Tumou Tou Law Review

Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin dengan Menggunakan Data Palsu

Andi Dwi Ayu Lestari — 2022-09-21

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak luar kawin yang pencatatan kelahirannya menggunakan identitas palsu. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak terkait dengan penerbitan akta kelahiran sebagai hak pertamanya sebagai warga negara adalah dengan mengajukan permohonan pengakuan anak luar kawin kepada pengadilan. Dengan dilakukannya pengakuan terhadap anak luar kawin, maka anak tersebut akan memiliki hubungan perdata tidak hanya dengan ibunya melainkan juga dengan ayah biologisnya. Setelah dilakukan pengakuan anak luar kawin, maka pasangan hidup luar kawin dapat melakukan perubahan data kependudukan dengan menyertakan data yang benar untuk perubahan akta kelahiran anak mereka, sehingga asal-usul anak menjadi jelas. Proses ini sangat penting untuk memenuhi hak dasar anak untuk memperoleh identitas yang mana akan berpengaruh terhadap perlindungan hak-hak anak tersebut di kemudian hari.

Perlindungan Hukum dan Pemberdayaan Rakyat dalam Bidang Pertambangan

Donna Okthalia Setiabudhi — 2022-09-21

Kegiatan penambangan merupakan salah satu kegiatan yang banyak dilakukan oleh masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara. Namun pada tataran praktis, belum dilakukan dalam kerangka legal yang mampu memberikan perlindungan hukum dan pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu untuk melakukan pembentukan peraturan daerah inisiatif untuk memberikan pengaturan yang sejalan dengan kepentingan nasional dan kepentingan masyarakat di daerah. Materi muatan perda inisiatif dimaksud adalah asas penyelenggaraan pertambangan di daerah, local content (pengadaan barang, jasa, dan SDM oleh pelaku daerah), peran BUMD, partisipasi masyarakat, pengembangan/ pemberdayaan masyarakat dan CSR, perlindungan masyarakat, data dan Informasi, peran pemerintah kabupaten/kota, usaha jasa pertambangan berorientasi kepentingan daerah, dan mining fund (dana tambang).

Pembaharuan Metode Pembuktian Subjek Hukum Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Khairil Andi Syahrir — 2022-09-21

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembuktian unsur kesalahan (mens rea) pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (legal research) dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Adapun jenis bahan hukum dalam penelitian adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum diperoleh dari studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembuktian unsur kesalahan korporasi dinyatakan terbukti oleh hakim dengan memberikan pertimbangan dan penilaianÂ Â apakah korporasi memperoleh keuntungan dari tindak pidana, mengkhendaki terjadinya suatu tindak pidana atau melakukan langkah pencegahan. Hakim menitikberatkan pada unsur kesalahan (mens rea) yang dilakukan oleh pengurus korporasi, seperti direktur sehingga kesalahan direktur pada perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara dianggap sama sebagai kesalahan korporasi. Mekanisme pembaharuan pembuktian unsur kesalahan terhadap korporasi telah mengadopsi teori identifikasi dalam pertanggungjawaban pidana korporasi pada tindak pidana korupsi. Hanya saja belum mengatur dengan tegas batasan antara pembebanan kesalahan terhadap pengurus, badan hukum ataupun keduanya, serta tidak mengatur langkah antisipatif dalam penerapan sanksi pada korporasi.Â

Urgensi Hukum terhadap Sistem Pengelolaan Sampah di Kota Manado

Anna S. Wahongan — 2022-09-21

Sampah merupakan permasalahan global sehingga memerlukan pengelolaan secara komprehensif dan terpadu. Pengelolaan sampah merupakan bentuk tanggung jawab negara yang dilimpahkan pelaksanaannya kepada pemerintah daerah khususnya dalam hal ini pemerintah daerah Kota Manado.Â Â Penelitian ini mengunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan menganalisa data-data yang ditemukan selanjutnya dilakukan pendekatan yuridis melalui peraturan perundangan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Manado memiliki beberapa kebijakan tentang sistem pengelolaan sampah yang mengacu pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008, yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah.Â Â Kegiatan pengurangan sampah dilakukan dengan pembatasan timbulan sampah, daur ulang dan pemanfaatn kembali sampah. Penanganan sampah terdiri dari aspek operasional, aspek hukum dan aspek kelembagaan.Â Â Namun hingga saat masih dilakukan sistem kumpul, angkut dan buang dan belum dilakukan pemilahan sampah dari rumah (asal sampah) tersebut. Sehingga Peneliti, menyarankan agar sistem pengelolaan sampah di Kota Manado perlu disinkronisasi melalui jadwal yang berdasarkan jenis sampah, jadwal tersebut dibuat kedalam suatu kebijakan pemerintah kota Manado.