OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM ATAS PERATURAN DAERAH TENTANG SAMPAH DI KOTA MANADO

Abstract

Pemerintah Kota Manado telah menerbitkan  Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Pelayanan Kebersihan sebagai instrument hukum di Kota Manado yang diharapkan dapat  mendukung upaya untuk mewujudkan Kota Manado menjadi kota yang bersih dan sehat sebagai salah satu pengejawantahan peran pemerintah daerah dalam memberikan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat.  Dengan dikeluarkannya berbagai peraturan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, kebersihan, lingkungan hidup, dan pelayanan publik seperti yang telah dikemukakan di  atas, ternyata masih belum mampu untuk mengatasi masalah persampahan di Kota Manado dan belum secara optimal dapat menegakkan sanksi pidana denda dalam penegakan hukum perda tersebut sehingga peneliti mengkaji mengenai penerapan sanksi pidana denda dalam rangka penegakan hukum perda tentang pengelolaan persampahan di Kota Manado. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana denda dalam rangka penegakan hukum perda tentang persampahan di Kota Manado  belum optimal karena belum ada keselarasan antara tujuan penegakan hukum dengan kondisi riil dalam pelaksanaan peraturan daerah antara lain masyarakat dan aparat pelaksana yang belum memehami secara baik substansi peraturan daerah yang akan ditegakkan sehingga masyarakat belum menunjukkan adanya keterlibatan secara penuh dalam pelaksanaan perda dan aparat pemerintah daerah pun belum sepenuhnya dapat melaksanakan penegkan hukum karena belum didukung oleh perangkat yang memadai oleh karena itu perlu ada kebijakan pemerintah daerah dalam penambahan aparat pelaksana dan aparat penegakan hukum perda, penambahan anggaran, sarana dan prasarana dengan melakukan sosialisasi secara teratur dan rutin kepada masyarakat serta optimalisasi pelaksaaan fungsi PPNS dalam penerapan hukum sanksi denda  pada Perda Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Kebersihan