Implementasi Kebijakan Pembebasan Bersyarat bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Bitung
Keywords:
Pembebasan Bersyarat, Sistem Pemasyarakatan, Warga BinaanAbstract
Penelitian ini bertujuan menganalisis mengapa implementasi kebijakan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Bitung belum sesuai dengan maksud dan tujuan Sistem Pemasyarakatan. Metode yang dipakai kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang difokuskan pada implementasi kebijakan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Bitung dikaji dari 6 variabel yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, ciri-ciri atau sifat instansi pelaksana, komunikasi antarorganisasi terkait dengan kegiatan pelaksanaan, sikap para pelaksana, dan lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Informan penelitian terdiri dari 12 orang yaitu dari unsur pegawai lembaga pemasyarakatan, lembaga sosial masyarakat, dan warga binaan pemasyarakatan. Sumber data primer terdiri dari metode observasi dan wawancara sedangkan sumber data sekunder, data yang tersusun dalam bentuk dokumentasi berupa barang tertulis dan gambar. Hasil penelitian disimpulkan bahwa berkaitan dengan enam varibel belum berjalan optimal sehingga menyebabkan berbagai masalah dalam pelaksanaan kebijakan pembebasan bersyarat sehingga belum terlaksana sesuai dengan maksud dan tujuan sistem pemasyarakatan.References
Agustino, Leo (2006). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV. Alfabeta.
Ahmadi, H. Abu; Supriyono, Widodo (2008). Psikologi Belajar. Jakarta: Rineka Cipta.
Ali, Azham Md.; Yusof, Hamidah Mohd (2011). Quality in Qualitative Studies: the case of validity, reliability and generalizability. Issues in Social and Environmental Accounting, vol. 5, no. 1/2, pp. 25-26.
Edward III (1980). Implementing Public Policy. Washington DC: Congresional Quarter Press.
Fathoni, Abdurrahmat (2006). Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: Rineka Cipta.
Gerungan, W. A. (2000). Psikologi Sosial. Bandung: Refika Aditama.
Islamy, M. Irfan (2000). Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Sinar Grafika.
Koesnon, R. A. (1961). Politik Pendjara Nasional. Bandung: Sumur Bandung.
Lauma, R., Pangemanan, S., Sampe, S. (2019). Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance terhadap Kualitas Pelayanan Publik: suatu studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Jurnal Eksekutif, vol. 3, no. 3. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/23855/23504.
Lutfi, Fauzan (2000). Assertive Training: Pengembangan Pribadi Asertif dan Transaksi Sosial. Jakarta: UPT BK UM Depdiknas.
Mathis, Robert L.; Jackson, John H. (2006). Human Resource Management (Manajemen Sumber Daya Manusia), terjemahan Dian Angelia. Jakarta: Salemba Empat.
Meter, Donald S. van; Horn, Carl E. van (1974). The Policy Implementation Process: a conceptual framework. Administration and Society, vol. 6, no. 4, pp. 445-488.
Moleong, Lexy J. (2001). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Mulyana, Deddy (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Murti, B. (2006). Desain dan Ukuran Sampel untuk Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif di Bidang Kesehatan. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
Patton, Michael Quinn (1987). Qualitative Education Methods. Beverly Hills: Sage Publication.
Sampe, S. (2015). Expenditure Restraint in Government Budgets in Australian Financial Management. Jurnal Administrasi Publik, vol. 4, no. 35. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/11390/10979.
Subarsono, A. G. (2006). Analisa Kebijakan Publik: konsep teori dan aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sugiyono (2010). Metodologi Penelitian Pendidikan: pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Suharno (2010). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Yogyakarta: UNY Press.
Wahab, Solichin Abdul (2008). Analisis Kebijaksaan: dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara. Jakarta: Bumi Aksara.
Widodo, Joko (2010). Analisis Kebijakan Publik: konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik. Malang: Bayu Media.
