PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU TERHADAP PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah peran badan pengawas pemlihan umum dalam sentra penegakan hukum terpadu dan untuk mengetahui bagaimanakah penanganan tindak pidana oleh sentra penegakan hukum terpadu dalam pemilihan kepala daerah yang dengan metode penelitian dan teknik pengolahan data ( metode kepustakaan dan metode perbandingan) yang dapat disimpulkan Kewenangan Bawaslu dari tingkat pusat sampai daerah memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam hal menjaga tatanan demokrasi bangsa Indonesia sehingga menjadi tatanan demokrasi yang lebih baik dalam hal Pemilihan Umum yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia Jujur dan Adil demi mewujudkan masyarakat yang lebih demokratis dalam kehidupan bernegara. Hal ini dapat diwujudkan dengan persfektif pengelolaan bangsa dan negara (nation state) yang mana pluralisme menjadi bagian terpenting dalam mengelola perkembangan pemilu yang demokratis dengan menjunjung tinggi supremasi hukum (law enforcement) dan dapat terpenuhinya pra syarat (the rule of law) yang mana isu demokratisasi merupakan sesuatu yang strategis dan fungsional untuk menjawab persoalan bangsa. Ini menandakan bahwa tolak ukur keberhasilan dari proses Pemilihan Umum ditentukan dari keberhasilan penyelenggara Pemilihan Umum seperti Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) dalam menjaga keutuhan sistem Pemilihan Umum yang demokratis dan berkeadilan demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.