KAJIAN YURIDIS PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Perbankan dan bagaimana Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Oleh Bank Menurut Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Dalam suatu perjanjian kredit perbankan, kedudukan hukum para pihak dalam hal ini pihak nasabah selaku debitur dengan pihak bank selaku kreditur yaitu bahwa masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya. Pemberian kredit yang dilakukan bank harus sesuai dengan perjanjian yang disepakati kedua belah pihak sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata maka terlihat jelas bahwa perjanjian itu harus didasarkan atas kesepakatan para pihak, dan perjanjian kredit dapat dibuat oleh bank dan debitor yang mempunyai kekuatan mengikat bagi masing-masing pihak. Pada prinsipnya perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya karena berlaku mengikat, sesuai yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. 2. Bahwa kewajiban menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit oleh Bnank merupakan tindakan terbaik dalam rangka menjaga dan mempertahankan eksistensi perbankan karena akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada industri perbankan itu sendiri. Walaupun demikian Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan sama sekali tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian, baik dalam bagian ketentuan maupun dalam penjelasannya. Undang-Undang Perbankan hanya menyebutkan istilah dan ruang lingkupnya saja sebagaimana dijelaskan dalam pasal 8 dan pasal 29 Undang-Undang Perbankan, serta pasal 25 ayat 1 UndangUndang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Kata kunci: Kajian Yuridis, Prinsip Kehati-hatian, Pemberian Kredit, Perbankan