Sam Ratulangi Development Resource Management Review

Pelayanan Administrasi Kependudukan: studi pelayanan kartu tanda penduduk elektronik di Kabupaten Minahasa Propinsi Sulawesi Utara

2020-05-31T18:12:16+08:00

The electronic KTP service, which is carried out by the local government of the Minahasa Regency, aims to guarantee the right of a person to obtain population administrative rights, document the population, and is important for public services and other sector development. Minahasa Regency is demographically and geographically more than other regencies / cities in North Sulawesi, directly adjacent to Manado City, and has high population mobility. This research uses a qualitative method with a narrative approach. The results of his research, the Government of the Minahasa Regency has various policies regarding the implementation of KTP-electronic services. There are supporting factors, including: aspects of the official organizational structure, the ability of the apparatus in the service, and the service system. Inhibiting factors are lack of availability of funds, completeness of equipment (facilities and infrastructure), level of awareness/community participation including the level of education, level of income, distance, usefulness/benefits, political will of policy makers, enforcement of sanctions, and lack of information.

Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Pembangunan Jalur Hijau di Kota Manado

2020-05-31T18:12:16+08:00

Green belt development is a picture of the beauty of the city or the success of an advanced city and requires the performance of the Office of Public Works and Urban Spatial Planning in the process of implementing green lane development, both through policies and planning in accordance with the objectives of maintaining a green city and benefiting the community.

The method used in this research is a descriptive qualitative research method. To meet the needs of the data in the study, the informants interviewed were employees of the Manado City Public Works and Spatial Planning Office and also community and community leaders involved. Researchers strengthen data obtained through observation, documentation and interviews from informants directly without any second or third parties. The conclusion of this research is that seen from the results of the development that has been running the performance of the Department of Public Works and Spatial Planning is good in its work activities, but it is necessary to increase the work ethic for service providers, and improve the quality of the final results in accordance with what is expected by both the community or city government. The suggestion in the purpose of this study is the control of those who are responsible for the construction of green lanes, and provide improvements in the construction of green lanes that are still damaged.

Implementasi Kebijakan Pembebasan Bersyarat bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Bitung

2020-05-31T18:12:16+08:00

Penelitian ini bertujuan menganalisis mengapa implementasi kebijakan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Bitung belum sesuai dengan maksud dan tujuan Sistem Pemasyarakatan. Metode yang dipakai kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang difokuskan pada implementasi kebijakan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Bitung dikaji dari 6 variabel yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, ciri-ciri atau sifat instansi pelaksana, komunikasi antarorganisasi terkait dengan kegiatan pelaksanaan, sikap para pelaksana, dan lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Informan penelitian terdiri dari 12 orang yaitu dari unsur pegawai lembaga pemasyarakatan, lembaga sosial masyarakat, dan warga binaan pemasyarakatan. Sumber data primer terdiri dari metode observasi dan wawancara sedangkan sumber data sekunder, data yang tersusun dalam bentuk dokumentasi berupa barang tertulis dan gambar. Hasil penelitian disimpulkan bahwa berkaitan dengan enam varibel belum berjalan optimal sehingga menyebabkan berbagai masalah dalam pelaksanaan kebijakan pembebasan bersyarat sehingga belum terlaksana sesuai dengan maksud dan tujuan sistem pemasyarakatan.

Partisipasi Organisasi Kepemudaan dalam Pengawasan Pembangunan Desa Lompad Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan

2020-05-31T18:12:17+08:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi organisasi kepemudaan dalam pengawasan pembangun Desa Lompad Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan. Metode yang digunakan adalah metode deskritif kualitatif, dengan menggunakan Teori Oakley. Dalam penelitian ini ada 10 informan yang terdiri dari satu orang kepala desa, satu sekretaris desa, dua anggota badan pemberdayaan desa, tiga pemuda dan tiga anggota masyarakat lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga macam makna partisipasi. Yaitu: (1) Partisipasi sebagai kontribusi harus adanya keikutsertaan pemuda dalam mengambil bagian dalam pembangunan desa . (2) Partisipasi sebagai organisasi dalam organisasi kepemudaan pemuda diharuskan mengambil bagian dalam bagian keikutsertaan pembangunan secara tidak langsung para pemuda bisa langsung mengawasi apa yang dikerjakan dalam pembangunan desa. (3) Partisipasi sebagai pemberdayaan dalam upaya pembangunan desa. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa partisipasi merupakan suatu elemen yang sangat penting dan tidak bisa dipisahkan dalam upaya menyukseskan program pembangunan. Artinya, dengan partisipasi masyarakat menyadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilakukan oleh aparat pemerintah sendiri, tetapi juga menuntut keterlibatan mereka yang akan diperbaiki mutu hidupnya.

Analisis Keterwakilan Badan Permusyawaratan Desa dalam Demokrasi Pemerintahan di Desa

2020-05-31T18:12:17+08:00

Penelitian Ini bertujuan untuk mengetahui Keterwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam demokratisasi pemerintahan di desa. Penelitian ini menggunakan metode deskritif kualitatif. Para informan terdiri atas; Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD, Anggota BPD, Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan beberapa masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD mempunyai peranan yang penting dalam menetapkan kebijaksanaan dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. BPD sebagai wadah aspirasi masyarakat sekaligus merupakan wadah perencana, pelaksana dan pengendalian kegiatan masyarakat dan badan-badan lainnya dalam pembangunan di desa. Untuk pelaksanaan fungsi BPD diperlukan orang-orang yang mampu berkomunikasi dengan baik serta mampu menganalisis aspirasi atau apa yang diinginkan oleh masyarakat yang selanjutnya dikoordinasikan dengan pemerintah desa. Tingkat pendidikan juga dapat berpengaruh pada keberhasilan penerapan fungsi BPD tersebut.

Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Manado

2020-05-31T18:12:17+08:00

Pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan salah satu fungsi yang dimiliki lembaga ini dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan yang dilakukan DPRD bersifat pengawasan politik, penekanannya terletak pada kebijakan-kebijakan strategis dan bukan pengawasan teknis maupun administratif. Sehubungan dengan fungsi pengawasan, maka DPRD harus mampu membuat legalitas yang kuat untuk dijadikan dasar bagi setiap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini dilaksanakan diÂ kantor DPRD Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara dengan empat informan kunci yakni Ketua DPRD Kota Manado, seorang Wakil Ketua DPRD, dan dua anggota dewan periode 2014-2019 dengan pendekatan purposive sampling. Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer berupa wawancara mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan pada kebijakan Walikota Manado. Data sekunder yang digunakan dalam bentuk sumber yang tertulis, buku, jurnal dan peraturan perundangan. Penelitian ini berpendapat bahwa meskipun belum sempurna, DPRD Kota Manado telah berusaha melaksanakan fungsi pengawasan karena terdapat beberapa factor-faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankannya.