TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF (TSM) DALAM LEMBAGA PEMERINTAHAN DI INDONESIA

Abstract

Tindak pidana korupsi masih menjadi ancaman utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, ditandai dengan tingginya angka kasus korupsi yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Data Indonesia Corruption Watch (ICW) pada tahun 2023 mencatat 791 kasus korupsi yang melibatkan 1.695 tersangka. Rendahnya indeks persepsi korupsi Indonesia menurut Transparency International, serta merosotnya citra tata kelola pemerintahan, menunjukkan bahwa praktik korupsi telah merambah hingga sektor pelayanan publik, birokrasi, dan investasi. Meskipun Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention against Corruption (UNCAC) melalui UU No. 7 Tahun 2006, korupsi tetap menjadi hambatan dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan lingkungan investasi yang sehat.

Penelitian ini menitikberatkan pada kajian hukum terhadap praktik korupsi TSM yang dilakukan oleh penyelenggara negara, khususnya dalam lembaga eksekutif. Praktik korupsi tidak lagi dipandang sebagai perbuatan individual, melainkan telah membentuk jaringan kolektif yang melibatkan banyak aktor dan jenjang kekuasaan, sehingga pendekatan hukum yang bersifat sistemik dan institusional menjadi kebutuhan mendesak. Fokus utama dalam penelitian ini adalah pada delik suap-menyuap, sebagai bentuk korupsi yang paling sering dilakukan namun sulit dideteksi, karena tidak selalu menyebabkan kerugian keuangan negara secara langsung, tetapi memiliki dampak destruktif terhadap integritas lembaga dan penyalahgunaan kekuasaan.

Peneliti mengkaji efektivitas regulasi yang ada serta melakukan inventarisasi terhadap hukum positif guna melihat celah dan inkonsistensi dalam upaya pemberantasan korupsi. Melalui pendekatan normatif dan analisis terhadap karakteristik TSM dalam praktik korupsi, penelitian ini bertujuan memberikan landasan konseptual dan yuridis untuk memperkuat strategi pemberantasan korupsi secara menyeluruh di Indonesia.

Kata kunci: Korupsi, Terstruktur Sistematis Masif (TSM), Suap-menyuap, Penyelenggara Negara, UNCAC, Hukum Positif Indonesia