Vol. 4 No. 3 (2016): Lex Administratum

e Journal pada Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado

Published: 2016-03-16

Articles

SANKSI PIDANA TERHADAP PRAKTIK KEDOKTERAN TANPA IZIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004

Eliezer Sepang
- PDF
PERLINDUNGAN HAK-HAK NARAPIDANA TERHADAP DISKRIMINASI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Efraim Jhon Gamis
- PDF
SISTEM PEMIDANAAN DALAM PENJATUHAN PIDANA PENJARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

Simeon Tonggengbio
- PDF
KEWENANGAN JAKSA SEBAGAI PENYIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI

Gratia Debora Mumu
- PDF
KAJIAN HUKUM WILAYAH PERBATASAN DALAM PENGELOLAAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 jo UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014

Viviyane O. Manukang
- PDF
ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA MENURUT KUHPM UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1997

Hendra Brian Rodaya
- PDF
PEMBERLAKUAN SANKSI PIDANA TERHADAP PRODUKSI DAN PEREDARAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR

Bryan Sompotan
- PDF
HAK DAN KEWAJIBAN NASABAH BANK SERTA PERLINDUNGAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998

Aprilya Altji Papendang
- PDF
PERBEDAAN BANK UMUM DAN BANK PERKREDITAN RAKYAT TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI BANK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998

Jesica Sumual
- PDF
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN TARAF EKONOMI DAN SOSIAL MASYARAKAT (TINJAUAN YURIDIS UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH)

Heru Susanto
- PDF
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENEMBAKAN YANG DILAKUKAN POLISI DALAM BERDEMONSTRASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1998

Mercy Gladys Pajow
- PDF
PELETAKAN SITA JAMINAN DI ATAS OBYEK HAK TANGGUNGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996

Novadeliani Situmorang
- PDF
PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR APABILA TERJADI KREDIT MACET

Kezia V. L. Pondaag
- PDF
PERMOHONAN GRASI OLEH TERPIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2002 TENTANG GRASI

Kalfien M. Kawengian
- PDF
AKIBAT HUKUM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TERHADAP PERJANJIAN SEWA MENYEWA YANG DI NYATAKAN PAILIT MENURUT UU NO. 37 TAHUN 2004

Joemarto V. M. Ussu
- PDF
PERCOBAAN SEBAGAI ALASAN DIPERINGANKANNYA PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA MENURUT KUHP

Meril Tiameledau
- PDF
KAJIAN PRINSIP PERKAWINAN MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974 DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Mohammad R. Hasan
- PDF
PIDANA MATI MENURUT HUKUM NASIONAL DALAM HUBUNGANNYA DENGAN HUKUM ISLAM

Muh. Amin Arifin
- Untitled
HUKUMAN MATI BAGI PENGEDAR NARKOTIKA DALAM KONTEKS UU NO. 22 TAHUN 1997 DAN PERUBAHAN UU NO. 35 TAHUN 2009

Piktor Aruro
- PDF
KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH PENYELENGGARA NEGARA

Hitler Willyam Rompas
- PDF
ANALISIS PEMBAGIAN KEKUASAAN ANTARA MPR, DPR, DAN DPD MENURUT AMENDEMEN KE IV UUD 1945

Novita Mariama Medea
- PDF
PERAN ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM TINDAK PIDANA UMUM MENURUT KUHAP

Dedi Hartono Latif
- PDF
KAJIAN HUKUM TENTANG PUTUSAN SAH ATAU TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA DALAM PRA PERADILAN (Suatu Studi Tentang Putusan No. 04/Pid/Prap/2015/PNJKT SEL)

Carla Gosal
- PDF
BEDAH MAYAT DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MENURUT PASAL 134 KUHAP

Vijay F. M. I. Gobel
- PDF

Vol. 4 No. 3 (2016): Lex Administratum

Articles

SANKSI PIDANA TERHADAP PRAKTIK KEDOKTERAN TANPA IZIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004

PERLINDUNGAN HAK-HAK NARAPIDANA TERHADAP DISKRIMINASI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN

SISTEM PEMIDANAAN DALAM PENJATUHAN PIDANA PENJARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

KEWENANGAN JAKSA SEBAGAI PENYIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI

KAJIAN HUKUM WILAYAH PERBATASAN DALAM PENGELOLAAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 jo UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014

ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA MENURUT KUHPM UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1997

PEMBERLAKUAN SANKSI PIDANA TERHADAP PRODUKSI DAN PEREDARAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR

HAK DAN KEWAJIBAN NASABAH BANK SERTA PERLINDUNGAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998

PERBEDAAN BANK UMUM DAN BANK PERKREDITAN RAKYAT TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI BANK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN TARAF EKONOMI DAN SOSIAL MASYARAKAT (TINJAUAN YURIDIS UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENEMBAKAN YANG DILAKUKAN POLISI DALAM BERDEMONSTRASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1998

PELETAKAN SITA JAMINAN DI ATAS OBYEK HAK TANGGUNGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996

PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR APABILA TERJADI KREDIT MACET

PERMOHONAN GRASI OLEH TERPIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2002 TENTANG GRASI

AKIBAT HUKUM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TERHADAP PERJANJIAN SEWA MENYEWA YANG DI NYATAKAN PAILIT MENURUT UU NO. 37 TAHUN 2004

PERCOBAAN SEBAGAI ALASAN DIPERINGANKANNYA PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA MENURUT KUHP

KAJIAN PRINSIP PERKAWINAN MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974 DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

PIDANA MATI MENURUT HUKUM NASIONAL DALAM HUBUNGANNYA DENGAN HUKUM ISLAM

HUKUMAN MATI BAGI PENGEDAR NARKOTIKA DALAM KONTEKS UU NO. 22 TAHUN 1997 DAN PERUBAHAN UU NO. 35 TAHUN 2009

KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH PENYELENGGARA NEGARA

ANALISIS PEMBAGIAN KEKUASAAN ANTARA MPR, DPR, DAN DPD MENURUT AMENDEMEN KE IV UUD 1945

PERAN ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM TINDAK PIDANA UMUM MENURUT KUHAP

KAJIAN HUKUM TENTANG PUTUSAN SAH ATAU TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA DALAM PRA PERADILAN (Suatu Studi Tentang Putusan No. 04/Pid/Prap/2015/PNJKT SEL)

BEDAH MAYAT DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MENURUT PASAL 134 KUHAP

Developed By

Information