EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA NON VERTIKAL TERTENTU PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI SULAWESI UTARA
DOI:
https://doi.org/10.32400/gc.15.3.29734.2020Keywords:
LAKIP, value for money, economy, efficiency, effectivenessAbstract
LAKIP is the government’s accountability for activities carried out within one budget year and as one of the realization of good governance. The community questioned whether the budget used was appropriate or not with what they received.In addition, accountability reports on public sector organizations are only oriented to "output" rather than "outcome". This resulted public sector organizations to pay more attention to value for money that is able to consider inputs, outputs, especially outcomes that underlie the three main elements namely economy, efficiency and effectiveness.This study aims to find out how the SNVT Provision program in North Sulawesi Province is measured using the concept of value for money.The research method used is descriptive qualitative with the results of interviews and data collected, analyzed and conclusions drawn.The results showed that the evaluation of the SNVT program for the Provision of Housing in the Province of North Sulawesi was measured by the concept of value for money for economic measurements achieving good results. However, the measurement for efficiency and effectiveness are not yet optimum as the budget is not fully realized.
References
Arisaudi, Z. (2016). Analisis pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran belanja dengan value for money pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang. Skripsi. Universitas Muhamadiyah, Palembang, Indonesia. http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/1334/
Djalil, R. (2014). Akuntabilitas keuangan daerah implementasi pasca reformasi. Jakarta: RM Books.
Halim, A., & Kusufi, M. S. (2014). Teori, konsep, dan aplikasi akuntansi sektor publik, Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Lukito, P. K. (2014). Membumikan transparansi dan akuntabilitas kinerja sektor publik: Tantangan berdemokrasi ke depan. Jakarta: Grasindo.
Mahsun, M. (2016). Pengukuran kinerja sektor publik. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
Mardiasmo. (2018). Akuntansi sektor publik. Yogyakarta: Andi.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Rahajeng, A. D. (2018). Analisis pengukuran kinerja organisasi sektor publik dengan pendekatan value for money (Studi kasus di Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman). Skripsi. Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, Indonesia. https://repository.usd.ac.id/27247/2/142114023_full.pdf
Ratmono, D. (2015). Akuntansi keuangan daerah berbasis akrual, Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Sadeli, L. M. (2015). Dasar-dasar akuntansi, Edisi Pertama. Jakarta: Bumi Aksara.
Sujarweni, V. W. (2015). Akuntansi sektor publik. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
Sukarno, A. S., Tinangon, J. J., & Tangkuman, J. S. (2020). Pengaruh kompetensi aparat dan komitmen organisasi terhadap implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Studi pada Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara). Indonesia Accounting Journal, 2(2), 110-117. https://doi.org/10.32400/iaj.27981
Syadiyah, K., Susanti, W., & Rasyidi, A. (2016). Analisis value for money dalam pengukuran kinerja keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo. E-Journal Akuntansi "EQUITY", 2(4), 9-20. http://fe.ubhara.ac.id/ojs/index.php/equity/article/view/192
Gobel, E. Z., & Koton, Y. P. (2016). Pengelolaan Danau Limboto dalam perspektif kebijakan publik. Yogyakarta: Penerbit CV Budi Utama.