KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGEMBANGKAN OBYEK WISATA DI KABUPATEN SUTARO.

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui kebijakan pemerintah Kabupaten SITARO melalui
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam mengembangkan obyek wisata daerah; (2) mengidentifikasi faktorfaktor yang menjadi penghambat pelaksanaan kebijakan pengembangan obyek pariwisata di Kabupaten Sitaro
oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif.
Data dan informasi dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi dari Dinas
Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro (SITARO). Setelah data
dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif, yakni menggambarkan
realitas sesuai apa adanya.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum, kebijakan pemerintah Daerah Kabupaten SITARO
melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam mengembangkan potensi obyek wisata telah dilaksanakan,
namun hasilnya belum optimal. Belum optimalnya pencapaian pengembangan obyek wisata di Kabupaten
Kepulauan SITARO, sesuai hasil penelitian disebabkan oleh beberapa faktor penghambat atau kendala, baik
kendala internal maupun kendala eksternal. Kendala internal meliputi: belum sesuainya produk wisata dengan
permintaan pasar dan keterbatasan sumber daya manusia pengelola pariwisata, sementara kendala eksternal
adalah faktor sosial budaya dan sarana penunjang yang belum memadai. Untuk meningkatkan dampak positif
dari pelaksanaan kebijakan pengembangan obyek wisata, khususnya di Kabupaten Kepulauan SITARO, maka
pemerintah daerah perlu meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan,
terutama pembangunan akses jalan menuju obyek-obyek wisata, baik wisata alam, wisata budaya maupun
wisata sejarah. Untuk mengoptimalkan efektivitas pelaksanaan kebijakan pengembangan kepariwisataan
daerah, maka pemerintah perlu meminimalkan faktor-faktor penghambat pelaksanaan pengembangan
pariwisata melalui peningkatan mutu dan kesesuaian produk wisata, peningkatan jumlah dan kualitas SDM
pengelola pariwisata, dan pembinaan sektor sosial budaya masyarakat di sekitar obyek wisata.
Kata kunci : Kebijakan pengembangan obyek pariwisata