Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan

Strategi Dinas Pertanian Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Di Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat

Klemens Patty, Stanly Lombogia, Fanley Pangemanan — Sun, 01 Aug 2021 00:00:00 +0800

Penelitian ini berujuan untuk menganalisis strategi dinas pertanian dalam pemberdayaan masyarakat petani di Kecamatan Loloda. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang difokuskan pada pembentukan kelompkok dan pelatihan. Informan penelitian berjumlah 7 orang yang terdiri dari sekretaris Dians Pertanian Kabupaten Halmahera Barat, Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Kelompok Tani dan tokoh masyarakat. Data diperoleh dengan cara melakukan pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan kelompok tani merupakan cara yang tepat, namun mekanisme pembentukan belum sesuai prosedur perundang-undangan dan tidak terdapat klasifikasi kemampuan dalam kelompok tani sehingga menyulitkan dalam memberikan penilaian terhadap peningkatan kelompok tani dan dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kelompok tani, sehingga perlu dilakukan pelatihan. Namun, dalam proses pelatihan, sarana prasarana yang tidak mendukung dikarenakan keterbatasan anggaran sehingga menyebakan proses pelatihan tidak berjalan dengan baik. Dengan demikian strategi yang digunakan oleh dinas pertanian Kabupaten Halmahera Barat untuk memberdayakan masyarakat tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Rekomendasi dalam penelitian, diharapakan agar instansi terkait terutama dinas pertanian perlu untuk melakukan koordinassi dan menngkatkan komunikasi dengan kelompok masyarakat petani agar tujuan pemberdayaan terwujud sesuai dengan yang diharapkan..
Kata kunci: Strategi, Pemberdayaan, Tani

Kebijakan Pengembangan Desa Wisata Di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Sam Sachrul Mamonto, Stefanus Sampe, Maxi Egeten — Sun, 01 Aug 2021 00:00:00 +0800

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana kebijakan pengembangan desa wisata yang sudah dilakukan selama ini dari tahap agenda, formulasi, adopsi dan legitimasi, implementasi sampai dengan evaluasi. Metodologi penelitian yang didesain dalam penelitian ini yaitu menggunakan jenisi penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di 6 (enam) Desa yang kemudian lebih dikonsentrasikan pada 2 (dua) Desa yaitu Desa Atoga Timur dan Desa Bukaka.Â Pengambilan atau pengumpulan data difokuskan pada kebijakan pemerintah. Penentuan dan jumlah informan 24 orang. Instrument penelitian antara lain menggunakan wawancara,Â observasi, dan dokumentasi. Â Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pengembangan desa wisata pada tahap agenda sudah dilakukan dengan baik, pada tahap formulasi kebijakan melibatkan semua stakeholder namun secara pribadi mereka tidak paham apa keterkaitaanya dengan desa wisata. Selanjutnya untuk Tahap adopsi dan legitimasi untuk Peraturan Bupati tentang Desa Wisata mereka mengetahui namun tidak tahu isinya dan saat ini sedang diproses perubahan Peraturan Bupati dan Peraturan Desa yang lebih konsisten untuk Desa Wisata. Tahap Implementasi dilapangan kurangnya koordinasi dan kolaborasi antar stakeholder yang mengindikasikan kurangnya pemahaman program, kegiatan sampai dengan sub kegiatan terkait pengembangan Desa Wisata. Akhirnya untuk evalusi kebijakan pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Bolaang Mongodow Timur bahwa perkembangan pariwisata lambat baik dari sisi perencanaan maupun pengganggaran sampai dengan tindak lanjut hasil pengawasan. Kesimpulannya, Kebijakan Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang baik bukan pada tahapan agenda sampai dengan evaluasinya tetapi pada manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, oleh karena itu melalui analisis kebijakan dilakukan penilaian terhadap kebijakan yang ada terkait kemampuannya dalam menjawab kebutuhan dalam pelaksanaan pembangunan yang bersinar.

Kata kunci: Kebijakan, Desa Wisata, Boltim

Implementasi Kebijakan Program Tenaga Harian Lepas Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Manado

Rian Anjelina Maindoka, Evelin J. R. Kawung, Grace Waleleng — Sun, 01 Aug 2021 00:00:00 +0800

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan kebijakan program tenaga harian lepas di dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kota manado serta faktor â€“ faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan implementasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan informan sebanyak 7 orang yang diambil menggunakan teknik purposive sampling yang terdiri dari staf dinas PUPR Kota Manado dan Tenaga Harian Lepas dinas PUPR Kota Manado Peneitian dilaksanakan di dinas PUPR Kota Manado. Fokus penelitian didasarkan pada teori implementasi kebijakan Van Meter Van Horn yang terdiri dari standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, karakteristik organisasi pelaksana, lingkungan sosial, ekonomi dan politik dan disposisi implementor. Data diperoleh dari data primer dan data sekunder yang dianalisis menggunakan reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program tenaga harian lepas di wilayah kerja Kota Manado khususnya di dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan standar kebijakan dan berdasarkan sasaran kebijakan. Ketersediaan sumber daya pada instansi atau SKPD di wilayah kerja Kota Manado termasuk dinas pekerjaan umum dan penataan ruang yang kurang sehingga memicu perlu adanya penambahan SDM yang diambil melalui perekrutan tenaga harian lepas. Pelaksana implementasi dalam hal ini organisasi yaitu dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kota Manado dilakukan sesuai dengan budaya organisasi dengan pola hubungan dalam pelaksanaan program THL di wilayah kerja kota Manado. Program tenaga harian lepas dipengaruhi oleh lingkungan sosial ekonomi dan politik diantaranya adalah luas wilayah Kota Manado yang semakin besar secara otomatis Wilayah kerja semakin besar atau luas sehingga memerlukan SDM yang lebih banyak namun hal tersebut dipengaruhi oleh kepemimpinan di mana pelaksanaan THL bergantung pada kepemimpinan Apabila terjadi pertukaran kepemimpinan maka program THL yang dijalankan dapat berubah sewaktu-waktu.Tingkat kesadaran kepemimpinan dalam suatu lembaga atau instansi dalam ini dinas pekerjaan umum dan penataan ruang akan kebutuhan SDM dalam membantu pelayanan publik di mana Terjadi ketidak sesuaian antara jumlah SDM dengan luas wilayah kerja maka perlu dilakukan penambahan SDM melalui program THL yang tentunya harus sesuai dengan arahan pimpinan dalam hal ini walikota.

Keywords: Implementasi, THL, DINAS PUPR

Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado

Regina Kumaat, Femmy M. G. Tulusan, Grace Waleleng — Sun, 01 Aug 2021 00:00:00 +0800

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja Aparatur Sipil Negara di Badan Keuangan Aset Daerah Kota Manado. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian dilihat dari aspek kualitas kerja, kuantitas kerja, penggunaan waktu dan kerja sama. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi serta dianalisis dengan tahapan reduksi data penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja aparatur sipil negara menunjukkan hasil yang baik meskipun terdapat beberapa apa halangan yang dilihat dari kuantitas dan kualitas kerja di mana hasil pekerjaan yang dilakukan terdapat beberapa yang harus direvisi yang secara otomatis membuat jumlah pekerjaan tertimbun sehingga memiliki atau dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan pekerjaan yang telah diberikan sesuai dengan tupoksi. Kesimpulan penelitian ini secara keseluruhan kinerja aparatur sipil negara di BKAD Kota Manado menunjukkan hasil baik.

Keywords: Kinerja, ASN, BKAD

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Kelurahan Dalam Penanganan Dampak Covid-19 Di Kecamatan Matuari Kota Bitung

Sefferson Sumampouw, Shirley Y. V. I. Goni, Deysi L. N. Tampongangoy — Mon, 01 Aug 2022 00:00:00 +0800

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa implementasi kebijakan pengelolaan dana kelurahan dalam penanganan dampak covid-19 di Kecamatan Matuari Kota Bitung. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan fokus penelitian terhadap indikator komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dengan informan diambil menggunakan teknik purposive sampling yang terdiri dari camat, kasubag keuangan kecamatan matuari, lurah, ketua LPM kelurahan dan masyarakat. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan reduksi data, display data dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyampaian informasi kepada masyarakat kurang dilaksanakan sosialisasi secara langsung karena adanya larangan berkerumun yang mengandalkan pada kegiatan masyarakat yaitu pada saat ada kegiatan suka duka dan tidak memanfaatkan teknologi informasi serta penyampaian tidak dilakukan secara konsisten oleh aparat kelurahan. Pada indikator sumber daya, SDM yang bertugas menjalakan kebijakan sangat kurang, anggaran yang dibutuhkan harus ditingkatkan serta fasilitas perlu diperbanyak. Pada indikator disposisi menunjukkan para pelaksana kebijakan telah memiliki sikap dan karakter yang baik namun perlu ditingkatkan agar meraih kepercayaan masyarakat karena masih ditemukan adanya diskriminasi karena pemberian bantuan masih subjektif karena kedekatan dengan perangkat kelurahan. Dan indikator struktur birokarasi menunjukkan bahwa SOP (Standar Operating Procedure) sudah termuat jelas dalam peraturan Walikota nomor 37 tahun 2020 ini dan sudah dilaksanakan dengan baik namun belum maksimal oleh pelaksana kebijakan. Kesimpulan penelitian ini adalah secara keseluruhan proses implementasi telah dijalankan berdasarkan SOP yang tersedia namun terdapat kendala dikarenakan adanya larangan pada saat kebijakan dibuat diantaranya adanya larangan berkerumun.

Keywords: Implementasi, Pengelolaan, Dana Keluruhanan, Covid-19