POLITICO: Jurnal Ilmu Politik

Peran Pendamping Desa Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat

Kezia Betania Okem — 2024-01-24

ABSTRAK

Dalam upaya pembangunan desa di Indonesia, peran Tenaga Pendamping Profesional (TPP) sangat krusial. Melalui pendampingan, TPP memastikan bahwa setiap desa di Indonesia mendapatkan akses informasi, sumber daya, dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk berkembang. Penelitian ini mengkaji bagaimana peran pendamping desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang akan mendeskripsikan mengenai peran pendamping desa dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat khususnya di Desa Panasen Kecamatan Kakas Barat, yang terlihat kurang maksimal. Kajian dilakukan dengan melihat tujuh (7) tugas TPP sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa. Kajian dilakukan dengan menggunakan indikator yang dikemukan oleh Soekanto yang membedakan peran menjadi tiga jenis yaitu peran aktif, peran pasif dan peran partisipatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran TPP yang ada di kecamatan Kakas Barat belum maksimal, karena ada beberapa tugas pendampingan yang tidak terlaksana dengan baik. Dilihat dari indikator keaktifan terlihat pendamping desa kurang aktif dalam program pemberdayaan masyarakat desa. Dilihat dari peran partisipatif, hasil penelitian menunjukan bahwa pendamping desa mendampingi desa hanya menyesuaikan dengan program yang ada di desa, tidak ada upaya dari pendamping desa untuk memberi saran agar program pemberdayaan dan pembangunan lebih difokuskan pada kebutuhan masyarakat. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pendamping desa dalam pengorganisasian didalam kelompok-kelompok masyarakat desa tidak maksimal atau pendamping desa kurang berperan dalam hal ini. Terbukti ada beberapa desa di kecamatan Kakas Barat belum membentuk kelompok-kelompok tersebut. Pendamping desa seharusnya bisa mendorong, memotivasi dan memberi saran kepada pemerintah desa atau kader pemberdayaan masyarakat untuk bisa membuat kelompok-kelompok masyarakat yang juga disesuaikan dengan sumber daya manusia agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat demi kepentingan pengembangan keterampilan masyarakat desa.

Kata Kunci: Peran; Pendamping Desa

ABSTRACT

In village development efforts in Indonesia, the role of Professional Assistance Personnel (TPP) is very crucial. Through mentoring, TPP ensures that every village in Indonesia has access to the information, resources and knowledge needed to develop. This research examines the role of village assistants in the development and empowerment of village communities. This research uses a qualitative method which will describe the role of village assistants in implementing development and community empowerment, especially in Panasen Village, West Kakas District, which appears to be less than optimal. The study was carried out by looking at seven (7) TPP tasks in accordance with the Regulation of the Minister of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration of the Republic of Indonesia Number 3 of 2015 concerning Village Facilitators. The study was carried out using indicators proposed by Soekanto which differentiates roles into three types, namely active roles, passive roles and participative roles. The research results show that the role of the TPP in West Kakas sub-district is not optimal, because there are several mentoring tasks that are not carried out well. Judging from the activity indicators, it can be seen that village assistants are less active in village community empowerment programs. Viewed from the participatory role, the research results show that village assistants accompanying villages only adapt to existing programs in the village, there is no effort from village assistants to provide suggestions so that empowerment and development programs are more focused on community needs. Apart from that, the research results show that the role of village assistants in organizing within village community groups is not optimal or that village assistants play less of a role in this matter. It is proven that several villages in West Kakas sub-district have not yet formed these groups. Village assistants should be able to encourage, motivate and provide advice to the village government or community empowerment cadres to be able to create community groups that are also adapted to human resources to suit community needs in the interests of developing village community skills.

Keywords: Role; Village Companion

Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Kecamatan Kao Barat Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020

Defriens Tuala — 2024-03-16

Artikel ini mengkaji strategi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Halmahera Utara dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula yang ada di kecamatan Kao Barat. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif, yang akan melihat strategi KPUD kabupaten Halmahera Barat dari dua komponen strategi yaitu ketika melakukan formulasi dan penetapan sasaran jangka panjang serta bagaimana proses pemilihan tindakan yang akan dilakukan. Penelitian ini menemukan strategi KPUD kabupaten Halmahera Barat dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan kepala daerah di Kecamatan Kao Barat Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 menunjukan bahwa sudah ada kejelasan strategi yang digunakan serta tujuan yang akan dicapai. Sedangan pada tahap pemilihan tindakan KPUD kabupaten Halmahera Barat serta Panitia Pemilihan Kecamatan Kao Barat sudah berupaya secara maksimal melakukan sosialisasi kepada pemilih pemula.

Kata Kunci: Strategi; Partisipasi Politik; Pemilih Pemula; Komisi Pemilihan Umum.

ABSTRACT

This article examines the strategies implemented by the Regional General Election Commission (KPUD) of North Halmahera Regency in increasing the political participation of novice voters in West Kao sub-district. This research was conducted using qualitative methods, which will look at the West Halmahera Regency KPUD strategy from two strategy components, namely when formulating and setting long-term targets and how the process of selecting actions will be carried out. This research found that West Halmahera Regency KPUD's strategy in increasing the political participation of novice voters in the regional head election in West Kao District, North Halmahera Regency in 2020 shows that there is clarity on the strategy used and the goals to be achieved. Meanwhile, at the election stage, the West Halmahera Regency KPUD and the West Kao District Election Committee have made maximum efforts to provide outreach to first-time voters.

Keywords: Strategy; Political Participation; New Voter; General Election Commissions.

Peran Pemerintah Desa Dalam Mengangkat Budaya Kearifan Lokal Mahmejaan Di Desa Senduk Kecamatan Tombariri

Feibianti Pantouw — 2024-03-16

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana peran pemerintah dalam mendukung pengembangan kearifan lokal. Kajian akan berfokus pada peran pemerintah desa Senduk Kecamatan Tombariri dalam mendukung kearifan lokal Mahmejaan yang ada di Desa Senduk. Penelitian ini menggunakan menggunakan metode kualitatif. Temuan penelitian menggambarkan bahwa peran dari pemerintah desa sangat menunjang dan mendukung serta akan terus mendampingi dan memberikan dukungan penuh pada perkembangan tradisi Mahmejaan. Namun, tidak ada anggaran yang di keluarkan oleh Pemerintah Desa untuk tradisi Mahmejaan. Pemerintah Desa hanya membantu menyediakan fasilitas-fasilitas bagi pelaksanaan tradisi tersebut, yang salah satunya adalah memberikan ijin penggunaan Balai Desa untuk pelaksanaan tradisi Mahmejaan.

Kata Kunci: Peran; Pemerintah Desa; Tradisi Mahmejaan

ABSTRACT

This research examines the role of government in supporting the development of local wisdom. The study will focus on the role of the Senduk village government, Tombariri District, in supporting the Mahmejaan local wisdom in Senduk Village. This research uses qualitative methods. The research findings illustrate that the role of the village government is very supportive and supportive and will continue to accompany and provide full support for the development of the Mahmejaan tradition. However, there is no budget allocated by the Village Government for the Mahmejaan tradition. The Village Government only helps provide facilities for the implementation of this tradition, one of which is giving permission to use the Village Hall for the implementation of the Mahmejaan tradition.

Keywords: Role; Village government; Mahmejaan Tradition

Upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Terhadap Pencegahan Praktik Politik Uang Pada Pemilu Tahun 2024

Treysyana Laloan — 2024-03-20

Artikel ini mengkaji upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Minahasa Selatan dalam mencegah praktik politik uang pada pemilihan umum tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengetahui bagaimana strategi dan upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Minahasa Selatan dalam memitigasi pelanggaran politik uang yang berpotensi terjadi pada pemilu tahun 2024. Temuan penelitian menggambarkan bahwa politik uang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurang edukasi politik di masyarakat, sistem kelembagaan parpol yang tidak berjalan dengan baik, lemahnya regulasi, serta lemahnya undang-undang yang mengatur terkait politik uang. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Minahasa Selatan terdapat beberapa empat metode upaya yang dilakukan yaitu upaya preventif, upaya preservatif, upaya kuratif, serta upaya adaptasi. Dalam implementasinya BawasluKabupaten Minahasa Selatan menggandeng stake holder terkait yang ada di lapisan masyarakat, mencanangkan giat-giat sosialisasi, mencanangkan program pemilih pemula yang menyasar pada Siswa-Siswi SMA/SMK Sederajat dan program desa anti politik Uang yang menyasar pada masyarakat desa yang belum memiliki pemahaman terkait politik uang.

Kata Kunci: Pencegahan; Politik Uang; Badan Pengawas Pemilihan Umum

ABSTRACT

This article examines the efforts made by the South Minahasa Regency General Election Supervisory Agency (Bawaslu) in preventing the practice of money politics in the 2024 general election. This research uses qualitative methods to find out the strategies and efforts made by the South Minahasa Bawaslu in mitigating violations. money politics which has the potential to occur in the 2024 elections. Research findings illustrate that money politics occurs due to several factors such as a lack of political education in society, a political party institutional system that is not running well, weak regulations, and weak laws governing money politics. . There are four methods of efforts carried out by the South Minahasa Bawaslu, namely preventive efforts, preservative efforts, curative efforts and adaptation efforts. In its implementation, South Minahasa Regency Bawaslu collaborates with relevant stakeholders at the social level, launches active socialization, launches a beginner voter program targeting high school/vocational school and equivalent students and an anti-money politics village program targeting village communities who do not yet have understanding related to money politics.

Keywords: Prevention; Money politic; General Election Supervisory Body