IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MANADO

Authors

  • GABRIELLE MADELINE PONTOH
  • FLORENCE LENGKONG
  • NOVIE PALAR

Abstract

Pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat masih diperhadapkan dengan berbagai
permasalahan. Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan implementasi kebijakan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado dalam kaijan ilmu
administrasi publik. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif. Temuan penelitian ini bahwa implementasi
kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Manado telah berjalan dengan baik pada aspek sikap pelaksana dan belum berjalan dengan baik pada aspek
komunikasi, sumber daya dan struktur birokrasi. Guna perbaikan dalam implementasi kebijakan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado maka
disarankan untuk melakukan sosialisasi secara langsung kepada dengan melibatkan pemerintah kelurahan
tentang penggunaan media komunikasi dan media pelayanan online untuk pengurusan perizinan dan non
perizinan sebagaimana dalam http://perizinan.manadokota.go.id/. Melakukan pelatihan pegawai dalam
pengelolaan teknologi informasi pada pelayanan online, memberikan penghargaan atau insentif kepada
pegawai yang telah mampu bersikap dan melayani masyarakat secara baik, sopan dan santun dan melakukan
penataan kepegawaian secara struktur dengan memperhatikan kepangkatan/golongan pegawai dan latar
belakang pendidikan formal.
Kata Kunci : Implementasi kebijakan, Pelayanan Terpadu Penanaman Modal.

Downloads

Published

2021-04-12

How to Cite

PONTOH, G. M., LENGKONG, F., & PALAR, N. (2021). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MANADO. JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK, 7(103). Retrieved from https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/view/33597

Issue

Section

artikel