PENGELOLAAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI DI BADAN KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) PROVINSI SULAWESI UTARA

Abstract

ABSTRACT
The speed rate of growth in Indonesia makes the Government established the National
Population and Family Planning (BKKBN). One of the main tasks of the BKKBN is
managing tool/oral contraceptives. Drug management is an activity covering the planning,
procurement, storage, distribution, recording and reporting of drug use. The purpose of this
study was to determine the BKKBN management in the city of Manado, ranging from
planning, procurement, storage, distribution to the recording and reporting to evaluate drug
management in BKKBN family planning. The methods used were observation and interviews
conducted directly on the employees and staff involved. The results obtained show planning
tool / oral contraceptives do not use a formula in accordance with the rules so that the
BKKBN delivery tool / contraceptives can be done more than once a year. Based on these
results it can be concluded that the management tools/oral contraceptives in North Sulawesi
is not efficient and in accordance with the regulations BKKBN.
Key words : drug management, BKKBN, contraceptives
ABSTRAK
Lajunya tingkat pertumbuhan penduduk di Indonesia membuat Pemerintah mendirikan Badan
Kependudukan Keluarga Berencana Nasional(BKKBN). Salah satu tugas pokok dari
BKKBN adalah mengelola alat/obat kontrasepsi. Pengelolaan obat merupakan suatu aktivitas
yang meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pencatatan dan
pelaporan obat yang digunakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen
BKKBN di kota Manado, mulai dari perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian
sampai pada pencatatan pelaporan dan untuk mengevaluasi pengelolaan obat KB di BKKBN.
Metode yang digunakan yaitu observasi dan wawancara yang dilakukan langsung pada
pegawai dan staf yang terlibat. Hasil yang diperoleh menunjukkan perencanaan alat/obat
kontrasepsi tidak menggunakan rumus yang sesuai dengan peraturan BKKBN sehingga
pengiriman alat/obat kontrasepsi bisa dilakukan lebih dari sekali dalam setahun. Berdasarkan
hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan alat/obat kontrasepsi di BKKBN
Provinsi Sulawesi Utara belum efisien dan sesuai dengan peraturan BKKBN.
Kata kunci : Pengelolaan obat, BKKBN, alat kontrasepsi