PERAN DINAS PERIKANAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN DI KECAMATAN TAHUNA BARAT - maharani, nasywa widya; Pangemanan, Fanley N.; Undap, Gustaf (POLITICO: Jurnal Ilmu Politik, 2025)
ABSTRAK Artikel ini menganalisis peran Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Kecamatan Tahuna Barat. Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah instansi pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam mengelola sektor perikanan dan kelautan di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dinas ini bertanggung jawab membantu pemerintah daerah dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengawasi program dan kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan potensi perikanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, khususnya nelayan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran dinas perikanan daerah kabupaten kepulauan sangihe dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Kecamatan Tahuba Barat berdasarkan teori pemberdayaan masyarakat yang di kemukakan oleh Mardikanto. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Informan meliputi pihak Dinas Perikanan, pengurus kelompok nelayan, serta masyarakat nelayan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perikanan berperan penting dalam penguatan kapasitas nelayan melalui tiga aspek pemberdayaan. Pada aspek perbaikan kelembagaan, Dinas Perikanan membentuk dan memperkuat Kelompok Usaha Bersama, koperasi perikanan, serta forum nelayan sebagai wadah koordinasi, pendataan, dan sarana distribusi program. Pada aspek perbaikan usaha, dinas memberikan bantuan sarana-prasarana tangkap seperti perahu, mesin, dan alat tangkap, serta menyelenggarakan pelatihan peningkatan keterampilan termasuk pengolahan hasil tangkapan dan pendampingan teknis. Sedangkan pada aspek perbaikan pendapatan, upaya dilakukan melalui fasilitasi akses pasar, kerja sama dengan pelaku usaha, dan peningkatan daya saing produk perikanan lokal. Meskipun demikian, program pemberdayaan masih menghadapi kendala seperti ketidakmerataan bantuan, kurang optimalnya pendampingan berkelanjutan, dan terbatasnya akses permodalan bagi sebagian nelayan. Penelitian menyimpulkan bahwa peran Dinas Perikanan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan, namun diperlukan strategi lanjutan agar program berjalan lebih merata dan berkelanjutan. Kata Kunci: pemberdayaan nelayan, kelembagaan, usaha perikanan, kesejahteraan pesisir. ABSTRACT This article analyzes the role of the Regional Fisheries Office of the Sangihe Islands Regency in empowering fishing communities in Tahuna Barat District. The Regional Fisheries Office of the Sangihe Islands Regency is a local government agency responsible for managing the fisheries and marine sector within the region. The office assists the local government in planning, implementing, and supervising programs and policies related to the development of fishery potential and the improvement of coastal community welfare, particularly fishermen. This study aims to examine how the Regional Fisheries Office contributes to the empowerment of fishing communities in Tahuna Barat District based on the empowerment theory proposed by Mardikanto. The research uses a descriptive qualitative approach with data collected through in-depth interviews, field observations, and documentation. Informants include officials from the Fisheries Office, leaders of fishermen’s groups, and local fishermen. The findings indicate that the Fisheries Office plays a significant role in strengthening fishermen’s capacity through three aspects of empowerment. In the aspect of institutional improvement, the office establishes and strengthens Joint Business Groups (KUB), fisheries cooperatives, and fishermen forums as platforms for coordination, data collection, and program distribution. In the aspect of business improvement, the office provides fishing facilities such as boats, engines, and fishing gear, and conducts skills training including fish processing and technical assistance. Meanwhile, income improvement efforts are carried out by facilitating market access, fostering cooperation with business actors, and increasing the competitiveness of local fishery products. Nevertheless, the empowerment programs still face challenges such as unequal distribution of assistance, suboptimal continuous mentoring, and limited access to capital for some fishermen. The study concludes that the role of the Fisheries Office has a significant impact on improving fishermen’s welfare, although further strategies are needed to ensure more equitable and sustainable empowerment programs. Keywords: fishermen empowerment, institutional development, fishery enterprise, coastal welfare.