Email the author 
1.png)
Evaluasi pelaksanaan belanja modal pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Abstract
Capital expenditure is a government activity that is to add fixed assets with a useful life of more than one fiscal year. Presidential Regulation Number 16 Year 2018 serves as a guideline for each agency as implementing capital expenditure activities. This study aims to evaluate whether the implementation of capital expenditure at the North Sulawesi Provincial Industry and Trade Office is in accordance with regulations. The method used in this research is descriptive analysis method. The results showed that the implementation of capital expenditure at the North Sulawesi Provincial Industry and Trade Office was in accordance with Presidential Regulation No. 16 of 2018 as a standard for implementing capital expenditure and was well planned.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Rahardjo, A. (2011). Pengelolaan pendapatan dan anggaran daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Octora, F. E., & Pontoh, W. (2013). Analisis hubungan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus atas belanja modal pada pemerintah daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah. Jurnal Accountability. 2(3), 1-10. DOI: https://doi.org/10.32400/ja.2337.2.1.2013.1-10.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintahan daerah.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.02/2008 tentang petunjuk peyusunan dam penelaahan dan penyusunan anggaran kementerian negara/lembaga dan penyusunan, penelahaan, pengesahan dan pelaksanaan daftar isian pelaksanaan anggaran.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan.
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
Rondonuwu, G. C., Morasa, J., & Wokas, H. R. N. (2018). Analisis pelaksanaan sistem akuntansi pengeluaran kas belanja modal dan belanja pegawai pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bitung. Going Concern:Jurnal Riset Akuntansi, 13(3), 2686-4215. https://doi.org/10.32400/gc.13.03.20296.2018.
Sadeli, L. (2015). Dasar-dasar akuntansi. Jakarta: Bumi Aksara.
Suwanda, D., & Nasution, D. R. (2015). Bagan akun standar. Cetakan pertama. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
Syafitri, L. (2012). Analisis implementasi akuntansi belanja modal pada pemerintah Kota Palembang. Forum bisnis dan kewirausahaan, Jurnal Ilmiah STIE MDP. 2 (1), 52-58. http://eprints.mdp.ac.id/677/1/5.%20Lili%20Syafitri.pdf
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.
Uhise, S. (2013). Dana Alokasi Umum (DAU) pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara dengan belanja modal sebagai variabel intervening. Jurnal EMBA. 1(4), 1677-1686. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/3347/2897
Watulingas, G., Sondakh, J. J., & Datu, C. (2017). Evaluasi sistem dan prosedur belanja modal di Dinas Kesehatan Kota Manado. Jurnal EMBA. 5(2), 1070-1080. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/16064/15570
DOI: https://doi.org/10.32400/iaj.27289
Refbacks
Copyright (c) 2020 Daiyana Natalia Balo, Hendrik Manossoh, Jessy D.L. Warongan
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Publisher:
Program Studi Pendidikan Profesi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi
Jl. Kampus Bahu - Manado, Sulawesi Utara
Indonesia 95115
Cooperation with:
Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI)
d/a. Sekretariat Ikatan Sarjana Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi
Jl. Kampus Bahu - Manado, Sulawesi Utara
Indonesia 95115