Analisis Penganggaran Belanja Pada Satuan Kerja Di Lingkungan Kementerian Keuangan Wilayah Sulawesi Utara

Authors

  • Wilma Deodora Engelina
  • Lintje Kalangi
  • Linda Lambey

DOI:

https://doi.org/10.35800/jjs.v9i1.18969

Abstract

Abstrak. Dokumen hasil penganggaran belanja pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan dikeluarkan dalam bentuk DIPA dan penyelenggaraan belanja satker dilaksanakan berdasarkan DIPA tersebut. Sehingga sudah seharusnya yang tersusun di dalam DIPA sebagai dokumen anggaran melalui proses perencanaan yang baik sebagaimana yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian, tidak jarang satker mengalami perubahan kegiatan yang pada akhirnya memperlihatkan perbedaan yang cukup signifikan antara yang direncanakan dengan realisasi anggaran yang dilaksanakan. Perbedaan tersebut terlihat dari Rencana Penarikan Dana pada halaman III DIPA dengan Laporan Realisasi Anggaran satker. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses penganggaran belanja, kendala yang dihadapi satker dalam penganggaran belanja serta langkah-langkah strategis dalam upaya mengatasi kendala. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan eksploratif. Data diperoleh melalui teknik in-depth interview, studi dokumentasi, dan obervasi. Informan kunci ditetapkan secara purposive sampling dengan syarat memenuhi kriteria yang ditetapkan untuk mendapatkan informasi yang tepat dan akurat. Teknik triangulasi digunakan untuk menguji validitas data dan sumber data. Data transkrip yang diuraikan dari hasil wawancara dianalisis menggunakan metode content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penganggaran belanja satker telah dibekali dasar hukum yang menjadi panduannya. Kendala yang dihadapi satker adalah (1)SDM yang belum memadai secara kuantitas maupun kompetensi terkait dengan perencanaan anggaran pada satker GKN Manado dan KPPBC Manado, kualitas SDM juga menentukan disposisi atau sikap pelaksana pada tugas dan fungsinya, (2) komunikasi yang kurang baik dengan instansi atau pihak di luar satker, (3) struktur birokrasi yang kurang tepat menjadi kendala pada ketersediaan SDM atau penganggaran belanja. Strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala menganalisis dengan tepat mulai dari proses penganggaran belanja. Hal ini perlu didukung dengan SDM sesuai kebutuhan dan berkompeten, sehingga terbangun komunikasi yang baik, diperlukan komitmen pimpinan untuk tetap fokus kepada tujuan organisasi.

Kata Kunci: Penganggaran, Anggaran Belanja, Satker Kementerian Keuangan.

Downloads

Published

2019-11-27