KEDUDUKAN PERATURAN DPRD DALAM RANGKA OPTIMALISASI PERATURAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI KABUPATEN MINAHASA
Abstract
Penelitian ini, menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yaitu usaha penemuan hukum (in concreto) yang sesuai untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu masalah hukum tertentu. Dalam usaha tersebut digunakan data seperti perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan doktrin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterkaitan antara pelaksanaan fungsi DPRD dengan pembentukan produk hukum daerah berupa peraturan dewan perwakilan rakyat daerah, keputusan ketua dewan perwakilan rakyat daerah dan keputusaan badan kehormatan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan fungsi dewan perwakilan rakyat daerah di Kabupaten Minahasa adalah pelaksanaan fungsi DPRD merupakan membutuhkan landasan atau acuan peraturan yan merupakan jenis peraturan yang mengatur secara umum yang dibentuk baik karena perintah peraturan perundangg-undangan maupun karena kewenangan yang melekat pada DPRD dan anggota DPRD sebagai bagian tidak terpisahkan dengan DPRD secara kelembagaan membutuhkan acuan atau landasan berupa produk hukum yang mengatur secara individual sehingga untuk peraturan DPRD merupakan landasan bagi pelaksanaan fungsi dan kewenangan DPRD sedangkan jenis keputusan DPRD, Keputusan Ketua DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan merupakan landasan atau acuan bai pelaksanaan tugas dan kewajiban anggota DPRD.
Kata kunci: kedudukan, peraturan, optimalisasi, DPRD, fungsiFull Text:
PDFRefbacks
- There are currently no refbacks.