ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DOI:
https://doi.org/10.32400/gc.15.2.28068.2020Keywords:
accrual base, financial statement, government accounting, standard accounting systemAbstract
All government entities using funds from national and regional budgets must prepare financial reports referring to government accounting standards which regulated in government regulation No 71 in 2010 and start begin on 2015. The regional goverment financial reports required to be properly according to applicable regulation. Financial reports regional was a responsibility and performance picture in an accounting periods. The purpose of this study was to analyze the accrual basis implementation of SAP No 71 years 2010 and to know the impact ot the financial statement presentation on BPKAD in North Sulawesi Province. Methods used is descriptive qualitative, through observation, interview, analysis and make inferences. The research results showed the application of the base accrued in BPKAD of North Sulawesi Province in the presentation of the financial statements was in accordance with SAP No 71 years 2010. The impact caused by the accounting system based accrual that this report financial more than easier, quick and integrated, and can tell about information budget expended and can be monitored directly by the management to decision maker.
References
Darise, N. (2008). Akuntansi keuangan daerah (Akuntansi sektor publik). Jakarta: PT Indeks.
Halim, A., & Kusufi, M. S. (2014). Teori, konsep dan aplikasi akuntansi sektor publik, Edisi dua. Jakarta: Salemba Empat.
Lamonisi, S. (2016). Analisis penerapan standar akuntansi berbasis akrual pada Pemerintah Kota Tomohon. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 4(1), 223-230. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/11592.
Langelo, F., Saerang, D. P. E., & Alexander, S. W. (2015). Analisis penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dalam penyajian laporan keuangan pada Pemerintah Kota Bitung. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 3(1), 1-8. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/6556
Mahsun, M. (2006). Pengukuran kinerja sektor publik. Yogyakarta: Badan Penerbitan Fakultas Ekonomi.
Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Permendagri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
Rombebunga, F., Saerang, D. P. E., & Budiarso, N. S. (2018). Evaluasi penyajian laporan keuangan dinas pekerjaan umum Kota Bitung berdasarkan penerapan peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, 13 (4), 295-301.
Sujarweni, V. W. (2014). Akuntansi biaya: Teori dan penerapannya. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
Sukamdaru, H., Subroto, B., & Mardiati, E. (2017). Understanding factors affecting local administration reform on accrual based financial statements. Journal of Accounting and Business Education, 2(1), 54-77. http://dx.doi.org/10.26675/jabe.v1i1.9750.
Surepno. (2015). The key success and strategic role of accrual based accounting implementation. Journal The Winners, 16(2), 142-151. https://doi.org/10.21512/tw.v16i2.1567.
Tumbel, J., Pangemanan, S., & Alexander, S. (2019). Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Minahasa Selatan. Indonesia Accounting Journal, 1(2), 120-128. https://doi.org/10.32400/iaj.26815
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
.png)
