KEWENANGAN JAKSA SEBAGAI PENYIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kewenangan jaksa sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi dan apa yang dapat menghambat kewenangan jaksa sebagai penyidik tindak pidana korupsi, yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga yang diberikan kewenangan sebagai penyidik selain dari tugas utamanya adalah melakukan penuntutan atau penuntut umum. Wewenang yang diberikan undang - undang terhadap jaksa untuk melakukan penyidikan pada tindak pidana yang bersifat khusus yang salah satunya adalah kasus korupsi. Kewenangan jaksa sebagai penyidik itu seperti pada aturan - aturan hukum yang mengatur ketentuan tersebut antara lain dalam Pasal 284 (2) KUHAP, Pasal 30 (d) UU No. 16 tahun 2004, Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Pasal 8 ayat (2), (3), (4), dan Pasal 9 huruf f UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, serta dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2. Dalam melaksanakan kewenangannya itu sebagai penyidik dan tugasnya dalam proses penyidikan, terdapat berbagai hambatan dan kendala antara lain adanya aturan mengenai lembaga lain yang juga berwenang dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi, sehingga terjadilah tumpang tindih kewenangan antara satu lembaga dengan lembaga yang lainnya, seperti Kejaksaan dan Kepolisian, yang sama-sama diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Hambatan yang lain dalam proses penyidikan itu berupa sulitnya menemukan barang bukti, serta pemanggilan saksi yang, sulitnya pemanggilan dan pemeriksaan terhadap pejabat pemerintah, lemahnya dan tidak jelasnya mekanisme perlindungan saksi, dan kurangnya transparansi lembaga eksekutif dan legislatif terhadap berbagai penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara.

Kata kunci: jaksa, penyidik, korupsi