EVALUASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERDAGANGAN MANUSIA (TRAFFICKING) TERUTAMA PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA

Abstract

Sampai dengan tahun 2013, kejahatan trafficking yang terjadi di Sulawesi Utara menunjukan angka yang cukup tinggi. Rata-rata per tahunnya terungkap lebih sepuluh kasus. Sampai dengan pertengahan tahun 2013, Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah berhadapan dengan 13 (tiga belas) kasus trafficking. Angka-angka ini menunjukkan tingginya kejahatan trafficking yang terjadi di wilayah ini. Selain itu hal ini juga menjadi indikator bahwa Sulawesi Utara adalah salah satu daerah sasaran dari para trafficker.

Persoalannya adalah bahwa semenjak tahun 2004, pemerintah Sulawesi Utara telah mengantisipasinya dengan membentuk Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak. Tetapi ternyata hal ini tidak menyebabkan berkurangnya kejahatan trafficking di wilayah ini. Di Minahasa Selatan misalnya, kasus trafficking yang terjadi pada kabupaten ini merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Provinsi Sulawesi Utara. Ini menunjukkan bahwa daerah ini merupakan sasaran utama dari kejahatan trafficking. Pertanyaannya kemudian adalah mengapa dengan telah ditetapkannnya kebijakan penanganan trafficking, angka kejahatan ini tidak berkurang secara signifikan, terutama di kabupaten Minahasa Selatan.

Oleh karenanya penelitian ini berupaya untuk mengevaluasi proses pengimplementasian kebijakan penanganan dan pemberantasan perdagangan orang terutama perempuan dan anak (Perda Nomor 1 Tahun 2004). Sehingga kemudian dapat ditemukan jawaban tentang kelemahannya. Harapannya adalah, dari penelitian ini dapat direkomendasikan sebuah disain penanganan kejahatan trafficking yang efektif dan efisien. Sehingga selanjutnya berdasarkan rekomendasi dari penelitian ini, maka dapat dilanjutkan dengan kegiatan pemberdayaan lembaga dan masyarakat dalam rangka penguatan terhadap penanganan kejahatan trafficking di Sulawesi Utara.

Keywords : evaluasi proses, kebijakan anti trafficking, peningkatan kasus, rekomendasi