PROSEDUR PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DOI:
https://doi.org/10.32400/gc.15.3.30684.2020Keywords:
procurement, control, procedure, goods and servicesAbstract
Procurement of goods and services that are not healthy has an impact on the losses to be borne by the community, including the low quality of services received from the government. This study aims to analyze and test the suitability of the procedures for the procurement of goods and services in the Investment and One Stop Integrated Service of North Sulawesi with Presidential Regulation Number 16 of 2018 concerning Procurement of Government Goods / Services and Government Regulation Number 60 of 2008 Government Internal Control System (GICS). The analytical method used in this study is a descriptive method that starts with collecting data to be analyzed then a conclusion is drawn and the type of research used is descriptive qualitative. The results of the study obtained that the Procedure for Procurement of Goods and Services in the Investment and One Stop Integrated Service of North Sulawesi adjusted to Government Regulation Number 16 of 2018 and Government Regulation Number 60 of 2008 has been carried out well.
References
Erlina., Rambe, O. S., & Rasdianto. (2015). Akuntansi keuangan daerah berbasis akrual. Jakarta: Salemba Empat.
Ferina, I. S. (2016).Tinjauan kesiapan pemerintah desa dalam implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (studi kasus pada pemerintah desa di Kabupaten Ogan Hir). Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya, 14(3), 321-336. https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jmbs/article/view/3991
Kartikahadi, H., Sinaga, R. U., Syamsul, M., Siregar, S. V., & Wahyuni, E. T. (2016). Akuntansi keuangan berdasarkan SAK berbasis IFRS Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2016). Intermediate accounting IFRS. Second Edition. United States: Wiley.
Mulyadi. (2016). Sistem informasi akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 899. Jakarta.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127. Jakarta.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. Jakarta.
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 16 Maret 2018. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33. Jakarta.
Ratmono, D. & Mahfud, S. (2015). Akuntansi keuangan daerah berbasis akrual. Edisi Pertama. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
Rudianto. (2012). Pengantar akuntansi adaptasi IFRS. Jakarta: Erlangga.
Sidik, S. (2019). Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Dikorupsi. 10 November 2019 (16:39). https://www.cnbcindonesia.com/news/20191110163518-4-114102/pengadaan-barang-jasa-pemerintah-rp1153-t-rp200-t-dikorupsi
Sujarweni, V. W. (2015a). Akuntansi sektor publik. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
¬Sujarweni, V. W. (2015b). Sistem akuntansi. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
Tuanakotta, T. M. (2015). Audit kontemporer. Jakarta: Salemba Empat.
Warren, C. S. Reeve, J. M dan Duchac, J. E. (2015). Pengantar akuntansi adaptasi Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
.png)
