Tumou Tou Law Review

Comparative Analysis of Class Action Settlements: Key Factors in the Australian and Indonesian Legal Frameworks

Revivo Tulaseket — 2024-08-16

This essay explores the differences in settlement outcomes for class action cases between Australia and Indonesia. It examines the reasons behind the higher prevalence of settlements in Australia compared to the relatively low number of settled cases in Indonesia. The analysis considers factors such as variations in legal systems, judicial approaches, and economic considerations that contribute to this disparity. Through a comparative analysis methodology, the essay examines legislative provisions, case law, and academic literature in both jurisdictions. The findings highlight Australia's well-established legal framework for settlements, active judicial involvement, third-party assistance, and the consideration of adversarial costs as factors that favor settlement outcomes. In contrast, the limited scope of class action proceedings in Indonesia, frequent case dismissals, complex settlement processes, and higher plaintiff costs hinder the settlement option. This study sheds light on the implications of these factors on class action settlements in Australia and Indonesia.

Keywords: Class actions; Settlement Outcomes; Comparative Analysis

Extraordinary Investigation Power of the Anti-Corruption Agencies in Indonesia and Singapore

Andreas Calvin — 2024-08-16

Corruption is one of the serious crimes people worldwide need to deal with. It is even considered the largest problem in the world. The large negative impact of corruption urges the Criminal Justice System from countries around the world to adjust, to tackle it more effectively and faster. Some countries choose to do that by introducing an Anti-Corruption Agency (ACA). This research aims to improve Indonesia's Criminal Justice System in tackling Corruption, especially regarding the Investigation Power given to the KPK, by using a Comparative Approach between the Anti-Corruption Agencies in Indonesia (KPK) and Singapore (CPIB). The functional method of the comparative approach was used in this article, starting from the problem of corruption and then seeing how both countries deal with it through their own Anti-Corruption Agencies, especially in the power and authority given to the agencies. This research finds that there are some exceptional Investigation Powers given to both the CPIB and KPK in order to combat corruption. Although there are some exceptional powers given to the CPIB, the power given to KPK steps even further. However, in the last 20 years, Singapore has been constantly ranked as one of the best countries in terms of combating corruption according to the Corruption Perception Index. On the other hand, since the establishment of KPK in 2002, we see that until now, the Corruption Perception Index in Indonesia does not show significant changes. It does raise the question of whether this exceptional Investigation Power given to the ACA is needed to combat corruption. Although it is still necessary, the author suggests it should not be the main focus in combating corruption. A more thorough and comprehensive approach to combat corruption should be considered rather than just increasing the power of the ACA.

Tanggung Jawab Non-State Armed Groups dalam Non-International Armed Conflict berdasarkan Hukum Humaniter Internasional

Medyline Agnes Elias — 2024-08-16

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan tanggung jawab kelompok bersenjata non-negara dalam kerangka hukum humaniter internasional. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan studi kepustakaan terhadap literatur terkait serta instrumen hukum humaniter internasional, penelitian ini disajikan secara deskriptif dan analitis. Meskipun instrumen hukum humaniter tidak secara eksplisit menyebutkan kelompok bersenjata non-negara, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban di hadapan International Criminal Court (ICC) karena keterlibatan mereka dalam NIAC merupakan karakteristik utama dari konflik tersebut. Bentuk pertanggungjawaban ini mencakup pemberian ganti rugi kepada korban serta penjatuhan hukuman penjara bagi pelaku. Dalam hukum internasional, kewajiban negara dalam konflik bersenjata telah diatur dengan jelas oleh hukum humaniter internasional. Namun, tanggung jawab kelompok bersenjata non-negara atas pelanggaran hukum dan keterlibatan internasional dalam mempromosikan perlindungan kemanusiaan masih kurang berkembang dibandingkan dengan tanggung jawab negara.

Integrasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana

Hendro Pally — 2024-08-16

Keadilan restoratif mengandung pengertian bahwa pelaku kejahatan ingin memulihkan hubungan dan memperbaiki hubungan dengan korban, dan mereka berusaha untuk berdamai di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar kejahatan dapat diamankan dengan memperoleh persetujuan dan kesepakatan para pihak. Tujuan yang dimaksud dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi akar penyebab permasalahan hukum dan pengaturan hukum restorative justice bagi pelaksanaan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori dan doktrin yang relevan dengan topik penelitian, serta bahan pustaka.

Pengaturan Penghapusan Data Pribadi: Tantangan dan Praktik Empirik Perlindungan Data Pribadi

Salsabila Dewi Pratiwi — 2024-08-22

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian proses penghapusan data pribadi pada aplikasi Kanggo, Noice, Tractogo, Secret Ticket Hunter, Bottled, Mamikos, dan Eatigo dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, mengingat urgensi perlindungan privasi di era digital saat ini. Meskipun Indonesia telah memiliki peraturan terkait perlindungan data pribadi, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Empiris (Empirical Approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa aplikasi telah melaksanakan proses penghapusan data pribadi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi studi pembelajaran lebih lanjut mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia.