ANALISIS YURIDIS PERBEDAAN ANTARA SISTEM KONTRAK KARYA DENGAN SISTEM IZIN USAHA PERTAMBANGAN DITINJAU DARI KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN NEGARA DI BIDANG PERTAMBANGAN
Abstract
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini ialah penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengkaji, menelaah dan mengolah peraturan perundangan-undangan, jurnal-jurnal hukum, artikel-artikel atau tulisan, ensiklopedia serta kamus hukum melalui analisis secara normatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan antara sistem Kontrak Karya (KK) yang diwakili oleh pihak perusahaan tambang swasta/asing mulai dari Kontrak Karya generasi I sampai dengan Kontrak Karya Generasi VII dengan Sistem Izin Usaha Pertambangan (IUP), apabila ditinjau dari kedudukan tentunya tidak proporsional (seimbang) karena sangat menguntungkan investor dan di sisi lain merugikan pihak pemerintah yang antara lain : nilai royalti, pajak dan retribusi yang rendah, tidak ada kewenangan daerah dan peran serta masyarakat, terjadi kerusakan lingkungan, penyelesaian sengketa diutamakan hukum internasional (arbitrase internasional), banyaknya konflik kepentingan, serta mendapatkan privillge. Sementara disisi kewenangan terbatas pada isi/substansi yang ada dalam Kontrak Karya (KK). Namun, jika menggunakan Sistem Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam hal kedudukan dan kewenangannya, negara akan berdaulat dalam konteks penguasaan terhadap sumber daya mineral pertambangan sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 dengan tujuan mengamankan kepentingan rakyat dan negara serta memiliki kewenangan yang penuh yaitu setiap waktu dapat menerbitkan/tidak menerbitkan dan mencabut mencabut, apabila memenuhi syarat/tidak memenuhi syarat atau terjadi pelanggaran. Termasuk kewenangan dalam menguatkan dan mengutamakan peran Badan Usaha Milik Negara dalam mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP).
Kata Kunci: Kontrak Karya, Izin Usaha, Pertambangan, Kedudukan, Kewenangan
