PKM Desa Maumbi Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara Tentang Penyusunan Produk Hukum Desa

Authors

  • Friend Henry Anis Fakultas Hukum Unsrat Universitas Sam Ratulangi
  • Ollij Anneke Kereh Fakultas Hukum Unsrat Universitas Sam Ratulangi
  • Roosje Sarapun Fakultas Hukum Unsrat Universitas Sam Ratulangi

DOI:

https://doi.org/10.35801/tsj.v7i2.63652

Abstract

Program Kemitraan Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan bekerjasama dengan Pemerintah Desa Maumbi Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara dalam hal ini Hukum Tua. Adapun permasalahan mitra adalah masih kurangnya pemahaman Hukum Tua dan Badan Permusyawaratan Desa Maumbi dalam membuat produk hukum Desa. Berdasarkan pada permasalahan tersebut maka perlu diberikan pemahaman terkait bagaimana membuat produk hukum desa berupa Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa. Adapun yang menjadi target dalam pelaksanaan PKM ini agar Hukum Tua dan BPD dapat membuat produk hukum Desa sebagai landasan hukum dalam melaksanakan program-program di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sehingga jalannya pemerintahan di Desa dapat berjalan dengan lancar guna peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada di Desa Maumbi. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan PKM ini yaitu melalui pemberian sosialisasi/penyuluhan hukum dan bimtek tentang pembuatan produk hukum Desa dengan nara sumber yang memiliki kompetensi dan kapabilitas terkait dengan penyusunan produk hukum Desa.  

Kata kunci: Produk hukum, Desa, Peraturan Desa

This Community Partnership Program (PKM) is implemented in collaboration with the Maumbi Village Government, Kalawat District, North Minahasa Regency, specifically regarding Village Law. The partners' challenges include a lack of understanding of Village Law and the Maumbi Village Consultative Body (BPD) in developing village legal products. Based on these challenges, it is necessary to provide them with an understanding of how to develop village legal products, including Village Regulations, Joint Village Head Regulations, and Village Head Regulations.

The goal of this PKM is for the BPD and the BPD to develop village legal products as the legal basis for implementing government, development, and community programs, ensuring the smooth running of village governance and improving the welfare of the Maumbi Village community. The method used in this PKM implementation is through legal outreach/education and technical guidance on the development of village legal products, with resource persons who possess the competence and capabilities related to the development of village legal products.

Keywords: Legal products, Village, Village Regulations

Downloads

Published

2025-08-26