PERILAKU MEMILIH MASYARAKAT BOLAANG MONGONDOW UTARA PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH TAHUN 2013 (Suatu Studi di Kecamatan Bolangitang Barat)

Abdul Halil Pontoh

Abstract


PERILAKU MEMILIH MASYARAKAT BOLAANG MONGONDOW UTARA PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH TAHUN 2013 (Suatu Studi di Kecamatan Bolangitang Barat)[1]

OLEH : Abdul Halil Pontoh[2]

NIM : 100814011

ABSTRAK

Sebelum adanya demokrasi terdapat sistem pemerintahan yang di kuasai oleh negara.Hal ini yang menyebabkan rakyat tidak boleh ikut campur dalam urusan penyelenggaraan negara.Demokrasi merupakan jawaban atau solusi dari keinginan untuk menciptakan negara yang tidak berpihak pada siapapun, tetapi rakyat yang menjadi penentu kemajuan suatu negara Dalam negara demokrasi, pemerintahan berlangsung atas persetujuan dari yang di perintah.Dalam negara demokrasi, rakyat paling berhak dan paling mengetahui tentang siapa yang layak menjadi penyelenggara negara ataupun daerah.Oleh karena itu suatu negara dapat di katakan negara demokrasi, kalau di negara tersebut terdapat pemilihan umum yang bebas.mekanisme dalam pemilihan kepala daerah secara langsung diatur dalam UU No.32/2004 tentang Pemerintah Daerah dalam Pasal 56 ayat (1) yang mengatakan bahwa “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam sistem politik yang menganut paham demokrasi, rakyat dipandang sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.hal ini terlihat dimanifestasikan melalui pemilihan umum, dimana rakyat memilih langsung orang yang akan duduk memimpin pemerintahan sesuai dengan periode yang berlaku. Seperti halnya Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2013. Pemilihan tersebut di ikuti oleh 4 ( Empat ) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Yang pada Akhirnya Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tersebut di menangkan oleh pasangan Depri Pontoh – Suriansyah Korompot yang hanya di usung oleh partai PPP.Padahal sebelumnya bapak Depri Pontoh pernah menjabat sebagai wakil Bupati dari bapak Hamdan Datunsolang periode yang lalu, yang dalam hal ini bapak Hamdan Datunsolang juga mencalonkan diri sebagai bupati. Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tersebut  sedikit maupun banyak tentunya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berkembang di masyarakat, mulai dari latar belakang partai politik, ekonomi, agama, ketokohan dari pada kandidat, sampai pada kondisi sosial budaya. Hal ini yang akan membentuk perilaku politik masyarakat dalam menentukan pilihannya. Penelitian ini Menggunakan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.Dengan menggunakan tekhnik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, studi pustaka dan tekhnik analisa data.Data-data tersebut di ambila dari informan yang dalam hal ini masyarakat Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang sudah termasuk sebagai wajib pilih.Dan data tambahan lainnya di ambil dari PPK Kecamatan Bolangitang Barat.

 

 

Kata Kunci : Perilaku Memilih Masyarakat, Pemilukada

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Sebelum adanya demokrasi terdapat sistem pemerintahan yang di kuasai oleh negara.Hal ini yang menyebabkan rakyat tidak boleh ikut campur dalam urusan penyelenggaraan negara.Rakyat hanya menjalankan apa yang sudah di gariskan negara[3].

Dalam negara demokrasi, pemerintahan berlangsung atas persetujuan dari yang di perintah.Penyelenggaraan negara, khususnya pimpinan eksekutif dan anggota legislatif di pilih langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum.Oleh karena itu suatu negara dapat di katakan negara demokrasi, kalau di negara tersebut terdapat pemilihan umum yang bebas.

Pemilihan umum memiliki beberapa fungsi yang tidak dapat di pisahkan antara satu dengan yang lain. Fungsi tersebut yaitu :Pertama : sebagai sarana legitimasi politik. Kedua : fungsi perwakilan politik. Ketiga : sebagai mekanisme sirkulasi elit politik. Keempat : sebagai sarana pendidikan politik rakyat.[4].

Ramlan Surbakti menjawab pertanyaan mengapa kepala daerah dan wakil kepala daerah di pilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum.Jawabannya yang pertama agar lebih konsisten dengan system pemerintahan presidensial.Kedua, untuk menciptakan pembagian kekuasaan yang seimbang dan saling mengecek antara DPRD dan kepala daerah/wakil kepala daerah.[5].

Bagi masyarakat umum, pilkada langsung sering juga di tafsirkan sebagai kesempatan bagi-bagi uang.Mereka tahu bahwa tiap-tiap kandidat menyediakan anggaran yang cukup besar untuk memenangkan kompetisi.[6]

Seperti halnya Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2013. Pemilihan tersebut di ikuti oleh 4 ( Empat ) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Yaitu nomor urut 1 adalah pasangan dari Drs. Hi. Depri Pontoh bersama Suriansyah Korompot, SH yang diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP),   nomor urut 2  adalah pasangan Hamka, SH, MAP bersama Fellix Adri Mende, ST yang diusung partai gabungan (Hanura, PKB, Republikan, PBB, PBR, PMB),  nomor urut 3 adalah pasangan Karel Bangko, SH-Mohamad Irianto Ch. Buhang, S.Sos yang diusung oleh partai Golkar dan PDIP,  serta nomor urut 4  adalah pasangan Drs. Hi. Hamdan Datunsolang, MM bersama Hi. Farid Lauma, SE yang di usung PAN, PKS, Demokrat dan Gerindra. Yang pada Akhirnya Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tersebut di menangkan oleh pasangan nomor urut 1 yaitu pasangan dari Drs. Hi.Depri Pontoh bersama Suriansyah Korompot, SH yang diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tersebut  sedikit maupun banyak tentunya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berkembang di masyarakat, mulai dari latar belakang partai politik, ekonomi, agama, ketokohan dari pada kandidat, sampai pada kondisi sosial budaya. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul  Perilaku Memilih Masyarakat Bolaang Mongondow Utara Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2013. Dan yang menjadi pokok permasalahan yang akan di angkat adalah Faktor-faktor apa yang mempengaruhi perilaku memilih masyarakat Bolaang Mongondow Utara Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2013.Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui faktor - faktor yang mempengaruhi perilaku memilih masyarakat Bolaang Mongondow Utara pada pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2013.manfaat dari penelitian ini terbagi atas dua. Yang pertamaManfaat Teoritis  yang Diharapkan dapat menambah wawasan ilmiah bagi mahasiswa khususnya mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan, Program Studi Ilmu Politik maupun akademis umum lainnya, yang melakukan penelitian yang berhubungan dengan perilaku memilih.  Dan juga dapat dijadikan model atau acuan dalam melakukan penelitian tentang pemilukada  yang berkaitan dengan perilaku memilih, serta dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang politik.  Dan manfaat yang kedua yaitu manfaat Praktis. Yaitu Penelitian ini diharapkan agar penulis lebih dapat meningkatkan kemampuan dalam menulis karya ilmiah tentang perilaku memilih masyarakat Bolaang Mongondow Utara dalam Pemilihan UmumKepala Daerahtahun 2013di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.Dan dapat dijadikan konsepdalam penyusunan strategi pelaksanaan Pilkada pada masa yang akan datang.

 

TINJAUAN PUSTAKA

Perilaku Politik

Secara bebas perilaku politik dapat di artikan sebagai keseluruhan tingkah laku politik para aktor politk dan warga negara yang dalam manifestasi kongkritnya telah saling memiliki hubungan[7].

Perilaku politik di nyatakan sebagai suatu telaah mengenai tindakan manusia dalam situasi politik.interaksi antara pemerintah dan masyarakat antara lembaga- lembaga pemerintah dan antara kelompok dan individu dalam masyarakat[8].            

Perilaku politik pada umumnya di tentukan oleh faktor internal dari individu sendiri seperti idealisme, tingkat kecerdasan, kehendak hati dan oleh faktor eksternal (kondisi lingkungan) seperti kehidupan beragama, sosial, politik, ekonomi dan sebagainya yang mengelilinginya[9].

Perilaku Memilih

Menurut Affan Gaffar, dalam menganalisis voting behavior dan untuk menjelaskan pertimbangan-pertimbangan yang digunakan sebagai alasan oleh para pemilih dalam menjatuhkan pilihannya, dikenal dua  macam pendekatan, yaitu Mazhab Columbia yang menggunakan pendekatan sosiologis dan mazhab Michigan yang dikenal dengan pendekatan psikologis[10].

Selain itu terdapat pula pendekatan rational choice yang melihat perilaku seseorang melalui kalkulasi untung rugi yang didapatkan oleh orang tersebut.

Menurut V. O. Key, masing- masing pemilih menetapkan pilihannya secara retrospektif, yaitu dengan menilai apakah kinerja partai yang menjalankan pemerintahan pada periode legislatif terakhir sudah baik bagi dirinya sendiri dan bagi negara, atau justru sebaliknya[11].

Perilaku pemilih di Indonesia, di pengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

orientasi agama, faktor kelas sosial dan kelompok social lainnya, faktor kepemimpinan dan ketokohan, faktor identifiikasi, orientasi isu, orientasi kandidat, kaitan dengan peristiwa , rekonfigurasi papan catur politik[12].

Pemilihan Umum

Pemilu merupakan cara yang terkuat bagi rakyat untuk berpartisipasi di dalam sistem demokrasi perwakilan modern. Sebuah instrumen yang di perlukan bagi partisipasi ialah system pemilu.Jika system ini tidak memperbolehkan warga Negara untuk menyatakan pilihan-pilihan dan preferensi politik mereka, maka pemilu bisa menjadi kegiatan yang hamper tidak bermakna[13].

 

Pemilihan Umum Kepala Daerah

Otonomi selalu dilihat sebagai suatu hak atau kewenangan dari suatu daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri.Otonomi yang di pergunakan adalah otonomi nyata dan bertanggung jawab yang merupakan saahh satu prinsip untuk mendukung terwujudnya sistem penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Sebagai mana tertuang dalam pasal 18  ayat 4 UUD 1945 sebagaimana telah di amandemen berdasarkan TAP MPR pada tanggal 18 agustus tahun 2000 yang menyebutkan bahwa “ Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan propinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”[14].

Seiring dengan itu pemerintah juga telah mengeluarkan PP No. 17 tahun 2005. Sebagai pengganti PP Nomor 6 tahun 2006 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Salah satu isu penting dalam UU bahwa adalah berkaitan dengan pengaturan pemilihan kepala daerah secara langsung.dengan pemilihan kepala daerah secara langsung kepala daerah seperti gubernur dan bupati akan di pilih oleh rakyat[15].

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini akan di laksanakan selama kurang lebih 1 bulan, yaitu mulai tanggal 16 April s/d 16 Mei 2014. dengan lokasi penelitian terletak di Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif  analitis yang bertujuan untuk menggambarkan gejala atau kenyataan yang ada sehingga data yang disimpulkan dalam penelitian akan dijelaskan dengan metode kualitatif.Yang menjadi sumber data pada penelitian ini terbagi atas dua yaitu data primer data sekunder.Pada penelitian kualitatif ini, informan atau narasumber yaitu yang memiliki pengetahuan yang cukup serta mampu memberikan informasi dan menjelaskan keadaan sebenarnya tentang obyek penelitian. tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari wawancara ( interview ), observasi, dan studi pustaka.Dalam analisa kualitatif, terdapat tiga alur keegiatan yang terjadi bersamaan. Yaitu : menelaah sumber data, reduksi data, verifikasi[16].

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Pasangan Calon dan Partai Pengusung.

Pemilihan Umum Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat yang di selenggarakan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tanggal 8 Mei 2013 di ikuti oleh empat  (4) pasangan calon. Nomor urut 1 adalah pasangan dari Drs. Hi. Depri Pontoh bersama Suriansyah Korompot, SH yang diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP),   nomor urut 2  adalah pasangan Hamka, SH, MAP bersama Fellix Adri Mende, ST yang diusung partai gabungan (Hanura, PKB, Republikan, PBB, PBR, PMB),  nomor urut 3 adalah pasangan Karel Bangko, SH-Mohamad Irianto Ch. Buhang, S.Sos yang diusung oleh partai Golkar dan PDIP,  serta nomor urut 4  adalah pasangan Drs. Hi. Hamdan Datunsolang, MM bersama Hi. Farid Lauma, SE yang di usung PAN, PKS, Demokrat dan Gerindra.

 

Jumlah TPS dan DPT di Kecamatan Bolangitang Barat.

Adapun jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada Pemilukada tanggal 8 Mei 2013 yang terdiri dari 16 Desa dan 28 TPS yang di gunakan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati.  Dari  16 Desa dan 28 TPS tersebut terdapat sebanyak 10.284 pemilih. Namun pada kenyataannya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang di selenggarakan pada tanggal 8 Mei 2013 itu tidak semua yang menggunakan hak pilihnya, yaitu hanya 9.169 jiwa yang memilih dan 1.118 jiwa yang tidak memilih.

 

Rekapitulasi Hasil Pemilukada Kabupaaten Bolmut di Kecamatan Bolangitang Barat.

Pasangan Depri Pontoh - Suriansyah Korompot yang di usung oleh satu partai saja yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP)  mengungguli perolehan suara dengan memperoleh 5.800 suara, sedangkan pasangan Hamdan Datunsolang -  Farid yang di usung oleh partai PAN, PKS, Demokrat dan Gerindra memperoleh 1.599 suara, kemudian di susul oleh pasangan Karel Bangko - Mohamad Irianto Ch. Buhang yang di usung oleh Golkar dan PDIP memperoleh 1.478 suara, dan terakhir pasangan Hamka - Fellix Adri Mende yang di usung oleh Partai Hanura, PKB, Republikan, PBB, PBR, dan PMB memperoleh 135 suara.

Mengenai jumlah pemilih yang hadir di TPS sebanyak  9.186, dengan perhitungan suara yang tidak sah yaitu berjumlah 174, dan suara yang sah berjumlah sebanyak 9.012 suara.

PEMBAHASAN

Menurut Afan Gaffar (1992) tentang perilaku pemilih secara garis besar di dasarkan pada tiga model pendekatan, yaitu : yang pertama pendekatan sosiologis ( Mazhab Columbia) yang meliputi faktor sosial, ekonomi, afiliasi etnik, tradisi keluarga, keanggotaan terhadap organisasi tertentu, jenis kelamin, pekerjaan, dan tempat tinggal. Yang kedua pendekatan psikologis (Mazhab Michigan) yang meliputi faktor partai, sikap seseorang terhadap isu-isu politik, dan faktor kandidat.Dan pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan Pendekatan Rasional (Rasional Choice) yaitu rasionalitas perilaku pemilih.

Adapun faktor-faktor yang dimaksud antara lain:

  1. 1. Faktor Identifikasi Partai

Partai politik tidak memberi jaminan seorang kandidat akan lebih banyak dipilih masyarakat pemilih. Seperti yang di katakan oleh salah satu informan :

Wawancara dengan M. P. alias Mulyadi.

“Awalnya partai memang memegang peranan penting dalam pemilihan, tapi sekarang tidak seperti itu lagi.Karena kenyataannya di seluruh wilayah nusantara ini hanya di Bolmut saja Partai PPP bisa memenang dan mampu mengalahkan partai- partai besar yang sebelumnya pernah menjadi pemenang pada pemilu-pemilu sebelumnya.itu menunjukan bahwa partai sudah tidak terlalu berpengaruh terhadap masyarakat untuk menentukan pilihannya.  Ada juga yang menjatuhkan pilihannya karena faktor partai, namun itu tidak seberapa.Jadi menurut saya masyarakat Bolmut menjatuhkan pilihannya pada Pemilukada 2013 itu bukan karena faktor partai namun karena figur”.

Sebagian besar informan yang ditemui di lapangan tidak ada yang mengatakan alasan mereka menjatuhkan pilihan politiknya karena factor partai.Mungkin ada juga sebagian masyarakat yang menjatuhkan pilihannya karena latar belakang partai, namun hitungannya hanya dalam skala kecil.

Karena mesin partai saja ternyata tidak cukup untuk memenangkan seorang calon dalam Pemilukada. Kapasitas intelektual, kepribadian, dan karya nyata sang calonlah yang sekarang menjadi pertimbangan utama para pemilih. Artinya, kualitas dan performa individu berada di urutan pertama dan kedua, di atas afiliasi dengan partai.

  1. 2. Faktor Kandidat

Person adalah profil dari kandidat yang akan dipilih melalui suatu  kontestasi politik, yang secara otomatis dapat membentuk sikap politis pemilih dalam menetapkan pilihannya. Bahkan person atau figur kandidat seringkali menentukan keputusan pilihan dibandingkan dengan partai. Hal ini berkaitan dengan proses pembentukan keyakinan para pemilih, bahwa para pemilih lebih mudah diyakinkan dengan menawarkan figur.

Seperti yang di katakan oleh salah satu informan :

Wawancara dengan U. P. alias Udin yang merupakan salah satu anggota masyarakat

“Alasan saya memilih pasangan DP-SYAH( Depri dan Suriansyah ) pertama karena hubungan emosional, dan yang kedua karena menurut saya kandidat ini memiliki karakter yang baik atau kharisma. Bukan kandidat lain tidak memiliki kharisma, namun menurut penilaian saya pasangan kandidat yang saya pilih ini berbeda dengan kandidat yang lain”.

Wawancara dengan E. H. alias Evan yang merupakan salah satu pemuda yang tergolong dalam ikatan pemuda imfordes

“Alasan saya memilih pasangan DP-SYAH( Depri dan Suriansyah ) bukan karena partai, melainkan karena figur pasangan calon. Karena semua itu saya lihat dari kedekatan pasangan kandidat dengan masyarakat dan mampu menjalin komunikasi yang dengan masyarakat.bukan hanya itu, menurut saya pasangan ini merupakan pasangan yang cocok, karena sebelumnya Bapak Depri sudah pernah menjabat sebagai Wakil Bupati dan Bapak Suriansyah pernah menjadi Anggota Dewan. Hal inilah yang membuat saya sampai menjadikan pasangan ini sebagai idola.Dan saya yakin pasangan ini bisa memberikan yang terbaik untuk kemajuan Bolmut”.

Komunikasi yang paling efektif antara kandidat dan rakyat pemilih adalah komunikasi langsung/tatap muka.Penekanannya adalah bagaimana kebutuhan komunikasi dan aspirasi rakyat pemilih bisa tersalurkan serta mendapat respon dari kandidat kepala daerah, yang tentunya ditindak lanjuti dengan program dan aksi nyata.

Wawancara dengan Bapak Ebi yang merupakan salah satu anggota masyarakat

“Alasan saya memilih kepada salah satu pasangan kandidat yang menjadi pilihan saya yaitu, dari segi penyampaian ataupun kampanye itu termasuk memperhatikan masyarakat.memang dari semua calon itu tidak ada yang tidak baik, semuanya baik dan visi misinya hamper sama. Jadi yang mendorong saya menjatuh pilihan saya sampai menjatuhkan pilihan politik saat itu bukan karena factor partai, hubungan emosional ataupun ego wilayah, melainkan karena figure”.

Hal ini menunjukan bahwa masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara khususnya Kecamatan Bolangitang Barat dalam menjatuhkan pilihannya, sebagian besar masyarakat tersebut menilai bahwa dengan sifat dan karakter yang di miliki oleh kandidat yang menjadi pilihan mereka menjadi faktor utama dalam menentukan pilihan politiknya. Mereka yakin dan percaya karena kedekatan dengan masyarakat dan kepedulian terhadap masyarakat yang dimiliki oleh para kandidat tersebut bisa mensejahterakan masyarakat dan mampu mewujudkan cita- cita seluruh masyarakat Bolmut, yaitu Bolaang Mongondow Utara yang sejahtera.

  1. 3. Isu-Isu Program

Pilkada secara langsung tidak hanya sekadar dimaksudkan sebagai instrumen untuk memperbaiki kualitas demokrasi di daerah.Lebih dari itu adalah agar kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Kepala Daerah dirumuskan berdasarkan selera dari masyarakat, demikian pula implementasinya.Seperti yang di ungkapkan oleh salah satu informan :

Wawancara dengan K. P. alias Kisman yang merupakan tokoh masyarakat

“Alasan saya memilih pada Pemilukada 2013 karena saya menilai kandidat yang saya pilih memiliki kepedulian terhadap rakyat bawah. bagaimana perubahan warna Kabupaten Bolmut sebelum-sebelumnya seperti apa dan itu lebih dia tumbuh kembangkan dan lebih dia tingkatkan. Itu semua disampaikan dalam penyampaian kata hati politik dari kandidat ini.Misalnya bagaimana ekonomi bisa meningkat, pendidikan, kesehatan yang otomatis ini menyentuh kita semua. Bukan di kandidat lain tidak seperti itu, sama juga. Namun kita harus melihat realisasinya, Karena itu baru kata hati politik yang di sampaikan”.

Berbagai program tersebut disosialisasikan kepada pemilih melalui kampanye-kampanye yang dilakukan para pasangan calon sehingga menarik minat pemilih melalui tawaran program-program yang atraktif dan populis.

  1. 4. Faktor Agama.

Seperti kita ketahui bersama masyarakat Bolaang Mongondow Utara mayoritas masyarakatnya Bergama muslim dan hanya sebagian kecil yang Bergama non muslim. Namun dalam hal menjatuhkan pilihannya masyarakat tersebut tidak terlalu melihat faktor agama.Hal ini terlihat pada pelaksanaan pemilukada Kabupaten Bolmut tahun 2013. Masyarakat yang menjatuhkan pilihannya kepada pasangan Depri Pontoh-Suriansyah Korompot bukan hanya masyarakat yang memiliki latar belakang agama muslim saja, namun ada juga masyarakat yang beragama non muslim. Padahal saat itu ada kandidat lain yang beragama non muslim yaitu pasangan nomor urut 2 Hamka-Fellix yang dalam hal ini Felix memiliki latar belakang agama kristen.  Dan ada juga masyarakat yang memiliki latar belakang agama muslim menjatuhkan pilihannya kepada pasangan Hamka-Fellix.

Jadi pada Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2013, faktor agama tidak berpengaruh dalam menentukan perilaku memilih masyarakat.

Faktor Etnis/Wilayah

Faktor Etnis/wilayah juga memiliki hubungan dengan perilaku pemilih.Adanya rasa kedaerahan mempengaruhi dukungan seseorang terhadap partai politik atau kontestan tertentu.Seperti yang di katakan oleh salah satu informan :

Wawancara dengan W. G. alias Wawan yang merupakan salah satu anggota masyarakat

“Dari pengamatan saya, kandidat calon kepala daerah yang di pilih oleh sebagian besar masyarakat Bolangitang Barat bukan pada pilihan partai, akan tetapi isu-isu putra daerah. Karena sebagian besar masyarakat Kecamatan Bolangitang Barat  selalu membanding-bandingkan dengan kemajuan Kecamatan lain seperti Kecamatan Bintauna, Karena sebelumnya Kabupaten Bolmut di pimpin oleh putra asli Bintauna”.

Selain itu, argumen yang sama juga dikatakan oleh :

Bapak A. T. alias Alimin salah satu tokoh agama.

“Alasan saya, karena saya menginginkan agar supaya putra Bolangitang yang mendapat giliran memimpin daerah ini.Karena menurut saya ini lebih memudahkan masyarakat Bolangitang dalam menyampaikan aspirasi.Siapa tahu dengan terpilihnya putra asli Bolangitang bisa memberikan perubahan yang lebih baik untuk Kecamatan Bolangitang ini.Jadi menurut saya, kalau ada yang dekat, buat apa kita memilih yang jauh”.

Masyarakat Bolangitang Barat lebih tertarik dengan kepala daerah yang merupakan warga Bolangitang itu sendiri. Mereka melihat perkembangan pembangunan yang ada di wilayah atau Kecamatan lain, yang kemudian mereka  bandingkankan dengan kemajuan yang terjadi di wilayah atau Kecamatannya sendiri.

Wawancara dengan U. P. alias Udin yang merupakan salah satu anggota masyarakat

“Alasan saya memilih pasangan DP-SYAH karena berbagai suku bangsa, Dimana Bapak Depri Pontoh merupakan putra asli Bolangitang, jadi hal yang tidak mungkin saya orang Bolangitang memilih kandidat yang bukan orang asli  Bolangitang”.

Masyarakat Bolangitang Barat yang sebagian besar adalah penduduk asli Bolangitang, yang sejak turun-temurun tinggal, menetap dan mencari nafkah di Kecamatan Bolangitang memiliki ikatan psikologis yang kuat dengan wilayahnya, bukan hanya karena kandidat yang akan dipilihnya. Mereka mengidentifikasikan dirinya dengan lingkungan yang sudah ditinggalinya sejak turun-temurun.

Wawancara dengan A. B .alias Awal  yang merupakan salah satu anggota masyarakat

“Bagi saya ego wilayah itu penting, karena saya berfikir dari pada saya memilih orang lain yang di luar dari wilayah saya dan hanya memperbaiki wilayah mereka sendiri, lebih baik saya memilih orang yang wilayahnya sama dengan saya”.

Dari wawancara tersebut maka terlihat jelas adanya sifat loyalitas yang ada di masyarakat Kecamatan Bolangitang Barat bila mereka dipimpin oleh warga daerahnya sendiri.Loyalitas tersebut dikarenakan orientasi mereka terhadap kandidat dari daerah sendiri yang tercermin dalam kebanggaan mereka terhadap kandidat yang mereka pilih.

  1. 5. Politik Uang (Money Politics)

Penerapan demokrasi seringkali dinodai dengan penyimpangan-penyimpangan pada proses demokrasi (Pemilihan Umum) antara lain adanya praktik Money Politics (Politik Uang). Salah satu usaha yang dilakukan oleh para kandidat maupun partai politik dalam pemilihan umum agar memenangkan perolehan suara di pemilihan menggunakan cara yang kotor, cara kotor tersebut yaitu dengan transaksi jual beli suara atau dikenal dengan istilah money politics.

Wawancara dengan Ibu Ratna :

Money Politics sangatlah berpengaruh terhadap perilaku politik masyarakat.hal ini bisa di buktikan dengan apa yang telah banyak di katakan oleh masyarakat“bahwa masyarakat sekarang sudah tidak bisa di bodohi, kalau ada uang pasti ada suara”. Namun hal itu tidak bisa menjadi patokan.karena ada juga masyarakat yang meskipun sudah di berikan uang atau barang, tapi tidak menjatuhkan pilihannya kepada kandidat yang memberikan uang atau barang tersebut. Melainkan memilih kandidat yang jauh sebelumnya sudah menjadi pilihannya.

Di dalam prakteknya money politicsternyata tidak selalu berhasil, karena belum tentu rakyat yang mencicipi uang benar-benar mau memilih calon kandidat yang memberi uang atau mereka hanya mau menerima uang tanpa adanya tindakan yang pasti sebagai timbal baliknya.

Seperti yang di katakan oleh salah seorang ibu RT yang tak ingin namanya di sebutkan.

Bahwa pada Pilbup Bolmut 2013 yang lalu saya menerima uang dari  Tim Sukses salah satu kandidat,  namun Tim Sukses tersebut mengatakan “napa doi, terserah ngoni mo pilih pa sapa. Yang penting doi yang pa kita, kita so kase salur”. Jadi saya menerima uang itu, saya  merasa tidak punya hutang apa-apa kepada kandidat tersebut, dan memang kandidat tersebut bukan calon yang menjadi pilihan saya.

Jadi Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa faktor yang paling dominan dalam perilaku memilih kepala daerah secara langsung bagi masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, khususnya Kecamatan Bolangitang Barat dalam menjatuhkan pilihan politiknya selain di pengaruhi oleh faktor kandidat dan isu-isu politik juga di pengaruhi oleh faktor etnis/wilayah. Karena bagi mereka pemimpin yang memiliki etnis/wilayah yang sama saja sudah cukup mewakili selera dan harapan mereka guna memimpin daerah yang mereka cintai.

 

PENUTUP

KESIMPULAN

Pada penelitian tentang faktor- faktor yang mempengaruhi perilaku memilih masyarakat Bolaang Mongondow Utara pada Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2013, di Kecamatan Bolangitang Barat dapat di simpulkan  sebagai berikut :

  1. Sesuai dengan uraian di atas maka dapat di simpulkan bahwa faktor identifikasi partai memiliki pengaruh yang rendah terhadap perilaku memilih masyarakat Kecamatan Bolangitang Barat pada Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2013.
  2. faktor kandidatternyata memiliki pengaruh besar  terhadap perilaku memilih masyarakat Kecamatan Bolangitang Barat pada Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2013.
  3. isu program memiliki pengaruh besar  terhadap perilaku memilih masyarakat Kecamatan Bolangitang Barat dalam menjatuhkan pilihan politiknya pada Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2013.
  4. Ternyata faktor agama memiliki pengaruh yang rendah terhadap perilaku memilih masyarakat Kecamatan Bolangitang Barat pada Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2013.
  5. Dalam menjatuhkan pilihan politiknya selain di pengaruhi oleh faktor kandidat dan isu-isu program, masyarakat Kecamatan Bolangitang Barat pada Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2013 juga di pengaruhi oleh faktor etnis/wilayah.
  6. Politik uang atau Money Politic ternyata memiliki pengaruh yang rendah terhadap perilaku memilih masyarakat Kecamatan Bolangitang Barat pada Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2013.

 

  1. A. SARAN

Jadi saran saya sebagai penulis menuliskan beberapa saran yaitu :

  1. Demi menumbuhkan kembali citra partai politik di tengah-tengah masyarakat, maka partai politik tersebut harus dapat mengevaluasi beberapa hal, di antaranya evaluasi karakter dan agenda partai serta penerapan standar kualifikasi yang tinggi untuk merekrut kader yang berkualitas.
  2. Dalam studi perilaku memilih, faktor figur merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keputusan politik masyarakat untuk memberikan dukungannya kepada seorang kandidat. Hal ini karena dipengaruhi oleh bagaimana kualitas seorang kandidat terlihat dimata masyarakat, yang dalam hal ini sebagai pemilih. Jadi  seorang kandidat harus dan perlu menjaga dengan baik kepercayaan dan dukungan yang di berikan oleh masyarakat. dan menunjukan kualitasnya sebagai seorang pemimpin untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat demi kesejahteraan bersama.
  3. Program yang di tawarkan oleh kandidat saat kampanye tersebut harus di perhatikan dan direalisasikan dengan baik. Dan masyarakat juga harus bisa ikut serta dalam pengawasan program tersebut. Agar supaya program tersebut benar-benar bisa sampai dan di rasakan sepenuhnya oleh masyarakat.
  4. Dalam rangka menyukseskan proses demokrasi di Indonesia sekaligus dalam rangka memilih wakil rakyat dan pemimpin yang amanah serta menolak segala bentuk praktik money politics,maka diperlukan kerjasama dari berbagai pihak.Perlunya sosialisasi politik berupa komunikasi politik dan pendidikan politik bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat menggunakan hak pilih dan hak politiknya dengan baik.

Untuk itu, tugas kitalah baik ilmuwan, kalangan akademisi, pers, politikus, lembaga-lembaga politik baik yang berasal dari kalangan pemerintah maupun non-pemerintah untuk mensosialisasikan hal ini.Karena dengan membentuk masyarakat yang rasional dalam berpolitik, maka cita-cita sebagai negara demokrasi dapat berjalan dengan baik.

 

DAFTAR  PUSTAKA

Amirudin dan zaini bisri, pilkada langsung problem dan prospek, Penerbit Pustaka Peelajar. Januari 2006

Arifin Rachman. System politik Indonesia, Penerbit SIC : 2001

Adman, Nursal. 2004. Politikal Marketing : Strategi Memenagkan Pemilu sebuah pendekatan baru kampanye DPR, DPD, Presiden. Jakarta : P.T. Gramedia Pustaka Utama.

Dr. Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi. Civik Education, Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya.Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta : 2010.

Dr. H. M. Busrizalti, S. H., M. H., 2013. Hukum Pemda. Yogyakarta : Total Media.

Dr. Husaini Usman, M.P.d., dan Purnomo Setiady Akbar, M. Pd., 2006. Metodologi Penelitiian Sosial.Jakarta : Bumi Aksara

Gaffar, Afan, 1992.  Javanese Voters :A Case Study Of Election Under A Hegemonic Party System, Gajahmada University Press, Yogyakarta

Efriza.Political Explore, Sebuah Kajian Ilmu Politik. Penerbit Alfabeta. Bandung 2012

Merphin panjaitan.Logika demokrasi. Rakyat Mengendalikan Negara. Penerbit Permata Aksara, Jakarta : 2011

Muhammad Asfar. Mendesain manajemen pilkada.Pusdeham.Surabaya : 2006

Prof. Roth Dieter. Studi Pemilu Empiris. Jakarta : Friedrich- Naumann- Stiftung Furdia Freiheit

Ramlan surbakti.Pilkada Langsung dan Kepemimpinan Daerah Yang Efektif, Surabaya : Java Pustaka Media Utama

Ramlan Surbakti. Memahami ilmu politik.Gramedia : Jakarta : 1992


[1] Merupakan Skripsi penulis

[2] Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik FISIP Unsrat

[3]Dr. Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi. CIVIK EDUCATION, Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya.Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta : 2010. Hal  183-184

[4]Merphin Panjaitan. Logika Demokrasi. Rakyat Mengendalikan Negara. Penerbit permata aksara, jakarta : 2011. Hal 158, 159, 160

[5]. Ramlan surbakti. Pilkada langsung dan kepemimpinan daerah yang efektif, surabaya : java pustaka media utama. Hal 5

[6]. Amirudin dan zaini bisri, pilkada langsung problem dan prospek, penerbit pustaka peelajar.Januari 2006. Hal 1

[7]. Arifin Rachman. System politik Indonesia, penerbit SIC : 2001

[8]. Ramlan Surbakti. Memahami ilmu politik. Gramedia : Jakarta : 1992

[9]Arifin Rachman. System politik Indonesia, penerbit SIC : 2001

[10]Prof. Dr. Afan  Gaffar, MA.

[11]. Prof. Roth Dieter, 23- 54

[12]. Nursal, Adman. 2004. Politikal Marketing : Strategi Memenagkan Pemilu

[13]. Efriza. Political Explore, Sebuah Kajian Ilmu Politik. Penerbit Alfabeta. Bandung 2012 : hal. 355

[14]. Dr. H. M. Busrizalti, S. H., M. H., 2013.HUKUM PEMDA.Yogyakarta : Total Media. Hal 5

[15]. Muhammad Asfar. Mendesain manajemen pilkada.Pusdeham.Surabaya : 2006 hal. 2

[16]. Dr. Husaini Usman, M.P.d., dan Purnomo Setiady Akbar, M. Pd., 2006 : 4- 54- 57


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Jurnal Politico FISIP UNSRAT