Program Kemitraan Masyarakat (PKM) Tentang Pelatihan Dan Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa Di Desa Tateli 3 Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa

Abstract

Abstrak

Program Kemitraan Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan bekerjasama dengan Mitra dalam hal ini Pemerintah Desa Tateli 3 Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa dalam hal ini diwakili oleh Hukum Tua Desa Tateli 3. Adapun permasalahan mitra adalah masih kurangnya pemahaman Hukum Tua, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tateli 3 dalam menyususn  produk hukum desa berupa Peraturan Desa (Perdes). Berdasarkan pada permasalahan tersebut maka perlu diberikan pemahaman berupa pelatihan dan pendampingan terkait bagaimana membuat produk hukum desa berupa Peraturan Desa.

Adapun yang menjadi target dalam pelaksanaan PKM ini agar Hukum Tua dan BPD dapat membuat produk hukum Desa berupa Peraturan Desa sebagai landasan hukum dalam melaksanakan program-program di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sehingga jalannya pemerintahan di Desa dapat berjalan dengan lancar guna peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada di Desa. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan PKM ini yaitu melalui pemberian materi dalam bentuk ceramah dan dilanjutkan dengan pendampingan penyusunan Peraturan Desa kepada peserta secara berkelompok dengan nara sumber yang memiliki kompetensi dan kapabilitas terkait dengan penyusunan Peraturan Desa.

Kata kunci: Peraturan, Desa

Abstract

This Community Partnership Program (PKM) is implemented in collaboration with partners, namely the Tateli 3 Village Government, Mandolang District, Minahasa Regency, represented by the Tateli 3 Village Head. The partner's challenge is the lack of understanding of the Tateli 3 Village Head, Village Apparatus, and Village Consultative Body (BPD) in drafting village legal products in the form of Village Regulations (Perdes). Based on this problem, it is necessary to provide understanding through training and mentoring on how to create village legal products in the form of Village Regulations.

The goal of this PKM is for the Law Elders and the BPD to be able to create Village Legal Products in the form of Village Regulations as the legal basis for implementing programs in the areas of government, development, and community affairs, so that the smooth running of village governance can improve the welfare of the village community. The method used in this PKM implementation is through the provision of material in the form of lectures followed by mentoring in the drafting of Village Regulations to participants in groups with resource persons who possess the competencies and capabilities related to the drafting of Village Regulations.

Keywords: Regulations, Village