PENERAPAN PERATURAN WALIKOTA TOMOHON NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA TOMOHON DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan Peraturan Walikota Tomohon No 30 Tahun 2019 dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis dan bagaimana pemahaman masyarakat mengenai Peraturan Walikota Tomohon Nomor 30 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Tomohon dalam Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah Rumah tangga, yang dengan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan : Pemerintah Kota Tomohon dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dandalam melaksanakan pengelolaan bagi masyarakat berdasarkan Peraturan Kota Tomohon Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangaa sudah berjalan sesuai regulasi namun belum maksimalkarena masih banyaknya

masyarakat yang mengeluh akan kurangnya sarana prasarana yang disediakan oleh pemerintah dan tidak tersentuhnya dengan fasilitas pelayanan persampahan yang dirasakan. Pemahaman masyarakat akan peraturan walikota tomohon nomor 30 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga belum tersampaikan cukup luas terhadap masyarakat maka dari itu perlunya penambahan sosialisasi yang lebih intens melihat akan ketidaktahuan masyarakat terhadap aturan walikota nomor 30 tahun 2019 sehingga sebagian masyarakat masih saja melanggar aturan yang terdapat di dalam Peraturan Walikota tersebutsertatidak terlaksananya peran masyarakat diakibatkan kurangnya pemahaman terhadap pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Walikota tersebut yang disebabkan oleh tidak dilaksanakannya program persampahan yang merupakan peran pemerintah.

Kata Kunci : Sampah; Jenis-jenis Sampah; Sampah Padat; Penggolongan Sampah Menurut Sumbernya; Kebijakan; Strategi; Lingkungan Hidup; Permendagri 120 tahun 2018 tentang Perubahan Permendagri 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.