Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lppmekososbudkum Universitas Sam Ratulangi en-US Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) 2407-361X Analisis Pendapatan Petani Kelapa Sebagai Produk Olahan Dan Non Produk Di Desa Suluun Kecamatan Suluun Tareran https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lppmekososbudkum/article/view/54139 <p>Potensi kelapa di Indonesia masih belum sepenuhnya dioptimalkan karena menghadapi berbagai kendala, terutama terkait dengan teknologi, permodalan, dan ketidakmerataan daya serap pasar. Penelitian ini Bertujuan untuk&nbsp; Analisis Pendapatan Petani Kelapa Sebagai Produk Olahan Dan Non Produk Di Desa Suluun Kecamatan Suluun Tareran .Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif dengan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Dari hasil penelitian di Desa Suluun Kecamatan Suluun Tareran yaitu dengan melakukan analisis pendapatan petani kelapa dan nilai tambah kelapa menjadi kopra dapat disimpulkan bahwa pendapatan yang diterima petani kelapa di lokasi penelitian rata – rata adalah sebesar Rp396.450 dan untuk&nbsp; 400kg kelapa dan untuk kopra&nbsp; Rp 1,658,001 .</p> <p><em>Kata kunci :</em> <em>Nilai Tambah, Kelapa, Kopra dan Pendapatan</em></p> jose Pangow Copyright (c) 2024 Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) 2024-03-20 2024-03-20 8 3 338 347 Analisis Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berdasarkan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 Pada Dinas Pariwisata Kota Manado https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lppmekososbudkum/article/view/55058 <p><strong>Abstrak</strong> <strong>: </strong>Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu sistem yang dirancang untuk mengukur kinerja serta membantu dalam mengukur keberhasilan maupun kegagalan program dan kegiatan instansi pemerintah. Dalam hal ini Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menjadi dasar dalam melakukan penerapan SAKIP, menurut peraturan ini penyelenggaraan SAKIP yakni Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja, serta reviu dan evaluasi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penerapan berdasarkan peraturan dan mengetahui tingkat keberhasilan maupun belum tercapainya program dan kegiatan. Metode yang diigunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dan metode pengumpulan data yaitu dokumentasi dan wawancara. Hasil Penelitian terhadap penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata Kota Manado sudah menerapkan dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014.</p> <p> </p> <p><strong>Kata kunci</strong>: Akuntabilitas, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014</p> <p> </p> <p><strong>Abstract</strong> <strong>:</strong> <em>Government Agency Performance Accountability System is a system designed to measure performance and assist in measuring the success and failure of government agency programs and activities. In this case, Presidential Regulation Number 29 of 2014 concerning the Performance Accountability System of Government Agencies which is the basis for implementing SAKIP, according to this regulation the implementation of SAKIP is the Strategic Plan, Performance Agreement, Performance Measurement, Performance Data Management, Performance Reporting, as well as review and evaluation. The purpose of this study is to determine the application based on regulations and determine the level of success or unachievement of programs and activities. The methods used in this study are qualitative descriptive and documentation and interview data collection methods. The results of research on the implementation of the Government Agency Performance Accountability System show that the Department of Tourism in Manado City has implemented it well and in accordance with Presidential Regulation No. 29 of 2014.</em></p> <p><strong> </strong></p> <p><strong>Keyword : </strong><em>Accountability, Government Agency Performance Accountability System,</em><em> Presidential Regulation No.29 of 2014</em></p> Moreen Maringka Copyright (c) 2024 Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) 2024-04-26 2024-04-26 8 3 348 357