MANAJEMEN PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL BUNAKEN OLEH PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Abstract

Penelitian ini tentang manajemen pengelolaan kawasan Taman Nasional Bunaken. Alasan utama dilaksanakannya penelitian ini, yaitu terus terjadinya penurunan kualitas kawasan (habitat bawah laut), rendahnya tingkat kunjungan wisatawan (terutama mancanegara) yang berdampak pada rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah dari sektor ini, serta belum baiknya kebersihan kawasan ini. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan tidak berjalannnya seluruh aspek manajemen (planning, organizing, actuating, dan controlling) karena bersumber dari kesalahan pada bentuk struktur (the bodies) dari lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di tahun 2000, untuk mengelola kawasan ini. Dewan Pengelola Taman Nasional Bunaken sebagai lembaga yang dibentuk untuk mengelola kawasan ini, hanya merupakan lembaga yang sifatnya koordinatif dan bukan pelaksana utama pengelola kawasan Taman Nasional Bunaken. Tugasnya hanya mengkoordinasikan segenap kebijakan dan program yang dibuat oleh instansi terkait. Juga, lembaga ini tidak memiliki kewenangan untuk memberikan punishment jika instansi terkait tidak melaksanakan programnya. Dengan keberadaannya yang demikian, maka instansi terkait tidak merasa berkewajiban untuk memberikan laporan kepada lembaga ini. Sumber masalah lainnya adalah “kecemburuan” instansi terkait terhadap keberadaan lembaga ini, serta adanya “egoisme” kelembagaan. Dari penelitian ini, direkomendasikan bahwa Dewan Pengelola Taman Nasional Bunaken masih perlu dipertahankan, tetapi dengan struktur dan kewenangan yang berbeda. Pengelolaan Kawasan Taman Nasional Bunaken diserahkan sepenuhnya kepada Lembaga ini, dengan cara menempatkan secara permanen tenaga ahli dari masing-masing instansi terkait pada lembaga ini. Selanjutnya, kewenangan instansi terkait lainnya terhadap kawasan Bunaken dihapus dan hanya menangani hal-hal yang bersifat eksternal.