EVALUASI PENERAPAN SISTEM DAN PROSEDUR PENERBITAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR UANG PERSEDIAAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BITUNG
DOI:
https://doi.org/10.32400/gc.15.2.28191.2020Keywords:
systems, procedure, warrant pay, the money supplyAbstract
The aim of this research is to know whether the system and procedures for issuing warrants paying the money supply at The Bitung Emergency Management Agency (BPBD), was suitable with The Regulation of the Minister of Home Affairs No. 21 of 2011 about regional financial management. This type of research is descriptive with qualitative approach. The data collecting techniques done were interview and documentation. The steps taken to analyze the acquired data was done is evaluate the application of the system and procedure for issuing warrants paying the money supply based on The Regulation Of The Minister Of Home Affairs No. 21 of 2011. The results showed that the system and procedures for issuing warrants paying the money supply at The Bitung Emergency Management Agency was suitable with The Regulation of the Minister of Home Affairs No. 21 of 2011. It is recommended that the leadership of The Bitung Emergency Management Agency improve and maintain the systems and procedures for the issuance of cash money supllies, especially the issuing warrants paying the money supply.
References
Halim, A. (2012). Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah, Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
Hery. (2018). Analisis laporan keuangan, Edisi ketiga. Jakarta: Grasindo.
Hutahaean, J. (2014). Konsep sistem informasi, Edisi 1. Yogyakarta: Deepublish.
Kapoh, I. T., Karamoy, H., & Sabijono, H. (2015). Evaluasi pelaksanaan sistem dan prosedur pengeluaran kas uang persediaan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Manado. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 3(1), 1053-1062. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/7810
Korobu, G. G., Pontoh, W., & Tirayoh, V. Z. (2016). Analisis sistem dan prosedur penerbitan surat perintah membayar uang persediaan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bitung. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 16(3), 795-802. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/13575
Machali, R. (2009). Pedoman bagi penerjemah: Panduan lengkap bagi anda yang ingin menjadi penerjemah profesional. Bandung: Kaifa.
Onibala, M. A., Ilat, V., & Kalangi, L. (2014). Evaluasi sistem dan prosedur pengeluaran kas belanja langsung pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Minahasa. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 2(2), 1691-1701. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/5006
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Putra, I. M. (2019). Pengantar komplet akuntansi dan perpajakan. Yogyakarta: Quadrant.
Riyanto, & P. Agus. (2015). Akuntansi pemerintah daerah berbasis akrual. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Wati, R., Morasa, J., & Mawikere, L. (2015). Analisis sistem pelaporan belanja langsung tahun 2013 pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 3(1), 408-417. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/7122
Weygandt, J. J., Kieso, D. E., & Kimmel, P. D. (2010). Pengantar akuntansi, Edisi ketujuh. Diterjemahkan oleh: Adhariani Desi, Diyanti Vera. Jakarta: Salemba Empat.
Weygandt, J. J., Kimmel, P. D., & Kieso, D. E. (2016). Accounting principles, 12th Edition. New York: John Willey & Sons Inc.
.png)
