PERAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP PEMBAJAKAN FILM ANIMASI ATAU KARTUN KHAS JEPANG DI TINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana pengaturan penyidikan oleh PPNS KI terhadap pembajakan film animasi atau kartun jepang menurut UU no 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan untuk mengatahui tentang bagaimana peran PPNS KI dalam mencegah terhadap pembajakan film animasi atau kartun Jepang. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan landasan hukum yang kuat, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Peran PPNS KI dalam penyidikan kasus pembajakan sangat penting, terutama dalam mengidentifikasi pelanggaran, mengumpulkan bukti, serta menindak pelaku sesuai ketentuan hukum. Namun, efektivitas penegakan hukum masih terkendala oleh kurangnya sumber daya manusia, keterbatasan teknologi dalam pemantauan konten digital ilegal, serta rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menghormati hak cipta. Selain itu, perkembangan teknologi digital yang pesat membuat metode pembajakan semakin canggih, sehingga mempersulit upaya pemberantasan. 2. Diperlukan upaya yang lebih dalam untuk menekan angka pembajakan agar industri kreatif dapat berkembang secara benar dan berkelanjutan. Dan segera diterapkan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kekayaan Intelektual harus diberdayakan dengan sumber daya yang memadai, baik dari segi orang, pelatihan, maupun teknologi pemantauan digital yang lebih canggih. Penguatan regulasi dan koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya seperti kepolisian juga menjadi langkah penting dalam meningkatkan efektivitas pemberantasan pembajakan.

Kata Kunci : PPNS KI, film animasi jepang