis dalam mewujudkan kepentingan masyarakat luas serta optimalisasi fungsi sosial tanah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Melalui penertiban dan pendayagunaan tanah telantar, pemerintah dapat menyediakan lahan bagi pembangunan fasilitas umum seperti jalan, sekolah, rumah sakit, ruang terbuka hijau, dan sarana pelayanan publik lainnya. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai hambatan, antara lain proses administrasi yang panjang, keterbatasan data yang akurat, potensi konflik dengan pemegang hak, serta lemahnya koordinasi antarinstansi. Kata Kunci : pemanfaatan tanah terlantar, kepentingan umum
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH KOTA TOMOHON DALAM PENGELOLAAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) TARATARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
Pengelolaan sampah merupakan salah satu urusan pemerintahan yang memiliki kaitan erat dengan perlindungan lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah memberikan tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah secara efektif, menyeluruh, dan berkelanjutan. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota Tomohon dalam pengelolaan sampah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 serta bagaimana penerapan hukum terhadap tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota Tomohon dalam pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Taratara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan berbagai sumber hukum sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pemerintah daerah meliputi penetapan kebijakan dan strategi, penyediaan sarana dan prasarana, pelaksanaan pengurangan dan penanganan sampah, pengawasan dan pembinaan, serta perlindungan lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala berupa keterbatasan sarana dan prasarana, lemahnya pengawasan, serta rendahnya partisipasi masyarakat yang mengakibatkan belum optimalnya pengelolaan TPA Taratara. Kata Kunci: Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Pengelolaan Sampah, TPA Taratara, Kota Tomohon.
PENYALAHGUNAAN OBAT-OBATAN KATEGORI PSIKOTROPIKA UNTUK KEBUTUHAN MEDIS
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan penggunaan obat-obatan narkotika di Indonesia, khususnya dalam konteks peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti UU No. 35/2009 tentang Narkotika serta peraturan pelaksananya dan untuk mengkaji dan memahami regulasi terkait penggunaan obat-obatan jenis narkotika dan psikotropika dalam terapi pengobatan medis. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Penggunaan obat-obatan kategori psikotropika diperbolehkan selama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, terutama yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1907 tentang Psikotropika dan berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 2. Penggunaan psikotropika untuk tujuan medis diperbolehkan oleh hukum, namun pelaksanaannya harus sesuai dengan prosedur yang berlaku, seperti menggunakan resep dokter, berada di bawah pengawasan tenaga medis, serta melalui proses distribusi dan perizinan yang sah berdasarkan perundang-undangan. Jika tidak di digunakan sesuai peraturan yang ada akan dikenakan sanksi berupa dalam pasal 128 menetapkan hukuman yang lebih berat, yaitu maksimal penjara atau denda hingga Rp800 juta dan pada pasal 129 memberikan ancaman penjara hingga 12 tahun atau denda maksimal Rp2 miliar untuk pengguna yang ditangkap dengan jumlah narkoba pada ambang batas tertentu. Kata Kunci : penyalahgunaan narkotika, keperluan medis
TANGUNG GUGAT PEMERINTAH TERHADAP KERUGIAN MATERIL KORBAN BANJIR DI KOTA BITUNG
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar hukum tanggung gugat pemerintah terhadap kerugian material korban banjir dan untuk memahami mekanisme gugatan yang dapat dilakukan oleh korban banjir terhadap pemerintah. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan 1. pemerintah, baik pusat maupun daerah, memiliki kewajiban hukum, administratif, dan moral dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Kewajiban tersebut mencakup seluruh tahapan, mulai dari prabencana (mitigasi dan pencegahan), tanggap darurat, hingga pascabencana (rehabilitasi dan rekonstruksi). Apabila dalam pelaksanaan kewajiban tersebut terdapat kelalaian, maladministrasi, atau kegagalan kebijakan yang menimbulkan kerugian materil bagi masyarakat, maka pemerintah dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan prinsip perbuatan melawan hukum. 2. Mekanisme tuntutan ganti rugi materil bagi korban banjir secara normatif telah tersedia melalui dua jalur, yaitu non-litigasi dan litigasi. Jalur non-litigasi dapat ditempuh melalui pengaduan dan mediasi dengan pemerintah daerah atau melalui Ombudsman, yang lebih cepat dan sederhana. Sementara itu, jalur litigasi dapat dilakukan melalui gugatan ke pengadilan negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), termasuk melalui mekanisme gugatan perwakilan kelompok (class action) apabila korban berjumlah banyak dan memiliki kesamaan kerugian. Kata Kunci : keabsahan, perjanjian kredit, aplikasi mobile banking
TANGGUNG JAWAB HUKUM NEGARA DALAM MELINDUNGI WARGA NEGARANYA SEBAGAI KORBAN PEMBAJAKAN KAPAL DI LAUT INTERNASIONAL
Penelitian ini bertujuan mengetahui tanggung jawab hukum terhadap warga negara menurut hukum Internasional mengenai pembajakan dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum negara terhadap warga negara sebagai korban pembajakan di laut. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan 1. Tanggung jawab hukum terhadap warga negara menurut hukum internasional mengenai pembajakan pada dasarnya telah diatur secara jelas melalui UNCLOS 1982. Keberadaan regulasi ini, ditambah dengan Pasal 9 Montevidehoto 1933 (perlindungan sama warga/asing), sudah cukup jadi dasar yuridis penegakan hukum. 2. Pelaksanaan perlindungan hukum negara terhadap warga negara korban pembajakan di laut telah dilakukan berdasarkan UNCLOS 1982 melalui upaya pengawasan negara bendera, hak pengejaran bajak laut, dan kerjasama antarnegara seperti kasus MV Abdullah 2024 di mana Angkatan Laut Uni Eropa (Operation Atalanta) pantau dan selamatkan 23 awak Bangladesh. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih ada kendala seperti kapal bajak cepat sulit dikejar, patroli terbatas di laut luas, dan kemiskinan di Somalia yang jadi akar masalah, sehingga sering bergantung tebusan bukan pencegahan total. Kata Kunci : perlindungan negara, korban pembajakan kapal, laut internasional
IMPLEMENTASI HUKUM PELAYANAN PUBLIK TERHADAP STANDAR KUALITAS DAN AKSESIBILITAS LAYANAN BPJS KESEHATAN DI PUSKESMAS MENURUT UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN
Kesehatan merupakan hak dasar setiap manusia sekaligus pilar utama pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan daya saing bangsa. Pemerintah Indonesia berkomitmen menjamin hak ini melalui pembentukan Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dengan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di garda terdepan. Namun, dalam pelaksanaannya, implementasi jaminan kesehatan ini masih mengalami kelambatan dan belum memenuhi standar pelayanan publik yang prima sesuai Kepmenpan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji standar kualitas pelayanan publik dan aksesibilitas layanan BPJS Kesehatan di Puskesmas berdasarkan kerangka yuridis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa efektivitas jaminan kesehatan terhambat oleh masalah manajemen organisasi, keterbatasan anggaran, fasilitas pendukung yang minim, serta distribusi tenaga medis yang tidak merata—terutama di daerah terpencil seperti wilayah pegunungan Jayawijaya. Kondisi ini membatasi aksesibilitas masyarakat dalam menerima manfaat pelayanan yang komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan sistem pelayanan secara menyeluruh, penguatan kapasitas organisasi Puskesmas, serta penerapan prinsip transparansi dan responsivitas guna mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu, objektif, dan akuntabel demi pemenuhan hak konstitusional warga negara. Kata Kunci: Pelayanan Publik, Aksesibilitas, BPJS Kesehatan, Puskesmas, UU No. 17 Tahun 2023.
KAJIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Kasus Putusan No. 43/Pid.B/2016/PN Amr)
Tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 340 Juncto Pasal 55 KUHP. Kejahatan ini tindak hanya melibatkan unsur perencanaan yang matang, tetapi juga adanya kerja sama antara pelaku dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 43/Pid.B/2016/PN Amr. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundungan-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 KUHP dalam putusan tersebut telah sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama. Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan aspek yuridis, seperti terpenuhinya unsur perencanaan, kesengajaan, serta peran masing-masing pelaku, serta aspek non-yuridis seperti latar belakang dan dampak perbuatan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana secara bersama-sama telah diterapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, meskipun masih terdapat ruang untuk penguatan dalam konsistensi pertimbangan hakim guna mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Kata kunci: pembunuhan berencana, penyertaan, pertanggungjawaban pidana, putusan hakim.
PRAKTIK PENAHANAN IJAZAH OLEH PERUSAHAAN SEBAGAI KLAUSUL JAMINAN DALAM PERJANJIAN KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum praktik penahanan ijazah oleh perusahaan sebagai jaminan kerja serta bentuk perlindungan hukum bagi pekerja terhadap praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penahanan ijazah tidak memiliki dasar hukum dalam sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia dan bertentangan dengan asas perlindungan pekerja, asas kebebasan berkontrak yang berkeadilan, serta prinsip hak asasi manusia. Praktik ini berpotensi menimbulkan akibat hukum berupa tanggung jawab perdata perusahaan, kemungkinan sanksi administratif, serta tanggung jawab pidana Perlindungan hukum bagi pekerja dapat dilakukan melalui penguatan regulasi, pengawasan ketenagakerjaan, serta mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa. Kata Kunci: Penahanan Ijazah, Perjanjian Kerja, Perlindungan Pekerja.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 497/PID.SUS/2022/PN MND TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
Tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang bertentangan dengan hak asasi manusia dan terus mengalami perkembangan seiring dengan dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi. Kejahatan ini tidak hanya berdampak pada korban secara fisik dan psikis, tetapi juga mengancam martabat serta masa depan korban, khususnya perempuan dan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana perdagangan orang dalam hukum positif di Indonesia serta menganalisis implementasinya dalam Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2022/PN Mnd. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan, dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai sumber data utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai tindak pidana perdagangan orang di Indonesia telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang mencakup definisi, unsur-unsur tindak pidana, serta sanksi pidana yang tegas bagi pelaku. Selain itu, pengaturan tersebut juga didukung oleh ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga mampu menjangkau seluruh pihak yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang. Implementasi pengaturan hukum dalam Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2022/PN Mnd menunjukkan bahwa unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang telah terpenuhi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta pertimbangan hukum hakim yang sistematis dan logis. Hakim dalam putusannya telah menerapkan ketentuan hukum secara tepat, termasuk dalam mengkualifikasikan perbuatan para terdakwa serta menjatuhkan sanksi pidana yang mencerminkan keseriusan kejahatan tersebut. Putusan ini juga menunjukkan adanya konsistensi antara ketentuan normatif dengan praktik peradilan, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan terutama dalam aspek perlindungan dan pemulihan hak-hak korban yang belum optimal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara normatif pengaturan hukum mengenai tindak pidana perdagangan orang di Indonesia telah memadai dan mampu menjadi dasar dalam penegakan hukum. Namun, dalam implementasinya masih diperlukan penguatan, khususnya dalam pendekatan yang lebih berorientasi pada korban guna menjamin perlindungan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan. Kata kunci: tindak pidana, perdagangan orang, analisis yuridis, putusan pengadilan
PERAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP ERA DIGITAL DI KOTA MANADO
Perkembangan teknologi informasi pada era digital telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam upaya penegakan hukum lingkungan hidup. Pemanfaatan teknologi informasi melalui media sosial, sistem pelaporan daring, dan layanan publik berbasis digital memberikan peluang untuk meningkatkan efektivitas pengawasan lingkungan serta memperluas keterlibatan masyarakat dalam proses penegakan hukum. Kota Manado sebagai kota pesisir yang berkembang pesat menghadapi berbagai permasalahan lingkungan, seperti pencemaran, pengelolaan sampah, dan degradasi ekosistem pesisir yang memerlukan pengawasan serta penanganan yang lebih responsif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan penegakan hukum lingkungan hidup di Kota Manado serta mengkaji peran teknologi informasi dan partisipasi publik dalam mendukung efektivitas penegakan hukum lingkungan hidup. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data penelitian diperoleh melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dapat memperkuat sistem pengawasan lingkungan melalui kemudahan akses informasi dan mekanisme pelaporan yang lebih cepat, sedangkan partisipasi publik berperan sebagai bentuk kontrol sosial yang mendorong transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum lingkungan. Namun demikian, efektivitas pemanfaatan teknologi informasi masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi teknologi masyarakat, serta belum optimalnya tindak lanjut terhadap laporan yang disampaikan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta pengembangan sistem pelaporan yang terintegrasi guna mewujudkan penegakan hukum lingkungan hidup yang efektif, transparan, dan partisipatif di Kota Manado. Kata Kunci: Teknologi Informasi, Partisipasi Publik, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, Era Digital, Kota Manado.
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI REKENING BANK DENGAN MODUS SMURFING
Tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak serius terhadap stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional. Perkembangan teknologi informasi dan sistem perbankan modern telah memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi keuangan, namun di sisi lain juga membuka peluang bagi pelaku kejahatan untuk menyamarkan asal-usul dana ilegal agar tampak sebagai dana yang sah. Salah satu modus operandi yang sering digunakan adalah smurfing, yaitu teknik memecah transaksi dalam jumlah besar menjadi sejumlah transaksi kecil guna menghindari deteksi sistem pelaporan transaksi mencurigakan oleh lembaga keuangan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang serta bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dengan modus smurfing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang serta penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut dengan menggunakan modus smurfing. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif deskriptif dengan menelaah keterkaitan antara peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta praktik peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum tindak pidana pencucian uang di Indonesia telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, meskipun tidak secara eksplisit menyebut istilah smurfing. Praktik smurfing pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai bagian dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 undang-undang tersebut, khususnya yang berkaitan dengan tindakan menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta kekayaan hasil tindak pidana. Penegakan hukum terhadap modus smurfing masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal pembuktian unsur kesalahan dan pelacakan aliran dana yang tersebar melalui berbagai rekening dan pihak ketiga. Selain itu, kompleksitas transaksi serta pemanfaatan teknologi perbankan modern turut menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum. Diperlukan penguatan pengawasan oleh lembaga keuangan, peningkatan efektivitas pelaporan transaksi mencurigakan, serta sinergi antara aparat penegak hukum dan lembaga terkait seperti PPATK dan OJK guna meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dengan demikian, sistem keuangan nasional dapat terlindungi dari penyalahgunaan yang berpotensi merugikan negara dan masyarakat. Kata Kunci: Tindak Pidana Pencucian Uang, Smurfing, Perbankan, Penegakan Hukum
UPAYA PENEGAKAN HUKUM DAN PENANGANAN KASUS PERTAMBANGAN EMAS RAKYAT BAKAN TANPA IZIN DI BOLAANG MONGONDOW PROVINSI SULAWESI UTARA
Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Bakan, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara merupakan permasalahan hukum yang kompleks dan multidimensi. Kegiatan PETI di kawasan Gunung Botak yang telah berlangsung sejak tahun 2011 menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan, keselamatan masyarakat, dan kerugian negara. Penelitian ini mengkaji dua permasalahan utama: pertama, bagaimana sistem pengawasan Pemerintah Daerah bagi pengusaha penambang emas tak berizin di Desa Bakan; kedua, bagaimana sanksi hukum pidana yang dapat diterapkan bagi pengusaha penambang emas tak berizin dan pelaku jual beli hasil tambang emas di Desa Bakan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan pemerintah terbagi dalam dua ranah: pengawasan ketat terhadap tambang resmi pemegang Kontrak Karya PT J Resources Bolaang Mongondow (JRBM) dan operasi penertiban terhadap PETI. Dari aspek sanksi pidana, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara secara tegas mengancam pelaku penambangan tanpa izin dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Hambatan utama penegakan hukum meliputi lemahnya koordinasi antar instansi, minimnya SDM pengawas, tumpang tindih regulasi, serta faktor sosial-ekonomi masyarakat yang bergantung pada aktivitas PETI. Kata kunci: Pertambangan Emas Tanpa Izin, Penegakan Hukum, Pengawasan Pemerintah Daerah, Sanksi Pidana, Bolaang Mongondow.
KEPASTIAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN BLUE ECONOMY DI SULAWESI UTARA DITINJAU DARI PRESPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi sumber daya kelautan yang sangat besar dan strategis bagi pembangunan nasional. Salah satu pendekatan yang dikembangkan untuk mewujudkan pembangunan kelautan berkelanjutan adalah konsep blue economy yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Provinsi Sulawesi Utara sebagai wilayah yang memiliki potensi kelautan, perikanan, dan pariwisata bahari yang tinggi telah mengimplementasikan berbagai program blue economy. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan berupa tumpang tindih regulasi, ketidakjelasan kewenangan, lemahnya pengawasan, serta belum optimalnya integrasi antara kebijakan lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya kelautan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan pelaksanaan program blue economy di Provinsi Sulawesi Utara ditinjau dari perspektif hukum lingkungan hidup serta mengkaji kepastian hukum dalam pengaturan dan implementasinya beserta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui metode interpretasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan blue economy di Sulawesi Utara telah sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan hukum lingkungan hidup, namun kepastian hukum dalam implementasinya belum sepenuhnya terwujud karena masih terdapat disharmonisasi regulasi, pengaturan yang bersifat sektoral, serta lemahnya koordinasi antarinstansi. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi peraturan perundang-undangan, penguatan pengawasan lingkungan, serta integrasi kebijakan kelautan dan lingkungan hidup guna mewujudkan pelaksanaan blue economy yang berkelanjutan dan berkeadilan. Kata Kunci: Kepastian Hukum, Blue Economy, Hukum Lingkungan Hidup, Pembangunan Berkelanjutan, Sulawesi Utara.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LAGU DITINJAU DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (STUDI KASUS SENGKETA LAGU NUANSA BENING ANTARA KEENAN NASUTION DAN ALM. VIDI ALDIANO)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap pencipta lagu dalam sengketa hak cipta serta upaya penyelesaiannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian meunjukkan bahwa meskipun pengaturan hukum telah memberikan perlindungan bagi pencipta lagu berupa hak moral dan hak ekonomi, namun dalam praktiknya masih terdapat kendala seperti mekanisme perizinan maupun pembayaran royalti yang masih tidak sesuai. Dalam penyelesaian sengketa, terdapat dua jalur penyelesaian yaitu jalur litigasi dan jalur non-litigasi. Dengan demikian diperlukan penyempurnaan pengaturan hukum serta peningkatan pemahaman para pihak guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi pencipta lagu.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERDATA ATAS KERUGIAN FISIK YANG DIALAMI TENAGA KESEHATAN AKIBAT KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH KELUARGA PASIEN
Tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh pejabat publik merupakan permasalahan serius karena adanya penyalahgunaan kekuasaan yang dapat memperlemah posisi korban dan menghambat proses penegakan hukum. Perbuatan tersebut tidak hanya merugikan korban secara fisik dan psikologis, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pejabat publik dalam tindak pidana kekerasan seksual serta penerapan sanksi pidana terhadap pelaku yang menyalahgunakan kewenangannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana pejabat publik dalam tindak pidana kekerasan seksual telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam ketentuan mengenai perlindungan korban dan pemberian sanksi pidana. Namun, dalam praktiknya penerapan sanksi pidana masih menghadapi berbagai hambatan, seperti relasi kuasa antara pelaku dan korban, potensi intervensi kekuasaan, serta rendahnya pelaporan kasus oleh korban. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas dan konsisten serta penguatan perlindungan terhadap korban agar tercapai kepastian hukum dan keadilan. Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Pejabat Publik, Penyalahgunaan Kekuasaan, Pertanggungjawaban Pidana.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DI PROVINSI MALUKU UTARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 jo. UNDANG UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal fishing di Provinsi Maluku Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan untuk mengetahui Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Fishing dengan Menggunakan Bahan Peledak di Provinsi Maluku Utara berdasarkan Undang-Undang Tentang Perikanan. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Penegakan Hukum terhadap tindak pidana illegal fishing berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 telah memiliki dasar hukum yang jelas, baik dari segi definisi maupun ketentuan pidananya yang diatur dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 101. 2. pengaturan hukum terhadap tindak pidana illegal fishing dengan menggunakan bahan peledak telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 sebagai bentuk perlindungan terhadap ekosistem laut dan keberlanjutan sumber daya perikanan. Larangan tersebut tercantum dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 84, Pasal 85, dan Pasal 100 (b), yang menyatakan bahwa pengunaan bahan peledak dalam kegiatan penangkapan ikan merupakan perbuatan melanggar hukum yang dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara maksimal enam tahun dan denda hingga Rp 1.200.000.000,-. Kata Kunci : illegal fishing, Maluku Utara
TANGGUNG JAWAB HUKUM EKSPORTIR TERHADAP KERUGIAN AKIBAT KONTAMINASI RADIOAKTIF PADA UDANG BEKU BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai kriteria keamanan pangan terkait kontaminasi radioaktif pada komoditas ekspor udang beku menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahum 2012 untuk mengetahui tanggung jawab hukum dari eksportir terhadap kerugian yang timbul akibat ekspor udang beku yang terkontaminasi zat radioaktif sesium- 137. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan kriteria keamanan pangan terkait kontaminasi radioaktif dalam komoditas ekspor udang beku menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan tidak diatur secara spesifik dalam satu norma yang berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari sistem hukum keamanan pangan yang terintegrasi. Undang-undang tersebut mendefinisikan keamanan pangan sebagai kondisi dan upaya untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Dalam konteks ini, kontaminasi radioaktif dikualifikasikan sebagai bagian dari cemaran kimia berbahaya yang keberadaannya dalam pangan tidak diperbolehkan apabila melampaui ambang batas yang ditetapkan. 2. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Pangan, eksportir bertanggung jawab atas keamanan, mutu, dan gizi pangan yang dipersyaratkan oleh negara tujuan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab eksportir bersifat komprehensif dan tidak terbatas pada aspek administratif semata, tetapi juga mencakup tanggung jawab substantif terhadap kualitas produk yang diperdagangkan. Kata Kunci : tanggung jawab eksportir, kontaminasi radioaktif, udang beku
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DAN PELAKU KEJAHATAN BERDASARKAN ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban dan pelaku kejahatan dalam sistem hukum Indonesia, membandingkan bentuk perlindungan yang diberikan kepada keduanya, serta mengkaji implementasi asas equality before the law dalam praktik peradilan pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep hukum yang relevan, serta mengadopsi pendekatan multidimensi dengan menggabungkan aspek normatif dan perspektif perkembangan teknologi hukum guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara perlindungan hukum, kesetaraan, dan keadilan sosial.Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, perlindungan hukum terhadap korban telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang mencakup hak atas ganti rugi, restitusi, kompensasi, serta perlindungan keamanan dan pendampingan. Di sisi lain, pelaku kejahatan sebagai tersangka atau terdakwa juga memperoleh perlindungan hukum yang kuat melalui jaminan hak asasi manusia, seperti hak atas bantuan hukum, asas praduga tidak bersalah, serta hak untuk memperoleh peradilan yang adil (fair trial).Namun, secara komparatif terdapat ketimpangan dalam praktik, di mana pelaku cenderung memiliki posisi yang lebih dominan dalam proses peradilan pidana, sementara korban masih berada pada posisi yang relatif pasif dan perlindungannya belum optimal. Implementasi asas equality before the law secara normatif telah dijamin dalam konstitusi dan KUHAP, tetapi dalam praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam memastikan perlakuan yang benar-benar setara dan tidak diskriminatif bagi semua pihak.Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kerangka hukum di Indonesia telah mengakomodasi perlindungan terhadap korban dan pelaku secara seimbang, implementasinya masih perlu ditingkatkan. Diperlukan upaya penguatan regulasi, peningkatan profesionalitas aparat penegak hukum, serta optimalisasi peran lembaga terkait agar prinsip kesetaraan dan keadilan hukum dapat terwujud secara nyata dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Kata kunci: perlindungan hukum, korban kejahatan, pelaku kejahatan, equality before the law, keadilan sosial.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN HEWAN YANG DI LINDUNGI (STUDI KASUS PUTUSAN : (30/PID.SUS-LH/2025/PN MND)
Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat keanekaragaman hayati tertinggi di dunia yang memiliki berbagai jenis satwa liar dilindungi dan endemik. Namun, keberadaan satwa tersebut menghadapi ancaman serius akibat maraknya perdagangan ilegal yang dilakukan baik secara konvensional maupun melalui media elektronik. Perdagangan satwa dilindungi tidak hanya mengancam kelestarian spesies, tetapi juga mengganggu keseimbangan ekosistem dan merugikan lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai perlindungan satwa yang dilindungi serta penerapan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa dilindungi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 30/Pid.Sus-LH/2025/PN Mnd. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap satwa dilindungi telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dalam Putusan Nomor 30/Pid.Sus-LH/2025/PN Mnd, pengadilan telah menerapkan ketentuan hukum secara represif terhadap pelaku perdagangan satwa dilindungi melalui pidana penjara dan denda. Meskipun demikian, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi berbagai hambatan, seperti lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran masyarakat, dan keterbatasan koordinasi antarinstansi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum, peningkatan pengawasan, dan partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan satwa dilindungi di Indonesia. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Satwa Dilindungi, Perdagangan Satwa Liar, Penegakan Hukum, Konservasi.
PRAKTIK PERJUDIAN DALAM TRADISI MA’PASILAGA TEDONG PADA UPACARA ADAT RAMBU SOLO’ DI TORAJA
Tradisi Ma’Pasilaga Tedong merupakan salah satu bagian dari rangkaian upacara adat Rambu Solo' masyarakat Toraja yang diwujudkan melalui kegiatan adu kerbau sebagai simbol penghormatan kepada leluhur dan anggota keluarga yang telah meninggal dunia. Seiring perkembangan zaman, pelaksanaan tradisi tersebut kerap disertai aktivitas taruhan yang mengandung unsur perjudian, sehingga menimbulkan permasalahan hukum karena bertentangan dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan tindak pidana perjudian dalam hukum pidana Indonesia terhadap praktik Ma’Pasilaga Tedong pada upacara adat Rambu Solo’ di Toraja, serta menganalisis penegakan hukum adat terhadap praktik perjudian yang menyertai tradisi tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik taruhan dalam kegiatan Ma’Pasilaga Tedong memenuhi unsur-unsur tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 426 dan Pasal 427 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Penertiban Perjudian. Namun demikian, masyarakat adat Toraja masih memandang praktik tersebut sebagai bagian dari warisan budaya yang mengandung nilai sosial, budaya, dan kekerabatan sehingga keberadaannya tetap diterima dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum terhadap praktik perjudian dalam tradisi Ma’Pasilaga Tedong menghadapi berbagai hambatan, terutama akibat perbedaan pandangan antara hukum negara dan hukum adat. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang harmonis antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan tokoh adat melalui pendekatan preventif, edukatif, serta kultural guna menjaga kelestarian budaya Toraja sekaligus menjamin kepastian dan penegakan hukum. Kata Kunci: perjudian, Ma’Pasilaga Tedong, Rambu Solo’, hukum pidana, hukum adat, Toraja.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN FASILITAS KREDIT MIKRO MELALUI RESTORATIVE JUSTICE
Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai instrumen pembiayaan mikro memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, dalam praktiknya sering ditemukan penyalahgunaan fasilitas kredit mikro berupa penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan peruntukannya (side streaming), yang menimbulkan persoalan mengenai batasan antara wanprestasi dalam ranah hukum perdata dan tindak pidana yang mengandung unsur penipuan atau penyalahgunaan fasilitas kredit. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap debitur usaha mikro yang sebenarnya tidak memiliki niat jahat, melainkan menghadapi keterbatasan ekonomi atau rendahnya literasi keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan fasilitas kredit mikro yang dapat diselesaikan melalui pendekatan restorative justice serta menganalisis penerapannya dalam mewujudkan keseimbangan perlindungan hukum antara lembaga perbankan dan debitur usaha mikro. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Perbankan, dan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta bahan hukum sekunder yang relevan. Kata Kunci: Kredit Usaha Rakyat, kredit mikro, penyalahgunaan kredit, restorative justice, perlindungan hukum.
PENYITAANBARANGJAMINANGADAI PT PEGADAIANPESERO SEBAGAI BARANGBUKTIATASTINDAKPIDANA PENADAHAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan PT Pegadaian (Persero untuk mengembalikan kerugian atas barang jaminan gadai hasil penadahan yang disita dan diputus oleh Pengadilan dan mengetahui perlindungan hukum pada PT. Pegadaian (Persero) atas penyitaan barang jaminan gadai sebagai barang bukti atas tindak pidana penadahan. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan dengan kesimpulan yaitu: 1. Upaya hukum pihak PT. Pegadaian (Persero) yang dirugikan akibat tindak pidana sebagai korban adalah dengan bentuk upaya hukum berupa (1) gugatan perdata (ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum) yang diajukan setelah adanya Putusan terhadap tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, (2) pengajuan gugatan perdata (ganti kerugian) dengan penggabungan pada pemeriksaan perkara pidana sebagaimana ketentuan Pasal 98–101 KUHAP. 2. Perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan sebagai korban yaitu PT Pegadaian (Persero) juga dapat dilakukan secara preventif, berupa memperjelas petunjuk dan teknis implementasi prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pinjaman dalam peraturan internal PT Pegadaian (Persero) terkait upaya pencegahan pemberian pinjaman gadai dan penerimaan barang jaminan gadai hasil dari tindak pidana. Kata Kunci : Barang Jaminan Gadai, Persyaratan Penyitaan, Penadahan
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA PERHOTELAN YANG MELAKUKAN PENCEMARAN AIR
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum serta penegakan hukum terhadap pelaku usaha perhotelan yang melakukan pencemaran air. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum telah diatur dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, serta peraturan daerah terkait. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala seperti lemahnya pengawasan dan rendahnya kepatuhan pelaku usaha. Penegakan hukum dilakukan melalui sanksi administratif, perdata, dan pidana. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih efektif dan penegakan hukum yang konsisten. Kata Kunci: Pencemaran air, usaha perhotelan, penegakan hukum
IMPLIKASI PERSYARATAN DAN PROSEDUR PERIZINAN KAPAL IKAN DALAM MENDUKUNG PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT YANG BERKELANJUTAN MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan persyaratan dan prosedur perizinan kapal ikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan untuk menganalisis konsep dan penerapan pengelolaan sumber daya laut menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan 1. Pengaturan hukum mengenai persyaratan dan prosedur perizinan kapal ikan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan pada dasarnya telah memberikan landasan hukum yang cukup jelas dan komprehensif. Ketentuan mengenai jenis perizinan, persyaratan, serta prosedur telah diatur secara sistematis sebagai bentuk pengendalian terhadap aktivitas penangkapan ikan. Perizinan berfungsi tidak hanya sebagai legalitas usaha, tetapi juga sebagai instrumen hukum untuk mengatur pemanfaatan sumber daya laut agar tidak terjadi eksploitasi yang berlebihan. 2. Perizinan kapal ikan memiliki keterkaitan yang erat dengan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Perizinan berperan dalam mengatur jumlah kapal, jenis alat tangkap, serta wilayah penangkapan, sehingga dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya laut. Kata Kunci : persyaratan, prosedur, perizinan kapal ikan