Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Minahasa Selatan
Abstract
Genaral demand for accountability is one of the factor that driven the development of public sector accounting in Indonesia. Government Regulation No. 71 of 2010 concerning Government Accounting Standards explains that government financial reports must provide information that is useful for users. Quality financial reports require an adequate regional financial accounting system, because the system is supporting the creation of transparent and accountable regional financial management. Through the application of the regional financial accounting system, it is expected to be able to carry out its duties and functions so that Good Governance is created. This study used descriptive qualitative research that aims to reveal qualitative information so that it emphasizes the application of regional financial accounting systems and implemented interviews and documentation for getting the data. The results of this study indicate that the application of the regional financial accounting system is in accordance with applicable regulations.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Belkaoui, A, R. (2011). Accounting theory. Edisi Kelima. Jakarta: Salemba Empat.
Erlina, R. (2013). Akuntansi keuangan daerah berbasis akrual.Medan: Brama Ardian.
Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. Standar akuntansi keuangan, PSAK No.1: penyajian laporan keuangan. Jakarta: Salemba Empat.
Latifah, N, P. (2010). Adakah Perilaku Oportunistik dalam Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik? Fokus Ekonomi 5(2), 85–94. https://www.academia.edu/23599910/ADAKAH_PERILAKU_OPORTUNISTIK_DALAM_APLIKASI_AGENCY_THEORY_DI_SEKTOR_PUBLIK_Is_There_of_Opportunistic_Behavior_on_the_Agency_Theory_Aplication_in_the_Public_Sector
Mahmudi.(2007). Manajemen kinerja sektor publik. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
Mardi. (2011). Sistem informasi akuntansi. Bogor: Ghalia Indonesia.
Messier, W. F & Glover, S. M. (2017). Jasa audit dan assurance. Jakarta: Salemba Empat.
Mulyadi.(2014). Sistem akuntansi. Cetakan Keempat. Jakarta: Salemba Empat.
Nordiawan, D. & Ayuningtyas, H. (2010). Akuntansi sektor publik. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat.
Nurcholis, H. (2011). Pertumbuhan & penyelenggaraan pemerintahan desa. Jakarta: Erlangga.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar akuntansi pemerintah.
Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Sistem akuntansi keuangan daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada pemerintah Daerah.
Sanjaya, K. P., Edy, S., & Erni, S. (2014). Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. Jurnal Ekonomi, 2(1). 1-12. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/viewFile/4130/3251
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta.
DOI: https://doi.org/10.32400/iaj.26815
Refbacks
Copyright (c) 2019 Jinnyfer Tumbel, Sifrid Pangemanan, Stanly Alexander
![Creative Commons License](http://licensebuttons.net/l/by/4.0/88x31.png)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Publisher:
Program Studi Pendidikan Profesi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi
Jl. Kampus Bahu - Manado, Sulawesi Utara
Indonesia 95115
Cooperation with:
Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI)
d/a. Sekretariat Ikatan Sarjana Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi
Jl. Kampus Bahu - Manado, Sulawesi Utara
Indonesia 95115