PENANGANAN KASUS DUGAAN PELANGGARAN BERAT HAK ASASI MANUSIA (HAM) DI PANIAI MENURUT UNDANG-UNDANG NO.26 TAHUN 2000 (Kasus Putusan PN Makassar Nomor 1/Pid.Sus-HAM/2022)
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana Pengaturan Instrumen Hukum HAM Internasional dan Nasional dalam kaitannya dengan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dan untuk menganalisis Penanganan Hukum Terhadap Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Bentuk perlindungan HAM sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah cukup menunjukkan kepedulian dari pemerintah untuk mengakomodir kepentingan perlindungan HAM bagi warga negaranya dengan cukup maksimal. 2. Penanganan hukum HAM bertujuan untuk memastikan bahwa semua orang memiliki martabat dan dapat bersuara di tengah masyarakat. Berikut beberapa kesimpulan mengenai penegakan HAM :HAM adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia dan harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, HAM memiliki peran penting dalam memastikan kesetaraan di antara individu tanpa memandang ras, agama, gender, orientasi seksual, atau faktor-faktor lainnya. Kata Kunci : pelanggaran HAM berat, Paniai
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERKEMBANGAN PSIKIS ANAK YANG MENGALAMI TRAUMA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)
Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak hanya berdampak fisik, tetapi juga psikis, terutama bagi anak yang menjadi korban atau saksi. Anak yang mengalami trauma psikis berisiko mengalami gangguan perkembangan mental dan emosional jangka panjang. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban KDRT dan implementasi hukumnya di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh dari studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat dilakukan secara preventif dan represif melalui edukasi, penegakan hukum, dan pemulihan psikis anak. Diperlukan peran aktif negara, masyarakat, dan keluarga dalam menjamin hak-hak anak serta mencegah kekerasan yang merusak masa depan mereka. Kata Kunci : Perlindungan hukum, Anak, Kekerasan dalam Rumah Tangga.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PROMOSI IKLAN JUDI ONLINE DI MEDIA SOSIAL
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana regulasi promosi iklan judi online di media sosial dan untuk mengetahui dan memahami penegakkan hukum terhadap para pelaku promosi iklan judi online di media sosial. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Regulasi terkait promosi iklan judi online di media sosial di Indonesia sudah ada, seperti dalam KUHP, UU ITE, dan UU Perlindungan Konsumen. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala serius, terutama karena lemahnya pengawasan dan cepatnya adaptasi modus promosi oleh pelaku, termasuk melalui influencer dan akun anonim. Ketiadaan sistem otomatis di platform media sosial untuk menindak konten bermuatan judi memperparah situasi. 2. Penegakan hukum terhadap pelaku promosi judi online di media sosial merupakan hal yang mendesak dan kompleks di era digital saat ini. Maraknya praktik promosi oleh influencer, selebgram, dan content creator telah menimbulkan kekhawatiran serius karena menjangkau kalangan muda dan remaja yang rentan. Upaya penegakan hukum yang dilakukan aparat seperti kepolisian, kejaksaan, dan Kominfo menunjukkan bahwa pemerintah serius menindak pelanggaran ini. Kata Kunci : promosi iklan, media sosial
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PRESIDEN INDONESIA DALAM MELAKSANAKAN KAMPANYE
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami ketentuan hukum terhadap izin seorang Presiden dalam melaksanakan kampanye dan untuk mengetahui dan memahami sanksi terhadap Presiden yang melakukan pelanggaran dalam kampanye. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Ketentuan Peraturan kampanye, khususnya Presiden dan pejabat publik lainnya diatur Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo UU No. 7 Tahun 2023. Jika hanya berdasarkan landasan pasal 282 dan pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Umum, Presiden memang diperbolehkan untuk ikut serta dalam kampanye, namun jika dilihat dari ketentuan pasal lainnya maka terdapat aturan batasan terkait larangan menggunakan fasilitas negara dan keaharusan untuk mengambil cuti diluar tanggungan negara. 2. Pada pemilu 2024 Jokowi selaku Presiden Indonesia melakukan beberapa pelanggaran dengan melakukan beberapa pertemuan yang dapat menguntungkan pasangan calon tertentu, pelanggaran tesebut berupa pertemuan dengan beberapa kubu pemenang pasangan calon Prabowo-Gibran. Hal ini merupakan hal yang dapat menguntungkan pasangan calon nomor urut dua sebagai pasangan calon presiden dan wakil Presiden. Jika merujuka pada UU Pemilu tindakan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp36 juta sebagaimana diatur dalam pasal 282 UU Pemilu. Kata Kunci : kampaye, pelanggaran, presiden
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP OKNUM KREDITUR YANG MENYALAHGUNAKAN PENYALURAN DANA KREDIT USAHA RAKYAT MENURUT UNDANG–UNDANG TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan dalam penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana yang diberikan terhadap oknum kreditur yang menyalahgunakan dalam penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat berpotensi korupsi. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Peraturan mengenai penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Indonesia telah diatur secara komprehensif dalam berbagai regulasi untuk memastikan akses pembiayaan yang adil dan transparan bagi pelaku UMKM. Regulasi yang ada mencakup mekanisme pengajuan, evaluasi, hingga pengawasan penggunaan dana KUR. Namun, dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala seperti kurangnya pemahaman UMKM terhadap prosedur KUR, potensi kredit macet, serta keterbatasan akses di wilayah terpencil. 2. Pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini sesuai dalam undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dalam pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 yaitu menjelaskan Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00. Kata Kunci : kreditur, KUR
ASPEK HUKUM TERKAIT LEGAL STANDING DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN KE MAHKAMAH KONSTITUSI
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, serta memahami aspek hukum terkait legal standing dalam mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan untuk mengetahui, serta memahami penyelesaian perselisihan legal standing di Mahkamah Konstitusi. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Aspek hukum terkait legal standing dalam mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, meliputi: a. Pemohon harus memiliki hak, dan kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. b. Pemohon harus meyakini, bahwa hak, dan kewenangannya telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji. c. Kerugian yang dialami bersifat khusus, dan aktual, atau setidaknya potensial. d. Terdapat hubungan sebab-akibat antara kerugian, dan berlakunya undang-undang tersebut. 2. Penyelesaian perselisihan legal standing di Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Pemohon dapat mengajukan permohonan secara luar jaringan (offline), atau dalam jaringan (online), maupun melalui media elektronik lainnya. Khusus permohonan pengujian formil, diajukan maksimal empat puluh lima hari sejak undang-undang, atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Kata Kunci : legal standing, mengajukan permohonan, mahkamah konstitusi
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENGECUALIAN ASAS NON RETROAKTIF DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, serta memahami pengaturan tentang pengecualian asas non retroaktif dan untuk mengetahui, serta memahami penerapan terhadap pengecualian asas non retroaktif ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan tentang pengecualian asas non retroaktif diatur di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dapat dipahami, bahwa suatu hukum yang lebih baru dapat berlaku surut, sepanjang hukum baru itu lebih menguntungkan bagi tersangka, daripada hukum lama apabila perkara tersebut masih dalam proses persidangan, atau belum ada putusan Pengadilan. Adapun, ketentuan pengecualian asas non retroaktif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023. 2. Penerapan terhadap pengecualian asas non retroaktif ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Asas non retroaktif dalam hukum pidana dapat disimpangi, sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun, ketentuan pengecualian asas non retroaktif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru diatur di dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kata Kunci : pengecualian, asas non retroaktif, KUHP
AKIBAT HUKUM CESSIE TERHADAP HAK TANGGUNGAN DALAM KEPAILITAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana pengaturan hukum Cessie terhadap hak tanggungan dalam kepailitan dan untuk mengetahui dan memahami bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan adanya Cessie terhadap hak tanggungan dalam kepailitan. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan hukum cessie terhadap hak tanggungan dalam kepailitan di Indonesia mengacu pada beberapa undang-undang, termasuk KUH Perdata, Undang-Undang Hak Tanggungan, dan Undang-Undang Kepailitan. Cessie yang mengalihkan piutang, diatur dalam Pasal 613 KUH Perdata. Hak tanggungan diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Hak Tanggungan, memberi hak preferen kepada kreditur. Jika cessie dilakukan setelah debitur pailit, dapat dianggap merugikan kreditur lain dan dapat dibatalkan oleh kurator berdasarkan Pasal 41 Undang - Undang Kepailitan. 2 .Adanya cessie terhadap hak tanggungan dalam kepailitan menimbulkan berbagai akibat hukum, baik bagi kreditur maupun debitur. Pertama, cessie dapat mengaburkan hak preferen kreditur pemegang hak tanggungan, terutama jika cessie dilakukan secara parsial (sebagian piutang). Kedua, cessie yang dilakukan setelah kepailitan dapat dibatalkan oleh kurator karena dianggap merugikan kreditur lain, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi cessionaris (penerima cessie). Ketiga, cessie dapat menimbulkan kerugian finansial bagi kreditur lain dan mengganggu proses kepailitan. Kasus Bank Bali menjadi contoh nyata tentang dampak negatif cessie yang tidak transparan dan merugikan kreditur lain. Kata Kunci : cessie, hak tanggungan, kepailitan
KAJIAN HUKUM KEWENANGAN PENUNTUT UMUM DALAM PROSES PRAPERADILAN DI INDONESIA
Dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia, praperadilan merupakan mekanisme pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak tersangka atau terdakwa dari tindakan yang sewenang-wenang. Permasalahan muncul ketika tidak terdapat kejelasan norma hukum terkait batas waktu pelimpahan perkara ke pengadilan oleh penuntut umum, yang berakibat pada gugurnya permohonan praperadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat kekosongan norma hukum dalam KUHAP terkait tenggat waktu pelimpahan berkas perkara serta belum adanya ketentuan yang secara tegas mengatur kewajiban penuntut umum untuk menghormati proses praperadilan yang sedang berlangsung. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi merugikan hak-hak tersangka. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi norma hukum guna memberikan kepastian dan keadilan dalam praktik praperadilan di Indonesia. Kata Kunci: Praperadilan, Penuntut Umum, Kewenangan, KUHAP, Kepastian Hukum
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK FIKTIF OLEH DIREKSI (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG, No. 343/PID.SUS/2021/PN. TJK).
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penggunaan faktur pajak fiktif oleh direksi dan untuk mengkaji dan memahami dasar pertimbangan hakim dalam pengambilan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang, No. 343/Pid.Sus/2021/PN. Tjk. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Faktur Pajak Fiktif diatur dalam pasal 39 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan yang Menyatakan : bahawa setiap orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar apabila Wajib Pajak dengan sengaja. Perbuatan atau tindakan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar bukan merupakan pelanggaran administrasi tetapi merupakan tindak pidana. 2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana perpajakan adalah dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan dan harus memiliki pertimbangan yang kuat dalam menjatuhkan hukuman yang dapat memberikan efek jera terhadap terdakwa. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim terdiri dari dasar pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat dan keterangan terdakwa yang terungkap dipersidangan. Sedangkan dasar pertimbangan hakim non yuridis adalah hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Bahwa pejabat yang berwenang dalam melakukan penegakan hukum terhadap wajib pajak senantiasa dilakukan berkelanjutan, terutama dalam menegakkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Sebab pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang cukup besar untuk pembangunan Negara. Kata Kunci : faktur pajak fiktif, direksi
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) YANG DITERLANTARKAN KELUARGANYA
Skripsi ini membahas perlindungan hukum terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang mengalami penelantaran oleh keluarganya. ODGJ merupakan individu yang memiliki hak asasi yang setara dengan warga negara lainnya, sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan. Namun, dalam kenyataannya, banyak ODGJ mengalami stigma, diskriminasi, hingga penelantaran tanpa dukungan keluarga maupun negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum dan pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindakan penelantaran ODGJ. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap ODGJ telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Namun, implementasinya masih belum optimal karena lemahnya penegakan hukum dan rendahnya kesadaran masyarakat. Diperlukan kerja sama pemerintah, masyarakat, dan keluarga untuk menjamin hak-hak ODGJ dan mencegah terjadinya penelantaran. Kata kunci: Perlindungan hukum, ODGJ, Penelantaran.
BEDAH PLASTIK REKONSTRUKSI DAN ESTETIKA UNTUK MENGUBAH IDENTITAS SEBAGAI TINDAK PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana dalam Pasal 433 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; dan untuk mengetahui pemidanaan menurut Pasal 433 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan tindak pidana dalam Pasal 433 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Pasal 137 ayat (2). 2. Pemidanaan menurut Pasal 433 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang menggunaan kata “atau” antara ancaman pidana penjara dan ancaman pidana denda menunjukkan pasal ini mengikuti sistem pemidanaan dalam KUHP (hukum pidana umum) yang salah satu prinsipnya yaitu terhadap 1 (satu) tindak pidana tidak boleh dijatuhkan dua pidana pokok secara kumulatif. Ketentuan khusus ada dilakukan berupa ancaman pidana untuk korporasi yang belum dikenal dalam KUHP, di mana berdasarkan Pasal 447 ayat (2) huruf b, korporasi sebagai pelaku tindak pidana Pasal 433 diancam dengan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Kata Kunci : bedah plastik, mengubah identitas
TINJAUAN HUKUM TENTANG MEKANISME PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERDASAR PERATURAN BAWASLU NO 9 TAHUN 2024
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan mekanisme penanganan pelanggaran pemilihan kepala daerah yang di atur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 dan Untuk mengatehui bagaimana penyelesaian penanganan pelanggaran pemilihan kepala daerah sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan Mekanisme Penanganan Pelanggaran Pilkada dalam Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 menunjukkan adanya peningkatan sistematis dari segi kelembagaan, prosedural, dan substansi hukum dibanding peraturan sebelumnya Perbawaslu No. 8 Tahun 2020. Pengaturan ini diperjelas melalui tahapan yang sistematis seperti penerimaan laporan, kajian awal, klarifikasi, hingga pengambilan keputusan. 2. Penyelesaian pelanggaran pemilihan kepala daerah berdasarkan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024 dilakukan dengan membedakan jenis pelanggaran: administratif, pidana, kode etik. Pelanggaran administratif, misalnya, diselesaikan langsung oleh Bawaslu dengan melalui tahapan kajian awal, klarifikasi, investigasi, dan rapat pleno. Pelanggaran pidana dilimpahkan ke Sentra Gakkumdu, sementara pelanggaran kode etik diajukan ke DKPP. Penyelesaian yang tepat dan cepat terhadap pelanggaran penting untuk menjaga legitimasi proses Pilkada dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Kata Kunci : pemilukada, pelanggaran, bawaslu
TINJAUAN YURIDIS PASAL 351 KUHP TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Kasus Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Thn)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam penanganan tindak pidana penganiayaan berdasarkan Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Thn. Pasal tersebut mengatur tentang sanksi terhadap pelaku penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka maupun kematian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan kasus (case approach) dengan mengkaji secara mendalam pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim telah menerapkan Pasal 351 KUHP secara tepat sesuai dengan fakta hukum di persidangan, termasuk dalam menilai unsur kesengajaan, bentuk penganiayaan, serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa. Selain itu, ditemukan bahwa pertimbangan hakim juga memperhatikan aspek keadilan dan kepastian hukum, baik bagi terdakwa maupun korban. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan Pasal 351 KUHP dalam putusan tersebut mencerminkan prinsip legalitas dan proporsionalitas dalam penegakan hukum pidana. Kata kunci: penganiayaan, Pasal 351 KUHP, hukum pidana, yuridis.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEAMANAN KONSUMEN DARI TINDAK KEJAHATAN SKIMMING
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan perlindungan terhadap konsumen perbankan dalam menghadapi kejahatan skimming dan bagaimana tanggung jawab pihak perbankan terhadap konsumen jika terjadi kasus skimminng. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan perlindungan konsumen perbankan dalam menghadapi kejahatan skimming telah secara tegas diatur dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Burgerlijk Wetboek (KUH Perdata) Pasal 1365-1366. Jika terbukti adanya perbuatan skimming, maka pelaku dan atau pihak bank harus melaporkan kepada pihak berwajib berdasarkan KUH Pidana, tentang pemalsuan, penipuan, persaingan curang, dengan ancaman 5 tahun penjara dan atau hukuman denda sejumlah Rp 13.500.000 dengan perberatan ancaman hukuman menjadi 10 tahun penjara dan atau denda Rp. 850.000.000 sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 46. 2. Bank selaku pihak penerbit kartu debit ataupun kartu kredit memiliki tanggung jawab hukum yang dapat dipresentasikan dalam dua sisi, yaitu dari aspek hukum perjanjian dan dari aspek peraturan perundang-undangan. Kata kunci: Perlindungan Hukum, Keamanan Konsumen, Kejahatan Skimming
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU FINTECH (FINANCIAL TECHNOLOGY ) ROBOT TRADING
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum Fintech (Financial Technology) robot trading di Indonesia dan untuk mengetahui proses penegakan hukum bagi pelaku Fintech (Financial Technology) robot trading. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan jelas mengatur mengenai Fintech robot trading ini. Karena belum adanya regulasi yang jelas dan ekspilisit mengatur mengenai robot trading, Lembaga pengawasan terkait seperti BAPPEBTI dan OJK perlu mengambil peran aktif dalam mengawasi dan memastikan bahwa penyediaan layanan robot trading berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 2. Masih banyaknya kasus Fintech robot trading illegal yang terjadi di Indonesia hal ini terjadi karena belum adanya tindakan atau sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku robot trading, kurangnya tindakan hukum secara preventif yang diambil lembaga-Lembaga terkait yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) untuk menghentikan pertumbuhan investasi robot trading illegal. Kata Kunci : fintech, robot trading, penegakan hukum
UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI OLEH PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
Peninjauan kembali (PK) merupakan upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan oleh terpidana setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht). Dalam praktiknya, upaya hukum ini sering digunakan oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk membatalkan atau meringankan putusan yang telah dijatuhkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum, batasan, dan implikasi dari penggunaan PK oleh terpidana korupsi, serta mengkaji kecenderungan penyalahgunaan PK sebagai strategi hukum untuk menghindari hukuman. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun PK merupakan hak setiap terpidana, penggunaannya dalam kasus korupsi menimbulkan kekhawatiran terhadap kepastian hukum dan integritas sistem peradilan. Beberapa putusan menunjukkan adanya indikasi bahwa PK diajukan berulang kali dengan alasan yang serupa, sehingga melemahkan prinsip finalitas putusan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan terhadap pengajuan PK agar tetap sejalan dengan prinsip keadilan dan pemberantasan korupsi. Kata Kunci: Upaya Hukum Peninjauan Kembali, Tindak Pidana dan Tindak Pidana Korupsi.
TANGGUNG JAWAB PENERBIT DAN PENGGUNA E-MONEY DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN MENURUT HUKUM PERBANKAN DI INDONESIA
Seiring berkembangnya zaman, uang yang sebelumnya berupa logam dan uang kertas konvensial kini berkembang menjadi sistem pembayaran elektronik atau non tunai. Adanya perkembangan pembayaran non tunai seperti ini tidak jarang ditemui masalah yang terjadi dalam masyarakat baik itu berupa rusaknya kartu, hilangnya kartu,dan gagal top up. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab penerbit dan pengguna e-money serta bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna e-money. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan, dapat ditarik kesimpulan yaitu 1. Pengaturan mengenai tanggung jawab penerbit dan pengguna e-money diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.20/6/PBI/2018 Tahun 2018 tentang Uang Elektronik. 2. Bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna e-money diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.20/6/PBI/2018 Tahun 2018 tentang Uang Elektronik dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kata Kunci: E-Money, Tanggung jawab, Perlindungan Konsumen.
KAJIAN HUKUM ATAS PENGANIAYAAN HEWAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, serta memahami kajian hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai penganiayaan hewan dan untuk mengetahui, serta memahami sanksi pidana terhadap pelaku penganiayaan hewan. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Kajian hukum berdasarkan peraturan perundangundangan mengenai penganiayaan hewan terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mencakup penganiayaan hewan, serta penganiayaan ringan terhadap hewan, penyiksaan hewan, mengerjakan kuda yang masih amat muda, juga adu ayam, termasuk adu jangkrit. Penerapan pasal-pasal tertentu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selalu perlu memperhatikan kemungkinan penerapan pasal-pasal lain yang merupakan delik perusakan barang berupa hewan, dimana objeknya adalah juga penganiayaan hewan, tetapi ditempatkan dalam bab tentang perusakan barang, karena hewan tersebut milik (harta benda) orang lain. Salah satu pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan mengatur, bahwa setiap orang dilarang untuk menganiaya dan/atau menyalahgunakan hewan yang mengakibatkannya menjadi cacat dan/atau tidak produktif. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan juga menjamin kesejahteraan hewan dengan menerapkan prinsip kebebasan hewan.2. Sanksi pidana terhadap pelaku penganiayaan hewan adalah berupa pidana penjàra, dan pidana denda dengan ketentuan masing-masing menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kata Kunci : penganiayaan hewan
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI KASUS PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN DI DESA SENDUK, KECAMATAN TOMBARIRI, MINAHASA)
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berdasarkan Pasal 338 KUHP dalam kasus pembunuhan di Desa Senduk, Minahasa dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana dari putusan pasal 338 KUHP terhadap penegakan hukum di Indonesia. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini adalah legal research atau yang biasa dikenal dengan penelitian hukum yang menggunakan metode pendekatan yakni yuridis normatif, yaitu penelitian yang di fokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum normatif. Hasil penelitian ini menujukkan jika masih ada kekeliruan dalam penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan di Indonesia. Kata Kunci: Tindak Pidana; Pembunuhan; Studi Kasus
KAJIAN HUKUM TERHADAP PENYEROBOTAN TANAH MENURUT HUKUM PIDANA
Penyerobotan tanah merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang kerap terjadi di Indonesia dan memiliki dampak signifikan terhadap hak kepemilikan, stabilitas sosial, serta kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum pidana terhadap tindakan penyerobotan tanah dan mengidentifikasi bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan oleh korban. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta studi terhadap beberapa putusan pengadilan dan kasus konkret. Berdasarkan hasil penelitian, penyerobotan tanah diatur dalam Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Selain itu, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) juga memberikan dasar hukum mengenai hak atas tanah. Upaya hukum bagi korban dapat dilakukan melalui jalur pidana, perdata, serta administratif dengan melibatkan aparat penegak hukum dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Temuan penelitian menunjukkan bahwa kendala utama dalam penegakan hukum terhadap penyerobotan tanah meliputi lemahnya bukti kepemilikan, keterlibatan mafia tanah, serta lambannya proses hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara instrumen hukum pidana, kebijakan pertanahan, dan kesadaran hukum masyarakat untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap hak atas tanah. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya digitalisasi data pertanahan, penegakan hukum yang konsisten, serta penguatan mekanisme penyelesaian sengketa secara preventif dan represif. Kata Kunci : Kajian Hukum Penyerobotan Tanah, Hukum Pidana .
TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN PUNGUTAN PAJAK RESTORAN DI KOTA TOMOHON
Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan utama yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 menegaskan pentingnya pengelolaan pajak daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah serta pelayanan publik. Pajak restoran sebagai salah satu jenis pajak daerah di Kabupaten/Kota memiliki peran strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya di Kota Tomohon yang mengalami pertumbuhan sektor jasa dan pariwisata. Namun, rendahnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, ditambah dengan praktik pungutan pajak berulang, menjadi tantangan yang memerlukan solusi pengelolaan pajak yang terencana dan pengawasan yang ketat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi, efektivitas, dan kendala pemungutan pajak restoran di Kota Tomohon, dengan mempertimbangkan aspek hukum, administrasi, serta peran insentif dalam meningkatkan kinerja aparat pemungut pajak. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang mendukung optimalisasi pendapatan daerah melalui pengelolaan pajak restoran secara transparan dan berkeadilan. Kata Kunci: Pajak Restoran, Efektivitas Pemungutan Pajak, Pendapatan Asli Daerah Tomohon
PENGGABUNGAN PENYIDIKAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 70/PID.SUSTPK/2024/PN.JKT.PST.)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, serta memahami pengaturan penyidikan kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dan untuk mengetahui, serta memahami penggabungan penyidikan kasus Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam studi kasus Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan penyidikan kasus Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang diatur oleh beberapa undang-undang, peraturan, termasuk UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. 2. Penggabungan penyidikan kasus Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam studi kasus Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. menyatakan, menyatakan Terdakwa Harvey Moeis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua primair. Maksud dengan Pasal 2 Ayat (1) dalam unsur ini adalah rumusan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu mengenai hasil tindak pidana atau harta kekayaan yang diperoleh dari perbuatan tindak pidana asal yang in casu adalah korupsi. Kata Kunci : pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, harvey moeis
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PENGOBATAN TRADISIONAL KEPADA KONSUMEN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 386/PID.SUS/2022/PN MTR)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, serta memahami pengaturan hukum bagi pelaku usaha pengobatan tradisional menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Untuk mengetahui, serta memahami tanggung jawab pelaku usaha pengobatan tradisional terhadap konsumen apabila terjadi masalah dalam penggunaan barang atau jasa karena tidak sesuai ketentuan maupun keamanan standar kesehatan yang berlaku (studi kasus Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2022/PN Mtr). Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan hukum bagi pelaku usaha pengobatan tradisional menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, termasuk UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan PP No. 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional. Peraturan ini mengatur jenis pelayanan kesehatan tradisional, persyaratan bagi pelaku usaha, serta hak dan kewajiban terkait pelayanan kesehatan tradisional. 2. Tanggung jawab pelaku usaha pengobatan tradisional terhadap konsumen apabila terjadi masalah dalam penggunaan barang atau jasa karena tidak sesuai ketentuan maupun keamanan standar kesehatan yang berlaku dalam studi kasus Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2022/PN Mtr adalah pidana denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Kata Kunci : obat tradisional, pelaku usaha, konsumen
MEMANFAATKAN KERENTANAN PENYANDANG DISABILITAS UNTUK MELAKUKAN PELECEHAN SEKSUAL FISIK SEBAGAI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (PUTUSAN PN JAKARTA PUSAT NO. 486/PID.SUS/2024 PN JKT.PST)
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana pelecehan seksual terhadap penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan bagaimana pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual kepada penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan tindak pidana dalam Pasal 6 huruf c juncto Pasal 15 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yaitu sebagai tindak pidana pelecehan seksual fisik. 2. Pemidanaan terhadap tindak pidana Pasal 6 huruf c juncto Pasal 15 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 486/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst, 27 September 2024 mencakup pelecehan seksual fisik terhadap Penyandang Disabilitas, yang termasuk kategori Disabilitas Intelektual yang merupakan salah satu keterbatasan menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yaitu keterbatasan intelektual, khususnya debil yang I.Q.-nya 50-70. Pidana yang dijatuhkan dalam putusan pengadilan ini berupa pidana penjara dan pidana denda bersama-sama (kumulatif). Kata kunci: Memanfaatkan Kerentanan Penyandang Disabilitas, Melakukan Pelecehan Seksual Fisik, Tindak Pidana, Kekerasan Seksual
ANALISIS HUKUM TERHADAP DISPARITAS PIDANA ATAS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI PENGADILAN NEGERI MANADO
Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas pidana atas tindak pidana pembunuhan dalam Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 342/Pid.B/2023/PN Mnd, No. 103/Pid.B/2022 PN Mnd, No. 93/Pid.B/2024/PN Mnd, No. 461/Pid.B/2021/PN Mnd dan untuk mengetahui bagaimana disparitas pidana dikaitkan dengan kepastian hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Faktor-faktor penyebab disparitas pidana yang terjadi dalam kasus-kasus yang telah diteliti penulis adalah karena adanya kebebasan hakim dalam memutus perkara dan menjatuhkan hukuman kepada para pelaku yang diberikan oleh undang-undang, pertimbangan setiap hakim yang berbeda-beda dalam menangani kasus yang dia tangani, tidak adanya sistem pidana minimum khusus dalam KUHP yang mana sistem tersebut dapat mengurangi angka disparitas pidana, alasan membunuh setiap pelaku yang berbeda-beda dan perbedaan hati nurani hakim dalam mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 2. Kaitan disparitas pidana dengan kepastian hukum adalah disparitas pidana merupakan produk dari kepastian hukum itu sendiri, karena disparitas pidana lahir dari adanya penegakan dasar-dasar hukum atau undang-undang tertulis (kepastian hukum) terhadap setiap kasus pembunuhan yang telah diteliti oleh penulis. Kata Kunci : disparitas pidana, pembunuhan, manado
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai tindak pidana kekersan seksual terhadap anak dan untuk mengetahui perlindungan anak dalam penanganan kekerasan seksual terhaap anak. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Hukum perlindungan anak di indonesia mengalami beberapa kali perubahan dalam usaha mencari kesempurnaan hukum dan mencapai asas kemanfaatanya dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang merupakan Undang-Undang Pertama yang secara khusus mengatur tentang perlindungan anak di indonesia sampai ke perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Pengaturan hukum mengenai tindak pidana kekerasan seksual pada anak mendapatkan pengaturan mengenai pemberian sanksi yang lebih berat daripada Undang-Undang tindak pidana kekerasan seksual biasa. 2. Implementsi Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam penanganan kekerasan seksual yang dilaksanakan oleh pemerintah mencakup pencegahan dan penanganan. Dalam proses peradilan pidana yang telah penulis paparkan diatas yakni perkara pencabulan Anak yang dilakukan oleh terdakwa MM dengan nomor putusan 148/Pid.Sus/2023/Pn Arm secara kepastian dan kepuasan hukum sudah cukup terpenuhi, akan tetapi dalam proses penegakan hukum dari penyidikan sampai penuntutan masih belum memenuhi unsur ”best interset of child” atau kepentingan terbaik bagi anak. Kata Kunci : perlindungan hukum, kekerasan seksual, anak
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA LAYANAN PERBANKAN DIGITAL DALAM KAITANNYA DENGAN KEAMANAN DATA DAN PRIVASI
Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas regulasi perlindungan hukum pengguna layanan dalam kaitannya dengan keamanan data dan privasi dan untuk menilai keadaan pengguna layanan perbankan digital dalam kaitannya dengan keamanan data dan privasi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan tentang pengguna layanan perbankan dalam kaitannya dengan keamanan data dan privasi diatur dalam, Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 40 ayat (1). Terdapat juga Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. 2. Selanjutnya mengenai layanan perbankan digital berupa ATM, call center, internet banking, dan rekening ponsel. Adapun penjelasan mengenai Keamanan data dengan pengaturan dalam UU Nomor 27 Tahun 2022. Penjelasan mengenai Privasi dengan pengaturan dalam UU Nomor 39 Tahun 1999. Kata Kunci : pengguna layanan, perbankan, keamanan data dan privasi
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI GORONTALO KEPADA TENAGA KERJA AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaturan hukum terhadap penerapan upah minimum provinsi kepada tenaga kerja akibat pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan untuk mengetahui sanksi hukum terhadap penerapan upah minimum provinsi kepada tenaga kerja akibat pemutusan hubungan kerja secara sepihak (Studi Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2022/ PN. GTO). Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan hukum mengenai pemberian Upah Minimum Provinsi (UMP) kepada tenaga kerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. 2. Pemerintah dan instansi terkait perlu meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan upah minimum dan prosedur PHK di tingkat perusahaan. Hal ini dapat dilakukan melalui inspeksi ketenagakerjaan yang lebih rutin dan responsif terhadap laporan pelanggaran. Perlu adanya penegakan sanksi yang tegas terhadap pengusaha yang melakukan PHK secara sepihak tanpa memenuhi kewajiban hukum, termasuk pembayaran upah proses dan kompensasi sesuai ketentuan perundang-undangan. Kata Kunci : UMP, PHK, Gorontalo
TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KERJA BERSAMA DALAM HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG TIDAK DIDAFTARKAN
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) merupakan instrumen strategis dalam sistem hubungan industrial di Indonesia. PKB memuat kesepakatan antara pengusaha dan pekerja yang mencakup hak, kewajiban, serta syarat kerja yang disepakati bersama. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, PKB yang telah disepakati wajib didaftarkan pada instansi ketenagakerjaan agar memperoleh kekuatan mengikat secara hukum dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak perusahaan tidak memenuhi kewajiban pendaftaran PKB. Hal ini menimbulkan permasalahan hukum, seperti ketidakpastian implementasi hak pekerja, lemahnya posisi tawar pekerja, dan potensi munculnya sengketa hubungan industrial. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus putusan pengadilan. Bahan hukum primer mencakup UU Ketenagakerjaan, UU Cipta Kerja, dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur dan jurnal hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKB yang tidak didaftarkan berisiko dianggap tidak sah atau berubah status menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sebagaimana diatur dalam Pasal 81 angka 51 UU Cipta Kerja. Implikasi hukumnya mencakup kewajiban pengusaha untuk memenuhi seluruh hak pekerja, termasuk pembayaran pesangon. Kesimpulannya, pendaftaran PKB bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan bagian dari perlindungan hukum terhadap hubungan industrial. Penegakan aturan ini penting untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha.
PENEGAKAN HUKUM ATAS PENYALAHGUNAAN TROTOAR OLEH PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR 45 MANADO DAN SEKITARNYA SERTA DAMPAKNYA TERHADAP HAK PEJALAN KAKI
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terkait penggunaan trotoar oleh pedagang kaki lima di Pasar 45 Manado dan sekitarnya dan untuk mengevaluasi peran penegakan hukum dalam memulihkan trotoar di Pasar 45 Manado dan sekitarnya menjadi ruang publik yang aman bagi pejalan kaki. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif-empiris dengan kesimpulan: 1. Penggunaan trotoar oleh pedagang kaki lima di kawasan Pasar 45 Manado dan sekitarnya telah menimbulkan persoalan hukum karena terjadi pelanggaran terhadap fungsi trotoar sebagai ruang publik yang seharusnya digunakan oleh pejalan kaki. Ketentuan yang berlaku telah memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan penataan ruang publik, namun penerapannya belum berjalan maksimal karena lemahnya pelaksanaan di lapangan dan belum adanya solusi permanen terhadap permasalahan lokasi usaha para pedagang. Penyalahgunaan trotoar menunjukkan bahwa ketentuan hukum belum sepenuhnya menciptakan keteraturan dan kepastian di lapangan. 2. Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan trotoar oleh pedagang kaki lima di Pasar 45 Manado dan sekitarnya telah dilakukan melalui sejumlah tahapan yaitu sosialisasi, patroli, penertiban rutin, pemberian sanksi administratif, hingga pelimpahan ke sidang tindak pidana ringan bagi pelanggaran berulang. Namun, pelaksanaan penegakan hukum ini masih menghadapi berbagai hambatan. Kata kunci: Trotoar, PKL, Pasar 45
TINJAUAN HUKUM PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG PENYIKAPAN DAN PENERAPAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) DI PERUMAHAN CITRALAND MANADO
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaturan hukum terhadap Penerapan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di perumahan Citraland Manado menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan untuk mengetahui identifikasi masalah Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 Di Perumahan Citraland Manado. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Hukum di Indonesia mengatur bahwa setiap kawasan perumahan wajib menyediakan RTH sebagai bagian dari tata ruang berkelanjutan. Citraland Manado telah memenuhi ketentuan ini sesuai regulasi nasional dan daerah. Namun, pengelolaan jangka panjang serta peran pemerintah dan masyarakat tetap dibutuhkan agar fungsi RTH optimal. Sesuai UU No. 26 Tahun 2007 dan Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2022, pengembang wajib menyediakan minimal 20% RTH dari total luas kawasan, baik dalam bentuk RTH publik (taman, jalur hijau, sempadan sungai) maupun privat (pekarangan, taman pribadi), 2. Perumahan Citraland Manado mengalokasikan ±40% dari total luas kawasan untuk fasilitas umum, sosial, dan RTH, melebihi ketentuan minimal 20% sesuai Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2022 Pasal 12. RTH di kawasan ini memenuhi fungsi ekologis, sosial, dan estetika, serta mendukung prinsip tata ruang berkelanjutan. Kata Kunci : RTH, perumahan Citraland
KAJIAN YURIDIS PUTUSAN PERKARA PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM SENGKETA PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTA MANADO (STUDI KASUS NOMOR 12/PDT.SUS/2022/PN.MND)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum penyelesaian perkara hubungan industrial dan penerapan hukum dalam perkara perselisihan hubungan industrial (studi kasus Nomor 12/Pdt/Sus/2022/PN.Mnd) di Pengadilan Hubungan Industrial Manado.. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan Undang undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan hubungan industrial. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan merupakan penyelesaian wajib yang harus ditempuh para pihak sebelum para pihak menempuh penyelesaian melalui pengadilan hubungan industrial. Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Undang-undang ini membawa perubahan fundamental, utamanya mengenai mekanisme yang harus ditempuh dalam setiap perselisihan. 2 Penerapan hukum dalam perkara penyelesaian perselisian hubungan Industrial karyawan yang belum mendapat hak membayar pesangon sudah dilakukan jalur mediasi sampai dengan pemutusan pengadilan MA namun sampai saat ini belum dapat diselesaikan. Kata Kunci: Perselisihan Hubungan Industrial Pada Putusan Nomor 12/Pdt.Sus/2022/PN.Mnd.
Penggunaan Identitas Atau Alat Yang Menimbulkan Kesan Merupakan Tenaga Medis/Kesehatan Sebagai Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan penggunaan identitas atau alat yang menimbulkan kesan merupakan tenaga medis/kesehatan dan bagaimana penerapan tindak pidana penggunaan identitas atau alat yang menimbulkan kesan merupakan tenaga medis/kesehatan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Rumusan delik dalam Pasal 441 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu mengancamkan pidana terhadap yang tanpa hak menggunakan identitas atau menggunakan alat, metode, atau cara lain, yang menimbulkan kesan bagi masyarakat yang bersangkutan merupakan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah memiliki STR dan/ atau SIP; di mana adanya unsur akibat berupa “menimbulkan kesan bagi masyarakat yang bersangkutan merupakan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah memiliki STR dan/ atau SIP” menunjukkan tindak pidana ini merupakan delik material. 2. Pemidanaan menurut Pasal 441 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 merupakan bagian dari pemidanaan terhadap perbuatan yang umum dikenal sebagai dokter/tenaga medis/tenaga kesehatan gadungan, mulai dari penggunaan identitas dan penggunaan alat, metode atau cara lain yang menimbulkan kesan sebagai Tenaga Medis/kesehatan yang memiliki STR dan/atau SIP, sampai pada telah berpraktik sebagai Tenaga Medis/Kesehatan tanpa memiliki SIP. Tiga tindak pidana tersebut memiliki ancaman pidana yang sama beratnya, yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Kata kunci: Penggunaan Identitas atau Alat, Menimbulkan Kesan Tenaga Medis/Kesehatan,TindakPidana.
TANGGUNG JAWAB KURIR PERUSAHAAN PENGIRIMAN BARANG ATAS KEHILANGAN BARANG DARI KONSUMEN (STUDI KASUS SHOPEE EXPRESS DI MANADO)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab yang diberikan oleh kurir perusahaan jasa ekspedisi Shopee Express terhadap ganti kerugian yang diderita oleh konsumen dan untuk mengetahui upaya perlindungan yang diberikan Shopee Express kepada pengguna jasa pengiriman barang. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, bahwa dalam syarat dan kebijakan layanan Shopee yang disetujui oleh konsumen, telah diatur ketentuan mengenai tanggung jawab jasa pengiriman. Perusahaan ekspedisi memiliki kewajiban penuh untuk bertanggung jawab atas kehilangan barang selama proses pengiriman berlangsung, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh situasi di luar kendali manusia (force majeure), seperti bencana alam atau kejadian tak terduga lainnya. 2. Shopee Express memberikan perlindungan kepada pengguna jasa pengiriman barang melalui beberapa upaya yang terstruktur dan bertanggung jawab. Bentuk perlindungan yang diberikan meliputi penanganan keluhan konsumen dengan melakukan pencarian dan pemantauan posisi barang secara manual maupun melalui sistem online yang terintegrasi. Selain itu, Shopee Express juga menyediakan mekanisme pemberian ganti rugi atas kehilangan atau ketidaksesuaian barang yang diterima dengan bukti yang sah seperti nomor resi pengiriman. Kata Kunci : shopee express, kehilangan barang, manado
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERMOHONAN PENCATATAN PERKAWINAN ANTAR UMAT YANG BERBEDA AGAMA DAN KEPERCAYAAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terkait perkawinan beda agama dan untuk mengetahui mekanisme hukum terkait perkawinan beda agama menurut SEMA Nomor. 2 tahun 2023. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Secara prinsipil, hukum Indonesia tidak memperkenankan terjadinya perkawinan antara individu yang berbeda agama. Hal ini sejalan dengan dasar negara Indonesia yang tercermin dalam Pancasila, khususnya sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa," yang menegaskan pentingnya penghormatan terhadap nilai-nilai agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 mengatur mekanisme hukum terkait perkawinan beda agama dengan memberikan pedoman yang lebih jelas mengenai kewenangan pengadilan dalam menangani perkara tersebut. Meskipun demikian, hukum Indonesia tetap tidak memperbolehkan perkawinan antara individu yang berbeda agama, karena bertentangan dengan prinsip dasar negara yang tercermin dalam Pancasila, khususnya sila pertama yang menegaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kata Kunci : pencatatan perkawinan, beda agama
ANALISIS PENERAPAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PERKARA PEMBAGIAN HARTA WARISAN TERHADAP AHLI WARIS BEDA AGAMA (STUDI PUTUSAN NOMOR 72/PDT.G/2022/PA.MDO)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembagian warisan terhadap ahli waris beda agama dalam putusan hakim Pengadilan Agama Manado Nomor 72/Pdt.G/2022/PA.Mdo dan untuk mengetahui putusan Pengadilan Agama Manado No. 72/Pdt.G/2022/PA.Mdo dapat menjadi acuan dalam menyelesaikan sengketa kewarisan beda agama di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Hakim Pengadilan Agama Manado dalam memutuskan perkara permohonan Nomor 72/Pdt.G/2022/PA.Mdo dengan mempertimbangkan keadilan di antara para penggugat. Majelis hakim menetapkan bahwa perbedaan agama antara ahli waris dan pewaris tidak menghapus hak atas bagian dari harta peninggalan, melainkan dialihkan dalam bentuk wasiat wajibah sebagai solusi hukum yang berkeadilan. 2. Putusan pengadilan agama Manado Nomor 72/Pdt.G/2022/PA.Mdo merupakan terobosan hukum penting yang dapat dijadikan acuan dalam penyelesaian sengketa kewarisan beda agama di Indonesia, Khususnya dalam penyelesaian sengketa kewarisan beda agama yang selama ini belum diatur secara eksplisit dalam hukum nasional. Putusan tersebut mencerminkan keberanian dan kebijaksanaan majelis hakim dalam melakukan rechtsvinding (penemuan hukum) dengan mempertimbangkan asas keadilan, kemanusiaan, dan kekeluargaan. Kata Kunci : pembagian harta, ahli waris, beda agama
PENGAWASAN PARTISIPATIF MASYARAKAT OLEH BAWASLU TERHADAP POLITIK UANG DI DESA LAMBARESE KABUPATEN LUWU TIMUR
Skripsi ini membahas tentang pengawasan partisipatif masyarakat oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terhadap praktik politik uang di Desa Lambarese, Kabupaten Luwu Timur. Dalam konteks demokrasi, politik uang menjadi ancaman serius yang merusak integritas pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran Bawaslu dalam mencegah politik uang dan mengkaji partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu berperan aktif dalam mencegah praktik politik uang melalui sosialisasi, pengawasan, dan koordinasi dengan masyarakat. Keterlibatan warga dalam pengawasan partisipatif terbukti efektif dalam mengidentifikasi dan melaporkan indikasi politik uang. Kasus Osmin Landeka menjadi contoh nyata, di mana laporan masyarakat berujung pada penegakan hukum terhadap praktik politik uang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergi antara Bawaslu dan partisipasi masyarakat sangat penting untuk menciptakan pemilu yang bersih dan adil. Saran yang diberikan adalah perlunya penguatan regulasi dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengawasan pemilu untuk mencegah praktik politik uang di masa depan Kata Kunci: pengawasan partisipatif, Bawaslu, politik uang, pemilu, Desa Lambarese.
TINJAUAN HUKUM MENGENAI PEMBUNUHAN BERANTAI PADA ANAK DI BAWAH UMUR DI JAKARTA TIMUR BERDASARKAN PADA KASUS PUTUSAN MA NO. 493 K/PID/2011
Kasus pembunuhan berantai terhadap anak di bawah umur merupakan tindak pidana berat yang menimbulkan keresahan masyarakat dan menuntut penegakan hukum yang tegas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan berantai anak di bawah umur berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 493 K/Pid/2011, serta menganalisis penerapan hukum pidana dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, yaitu dengan menelaah secara mendalam isi putusan serta dasar pertimbangan hukum hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung menegaskan pemidanaan maksimal terhadap terdakwa sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak dan sebagai upaya penjeraan terhadap kejahatan berat. Pertimbangan hakim juga menunjukkan bahwa aspek psikologis korban dan dampak sosial turut menjadi faktor penting dalam penjatuhan hukuman. Putusan ini mencerminkan komitmen peradilan dalam menanggapi kejahatan serius terhadap anak serta menegakkan prinsip keadilan dan perlindungan hak anak. Kata Kunci: Pembunuhan berantai, anak di bawah umur, hukum pidana, Putusan Mahkamah Agung, perlindungan anak.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RUMAH TANGGA KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aturan hukum terhadap kesejahteraan dan hak-hak pekerja rumah tangga dan untuk megetahui perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan hukum terhadap kesejahteraan dan hak Pekerja Rumah Tangga belum sepenuhnya terpenuhi dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Aturan yang ada saat ini belum sepenuhnya efektif dalam memberikan rasa aman bagi Pekerja Rumah Tangga korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. 2. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang harus dilakukan secara adil dan seimbang, meliputi restitusi yang terdapat dalam Pasal 48 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, bantuan medis dan konseling dalam Pasal 51 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, bantuan hukum, dan informasi tentang proses penyelidikan Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, sedangkan pelaku tindak pidana perdagangan orang akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 2-15 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007. Kata Kunci : TPPO, PRT
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR SAMBIL MEROKOK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap pengemudi kendaraan bermotor sambil merokok dan untuk mengetahui bentuk penegakan hukum terhadap pengemudi kendaraan bermotor sambil merokok. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan kesimpulan: 1. Ketentuan seperti Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019, sudah cukup memberikan kerangka normatif bahwa aktivitas mengemudi harus dilakukan dengan penuh konsentrasi dan tanpa gangguan, termasuk dari aktivitas merokok. 2. Penegakan hukum terhadap pengemudi yang merokok saat berkendara di Indonesia merupakan isu kompleks yang menyangkut aspek hukum, teknis, dan budaya. Bentuk penegakan hukum dilakukan melalui pendekatan preventif, represif, pemanfaatan teknologi, dan kolaborasi lintas sektor. Studi kasus dari daerah seperti Kota Manado menunjukkan bahwa sinergi antara regulasi lokal dan penegak hukum dapat meningkatkan efektivitas pengawasan. Kata kunci: mengemudi, merokok
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PRAKTIK JUAL BELI DARAH OLEH PELAKU TENAGA KESEHATAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN
Praktik jual beli darah yang dilakukan oleh tenaga kesehatan merupakan pelanggaran serius terhadap etika profesi dan hukum yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan secara tegas melarang segala bentuk komersialisasi darah, mengingat darah adalah bagian dari tubuh manusia yang tidak boleh diperjualbelikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban praktik jual beli darah oleh tenaga kesehatan serta mengkaji pertanggungjawaban hukum bagi pelaku menurut ketentuan dalam UU Kesehatan 2023. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban memiliki hak atas pemulihan dan perlindungan, baik secara administratif, perdata, maupun pidana. Selain itu, tenaga kesehatan yang terlibat dapat dikenai sanksi disiplin profesi, pidana penjara, dan/atau denda sebagaimana diatur dalam pasal-pasal terkait dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Penegakan hukum yang tegas serta pengawasan yang ketat terhadap praktik pelayanan darah sangat diperlukan untuk menjamin hak pasien dan mencegah terulangnya praktik ilegal tersebut. Kata Kunci: Perlindungan hukum, jual beli darah, tenaga kesehatan, korban, Undang-Undang Kesehatan 2023.