Pelaksanaan monitoring, controlling, surveillance kapal pengangkut ikan di atas 30 GT di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Implementation monitoring, controlling, surveillance on fish transport vessels above 30 GT in oceanic fishery harbor Bitung)
DOI:
https://doi.org/10.35800/jitpt.2.4.2016.14029Abstract
ABSTRAK
Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan melalui Pangkalan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Bitung bertugas memastikan kegiatan kapal perikanan yang pemberangkatan dan pendaratannya di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung sebagai pelabuhan pangkalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian lebih ditujukan pada pengawasan terhadap kepatuhan kapal perikanan dan juga terhadap kegiatan-kegiatan illegal yang menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga penerapan sanksi terhadap kapal-kapal tersebut sebagai konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan. Penelitian ini dilakukan berdasarkan metode deskriptif. Sanksi terhadap pelanggaran dilakukan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu petunjuk teknis pengawasan operasional kapal perikanan no Kep.143/DJ.PSDKP/2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase tingkat kepatuhan terhadap aturan, berada pada tingkat kepatuhan yang tinggi (76%-100%), dimana aturan yang dilaksanakan yaitu kesesuaian pelabuhan pangkalan, kesesuaian dokumen kapal, jumlah hari operasi dan kesesuaian jumlah ikan dengan kapasitas penyimpanan. Penerapan sanksi telah dilakukan terhadap kapal yang tidak patuh, dan hal ini telah menunjukkan efek yang baik bagi pelaku perikanan yang berpangkalan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung.
Kata –kata kunci : kapal pengangkut ikan, pengawasan, kepatuhan.
Â
ABSTRACT
The Directorate General of Marine Resources and Fisheries through the Marine and Fisheries Resources Supervision Base Bitung charge of making sure that the departure of fishing boats and catch landing in the Oceanic Fishing Port Bitung as their port corresponding Indonesia n Law. This research aimed at monitoring the compliance of fishing vessels and also against illegal activities that violate laws and regulations in force and also to the application of sanctions against the ships as a consequence of the violation. This research was conducted by descriptive method. Penalties for violations carried out by the legislation in force, namely the technical manual operational control of fishing boats no Kep.143 / DJ.PSDKP / 2012. The results showed that the percentage of degree of compliance with the rules on a high compliance rate (76% -100%), where the rules are implemented, namely the suitability of the base port, the suitability of the ship documents, the number of operation days and suitability of the number of fish with the storage capacity. The application of sanctions has been committed against non-compliant ships, and it has shown a good effect for the fishery based in Port of Bitung Ocean Fisheries.
Key words : fish transport vessels, surveillance, compliance
[1] Penulis untuk penyuratan; email: supitapril@gmail.com
Downloads
How to Cite
Issue
Section
License
You are free to:
- Share — copy and redistribute the material in any medium or format
- Adapt — remix, transform, and build upon the material
- The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms.
Under the following terms:
- Attribution - You must give appropriate credit , provide a link to the license, and indicate if changes were made . You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.
- NonCommercial - You may not use the material for commercial purposes .
- No additional restrictions - You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.
Notices:
You do not have to comply with the license for elements of the material in the public domain or where your use is permitted by an applicable exception or limitation .
No warranties are given. The license may not give you all of the permissions necessary for your intended use. For example, other rights such as publicity, privacy, or moral rights may limit how you use the material.
