PERSEPSI PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR 45 TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RELOKASI TEMPAT USAHA OLEH PEMERINTAH KOTA MANADO

Abstract

Keberadaan PKL (Pedagang Kaki Lima) seringkali dianggap menghambat ruang gerak masyarakat di pusat kota, kawasan Pusat Kota tampak kotor karena sampah, terjadi kerawanan sosial, dan tata ruang kota menjadi tidak teratur. Hal tersebut merupakan fenomena lama yang dialami oleh Pemerintah di kota-kota besar. Demikian juga halnya dengan kondisi Kota Manado, dimana Berdasarkan pengamatan ditemui masalah terkait dengan implementasi kebijakan relokasi, yaitu: (a) PKL belum memahami maksud dan tujuan adanya implementasi kebijakan relokasi tempat usaha dari Pemerintah, sehingga masih ada pedagang kaki lima yang melakukan kegiatan perdagangan ditempat yang tidak seharusnya diperuntukan bagi sektor informal. (b) Pemerintah kurang maksimal dalam proses implementasi kebijakan relokasi tempat usaha PKL sehingga lokasi peruntukan kawasan perdagangan sektor informal yang ditetapkan oleh Pemerintah tidak terlaksana secara optimal. tujuan penelitian ini adalah: (1) mengetahui implementasi kebijakan yang dilakukan Pemerintah terkait kegiatan penataan pedagang kaki lima di Pusat Kota Manado dan (2) mengetahui persepsi pedagang kaki lima di Pusat Kota Manado terhadap implementasi kebijakan relokasi tempat usaha oleh Pemerintah. Berdasarkan hasil analisis deskriptif maka dapat penulis menyimpulkan bahwa: (a) implementasi Kebijakan Relokasi oleh Pemerintah mencakup 5 (lima) aspek yaitu : Lingkungan, ekonomi, transportasi, hukum, dan sosial dalam program penataan sektor informal sudah diimplementasikan; (b)berdasarkan hasil penelitian maka dapat dilihat bahwa nilai signifikansi disetiap aspek penelitian lebih kecil dari α (0,05) maka H0 diterima – artinya implementasi kebijakan relokasi oleh Pemerintah berpengaruh terhadap persepsi pedagang kaki lima di Pusat Kota Manado.