PENDAFTARAN TANAH DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA MENURUT PERTURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997
Abstract
Negara menjamin Kepastian hukum dalam kepemilikan tanah bagi warga Negara Indonesia sejak diberlakukan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Kepemilikan seseorang atas tanah membutuhkan kepastian hukum agar supaya rasa aman dalam memanfaartkan tanah terwujud. Dengan system pendaftaran tanah kepemilikan seseorang atas tanah memiliki kepastian hukum. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menjadi penting ddalam system penyelengaraan Pemerintahan terkait dengan jaminan kepastian dalam secara kepemilikan atas tanah di Indonesia . Sebagai kesimpulan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 merupakan jaminan kepastian kepemilikan tanah.
Kata Kunci : Kepastian hukum, pendaftaran tanah.Full Text:
PDFDOI: https://doi.org/10.35796/les.v6i8.23287
Refbacks
- There are currently no refbacks.
![Creative Commons License](https://i.creativecommons.org/l/by-nc/4.0/88x31.png)
Journal Lex Et Societatis is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.