IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN DAMPAKNYA TEERHADAP KINERJA APARATUR

Abstract

Dari hasil pengamatan selama pelaksanaan otonomi daerah, khususnya di Kabupaten Raja Ampat, masih banyak kelemahan dan masalah dalam bidang sumber daya aparatur pemerintah daerah, antara lain di bidang kualitas. Pemerintah daerah masih diperhadapkan dengan masalah masih banyaknya aparatur yang belum memenuhi kompetensi dan profesionalisme yang memadai dengan bidang tugas masing-masing, seperti tingkat pendidikan yang tidak memadai, tidak memiliki keahlian dan keterampilan yang cukup. Sebagian besar aparatur pemerintah daerah Kabupaten Raja Ampat hanya berpendidikan SLTA. Meskipun aparatur yang berpendidikan sarjana (S1) jumlah cukup besar, namun komposisinya menurut bidang-bidang keahlian belum seimbang, sehingga banyak jabatan yang diduduki oleh aparatur yang kurang tepat kompetensinya. Sementara aparatur yang berpendidikan pascasarjana (S2 dan S3) masih sangat terbatas di daerah Kabupaten Raja Ampat. Untuk mengatasi kondisi SDM aparatur yang demikian itu diperlukan upaya-upaya yang sistematis dalam meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintah daerah Kabupaten Raja Ampat agar lebih mampu bekerja secara optimal dalam melaksanakan tugas. Hal itu hanya mungkin tercapai melalui pengembangan SDM aparatur pemerintah daerah dalam berbagai aspek, baik aspek intelektual, aspek manajerial, aspek teknis, maupun aspek sikap dan perilaku. Ke empat aspek ini harus dilakukan upaya pengembangannya di kalangan aparatur karena sangat menentukan kinerja mereka, sehingga diperlukan kebijakan yang tepat dan efektif dari semua pihak yang terkait dengan pengembangan sumber daya aparatur pemerintah daerah.