Jurnal ini merupakan jurnal elektronik (e-journal) Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Manado, yang dimaksudkan sebagai wadah publikasi tulisan-tulisan tentang dan yang berkaitan dengan hukum pidana. Artikel-artikel skripsi mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat merupakan salah satu prioritas dengan tetap memberi kesempatan untuk karya-karya tulis lainnya dari mahasiswa dan dosen Fakultas Hukum Unsrat, dengan tidak menutup kemungkinan bagi pihak-pihak lainnya, sepanjang menyangkut hukum pidana. Tulisan-tulisan yang dimuat di sini merupakan pendapat pribadi penulisnya dan bukan pendapat Fakultas Hukum Unsrat.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM KASUS KORUPSI DI BANK PEMERINTAH
Indonesia sebagai negara hukum berkewajiban membangun sistem hukum yang mampu memberikan perlindungan terhadap kepentingan publik, termasuk dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Meskipun korupsi telah lama dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa dan korporasi telah diakui sebagai subjek hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta diperkuat oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi masih sangat terbatas. Padahal karakteristik kejahatan korporasi yang kompleks, terorganisasi, dan berdampak luas menuntut pendekatan hukum yang berbeda dari tindak pidana konvensional. Penelitian ini mengkaji perkembangan pengaturan korporasi sebagai subjek tindak pidana, dasar-dasar pertanggungjawaban pidana korporasi, serta hambatan implementasi dalam praktik penegakan hukum, khususnya pada kasus pengadaan barang/jasa pemerintah. Analisis menunjukkan bahwa kendala utama bukan pada kekosongan norma, tetapi pada lemahnya sistem deteksi, pembuktian mens rea korporasi, serta kecenderungan aparat menjerat pelaku perorangan dan mengabaikan entitas korporasi. Penelitian ini menegaskan pentingnya optimalisasi instrumen hukum yang telah ada untuk menimbulkan efek jera dan memperluas jangkauan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang memperoleh keuntungan melalui struktur korporasi. Kata Kunci : Korporasi, Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Korupsi, UU Tipikor.
PROBLEMATIKA TERHADAP PASAL 103 AYAT (1) DAN (4) PP NO. 28 TAHUN 2024 TENTANG KESEHATAN PELEGALAN ALAT KONTRASEPSI BAGI KALANGAN ANAK REMAJA
Pemerintah Indonesia mengeluarkan produk hukum untuk mengatasi kesehatan reproduksi pada kalangan anak remaja dan mengurangi angka kehamilan yang tidak diinginkan. Peraturan pemerintah tersebut merupakan aturan pelaksana dari UU No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang tertuang dan dilaksanakan dalam PP No. 28 TAHUN 2024 TENTANG KESEHATAN. Pada Peraturan Pemerintah a quo terlebih khususnya padal pasal 103 ayat (1) dan ayat (4) yang membahas alat reproduksi. Peraturan pemerintah a quo menjadi kontroversial dikalangan masyarakat, secara de facto Peraturan Pemerintah a quo memberikan akses yang lebih leluasa terhadap penggunaan alat kontrasepsi bagi kalangan remaja. Sejatinya, informasi mengenai pengetahuan alat kontrasepsi sangat penting dipahami sebelum memutuskan menggunakan alat kontrasepsi tertentu. pengetahuan mengenai alat- alat kontrasepsi beserta efek samping, kontraindikasi, kekurangan, dan kelebihan sangat diperlukan untuk menentukan pilihan alat kontrasepsi yang akan digunakan serta remaja lebih mengetahui penggunaan alat kontrasepsi menimbulkan dampak fisik bagi orang yang bersangkutan atau lingkungan sosial Kata Kunci: Peraturan Pemerintah, Alat Kontrasepsi, Usia Remaja.
PEROLEHAN OBJEK HAK WARIS WARGA NEGARA INDONESIA DI WILAYAH HUKUM SINGAPURA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAMBI Nomor 132/Pdt.G/2022/PN Jmb)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi yuridis Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor132/Pdt.G/2022/PN Jmb terhadap perolehan objek hak waris warga negara Indonesia di wilayah hukum Singapura dan untuk mengetahui proses hukum perolehan objek hak waris warga negara Indonesia di wilayah hukum Singapura. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 132/Pdt.G/2022/PN Jmb tentang hak waris tidak berlaku dan tidak dapat dieksekusi di Singapura. Hal ini disebabkan putusan tersebut melanggar Asas Lex Situs dan doktrin forum rei sitae Singapura karena mengeluarkan perintah in rem. Selain itu, status properti yang masih terikat utang dan ketiadaan perjanjian timbal balik juga menjamin penolakan putusan di Singapura. Oleh karena itu, perolehan hak waris hanya bisa dilakukan melalui prosedur Letters of Administration di High Court Singapura berdasarkan Intestate Succession Act 1967. 2. Perolehan objek waris WNI di Singapura harus melalui Fresh Letters of Administration di High Court Singapura, bukan Resealing. Aset tak bergerak tunduk pada Hukum Singapura dan WNI non-permanent resident harus menjual properti bertanah dalam 10 tahun. Aset bergerak diatur Hukum Indonesia, namun distribusinya harus dibuktikan dengan Affidavit of Foreign Law. Kata Kunci : hak waris, WNI, wilayah hukum singapura
KAJIAN HUKUM TERHADAP PENIKAMAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (STUDI KASUS DI KOTA MANADO)
Tindak pidana penikaman merupakan salah satu bentuk kekerasan yang berpotensi besar menghilangkan nyawa seseorang. Meskipun istilah “penikaman” tidak disebutkan secara khusus dalam KUHP, tindakan menusuk dengan alat tajam dipetakan sebagai tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan kematian, bergantung pada unsur kesengajaan dan akibat yang ditimbulkan. Tingginya potensi bahaya dari penggunaan senjata tajam menjadikan perbuatan ini termasuk kategori kejahatan serius yang mengganggu ketertiban umum. Penelitian ini mengkaji kasus penikaman yang mengakibatkan kematian melalui Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 76/Pid.B/2025/PN Mnd. Dalam perkara tersebut, terdakwa RW melakukan penikaman terhadap korban DN setelah terjadi perkelahian. Hasil visum menunjukkan adanya luka tusuk yang mengenai pembuluh darah besar di bagian leher sehingga menyebabkan gagal napas dan pendarahan berat, yang berujung pada kematian korban. Temuan ini menjadi dasar penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam menentukan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan pelaku. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan normatif dilakukan melalui kajian terhadap KUHP, khususnya Pasal 338 tentang pembunuhan dan Pasal 351 ayat (3) tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian, serta doktrin para ahli hukum pidana. Sementara pendekatan empiris digunakan untuk menelaah fakta persidangan, visum et repertum, dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penikaman dikategorikan sebagai penganiayaan yang mengakibatkan kematian apabila pelaku tidak memiliki niat langsung membunuh, namun perbuatannya dengan sengaja menimbulkan luka dan secara kausal menyebabkan kematian. Doktrin para ahli seperti R. Soesilo, Moeljatno, dan Simons menegaskan bahwa penggunaan senjata tajam menunjukkan adanya kesengajaan terhadap perbuatan meskipun tidak terhadap akibatnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana penikaman telah berjalan berdasarkan ketentuan KUHP dan prinsip keadilan. Namun, upaya pencegahan kejahatan dan peningkatan profesionalitas penegak hukum tetap diperlukan agar penanganan perkara serupa dapat lebih efektif dan memberikan kepastian hukum. Kata Kunci: Hukum Pidana, Penikaman, Kematian, Penganiayaan
AKIBAT HUKUM PENGGUNAAN TANAH YANG TIDAK SESUAI DENGAN FUNGSINYA BERDASARKAN UNDANGUNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOKPOKOK AGRARIA
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, serta memahami sanksi hukum pemilik atau pengguna yang menggunakan tanah tidak sesuai peruntukkannya untuk kepentingan umum menurut Undang-Undang Pokok Agraria dan untuk mengetahui, serta memahami peran negara dalam mengawasi, dan menegakkan ketentuan penggunaan tanah sesuai dengan peruntukkannya untuk kepentingan umum berdasarkan UndangUndang Pokok Agraria. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Sanksi hukum pemilik atau pengguna yang menggunakan tanah tidak sesuai peruntukkannya untuk kepentingan umum menurut Undang-Undang Pokok Agraria, antara lain pencabutan hak atas tanah, pengosongan lahan, dan pemberian sanksi pidana, berupa pidana penjara, serta denda. 2.Peran negara dalam mengawasi, dan menegakkan ketentuan penggunaan tanah sesuai dengan peruntukkannya untuk kepentingan umum berdasarkan UndangUndang Pokok Agraria didasarkan pada hak menguasai negara atas bumi, air, serta ruang angkasa. Peran ini mencakup pengaturan, pengawasan, dan penegakan hukum, guna memastikan tanah digunakan seoptimal mungkin demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kata Kunci : penggunaan tanah, tidak sesusai fungsi
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TRAFFICKING DI SULAWESI UTARA
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui, dan memahami perlindungan hukum terhadap korban trafficking di Sulawesi Utara dan untuk mengetahui, dan memahami sanksi pidana terhadap para pelaku trafficking. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Perlindungan hukum terhadap korban trafficking di Sulawesi Utara mencakup hak-hak korban seperti rehabilitasi, pemulangan, reintegrasi sosial, dan hak atas restitusi. Selain itu, Pemerintah juga memiliki peran dalam memberikan dukungan, dan pelayanan kepada korban, termasuk rumah perlindungan, serta rujukan medis. 2. Sanksi pidana terhadap para pelaku trafficking, antara lain pidana penjara paling singkat tiga tahun, paling lama lima belas tahun, dan dikenakan denda paling sedikit seratus dua puluh juta rupiah, serta denda paling banyak enam ratus juta rupiah. Kata Kunci : korban, trafficking, sulut
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN TRANSAKSI CASH ON DELIVERY (COD) PADA JUAL BELI ONLINE
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi Cash On Delivery (COD) berdasarkan praktik jual beli online dan untuk mengetahui dan memahami mekanisme penyelesaian perselisihan dalam transaksi Cash On Delivery (COD) pada jual beli online. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi Cash On Delivery (COD) pada jual beli online merupakan bagian integral dari upaya negara untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bertransaksi secara elektronik. Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan hukum tersebut telah diatur melalui berbagai instrumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). 2. Mekanisme penyelesaian perselisihan dalam transaksi Cash On Delivery (COD) dapat dilakukan melalui dua jalur, yakni non-litigasi dan litigasi. Jalur non-litigasi meliputi penyelesaian melalui platform e-commerce dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang bersifat cepat, sederhana, dan biaya ringan. Sedangkan jalur litigasi dilakukan melalui pengadilan negeri apabila upaya sebelumnya tidak memberikan hasil yang memuaskan. Kata Kunci : penyelesaian, perselisihan, COD
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG- UNDANG NO. 23 TAHUN 2004
Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Amandemen Keempat menegaskan bahwa seluruh warga negara dan penyelenggara pemerintahan wajib tunduk pada hukum yang berlaku. Salah satu permasalahan hukum yang masih menjadi perhatian serius adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang kerap menimpa perempuan dan anak. Meskipun telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban, pelaksanaannya masih menghadapi kendala struktural dan kultural. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana KDRT menurut UU No. 23 Tahun 2004 serta penerapan hukumnya dalam praktik penanganan kasus. Melalui pendekatan normatif, penelitian ini menelaah substansi hukum yang mengatur KDRT serta implementasinya di lapangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun peraturan telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi perlindungan korban, masih terdapat hambatan berupa ketimpangan gender, pengaruh budaya patriarki, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang menyebabkan banyak kasus tidak sampai ke proses peradilan. Oleh karena itu, penanganan KDRT perlu dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya dengan penegakan hukum, tetapi juga dengan pendekatan sosial, ekonomi, dan psikologis agar perlindungan dan pemulihan korban dapat berjalan efektif. Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Negara hukum, Penerapan hukum, Perlindungan hukum, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.
ANALISIS YURIDIS PERBANDINGAN SISTEM HUKUM PIDANA KORUPSI ANTARA INDONESIA DAN DENMARK
Korupsi merupakan salah satu tindak pidana luar biasa yang berdampak signifikan terhadap stabilitas pemerintahan dan pembangunan di suatu negara. Penanganan korupsi di berbagai negara memerlukan sistem hukum pidana yang efektif, transparan, dan akuntabel. Di Indonesia, upaya pemberantasan korupsi menekankan penindakan dan pemberian sanksi pidana terhadap pelaku, sedangkan di Denmark penekanan diberikan pada pencegahan melalui pengawasan independen, integritas aparatur, dan transparansi administrasi. Perbandingan antara kedua sistem hukum ini menunjukkan perbedaan orientasi hukum serta kelembagaan penegak hukum, namun keduanya sama-sama berkomitmen pada prinsip good governance dan supremasi hukum dalam upaya memberantas korupsi. Perbandingan kedua negara menunjukkan bahwa meskipun pendekatannya berbeda, baik Indonesia maupun Denmark sama-sama memiliki komitmen terhadap prinsip keadilan, transparansi, dan good governance. Perbedaan ini memberikan gambaran bahwa setiap negara menyesuaikan strategi hukum pidana korupsi dengan kondisi sosial, budaya, dan kelembagaan yang ada, sehingga upaya pemberantasan korupsi dapat dijalankan secara efektif dan berkesinambungan. Kata kunci: korupsi, hukum pidana, perbandingan hukum, Indonesia, Denmark.
PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENANGANAN KASUS KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DI KOTA MANADO
Kejahatan seksual terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak serius terhadap perkembangan fisik, psikis, dan sosial korban. Pemerintah daerah memiliki kewajiban konstitusional untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Manado dalam penanganan kasus kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris melalui pendekatan perundang-undangan, wawancara, dan studi dokumentasi terhadap data penanganan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DP3A Kota Manado memiliki tiga peran utama, yaitu (1) peran preventif melalui sosialisasi, penyuluhan, dan edukasi kepada masyarakat tentang perlindungan anak; (2) peran represif dalam pendampingan hukum, pemulihan psikologis, dan fasilitasi layanan kesehatan bagi korban; dan (3) peran koordinatif dengan kepolisian, lembaga sosial, psikolog, serta pihak rumah sakit. Meski demikian, penanganan kasus masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, minimnya anggaran, rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus, serta belum optimalnya koordinasi lintas lembaga. . Kata Kunci: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Penegakan Hukum dan Tindak Pidana Kekerasan Seksual
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM OLEH PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA TERHADAP PEMADAMAN : STUDI KASUS PEMADAMAN LISTRIK DI MANADO
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai ketenagalistrikan di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban hukum Perusahaan Listrik Negara terhadap pemadaman listrik di Kota Manado. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan hukum mengenai ketenagalistrikan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 yang mengatur tentang hak dan kewajiban dari pihak PLN sebagai penyedia jasa listrik. Lebih khusus untuk Pasal 29 ayat (1) huruf e menjadi dasar perolehan ganti rugi akibat pemadaman tenaga listrik. Aturan yang lain mendukung hak konsumen adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999. 2. Pertanggungjawaban hukum perusahaan listrik negara terhadap pemadaman listrik di Kota Manado hanya dilakukan apabila adanya case pencurian listrik. Sementara terkait pemadaman listrik, pihak PLN akan memberitahukan terlebih dahulu jika ada pemadaman berdasarkan kendala. Sebelum penyambungan listrik kepada konsumen listrik sudah dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) yang di dalamnya menyetujui apabila ada pemadaman Listrik berdasarkan kendala. Maka sulit untuk konsumen menuntut Ganti rugi sesuai Undang-Undang Ketenagalistrikan. Kata Kunci : PLN, pertanggungjawaban, pemadaman
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PRAKTIK PELAKSANAAN JUAL BELI TANAH DIBAWAH TANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG (STUDI KASUS : PUTUSAN NOMOR 291/PDT.G/2021/PN SMN)
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaturan hukum terkait jual beli tanah dibawah tangan menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan untuk mengetahui akibat hukum bagi para terkait jual beli tanah yang dilakukan dibawah tangan. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Jual beli tanah di bawah tangan adalah perjanjian antara penjual dan pembeli tanpa melibatkan pejabat berwenang seperti PPAT. Namun, keabsahannya hanya berlaku bagi para pihak, bukan terhadap pihak ketiga. Peralihan hak atas tanah baru diakui secara hukum setelah dibuat akta otentik oleh PPAT dan didaftarkan di Kantor Pertanahan sesuai Pasal 19 UUPA dan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang diubah dengan PP Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. 2. Jual beli tanah di bawah tangan menimbulkan akibat hukum berupa lemahnya kepastian kepemilikan dan pembuktian di pengadilan. Akta di bawah tangan tidak memiliki kekuatan pembuktian lahiriah dan tidak dapat menjadi dasar balik nama sertifikat hak milik, sehingga pembeli berisiko kehilangan haknya apabila muncul pihak lain dengan bukti lebih kuat. Praktik ini juga berpotensi menimbulkan penjualan ganda, kesulitan mengurus sertifikat, serta lemahnya perlindungan bagi pembeli beritikad baik. Walau sah secara perdata di antara para pihak, jual beli tanah di bawah tangan tidak memberikan kepastian hukum dari sisi agraria. Kata Kunci : jual beli tanah, dibawah tangan
KAJIAN YURIDIS PENELANTARAN ANAK PASCA PENJATUHAN HAK ASUH ANAK DALAM PERSPEKTIF BEST INTEREST OF THE CHILD
ukum, pengawasan, dan koordinasi antar lembaga. Penelitian ini mengkaji pengaturan hukum penelantaran anak pasca putusan hak asuh serta penerapannya oleh orang tua atau wali dengan menitikberatkan pada prinsip best interest of the child. Penelitian ini bertujuan memahami ketentuan hukum terkait perlindungan anak Penelantaran anak pasca penjatuhan hak asuh merupakan permasalahan yang terus meningkat meskipun perlindungan terhadap anak telah dijamin dalam UUD 1945, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta berbagai instrumen hukum nasional dan internasional. Data KPAI, KPPPA, dan laporan Badilag menunjukkan tingginya kasus kekerasan dan penelantaran anak dalam konteks perceraian, termasuk penelantaran materiil, pengasuhan, akses, dan psikologis. Permasalahan ini menegaskan adanya ketidaksesuaian antara putusan hak asuh dan realitas pemenuhan hak anak, sekaligus lemahnya implementasi setelah ditetapkannya hak asuh serta menganalisis konsekuensi hukum atas penelantaran anak pasca putusan pengadilan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif melalui studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah mengatur larangan penelantaran implementasinya masih anak, menghadapi kendala seperti minimnya pelaporan, kendala eksekusi putusan, serta lemahnya koordinasi antar institusi. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji model kebijakan terpadu dan mekanisme pengawasan khusus pasca putusan hak asuh untuk menjamin perlindungan anak secara lebih komprehensif. Kata Kunci : Penelantaran Anak, Hak Asuh, Perlindungan Anak, Kepentingan Terbaik Anak
TINJAUAN HUKUM TERHADAP TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PENDAFTARAN BENEFICIAL OWNER PERUSAHAAN DITINJAU DARI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 13 TAHUN 2018
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Peraturan hukum terhadap Tanggung Jawab Notaris dalam Pendaftaran Beneficial Owner Perusahaan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 dan untuk menjelaskan peran notaris serta penerapan Beneficial Owner Perusahaan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Pengaturan tanggung jawab notaris dalam pendaftaran Beneficial Owner menegaskan bahwa notaris adalah penjaga awal transparansi korporasi. Notaris wajib mengidentifikasi, memverifikasi, dan mencatat pemilik manfaat dalam akta serta memastikan data tersebut dilaporkan ke sistem resmi negara. Dengan akta autentik sebagai dasar legal, notaris berperan mencegah penyalahgunaan badan hukum dan mendukung upaya negara melawan pencucian uang dan praktik korporasi tidak transparan. 2. Peran notaris dalam implementasi Perpres 13 Tahun 2018 menempatkan notaris sebagai aktor penting yang memastikan keterbukaan identitas pemilik manfaat dalam setiap tindakan hukum korporasi. Notaris bertanggung jawab menerapkan prinsip kehati-hatian melalui verifikasi dokumen dan pencatatan BO secara benar dalam Sistem Administrasi Badan Hukum. Kata Kunci : tanggung jawab notaris, pendaftaran beneficial owner perusahaan
ASPEK KEADILAN DAN KEPASTIAN TERHADAP PENGATURAN PEMBUANGAN SAMPAH DI MATUNGKAS
Penelitian ini membahas Aspek Keadilan dan Kepastian terhadap Pengaturan Pembuangan Sampah di Matungkas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Pengelolaan sampah dalam skala nasional telah diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang “Pengelolaan Sampah”, dimana pada Pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa sampah yang dikelola adalah (a) sampah rumah tangga (b) sampah sejenis rumah tangga; dan (c) sampah spesifik. Kemudian dijelaskan tujuan dari pengelolaan sampah pada Pasal 4 yakni: Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber dana. Secara sederhana, isi dari Undang-Undang tersebut telah menjelaskan bahwa pengelolaan sampah yang tepat dapat bernilai ekonomis bagi masyarakat setempat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu penelitian secara lapangan, penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Permasalahan Sampah yang terjadi di desa matungkas sampai saat ini belum efektif dikarenakan kurangnya kerjasama antara Pemerintah Desa Matungkas dan Dinas Lingkungan Hidup Serta minimnya kesadaran Masyarakat Desa Matungkas Terhadap Pembuangan Sampah.Kesehatan bertanggung jawab tidak hanya secara administratif dan operasional, tetapi juga memiliki tanggung jawab hukum dalam menjamin pelayanan yang berkualitas, tepat sasaran, serta berkelanjutan. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai tantangan seperti keterbatasan anggaran, keterlambatan pembayaran klaim, serta disparitas layanan antar wilayah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan agar tanggung jawab BPJS Kesehatan dalam SJSN dapat berjalan optimal sesuai prinsip keadilan sosial. Kata Kunci : Pengelolaan Sampah, Keadilan, Kepastian Hukum
TINDAK PIDANA PRODUK PORNOGRAFI DAN ALASAN PENGECUAIANNYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan bagaimana alasan pengecualian terhadap tindak pidana Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan tindak pidana Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 yaitu sebagai tindak pidana dengan unsur-unsur: Setiap orang, Memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan (unsur perbuatan), produk pornografi, dan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (unsur penunjukan terhadap dasar normatif); di mana untuk unsur produk pornografi, yang harus dibuktkan yaitu hal-hal yang telah dirinci secara limitatif dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f. 2. Alasan pengecualian terhadap tindak pidana Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 yang diatur dalam Pasal 6 dan penjelasan pasalnya yaitu: Memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, dan Memiliki atau menyimpan produk pornografi untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Kata kunci: Tindak Pidana, Produk Pornografi, Alasan Pengecuaiannya.
KAJIAN YURIDIS ATAS TINDAK PIDANA PERJUDIAN DARING (STUDI KASUS DANDI DWINATA PUTUSAN PN PALEMBANG NOMOR 752/Pid.Sus/2024/PN Plg)
Penelitian ini berjudul “Kajian Yuridis Atas Tindak Pidana Perjudian Daring (Studi Kasus Dandi Dwinata Putusan Pn Palembang Nomor 752/Pid.Sus/2024/Pn Plg)” bertujuan untuk menganalisis peraturan dan penegakkan hukum di Indonesia terhadap perjudian daring, Perjudian pada dasarnya bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan moral pancasila, serta membahayakan bagi keberlangsungan hidup masyarakat, bangsa dan negara. Perjudian merupakan pelanggaran terhadap budaya sosial di Indonesia. Selanjutnya dengan semakin majunya teknologi modern judi juga ikut berkembang menjadi judi berbasis online. Maka dari itu perlu adanya peraturan dan penegakkan Hukum diindonesia mengeneai perjudian daring, Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini Adalah untuk mengetahui peraturan hukum terhadap perjudian daring dan penegakan Hukumdalam memberantas perjudian daring diindonesia. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan menganalisis perundang-undang dan berbagai literatur-literatur terkait. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini Adalah Pengaturan hukum terhadap perjudian daring di Indonesia telah diatur dalam berbagai instrumen hukum positif yang bersifat represif dan preventif. Ketentuan hukum yang relevan meliputi Pasal 303 KUHP yang mengatur larangan perjudian secara umum , Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 Penegakan hukum terhadap perjudian daring di Indonesia telah dilakukan melalui pendekatan represif, preventif, dan administratif oleh berbagai lembaga penegak hukum. Meskipun secara normatif telah tersedia landasan hukum yang cukup, implementasinya masih menghadapi tantangan serius, terutama karena sifat perjudian daring yang bersifat transnasional, anonim, dan berbasis teknologi digital. Secara represif, aparat penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan telah menindak pelaku promosi dan penyelenggara situs judi online, sebagaimana tercermin dalam Putusan PN Palembang No. 752/Pid.Sus/2024/PN Plg atas nama Dandi Dwinata. Kata Kunci : Perjudian Daring, Penegakan Hukum, Yuridis Normatif
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KAMPUS DITINJAU DARI PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 55 TAHUN 2024
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami efektivitas norma yang diatur dalam Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 dalam memberikan perlindungan yang nyata bagi korban dan untuk mengetahui dan memahami hak-hak yang didapatkan oleh pihak yang terkait dalam kasus pelecehan seksual di lingkungan kampus menurut Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024. Dengan metode penelitian Yuridis Normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Meskipun telah diatur dalam berbagai peraturan, pelaksanaannya masih menghadapi banyak hambatan, seperti kesulitan dalam pembuktian dan adanya intimidasi terhadap korban, khususnya ketika pelaku memiliki posisi berpengaruh. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan sistem hukum yang lebih berpihak pada korban dan menjamin rasa aman dalam proses penanganan kasus pelecehan seksual. Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 merupakan upaya konkret pemerintah dalam menanggapi permasalahan kekerasan seksual di lingkungan kampus. 2. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual, sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024, merupakan upaya komprehensif yang dilakukan oleh perguruan tinggi dan Satgas PPKS untuk menjamin hak-hak korban secara menyeluruh, baik secara fisik, psikologis, akademik, maupun sosial. Perlindungan ini mencakup pengakuan hak korban, layanan pendampingan dan pemulihan, mekanisme pelaporan yang aman, serta perlindungan selama proses hukum. Kata Kunci : pelecehan seksual, lingkungan kampus
PERAMPASAN HAK ATAS TANAH YANG DILAKUKAN PEMERINTAH ATAU SWASTA TERHADAP MASYARAKAT PEMILIK HAK GUNA USAHA
Perampasan hak atas tanah terhadap masyarakat yang memiliki hak guna usaha yang merupakan pelanggaran hak atas tanah dimana peristiwa yang sering terjadi di Indonesia, yang mempengaruhi berbagai pihak, mulai dari individu, kelompok masyarakat, hingga komunitas atau pihak swasta maupun pemerintah. Dalam konteks perampasan tanah, terdapat beberapa bentuk pelanggaran hak atas tanah yang terjadi secara umum di Indonesia. Pelanggaran hak atas tanah sering dimulai dengan kekerasan fisik dan intimidasi terhadap penduduk atau komunitas yang menghuni tanah tersebut. Ini mungkin melibatkan penggunaan kekuatan oleh aparat keamanan atau pihak swasta yang ingin menguasai tanah secara ilegal. Penduduk lokal sering kali diancam atau dipaksa untuk meninggalkan tanah mereka dengan ancaman kekerasan atau hukuman. Kata Kunci : Perampasan hak atas tanah, Pelanggaran hak.
KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2024
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (KSDAHE) menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, Dan untuk mengetahui kewenangan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) terhadap penegakan tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (KSDAHE). Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menurut Undang-Undang nomor 32 tahun 2024 sebagai perubahan atas Undangundang nomor 5 tahun1990 membawa sejumlah perubahan. 2. Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil terhadap penegakan tindak pidana konservsi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya Pengoptimalisasian dalam penyididikan perkara di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tentunya PPNS harus diberikan wewenang di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya untuk melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana telah diberikan wewenang penangkapan dan penahanan di dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Kata Kunci : penyidik PNS, tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
TIDAK MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN DAN TIDAK MENYETOR PAJAK YANG TELAH DIPOTONG ATAU DIPUNGUT SEBAGAI TINDAK PIDANA PAJAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007
Penelitian ini berjudul “Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan Dan Tidak Menyetor Pajak Yang Telah Dipotong Atau Dipungut Sebagai Tindak Pidana Pajak Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007” bertujuan untuk menganalisis adanya peraturan dan penerapan Tindak pidana dalam pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf i undang-undang 28 Tahun 2007, yang dimana Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, di mana perbuatan-perbuatan tersebut dapat merupakan suatu rangkaian yaitu memotong pajak dan kemudian tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan serta tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, maka dari itu diperlukan adanya penjatuhan pidana terhadap perbuatan tersebut. Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini Adalah untuk mengetahui peraturan dan penerapan Tindak pidana dalam pasal 39 ayat (1) huruf c dan i undang-undang 28 tahun 2007. Metode Penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menganalisis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang dan literatur-literatur terkait kesimpulan yang dapat ditarik dari penenelitian ini Adalah Pemidanaan terhadap tindak pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 merupakan ketentuan khusus (lex specialis), yaitu, adanya ketentuan minimum khusus untuk pidana penjara, adanya ketentuan minimum khusus untuk pidana denda dan pidana penjara dan pidana denda harus dijatuhkan secara kumulatif. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak melakukan perubahan terhadap tindak pidana dalam Unang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sehingga tetap merupakan tindak pidana khusus di luar KUHP (baru). Kata kunci: Pajak, Surat pemberitahuan dan tindak pidana pajak
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN NON-DISCLOSURE AGREEMENT (NDA) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN
Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai Non-Disclosure Agreement (NDA) dalam sistem hukum di Indonesia dan untuk mengetahui akibat hukum bagi pihak yang melanggar Non-Disclosure Agreement (NDA) dalam perspektif hukum perjanjian. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. NDA diakui secara sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat selama memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berperan sebagai dasar hukum umum yang mengatur tentang perjanjian, sementara UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang berperan memberikan perlindungan substantif terhadap informasi rahasia yang memiliki nilai ekonomi. Selain itu, UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) memberikan dasar hukum bagi NDA yang dibuat secara elektronik agar tetap sah dan mengikat secara hukum. 2. Pelanggaran NDA merupakan wanprestasi karena pihak yang terikat (debitur) tidak memenuhi kewajibannya untuk menjaga kerahasiaan informasi sebagaimana yang telah disepakati. Konsekuensi hukum ini berlandaskan pada Pasal 1238 KUH Perdata tentang syarat dinyatakan lalainya debitur dan Pasal 1243 KUH Perdata tentang kewajiban mengganti kerugian. Sebagai akibatnya, pihak yang dirugikan (kreditur) berhak menuntut ganti rugi yang mencakup biaya, kerugian, dan bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 1246 KUH Perdata. Kata Kunci : hukum perjanjian, NDA
PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TERHADAP KARYAWAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa sebenarnya kejahatan korporasi dan untuk mengetahui lebih luas tentang pertanggungjawaban korporasi dalam hukum di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Korporasi yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 dan pasal 18 peraturan perundangundangan Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Undang-undang tersebut memberikan legitimasi hukum yang sangat kuat bahwa korporasi dapat melakukan tindak pidana kekerasan seksual dan dapat dikenai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Sebelum hadirnya undang-undang yang khusus membahas tindak pidana kekerasan seksual, tidak ada aturan-aturan secara yang tegas mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia. Dalam KUHP tidak ada pasal yang menyebutkan secara khusus tentang pelecehan seksual atau kekerasan seksual. Tetapi Penerapan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia pada saat ini sudah berdasarkan pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang menjadi dasar hukum dalam perlindungan hak korban serta penindakan terhadap pelaku kekerasan seksual. Kata Kunci : tindak pidana seksual, karyawan, korporasi
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN KONFLIK TAWURAN ANTAR SISWA SMA DI KOTA MANADO
bagaimana pengaturan keadilan restoratif dapat diterapkan seebagai salah satu solusi alternatif yang dapat digunakan dan untuk mengetahui sampai sejauh mana pengaturan dengan menerapkan pendekatan restorative justice. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Penerapan restorative justice dalam penyelesaian konflik tawuran antar siswa di Kota Manado menunjukkan potensi yang signifikan untuk mengatasi masalah kekerasan di sekolah dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan rehabilitatif. Pendekatan ini lebih menekankan pada pemulihan hubungan yang rusak antar pelaku, korban, dan masyarakat, dengan melibatkan semua pihak yang terkait dalam proses mediasi untuk mencapai kesepakatan yang adil dan memperbaiki hubungan yang terganggu. 2. Namun, agar penerapan restorative justice dapat berjalan efektif, sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan pelatihan kepada guru, orang tua, dan masyarakat mengenai prinsip-prinsip keadilan restoratif ini. Dukungan hukum yang sudah ada melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 memberikan dasar yang kuat, namun agar penerapannya lebih maksimal, diperlukan kerjasama yang lebih baik antara pihak sekolah, pemerintah, dan masyarakat setempat. Kata Kunci : restorative justice, tawuran siswa
TINJAUAN HUKUM TERHADAP DISIPLIN PERTANGGUNGJAWABAN MORAL PERANGKAT DESA DALAM TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA TOPE
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pengaturan disiplin dan pertanggungjawaban moral perangkat desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana penerapan disiplin serta pelaksanaan tanggung jawab perangkat desa dalam tata kerja pemerintah desa Tope. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : Pengaturan kedudukan, tugas dan tanggung jawab perangkat desa telah memiliki dasar hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undang untuk mewujudkan tata kerja pemerintah yang tertib dan akuntabel. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan dan dijumpai beberapa hambatan berupa kedisiplinan kerja yang belum konsisten, pemahaman tugas yang tidak merata, serta administrasi dan pelaporan yang belum optimal sehingga mempengaruhi efektivitas kelancaran pelayanan publik dan kepercayaan masyarkat. Mekanisme pengawasan internal dan eksternal, pembagian tugas, serta penerapan asas-asas umum pemerintah yang baik telah tersedia sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Pedoman tersebut menjadi landasan agar setiap perangkat desa dapat bekerja sesuai tanggung jawab masing-masing secara terarah. Untuk memberikan hasil yang maksimal, dibutuhkan peningkatan profesionalitas, kedisiplinan, dan konsistensi penerapan aturan, serta tanggung jawab moral setiap perangkat desa. Kata Kunci : pertanggungjawaban moral, perangkat desa, desa tope
UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN DI BIDANG PERBANKAN
Kejahatan profesional yang dilakukan oleh seorang ahli suatu bidang ilmu tertentu, secara teknis lebih mengerikan dibandingkan kejahatan tradisional. Biasanya pelakunya adalah orang-orang yang paham betul, baik seluk beluk komputer maupun sistem perbankan. Pencucian uang adalah perilaku tindak pidana guna menyembunyikan maupun menemukan sumber kekayaan dengan menitipkan harta tindak pidana pada sistem keuangan perbankan yang bertujuan menghindari tindakan kriminal. Undang-undang mengenai tindak pidana yang dilakukan dan melarang aparat penegak hukum untuk menjalankan aset yang diperoleh dari kegiatan ilegal. Bank adalah lembaga yang menerima uang publik dan mentransfernya kepada individu yang membutuhkan. Bank berfungsi sebagai agen, yang memerlukan sejumlah kepercayaan. “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang” Kata Kunci: Kejahatan, Pencucian Uang, Perbankan,Bank
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DARI PENERBIT BUKU ATAS DITEMUKANNYA PLAGIARISME
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum di Indonesia mengenai pertanggungjawaban penerbit buku atas diterbitkannya karya hasil plagiarisme dan untuk mengetahui bagaimana bentuk tanggung jawab dari penerbit ketika ditemukan plagiarisme dalam karya buku yang diterbitkannya. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan mengenai pertanggungjawaban hukum penerbit atas ditemukannya plagiarisme tidak diatur secara khusus dalam satu peraturan tersendiri, melainkan tersebar dalam beberapa ketentuan yang saling berkaitan. Pengaturan tersebut dimulai dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1365 yang menjadi dasar bagi pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta atas karya cipta, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga memberikan landasan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat kelalaian pelaku usaha, termasuk penerbit, dalam menjalankan tanggung jawab profesionalnya. 2. Bentuk pertanggungjawaban hukum penerbit atas ditemukannya plagiarisme meliputi tanggung jawab perdata, administratif, dan moral. Dalam ranah perdata, penerbit dapat dimintai ganti rugi apabila terbukti lalai dalam mengawasi keaslian naskah yang diterbitkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Dalam ranah administratif, penerbit dapat dikenai sanksi atau tindakan korektif oleh instansi yang berwenang apabila terbukti melanggar ketentuan yang berlaku. Sedangkan dalam ranah moral, penerbit memiliki kewajiban etis untuk menjunjung tinggi integritas, kejujuran, dan profesionalitas dalam kegiatan penerbitan. Kata Kunci: plagiarisme, penerbit buku
TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG DI LAKUKAN ANGGOTA POLISI DI WILAYAH SULAWESI UTARA
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum dan penerapan sanksi terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur di wilayah Sulawesi Utara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, yaitu mengkaji norma-norma hukum positif yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana persetubuhan terhadap anak diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling banyak Rp5.000.000.000,00. Apabila pelaku merupakan anggota keluarga, pengasuh, pendidik, atau aparat penegak hukum, maka hukuman ditambah sepertiga dari ancaman pidana. Dalam konteks anggota kepolisian, selain dikenakan sanksi pidana, pelaku juga dijatuhi sanksi disiplin dan sanksi kode etik berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sesuai Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022. Dengan demikian, pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak tidak dapat dikecualikan dari penegakan hukum, termasuk apabila pelakunya adalah aparat penegak hukum sendiri. Penerapan sanksi pidana dan sanksi etik yang tegas diperlukan untuk memberikan efek jera, memulihkan martabat korban, dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Kata Kunci : Tindak Pidana, Persetubuhan, Anak di Bawah Umur, Polisi, Sanksi Hukum.
TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL MENURUT PASAL 12 DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindak pidana eksploitasi seksual dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022; dan untuk mengetahui pemidanaan terhadap tindak pidana eksploitasi seksual menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan tindak pidana eksploitasi seksual dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yaitu sebagai salah satu Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya: 1. Setiap Orang (unsur subjek tindak pidana); 2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat (unsur perbuatan); 3. Dengan maksud (unsur kesalahan); dan 4. Untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain (unsur tujuan dari pelaku). 2. Pemidanaan terhadap tindak pidana eksploitasi seksual menurut Pasal 12 UU No.12 Tahun 2022 yaitu ancaman pidana menggunakan kata “dan/atau” sehingga hakim dapat memilih untuk menjatuhkan baik secara alternatif antara pidana penjara atau pidan denda mapun secara kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda. Kata Kunci : eksploitasi seksual
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN SATELIT ASING UNTUK LAYANAN TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum di Indonesia terhadap penggunaan satelit asing dalam penyelenggaraan layanan telekomunikasi dan u tuk mengetahui bagaimana penggunaan satelit asing berlangsung dalam penyelenggaraan layanan telekomunikasi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan hukum di Indonesia terhadap penggunaan satelit asing dalam penyelenggaraan layanan telekomunikasi secara normatif telah tersedia, terutama melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data, yang diperkuat dengan ketentuan teknis dalam Permenkomdigi Nomor 3 Tahun 2025 terkait landing rights, kewajiban gateway lokal, dan pengawasan operator asing. 2. Kedudukan penggunaan satelit asing dalam layanan telekomunikasi di Indonesia secara hukum berada pada posisi “diperbolehkan secara terbatas”, yaitu sepanjang operator asing mematuhi ketentuan perizinan dan tunduk pada nasional. Akan tetapi, dalam praktiknya (das sein), masih terdapat ketergantungan yang tinggi terhadap kapasitas satelit asing, yang tampak pada kasus gangguan Satelit Telkom-1 (2017), hilangnya kendali slot orbit 123° BT (Garuda-1), serta operasional Starlink yang memicu perdebatan mengenai kedaulatan data dan pengawasan nasional. Kata Kunci : satelit asing, layanan telekomunikasi
TINJAUAN DAMPAK LINGKUNGAN OPERASIONAL PT.FUTAI DALAM MEMPRODUKSI PENGOLAHAN KERTAS DI KOTA BITUNG MENURUT PERATURAN PERUNDANGAN - UNDANGAN
Penelitian ini berjudul “Tinjauan Dampak Lingkungan Operasional PT. Futai dalam Memproduksi Pengolahan Kertas di Kota Bitung Menurut Peraturan Perundang-undangan”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk pengelolaan limbah yang dilakukan oleh PT. Futai serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, yaitu menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan industri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan operasional PT. Futai di Kota Bitung berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan, khususnya melalui limbah cair yang berdampak pada ekosistem perairan dan kesehatan masyarakat sekitar. Meskipun perusahaan telah memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan melaksanakan kewajiban administratif sesuai peraturan, pengelolaan limbah belum sepenuhnya memenuhi baku mutu lingkungan. Hal ini menandakan perlunya peningkatan pengawasan dan penegakan hukum oleh pemerintah daerah serta perbaikan sistem pengelolaan limbah oleh perusahaan. Berdasarkan analisis, implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 oleh PT. Futai masih bersifat parsial dan belum mencerminkan prinsip pembangunan berkelanjutan serta hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, sinergi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat perlu diperkuat untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan industri yang berkeadilan dan berkelanjutan. Kata Kunci :Dampak lingkungan, pengelolaan limbah, PT. Futai, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, hukum lingkungan.
ANALISA YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN TANAH KELUARGA DI DESA MOLAS KECAMATAN BUNAKEN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUHPERDATA)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan pelaksanaan pembagian harta warisan berupa tanah keluarga di Desa Molas Kecamatan Bunaken menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta menelaah penyelesaian konflik yang muncul dalam proses tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian harta warisan menurut KUHPerdata didasarkan pada asas ab intestato, legitime portie, plaatsvervulling, dan saisine, sebagaimana diatur dalam Pasal 830 sampai dengan Pasal 1130 KUHPerdata. Namun, dalam praktik masyarakat Desa Molas, pelaksanaan pembagian warisan masih dipengaruhi oleh nilai-nilai adat Minahasa yang mengedepankan asas musyawarah dan kekeluargaan. Hal ini menimbulkan dinamika antara hukum tertulis dan hukum adat, terutama ketika terjadi perbedaan persepsi mengenai keadilan dan kesetaraan antar ahli waris. Konflik yang muncul umumnya diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah keluarga dengan melibatkan pemerintah desa sebagai penengah, dan hanya dibawa ke jalur hukum apabila tidak tercapai kesepakatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan KUHPerdata dalam pembagian harta warisan tanah di masyarakat adat perlu disinergikan dengan nilai-nilai lokal agar tercipta keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan sosial. Kata Kunci: Hukum Waris, KUHPerdata, Tanah Warisan, Desa Molas, Analisa Yuridis.
KAJIAN HUKUM PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Penelitian ini membahas kajian hukum pembentukan daerah otonom baru (DOB) berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan fokus pada pengaturan hukum, persyaratan, serta implementasinya di Indonesia. Latar belakang penelitian berangkat dari kebutuhan desentralisasi untuk meningkatkan pemerataan pembangunan, pelayanan publik, dan pemberdayaan daerah, namun dihadapkan pada tantangan seperti keterbatasan sumber daya, ketimpangan antarwilayah, dan kebijakan moratorium pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan DOB diatur secara rinci melalui persyaratan administratif, teknis, dan fisik kewilayahan yang harus dipenuhi, mencakup aspek kewilayahan, kapasitas daerah, dan kelayakan administratif. Proses pembentukan meliputi tahap usulan, kajian kelayakan, pembahasan DPR, penetapan sebagai daerah persiapan, hingga pengesahan melalui undang-undang. Implementasi di lapangan menunjukkan masih banyak DOB yang belum mandiri secara fiskal dan bergantung pada dana transfer pusat, sehingga pemerintah menerapkan moratorium sebagai bentuk diskresi untuk mengendalikan pemekaran dan memastikan kesiapan daerah. Studi kasus Provinsi Gorontalo menggambarkan pemekaran yang berhasil memenuhi persyaratan dan mendapatkan persetujuan pemerintah pusat. Penelitian ini merekomendasikan agar pembentukan DOB dilakukan secara selektif dengan memperhatikan kesiapan sumber daya, keuangan, dan tata kelola guna mencapai tujuan otonomi daerah yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Kata Kunci: Daerah Otonom Baru, Otonomi Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Moratorium, Desentralisasi.
IMPLEMENTASI KESADARAN HUKUM APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP NETRALITAS DALAM PILKADA DI KOTA BITUNG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG ASN
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) serta mengkaji implementasi kesadaran hukum ASN terhadap prinsip netralitas dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kota Bitung berdasarkan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang- undangan dan konseptual. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah, serta laporan dari lembaga terkait seperti BKN, KASN, dan Bawaslu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan netralitas ASN telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, serta Surat Keputusan Bersama (SKB) lima lembaga negara yang mengatur pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas ASN. Namun, implementasi kesadaran hukum ASN di Kota Bitung masih belum optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada 2024, seperti keterlibatan dalam kampanye politik dan penggunaan media sosial untuk mendukung pasangan calon. Rendahnya kesadaran hukum disebabkan oleh lemahnya efek jera dari sanksi factor social-Politik local dan urangnya konsistensi penegakan hukum. Penegakan asas netralitas ASN memerlukan peningkatan kesadaran hukum melalui sosialisasi berkelanjutan, pengawasan terpadu antara Bawaslu dan BKPSDM, serta penerapan sanksi yang tegas dan konsisten agar ASN dapat menjalankan peran profesional, bebas dari intervensi politik, dan berorientasi pada pelayanan publik yang adil dan transparan. Kata Kunci : Kesadaran Hukum, Netralitas ASN, Pilkada, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Kota Bitung.
TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMERINTAH TERHADAP PERUSAKAN LINGKUNGAN LAUT MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2023
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, serta memahami pelindungan laut menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 dan untuk mengetahui, serta memahami tanggung jawab hukum Pemerintah terhadap perusakan lingkungan laut. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pelindungan laut menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 telah mengatur perlindungan laut dengan mewajibkan setiap kegiatan di landas kontinen untuk mencegah, dan menanggulangi pencemaran, serta perusakan lingkungan laut, menjaga keanekaragaman hayati, juga melarang kegiatan dumping tanpa izin. Undang-undang ini menetapkan hak berdaulat Indonesia di landas kontinen, dan memuat larangan bagi setiap orang untuk melakukan perbuatan yang menyebabkan pencemaran, dan/atau perusakan lingkungan laut. 2. Tanggung jawab hukum Pemerintah terhadap perusakan lingkungan laut mencakup pencegahan, penanggulangan, serta pemulihan, yang diatur dalam hukum nasional, dan hukum internasional. Pemerintah memiliki kewajiban untuk mengeluarkan peraturan, melakukan pengawasan, dan penegakan hukum, serta menyediakan pedoman teknis agar setiap pelaku usaha, juga masyarakat mencegah, menanggulangi, bahkan memulihkan kerusakan laut. Kata Kunci : tanggung jawab pemerintah, perusakan lingkungan laut
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEDOFILIA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS PENGADILAN TINGGI MANADO TAHUN 2024 NO.296/Pid.Sus/2023/PN Mnd)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bentuk-bentuk penegakan hukum terhadap tindak pidana pedofilia di Indonesia dan untuk menganalisis penerapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dalam putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Mnd. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Tindak pidana pedofilia merupakan bentuk kejahatan seksual yang sangat serius terhadap anak dan dikategorikan sebagai pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, khususnya hak anak atas perlindungan, keamanan, serta tumbuh kembang yang wajar. Substansi hukum yang terkandung dalam Perppu No. 1 Tahun 2016 pada dasarnya telah mempertegas komitmen negara dalam memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi anak melalui pemberatan pidana, baik pidana pokok maupun pidana tambahan berupa kebiri kimia, pemasangan alat deteksi elektronik, serta publikasi identitas pelaku. 2. Penerapan Perppu No. 1 Tahun 2016 dalam Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Mnd menunjukkan bahwa hakim telah mempertimbangkan secara menyeluruh unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak. Majelis hakim menjatuhkan pidana berat kepada terdakwa yang terbukti melakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur dengan pertimbangan bahwa perbuatannya menimbulkan trauma mendalam bagi korban dan meresahkan masyarakat. Kata Kunci : pedofilia, Manado
PERLINDUNGAN HAK DANA PENSIUN PEKERJA SWASTA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum swasta UU P2SK dan untuk mengetahui konsistensi normatif antara Pasal 28H ayat (3) UUD 1945, yang menjamin hak atas jaminan sosial yang bermartabat diatur dalam UU P2SK. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Perlindungan hukum terhadap hak dana pensiun pekerja swasta menurut UU P2SK secara normatif telah diatur, namun implementasinya belum berjalan efektif. UU P2SK memberikan dasar hukum baru yang memperkuat tata kelola dana pensiun dan memperluas kewenangan OJK sebagai pengawas utama. Regulasi ini menegaskan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana, namun belum mampu memastikan kepatuhan perusahaan swasta untuk mendaftarkan seluruh pekerjanya. 2. Perlindungan hukum terhadap hak pekerja swasta harus diiringi dengan sinergi kelembagaan dan peningkatan literasi hukum masyarakat. Efektivitas perlindungan tidak cukup hanya diatur dalam undang-undang, tetapi juga memerlukan kesadaran dan komitmen dari seluruh pihak. Pemerintah perlu memastikan koordinasi antara Kementerian Ketenagakerjaan, OJK, dan perusahaan agar sistem dana pensiun dapat berjalan dengan baik dan terawasi secara menyeluruh. Kata Kunci : dana pensiun, pekerja swasta