Analisis pajak kendaraan bermotor di Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Minahasa Utara
Abstract
Motorized vehicle are all wheeled vehicles, along with the trailer used in all type of road, and are driven by technical equipment in the form of a motor or commonly called a machine. Motor Vehicle Tax is one of the potential sectors in increasing Original Regional Income in North Minahasa Regency. The purpose of this study is to analyze the constraints or problems of 2015-2018 Motor Vehicle Tax that have fluctuated. This research was conducted at the Regional Technical Implementation Unit of North Minahasa Regency. The data analysis method used is qualitative descriptive method. The results of the study found that vehicle tax in 2015 did not reach the target, with the realization of the revenue amounting to Rp 49.696.733.900 from the target set at Rp 57.601.380.834 while 2016 to 2018 reached the target. The natural obstacle at the time was that the Data Base from DISPENDA had not been integrated with the North Sulawesi Police Department. The conclusion is that the realization of the target in the last 4 years is not achieved, namely in 2105 and the rest has increased.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Agoes, S. dan Trisnawati, E. (2010). Akuntansi Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.
Hery. (2014). Akuntansi Perpajakan. Jakarta : PT Grasindo.
Mardiasmo. (2011). Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi Offset.
Mardiasmo. (2013). Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi Offset.
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara No 3 Tahun 2011. Tentang Pajak Daerah..
Peraturan Mentri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Presiden No 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor.
Pontoh, W. (2013). Akuntansi Konsep dan Aplikasi. Jakarta: Halaman Moeka.
Raharjo. (2011). Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Ravianto. (2014). Produktivitas dan Pengukuran. Jakarta: Binaman Aksara.
Resmi, S. (2009). Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
Undang-Undang No 28 Tahun 2009. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang No 33 Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang No 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintah Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia.
Waluyo. (2011). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
DOI: https://doi.org/10.32400/iaj.25650
Refbacks
Copyright (c) 2019 Revelino Pelealu, Ventje Ilat, Hendrik Gamaliel
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Publisher:
Program Studi Pendidikan Profesi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi
Jl. Kampus Bahu - Manado, Sulawesi Utara
Indonesia 95115
Cooperation with:
Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI)
d/a. Sekretariat Ikatan Sarjana Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi
Jl. Kampus Bahu - Manado, Sulawesi Utara
Indonesia 95115