IMPLEMENTASI PROGRAM PNPM MANDIRI PEDESAAN DALAM PEMBANGUNAN DI KECAMATAN GEMEH TAHUN 2011

Reyky Mangero

Abstract


IMPLEMENTASI PROGRAM PNPM MANDIRI PEDESAAN DALAM PEMBANGUNAN DI KECAMATAN GEMEH TAHUN 2011[1]

 

Oleh : Reyky Mangero[2]

 

 

ABSTRAKSI

Pengelolaan kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Gemeh seharusnya dapat memberi manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan. Disamping manfaat dari kegiatan, aspek pemberdayaan, sistem proses perencanaan, aspek good governance, serta prinsip-prinsip PNPM Mandiri Pedesaan, harus memberi perubahan positif bagi masyarakat. Oleh karena itu masyarakat harus di ajak untuk berperan secara lebih aktif, dan di dorong untuk berpartisipasi dalam membangun masyarakat, dalam penyusunan, perencanaan, dan dalam implementasi program/proyek (Adisasmita, 2006 : 39-40). Adapun Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Menurut Dabbs analisa kualitatif fokusnya pada penunjukan magna deskripsi, dan penetapan data pada konteks masing-masing, dan seringkali melukiskanya dalam kata-kata daripada angka-angka (Faisal,1999:256), dengan lokasi penelitian di Kecamatan Gemeh, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi kepada informan di Kecamatan Gemeh, yaitu pelaksana Kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Gemeh. Antara lain : Camat Gemeh selaku Pembina Kegiatan, PJOK, 2 orang Fasilitator Kecamatan, 3 orang Pengurus UPK dan 1 orang Pendamping Lokal,sehingga teknik analisa data yang tepat adalah teknik analisa dekskriptif. Yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adala: Bagaimana Imlementasi Kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Gemeh dan Faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Program PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Gemeh. Sejauh ini Pelaksanaan Program PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Gemeh mengalami beberapa kendala yang diakibatkan oleh kurangnya keseriusan masyarakat dan pemerintah desa dalam menunjang kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan.Selain itu jarak antar desa di Kecamatan Gemeh bahkan  jarak antar Kecamatan Kabupaten yang sangat jauh mengakibatkan keterlambatan bahan untuk pelaksanaan kegiatan fisik.Walau demikian Imlementasi Program PNPM Mandiri Pedesaan telah memberikan dampak yang cukup besar dalam pembangunan di Kecamatan Gemeh baik dalam kegiata fisik maupun non fisik.

Kata Kunci : Implementasi, PNPM,  Pembangunan.

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun ini, masyarakat indonesia mengalami perubahan sosial yang cukup pesat. Namun sangat disayangkan perubahan tersebut tidak menghadirkan kemandirian dan kesejahteraan bersama (Usman, : 2008 : 309). Negara indonesia memiliki persoalan penganguran dan kemiskinan . Persoalan Penganguran lebih dipicu oleh rendahnya kesempatan dan peluang  angkatan kerja di pedesaan sehingga lapangan kerja menjadi wahana untuk menempatkan manusia pada posisi sentral pembangunan. Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang penanganannya membutuhkan keterkaitan berbagai pihak berdasarkan tingkat kerentanan menurut (2009 : 5) dapat dibagi atas kemiskinan kronis dan kemiskinan sementara. Fakir miskin termasuk kategori kemiskinan kronis yang membutuhkan penaganan secara terpadu, lintas sektor dan berkelanjutan sehingg upaya untuk menanggulanginya harus menggunakan penanganan multidisiplin yang berdimensi pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat harus memberdayakan aspek-aspek pemberdayaan, peningkatan kapasitas, dan pendayagunaan.

Guna meningkatkan kemaampuan dan kemandirian rakyat, berbagai upaya telah dilakukan sebagai proses terhadap persoalan tersebut, Pemerintah menjalankan berbagai program Nasional yang diharapkan dapat membantu masyarakat miskin, antara lain sejak tahun 1970-an masyarakat diharapkan menjadi subyek pembangunan. Pembangunan yang bertumpu pada masyarakat dengan strategi pemberdayaan (Sumodiningrat, 2009 : 141).

Mulai tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Pedesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. PNPM Mandiri Pedesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan . Pendekatan PNPM Mandiri Pedesaan merupakan pengembangan dari program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil.

Beberapa peratuan yang menjadi payung hukum utama untuk penyediaan dana daerah untuk program bersama (DDUPB) oleh Kota / Kabupaten yang diperlukan untuk PNPM Mandiri adalah :

  1. Peraturan Pemerintah NO. 50 Tahun 2007 tentang Tatacara Kerjasama Antar Daerah        (ditetapkan 22 Agustus 2007) PP ini adalah untuk pelaksanaan ketentuan pasal 197 UU No. 32 / 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
  2. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2007 tentang Dekonsentrasi dan tugas pembantuan     (ditetapkan 4 Februari 2008) PP ini adalah untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 ayat (2) UU No. 32 / 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 92, pasal 99, dan pasal 108 UU No. 33 / 2004 tentang Perimbangan Keungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi PNPM Mandiri Pedesaan yaitu Menjadikan Rumah Tangga Miskin (RTM) Sebagai Kelompok Sasaran, menguatkan sistem pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerjasama antar Desa. Berdasarkan Visi, Misi dan Strategi yang dikembangkan PNPM Mandiri Pedesaan lebih menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang di pili. Melalui PNPM Mandiri Pedesaan diharapkan masyarakat dapat menuntaskan thap pemberdayaan yaitu tercapainya kemandirian dan keberlanjutan, setelah tahapan pembelajaran dilakukan melalui program pengembangan kecamatan.

TINJAUAN PUSTAKA

  1. 1. Konsep Implementasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke II Cetakan I 1991 mengatakan bahwa “ Implementasi adalah pelaksanaan / penerapan : pertemuan kedua bermagsud mencari bentuk tentang hal yang disepakati dulu.

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Leo Agustino 2007 : 176) mendefenisikan Implementasi Kebijakan, sebagai :“tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok Pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”

Dengan Demikian, Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan kegiatan yang dilakukan guna mncapai tujuan dan sasaran kegiatan yang telah digariskan dalam suatu keputusan kebijakan.

 

  1. 2. Konsep Pemberdayaan

Pertama-tama kita harus memahami terlebih dahulu arti dan magna keberdayaan dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Kartasasmita (Kartasasmita 1997 : 2) Keberdayaan (Masyarakat) dapat dipakai sebagai kemampuan individu yang bersatu dalam masyarakat dengan membangun keberdayaan.

Beberapa ahli mengemukakan pengertian dan pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses dan cara-cara Pemberdayaan (Suharto  2005 : 58-59).

  1. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang lemah atau tidak beruntung. (If, 1995)
  2. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupanya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh ketrampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupanya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatianya. (Parsons, et, al, 1994)
  3. Pemberdayaan menujukan pada usaha pengalokasian kembalikekuasaan, melalui perubahan struktur sosial. (Swift dan Lefin, 1987)
  4. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas ) kehidupanya (Rappaprot, 1984)

Dapat disimpulkan Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu proses untuk menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, memperkuat potensi atau daya yang dimili masyarakat dengan tujuan memandirikan masyarakat, memampukan dan membangun kemampuan untuk memajukan diri kearah yang lebih baik secara berkesinambungan.

 

  1. 3. Konsep Pembangunan

Secara etimologi pembangunan berasal kata bangun di beri awalan “pe” dan akhiran “an” guna menujukan perihal pekerjaan membangun itu dilaksanakan. Kata bangun setidaknya setidak-tidaknya memiliki tiga arti. Bangun dalam artian sadar atau siuma. Kedua berarti bentuk. Ketiga bngun yang berarti kata kerja.

Para ahli banyak menggunakan istilah dalam memndefenisikan istilah pembangunan. Antara lain dengan menggunakan kata modernisasi, perubahan sosial (social change) develobment, perubahan (growth) dan sebagainya.

Pembangunan sebagai suatu perubahan sosial di defenisikan oleh Sondang P. Siangan (dalam Nadraha) adalah suatu rankaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara, Pemerintah menuju modernisasi dalam rangka pembinaan masyarakat (National Building).

Dari berbagai defenisi yang dikemukakan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan, kebersamaan, kesempatan, kemandirian dan saling ketergantungan masyaraka, yang pada akhirnya untuk meningkatkan kesejahtraan masyarakat itu sendiri.

Metodeologi Penelitian

Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan jenis atau metode penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif Penelitian Naturalistik, bahwa datanya dinyatakan kedalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya dengan tidak dirubah simbol-simbol atau bilangan. Penelitian Kualitatif dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau proses menjaring data atau informasi yang bersifat sewajarnya, mengenai suatu masalah dalam kondisi aspek,atau bidang obyeknya. (Nanawi 1994 :104- 106.

Penelitian ini Penulis mengambil lokasi penelitian  di Kecamatan Gemeh Kabupaten Talaud. Kecamatan Gemeh terdiri atas 15 desa,oleh karena itu Peneliti akan Meneliti 9 desa yang ada di Kecamatan Gemeh

  • Yang mewakili pihak Pemerintah Kecamatan adalah Camat Gemeh yang juga sebagai Pembina Kegiatan.
  • PJOK
  • Yang mewakili Fasilitator Kecamatan adalah 2 orang, 3 orang pengurus UPK, 1 orang Badan Pengawas UPK, dan 1 orang Pendamping Lokal

Yang menjadi fokus dari Penelitian adalah :

  1. Bagaimana Imlementasi PNPM Mandiri Pedesaan dalam Pembangunan di Kecamatan Gemeh
  2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Gemeh.

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini, dilakukan dengan menggunakan teknis sebagai berikut:

  • Wawancara Mendalam (Indept Interview) dilakukan untuk mendapatkan data dari key person yang dirasa perlu dan mempunyai kapasitas ddalam PNPM Mandiri Pedesaan. Key person tersebut antara lain pelaku-pelaku PNPM Mandiri Pedesaan baik yang ada di desa, maupun di Kecamatan.
  • Sebagai pengakurat data-data penelitian, penulis juga menggunakan beberapa langkah dalam penelitian ini, yaitu:
    • Melakukan observasi di lokasi penelitian
    • Studi Kepustakaan, Sebagai referensi Penulisan dalam menujang secara teoritis dalam penulisan ini

Dalam menganalisa data penulis mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

  • Data yang diperoleh dilapangan dikelompokan antara data akhir dan data yang akan diolah / dianalisa dengan kemungkinan ditemukanya kekurangan data sehingga diperlukan data untuk informasi baru.
  • Data yang telah terkumpul, dihubungkan dan dibandingkan dengan menggunakan proses berpikir yang rasional, analitik, sintetik, dan logis dicari persamaan dan perbedaanya.
  • Setelah itu Penulis penulis memberikan interprestasi yang bersifat rasional, atlantik, sintetik, kritik dan logis mengenai penelitian ini berdasarkan data yang telah diperoleh.

PEMBAHASAN

Dengan dilaksanakanya PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Gemeh yang mengedepankan peningkatan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan kelompok perempuan dalam melakukan pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanan, pemantauan, dan pelestarian pembangunan, menyebabkan masyarakat memiliki kemauan, kesediaan, kesadaran, motifasi, sehingga masyarakat menjadi mandiri untuk menentukan pembangunan yang ada di desa mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak JA selaku ketua UPK didapatkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam perancangan kegiatan lebih baik dari sebelumnya, karena masyarakat merasa lebih terlibat dan mempunyai andil dalam penentuan perencanaan pembangunan kedepan.

Berdasarkan hasil Wawancara dengan Bapak TM selaku FK menyatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan lebih meningkat kerelaan, kemauan, dan kemapuan  masyarakat memiliki hasil dari kegiatan tersebut, selain itu kerja sama antar masyarakat semakin terbina dalam upaya penaggulangan kemiskinan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak DM selaku PJOK, kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Gemeh tahun 2011 masi diperhadapkan dengan beberapa permasalahan. Permasalahan yang paling mendasar di beberapa desa adala kualitas SDM yang Minim. Keterbatasan kualitas ini tidak hanya diabibatkan oleh rendahnya tingkat pendidikan masyarakat tapi disebabkan pula kurangnya keseriusan masyarakat khususnya kaum perempuan dalam mengikuti MUSDES, kurangnya partisipasi kaum perempuan dalam pengambilan keputusan atau penentuan program kerja, dan munculnya kebosanan masyarakat dalam mengikuti tahapan musyawara-musyawarah PNPM Mandiri Pedesaan yang menurut seorang Penlok isi rapatnya sama tidak sama bedanya, tetapi memakan banyak waktu dan masyarakat cenderung ingin segera melaksanakan kegiatan tanpa mau mengikuti tahapan PNPM Mandiri Pedesaan.

Selain itu Kepala desa yang kelihatanya hanya memberikan tanggung jawab kepada pengelolaan kepada TPK dan tidak menyadari bahwa kepala desa merupakan penanggung jawab kegiatan untuk setiap kegiatan  yang ada di desanya kemudian beberapa aparat desa termasuk kepala desa tidak terlalu mendukung MUSDES sosialisasi sehingga banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme PNPM Mandiri Pedesaan dan berpikir bahwa PNPM Mandiri Pedesaan sama seperti program bantuan pemerintah seperti program-program sebelumnya yang hanya ditentukan Pemerintah di desa tinggal menjalankan dan mengelolanya.

Selanjutnya Menurut SL selaku BP-UPK mengatakan bahwa untuk kendala pengelolaan kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan di kecamatan Gemeh menyangkut kegiatan sarana prasarana hanya pada masalah teknis seperti keterlambatan bahan berupa semen yang disebabkan oleh jarak antara kabupaten dan Kecamatan  Gemeh yang sangat jauh dengan keadaan jalan yang rusak  bahkan jarak antar desa di Kecamatan Gemeh yang berjauhan.

 

PENUTUP

Kesimpulan

Sebagai Pelaku Utama PNPM Mandiri Pedesaan masyarkat merupakan kunci keberhasilan atau tidaknya kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan baik di tingkat kecamatan maupun desa. Respon maupun Partisipasi masyarakat yang aktif dapat menunjang kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan yang dijalankan.

Dengan adanya keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam kegiatan dan tahapan PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Gemeh khususnya untuk tahun 2011, masyarakat diberdayakan. Dalam hal ini, masyarakat mengalami peningkatan kemampuan, kebersaman, kemandirian, dan saling ketergantungan sehingga akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan sendirinya dapat mendorong pembangunan baik di desa maupun pembangunan Kecamatan sehingga yang tercapai tidak hanya pembangunan fisik saja melalui sarana dan prasarana tapi lebih kepada pembangunan manusia dan pembangunan masyarakat.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan,respon masyarakat terhadap Implementasi Program PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Gemeh berjalan dengan baik. Hanya saja, keterlibatan masyarakat masi tergantung pada Pemimpinya dalam hal ini Pemerintah desa. Untuk itu, peran aktif dari pemerintah desa dalam hal sosialisasi, memfasilitasi pertemuan atau rapat sangat diperlukan menujang keaktifan masyarakat dalam berpartisipasi agar program tersebut dapat berjalan dengan lancer.

DAFTAR PUSTAKA

 

Adistina, Raharjo, 2006. Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan. Yogyakarta : Gaha Ilmu.

 

Faisal, Sanapiah, 1999. Format-Format Penelitian Sosial. Jakarta : Rajawali Pers.

 

Kaho, Josef Riwu, 2007. Prospek Otonomi di Negara Republik Indonesia : Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jalannya Otonomi Daerah. Jakarta : Raja Grafindo.

 

Kartasasmita, Ginandjar, 1997. Makalah Pemberdayaan Masyarakat : Konsep Pembangunan yang Berakar Pada Masyarakat.

 

Keiffer, C. H., 1984. Citizen Empowerment : A Development. London : Mac Milan

 

Kuswata, R. Agustoha, 1985. Manajemen Pembangunan Desa. Jakarta : Grafindo Utama.

 

Nawawi, Hadari dan Martini, Mimi, 1994. Penelitian Terapan. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.

 

Ndraha Talidziduhu, 1987. Pembangunan Masyarakat. Jakarta : Bumi Aksara

 

Nugroho, Riant, 2009. Public Policy. Jakarta : Elex Media Komputindo.

 

Parsons, T. Ruth J. James, D. Jorgensen, Santos H. Hernandes, 1994. Integration of Social Work Practice. California : Wadsworth, Inc.

 

Suharto, Edi, 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat : Sebuah Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Bandung : Refika Aditama.

 

Sulistiyani, Ambar Teguh, 2004. Kemitraan dan Model-model Pembangunan. Yogyakarta : Gava Media.

 

Sumodiningrat, Gunawan, 2009. Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa : Menanggulangi Kemiskinan dengan Prinsip Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta : Alex Media Komputindo.

 

Usman, Sunyoto, 2008. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

 

Siagian, H., 1989. Pokok-pokok Pembangunan Masyarakat Desa. Bandung : Citra Aditia Bakti.

 

Sugiono, 2008. Metode Penelitian Administrasi. Bandung : Alfa Beta

 

Suradinata Ermaya, 2008. Kepemimpinan Daerah dan Nasional : Membangun Daerah Menuju Indonesia Bangkit. Elex Media Komputindo.

Tjokroamidjojo, Bintor dan Mustopadidjaya, A. R., 1983. Teori Strategi Pembangunan Nasional. Jakarta : Gunung Agung.

 

Wijaya, H. A. W., 2008. Otonomi Desa : Merupakan Ekonomi Asli, Bulat dan Utuh. Jakarta : Raja Grafindo Persada.


[1] Merupakan skripsi penulis

[2] Mahasiswa FISIP UNSRAT Manado


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Jurnal Politico FISIP UNSRAT